MULTI dimensional, inilah dampak global pandemic corona (Covid-19). Hanya dalam waktu kurang tiga bulan, virus ini sudah menyebar hampir di seluruh negara di dunia dan menginfeksi 1.018.845 orang. 53.292 orang meninggal dan 213.524 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan di Indonesia, sesuai data BNPB per 4 April 2020 ada 2.092 orang kasus terinfeksi, 150 orang sembuh dan 191 orang meninggal.
Suatu tragedi kemanusiaan yang sangat mencemaskan. Semua orang harus sadar bahwa virus corona sudah ada di sekitar kita, sehingga harus waspada dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah antara lain hidup bersih, social distanching (jaga jarak sosial), saling membantu aksi-aksikesetiakawanan sosial, tidak menyebar hoax tentang virus corona.
The Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan ada 20 persen peluang virus corona tidak bisa dikontrol hingga pertengahan 2020. Namun, hanya ada 5 persen kemungkinan virus corona akan bertahan lebih lama dari 2020. Para ahli memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini bisa anjlok di bawah 2,5 persen jika penyebaran virus corona tak terkontrol.
Lebih dari 70 negara telah melakukan lockdown dan memukul sektor jasa dengan keras, terutama industri yang melibatkan interaksi fisik seperti perdagangan ritel, rekreasi dan perhotelan dan transportasi. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, pengangguran cenderung meningkat tajam, maka akan mengubah guncangan sisi penawaran menjadi guncangan sisi permintaan yang lebih luas bagi perekonomian.
Tingkat keparahan dampak akan sangat tergantung pada durasi pembatasan pada pergerakan orang dan kegiatan ekonomi serta pada skala dan kemanjuran respons oleh otoritas-otoritas keuangan nasional. Negara-negara berkembang, terutama yang bergantung pada pariwisata dan ekspor komoditas, menghadapi risiko ekonomi yang meningkat.
Produksi manufaktur global dapat berkontraksi secara signifikan dan jumlah pelancong yang anjlok kemungkinan akan merusak sektor pariwisata di negara-negara berkembang pulau kecil, yang mempekerjakan jutaan pekerja berketerampilan rendah.
Diperlukan langkah-langkah kebijakan yang mendesak dan berani, tidak hanya untuk menahan pandemi dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk melindungi yang paling rentan di masyarakat kita dari kehancuran ekonomi dan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan.
DAMPAK MULTI-DIMENSIONAL
Dampaknya pun multidimensional dan sangat kompleks, menyangkut esensial kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi. Hampir semua sektor ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) terdampak negatif oleh penyebaran Covid-19. Keberlangsungan produksi, distribusi dan konsumsi atas kebutuhan sehari-hari menjadi persoalan krusial yang membutuhkan penanganan sangat serius.
Pun, tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menanggulangi KLB Virus Corona menjadi insan-insan yang sangat rentan terhadap penularan virus ini (bahkan sudah ada yang meninggal). Mereka perlu perhatian dan jaminan dari pemerintah agar mampu melaksanakan tugas kemanusiaan dan profesionalismenya.
Salah satu dampak ekonomi yang begitu nyata adalah daya beli masyarakat menurun, pekerja dirumahkan (bahkan ada yang di-PHK), kemiskinan meningkat, mobilitas orang dan barang terganggu, terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ke level Rp 16.400-an per USD.
Sebagian pekerja di perusahaan-perusahaan sector pariwisata, perhotelan sudah dirumahkan bahkan sudah ada yang di-PHK, termasuk perusahaan manufaktur yang bahan bakunya impor dari Tiongkok. Sektor industri pun sudah banyak yang tutup operasi, sehingga produksi dan profit berkurang.
Sektor transportasi darat, laut udara pun sangat terpukul: kemudian sektor pendidikan juga meliburkan para peserta didiknya agar belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun masih dijumpai para peserta didik yang justru berkeliaran sehingga berpotensi menjadi perantara penyebaran virus mematikan tersebut.
Tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat, defisit APBN pun bakal melebar lebih dari 2,5 persen. Perekonomian Indonesia rentan terperosok dalam krisis ekonomi karena: a)pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan yang cukup tajam, diperkirakan hanya 4,5-4,8 persen pada 2020; b) aliran modal keluar sepanjang enam bulan terakhir, tercatat investor asing melakukan aksi jual sebesar Rp 16 triliun; c) rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global karena sebanyak 38,5 persen surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing; d) Sektor UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.
Kita perlu fokus mengurusi masalah kesehatan dan kemanusiaan, menjamin kondisi masyarakat terutama jarring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah dan melindungisedapat mungkin sector usaha ekonomi. Supaya tetap bertahan dan juga melindungi stabilitas sektor keuangan. Skenario asumsi makro 2020 pun harus dilakukan perubahan, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2,3 persen hingga minus 0,4 persen.
Selain itu, inflasi 5,1 persen serta harga minyak mentah Indonesia yang anjlok menjadi USD 31 per barel. In parallel, BI harus menjadi nilai tukar rupiah maupun capital outflow agar ekonomi stabil. Mantan Menko Perkonomian Rizal Ramli berpendapat agar pemerintah menggunakan uang proyek infrastruktur, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang nilainya sekitar Rp 700-an triliun untuk jaringan pengaman sosial dan membantu kebutuhan pokok rakyat.
#DIRUMAHSAJA
Untuk mengurangi penyebaran virus corona antara lain melalui swa-karantina/diam di rumah minimal 14 hari. Membatasi bertemu dengan orang-orang atau komunitas, termasuk bekerja dari rumah (WFH=work from home). Kecuali para petugas kesehatan di klinik, puskesmas, rumah sakit maupun petugas gugus tugas penanggulangan penyebaran Covid-19dan para pihak terkait harus tetap menjalankan tugasnya.
Mereka para petugas medis menjadi garda terdepan untuk melawan virus corona ini harus didukung sekuat tenaga oleh semua orang maupun jaminan dari pemerintah. Faktanya bahwa tidak semua orang dapat bekerja dari rumah, sehingga perlu pendekatan yang tegas namun tetap manusiawi.
Bagi warganegara yang selama ini menerima jarring pengaman sosial harus tetap mendapat jaminan dari negara, bahkan terhadap mereka yang terpaksa tidak bisa bekerja mencari nafkah (kelompok yang terdampak penyebaran Covid-19) pun harus dijamin oleh Negara sesuai Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Di beberapa wilayah di Indonesia, saat ini para kepala daerah ada yang memberlakukan karantina terbatas untuk membatasi penyebaran virus maut ini. Apa pun yang mereka upaya merupakan ikhtiar yang perlu dilaksanakan bersama, tidak bisa jalan sendiri mengingat banyak persoalan yang saling berkaitan.
Mobilitas orang dan arus barang terganggu akibat karantina tersebut. Kita harus lebih disiplin terhadap kebijakan social distancing dan physical distancing (jaga jarak aman) #dirumahsaja untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 dan perekonomian Indonesia cepat pulih kembali.
Namun, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok sehari-hari warganya karena tidak dapat mencari nafkah sendiri akibat dari Covid-19 tersebut. Akhirnya, mari kita tetap optimis, disiplin dan ikhtiar bersama untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 dibarengi dengan doa agar musibah ini dapat segera diatasi. Amin. e-mail: harysmwt@gmail.com; Â www.webkita.net. (ndu/k18)
Â 
OLEH:
KRAT SUHARYONO S. HADINAGORO, M.M.Â 
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional

Pekanbaru, Riau - Talkshow Duta Baca Indonesia (DBI) kembali sukses digelar dengan meriah di Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau pada Senin, (13/3/2023).
 
Kegiatan yang merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution dan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
 
Wakil Gubernur Edy Natar Nasution menyampaikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, perpustakaan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Dan kiprah perpustakaan dalam pembangunan nasional saat ini menjadi perhatian seluruh pihak.
 
"Kami terus berupaya untuk meningkatkan minat baca khususnya di Provinsi Riau, dengan menghimbau kepala daerah kabupaten/kota serta OPD terkait untuk berkoordinasi meningkatkan literasi," ungkapnya.
 
Dia mengatakan, nilai indeks kegemaran membaca di Provinsi Riau pada tahun 2022, yakni 55,03 persen atau masuk dalam kategori sedang. 
 
Pihaknya berharap nilai indeks kegemaran membaca dapat terus meningkat tiap tahunnya. Maka Pemprov Riau meminta kepada stakeholder terkait untuk berperan aktif dalam peningkatan literasi masyarakat di Provinsi Riau.
 
"Karena dengan literasi yang baik, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
 
Wakil Gubernur Edy menerangkan pihaknya juga sangat mendukung program perpustakaan berbasis inklusi sosial. 
 
Menurutnya, program ini sejalan dengan arahan International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dengan keberagaman budaya.
 
"Bangsa yang maju tidak hanya terlihat dari sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga masyarakat yang literat dan aktif berperan pada kemajuan budaya baca," terangnya.
 
Sementara itu, dalam pidato kuncinya Kepala Perpusnas mengatakan bahwa saat ini literasi masih terfokus pada baca dan tulis.
 
Padahal, lanjutnya, literasi merupakan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan yang diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global.
 
"Literasi tidak hanya sekadar mengenal huruf dan kata, baca dan tulis. Tetapi bagaimana seorang individu dapat menciptakan barang/jasa yang digunakan dalam kompetisi global, menjadi tingkat paling puncak literasi," lanjutnya.
 
Dalam sesi Talkshow yang mengusung tema &ldquo;Membaca itu Sehat, Menulis itu Hebat&rdquo;, Penulis Fakhrunnas MA Jabbar mengemukakan bahwa literasi terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan. Menurutnya, dengan literasi dan sastra membuatnya dapat mengunjungi berbagai negara, seperti Perancis, Azerbaijan, dan daerah lainnya.
 
"Dengan literasi dan sastra, membuat saya sejahtera dan bahagia. Rugi orang yang tidak membaca, apalagi yang tidak menulis. Karena tulisan dan bacaan dapat mengubah hidup kita," ungkap penulis bergenre sastra ini.
 
Senada, Yuli Astuti seorang pengusaha jahe merah di Pekanbaru mengaku, berkat membaca buku di perpustakaan, dirinya mendapatkan ide untuk membuat inovasi produk jahe merah tinggal seduh.
 
"Saya membaca salah satu buku di perpustakaan, yakni Jahe Merah si Rimpang Ajaib. Dari membaca ini saya berinovasi untuk memproduksi jahe merah tinggal seduh," ungkap penerima manfaat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini.
 
Dia mengatakan, omset yang didapatkan dari hasil usahanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari. Bahkan pada saat pandemi, Yuli dapat meraup omset hingga Rp 5 juta per bulan. 
 
Duta Baca Indonesia Gol A Gong mengatakan, membaca mengantarkan seorang individu pada mimpi yang tak pernah diduga. 
 
Ia membuktikan hebatnya membaca terhadap kehidupan pribadinya, mengantarkan karya-karyanya menuju layar lebar (Balada si Roy). &ldquo;Membaca dan menulis dapat membuat kita berdaya, menghasilkan pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup,&rdquo; pungkas Gol A Gong.
 
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Dewi Kartikasari mengatakan, kegiatan Talkshow Duta Baca Indonesia pada tahun 2023 ini telah terlaksana di tiga daerah dari total sebanyak 12 daerah. Dan pelaksanaan di Provinsi Riau ini merupakan yang ke-3.
 
"Kami mengapresiasi kegiatan ini dapat menjangkau wilayah di luar dari yang direncanakan dan dijadwalkan. Tentu saja ini merupakan wujud dari kolaborasi dan sinergi yang terjalin baik dengan seluruh mitra," katanya.
 
Dia juga mengatakan bahwa melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya diajak untuk membaca tetapi juga dimotivasi untuk bisa menulis. 
 
&ldquo;Pepatah mengatakan jika kita ingin mengenal dunia maka membacalah dan jika kita ingin dikenal dunia maka menulislah,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; 
&nbsp;

Kepala Perpusnas: Literasi Tak Sekadar Baca Tulis

Salemba, Jakarta - Dalam upaya penguatan kecakapan literasi di daerah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) senantiasa melakukan afirmasi dan membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.
&ldquo;Keberpihakan dari daerah perlu perhatian serius karena itu saya senang sekali bapak/ibu datang ke sini. Karena DPRD dapat mengontrol sehingga harapannya ke depan Kabupaten Garut bisa menjadi kabupaten yang literat,&rdquo; ucap Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar.
Dalam kesempatan ini, Adin menerima kunjungan dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Garut, Enan beserta jajaran di Ruang Rapat Gedung B Perpusnas Salemba, Jumat (19/4/2024).
Adapun yang telah dilakukan Perpusnas untuk membantu meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Garut, Adin memaparkan beberapa diantaranya yakni 3 unit mobil perpustakaan keliling, Pojok Baca Digital (Pocadi), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk menu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
&ldquo;Kami juga akan melengkapi 18 desa di Kabupaten Garut dengan koleksi sebanyak 1 ribu judul buku dan rak. Selain itu, kami juga punya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang dihadirkan untuk pendampingan kepada masyarakat agar mereka bisa meningkatkan kualitas hidup,&rdquo; jelasnya.
Enan menyampaikan terima kasih atas berbagai stimulan yang telah diberikan oleh Perpusnas untuk Kabupaten Garut karena seluruhnya sangat bermanfaat, terutama dalam membangun sumber daya manusia di sana.
&ldquo;Terima kasih untuk program dan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Garut karena sangat bermanfaat bagi kami. Buku-buku yang akan diberikan juga kelak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk menambah wawasan mereka, sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga,&rdquo; ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Garut, R. Mochamad Romli, membenarkan bahwa literasi penting namun terlalu dianggap sebelah mata.
&ldquo;Literasi itu penting namun sering dilupakan,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Andri Tri Kurnia

Keberpihakan Daerah Perlu Mendapat Perhatian Serius

<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> - Perpustakaan Nasional terus bertekad dan berupaya untuk dapat memberikan layanan prima dan berorientasi kepada kebutuhan pemustaka dalam layanan perpustakaan.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Demikian disampaikan Pustakawan Ahli Utama, Yuliatry Bunga dalam pidatonya pada apel pagi (Senin, 6/11/2023).
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pelayanan Prima sendiri menjadi kategori capaian Unit Pelayanan Publik (UPP) dalam penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenpanRB) setiap tahun.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Unit penyelenggara layanan perpustakaan di Perpustakaan Nasional, yaitu Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) telah mendapatkan predikat Sangat Baik,&rdquo; ungkap Yuliatry.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Yuliatry melanjutkan, bahwa Pujasintara telah menjadi salah satu dari tiga unit kerja di Perpustakaan Nasional yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK, dan mendapatkan predikat hijau atau kepatuhan tinggi pada standar layanan publik, yang penilaiannya dilakukan oleh Ombudsman RI.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Indeks persepsi kualitas layanan publik Perpusnas mencapai nilai 89,88 dengan urutan kedua K/L. Ini adalah komitmen Perpustakaan Nasional untuk terus konsisten memberikan layanan prima,&rdquo; imbuh Yuliatry.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pada kesempatan ini, Yuliatry menekankan pentingnya berorientasi pelayanan, salah satu core values ASN, bukan sekadar tugas rutin yang harus dilakukan, tetapi panggilan jiwa untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan negara.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Untuk mewujudkan hal tersebut, Yuliatry mengatakan bahwa perlu adanya kerja sama dan kolaborasi antarunit kerja.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kerja sama antarunit kerja merupakan fondasi dari budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif, akan tercipta potensi yang jauh lebih besar untuk mencapai keunggulan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan keahlian dan sumber daya yang ada.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Mari kita jadikan kerjasama antarunit kerja sebagai kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai ASN. Dengan kerjasama yang kuat, kita akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menciptakan dampak positif dalam komunitas kita, dan membawa perubahan yang berarti bagi negara kita,&rdquo; pungkas Yuliatry.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Gilang Arwin Saputri

Kerja Sama dan Kolaborasi Antarunit Kerja Wujudkan Layanan Prima Perpusnas

Salemba, Jakarta-Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas selaku pengelola Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional mengadakan rapat koordinasi anggota Tim Asesor tahun 2022. Rapat yang diadakan secara hybrid di Gedung Teater Perpustakaan Nasional Salemba dan zoom meeting tersebut dihadiri oleh seluruh anggota tim asesor Perpustakaan Nasional yang terdiri dari Tim Asesor Pusat, Tim Asesor Unit Sekretariat Utama, Tim Asesor Deputi 1, Tim Asesor Deputi 2, Tim Asesor Inspektorat, Tim Asesor UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta.
â€œAgenda rapat hari ini adalah untuk konsolidasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab asesorâ€, ungkap Sri Marganingsih selaku Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas saat membuka rapat pada, Kamis (23/06/2022).
Sri Marganingsih menambahkan bahwa selama ini ada desakan dari Kemenpan RB terhadap evaluasi bahwa asesor harus dibekali pelatihan. Oleh sebab itu tim asesor direncanakan akan diikutkan pelatihan pada tanggal 25,26,27 Juli 2022.
â€œHarapan kami semua bisa mengikuti diklat ini karena ini menjadi salah satu hal yang ditanyakan saat exit meeting Kemenpan RBâ€, imbuhnya.
Sri Marganingsih juga mengingatkan bahwa semua pihak perlu bergandengan tangan untuk urusan RB Perpustakaan Nasional karena itu untuk kesejahteraan kita semua yang mana saat ini RB Perpustakaan Nasional sudah 80%.
Pada kesempatan yang sama, Suharyanto selaku Ketua Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa diperlukan komitmen bersama saat melakukan pelatihan tim asesor tersebut. Suharyanto juga berharap dalam kegiatan pelatihan 3 hari tidak hanya untuk membahas manual tim asesor namun juga menghasilkan rancangan tindak lanjut dan rencana perbaikan unit kerja.
Rapat ditutup dengan sesi diskusi untuk menampung usulan dari peserta. Salah satu usulan disampaikan oleh Aristianto Hakim, anggota tim asesor unit Sekretariat Utama. Aris menyampaikan bahwa terdapat kendala dari memahami evidence dari masing-masing unsur. Jadi perlu adanya satu kanal untuk berkonsultasi kepada pembina RB yaitu dari Kemenpan RB.
Usul tersebut ditanggapi oleh Sri Marganingsih dengan akan dilakukannya koordinasi dengan Kemenpan RB agar ada salah satu yang ditunjuk untuk menjadi pembimbing RB Perpusnas.
Â 
Reportase : Endah Purwanti
Fotografer: Ahmad Kemal

Tim Asesor Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional Segera Diberikan Pelatihan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Surat merupakan sebuah sarana komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain.
Berdasarkan fungsinya, surat dinas menjadi bukti tertulis dalam bentuk dokumen cetak yang isinya dapat dipertanggungjawabkan.
Tata persuratan berperan sebagai salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah yang perlu mendapat perhatian.
Hal tersebut dikarenakan pengelolaan persuratan dapat mempengaruhi kelancaran proses komunikasi tertulis dan pengelolaan informasi yang juga akan berpengaruh pada kinerja organisasi.
Dalam sambutannya pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Penggunaan Tata Bahasa dan Penulisan Surat Dinas, Plt. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Ofy Sofiana mengimbau seluruh peserta baik yang hadir luring maupun daring untuk kembali mempelajari bersama penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
"Hari ini kita akan bersama mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kedua narasumber yang hadir. Untuk itu, mari kita kembali belajar dan mengingat apa yang sudah pernah kita dapat dahulu, seraya menerapkannya dengan regulasi-regulasi yang ada saat ini," ucapnya Selasa (16/1/2024).
Widyabasa Ahli Muda Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB), Riza Sukma mengatakan bahwa naskah dinas memiliki dua dimensi yakni duta dan citra diri.
Lebih lanjut, Riza menerangkan duta mewakili individu atau lembaga, sedangkan citra diri berarti merefleksikan nilai dan wibawa pembuat/pengirim naskah dinas.
"Surat dinas merupakan duta dan citra diri kita yang akan digambarkan baik apabila dirancang dengan baik. Namun sebaliknya, apabila sebuah lembaga menghasilkan surat yang kurang baik maka akan membuat citranya menjadi buruk. Itulah kenapa penting bagi kita untuk mencermati peraturan yang berlaku," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Riza juga mengajak seluruh peserta untuk tidak malas mencari referensi pedoman lain dan sumber rujukan bahasa Indonesia yang benar saat membuat surat dinas.
Sementara itu, Widyabasa Ahli Madya BPPB, Wawan Prihartono menerangkan kaidah bahasa Indonesia meliputi 4 (empat) aspek yaitu tata bunyi, bentuk dan pilihan kata, tata kalimat, dan tata tulis.
"Tata kalimat dalam surat dinas harus mematuhi kaidah yang sudah diatur sesuai tata bahasa baku bahasa Indonesia, sehingga kalimat yang dibuat dapat menjadi efektif atau mudah dipahami oleh pembaca," terangnya.
Wawan memaparkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam kalimat efektif ialah kejelasan.
"Agar menjadi jelas, dalam sebuah kalimat wajib ada struktur subjek dan predikat. Kalau sudah ada, tingkat kebenarannya sudah berada di tingkat 70%-80%. Itu kata kuncinya," pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Dokumentasi: Aditya Irfan Fakhruddin/Prakas Agrestian

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional

Kepala Perpusnas: Literasi Tak Sekadar Baca Tulis

Keberpihakan Daerah Perlu Mendapat Perhatian Serius

Kerja Sama dan Kolaborasi Antarunit Kerja Wujudkan Layanan Prima Perpusnas

Tim Asesor Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional Segera Diberikan Pelatihan

Perpusnas Gelar Bimtek Penggunaan Tata Bahasa dan Penulisan Surat Dinas