Komisi X DPR RI Dukung Usulan Tambahan Anggaran Belanja 2026 Perpusnas

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kecakapan literasi masyarakat pada tahun 2026 di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Komitmen tersebut diwujudkan melalui delapan program prioritas yang dirancang adaptif dan terukur. Usulan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut dipaparkan Perpusnas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

 

Jakarta, 14 Januari 2026. Delapan program prioritas Perpusnas tahun 2026 meliputi Alih Wahana Naskah Kuno Nusantara, Alih Media Bahan Perpustakaan, Alih Media Naskah Kuno Nusantara, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi, Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden, Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA), serta Pelatihan Kepustakawanan. Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menyampaikan bahwa meskipun efisiensi anggaran berpotensi memengaruhi penyelenggaraan program, Perpusnas tetap berupaya agar delapan program prioritas tersebut dapat berjalan.

Dalam paparannya, ia menjelaskan tentang anggaran Perpusnas tahun 2026 tercatat sebesar Rp377.999.537.000. Alokasi anggaran tersebut adalah Rp298.547.226.000 untuk Fungsi Dukungan Manajemen dan Rp79.452.311.000 untuk Fungsi Perpustakaan dan Literasi. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan ruang fiskal yang relatif terbatas dibandingkan kebutuhan program dan kegiatan strategis yang telah dirancang.

“Dampak anggaran yang terbatas sangat terasa. Ada program yang seharusnya ditangani dua unit kerja namun belum bisa kami danai. Program seperti penyediaan 1.000 buku untuk satu Taman Bacaan Masyarakat (TBM) juga tidak bisa kami lakukan lagi,” bebernya. Oleh karena itu, dirinya mengatakan bahwa Perpusnas telah mengusulkan tambahan anggaran 2026 kepada Presiden. Ia berharap, dukungan Komisi X DPR RI dapat memperkuat peluang penambahan anggaran.

Komisi X DPR RI menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran belanja Perpusnas Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp644.680.119.000, untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas sesuai ketentuan, prosedur, dan mekanisme penganggaran yang berlaku. Dalam RDP tersebut, Komisi X DPR RI juga mengapresiasi realisasi anggaran Perpusnas Tahun Anggaran 2025, yaitu sebesar Rp583.255.393.296 atau 98,93 persen dari pagu efektif sebesar Rp 589.590.203.000. Daya serap DAK Bidang Perpustakaan TA 2025 tercatat sebesar 90,62 persen untuk DAK Fisik dan 99,75 persen untuk DAK Nonfisik.

Selanjutnya, Kepala Perpusnas menyampaikan, DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik tahun 2026 ditargetkan menjangkau daerah yang lebih banyak. “Kami ingin memberikan sedikit lebih merata. Tahun lalu hanya mencakup 204 daerah, tahun yang berjalan ini ada 272 daerah,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra, La Tinro La Tunrung, berpesan agar Perpusnas memfokuskan anggaran terbatas pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan publik paling mendasar. “Jangan sampai efisiensi mengganggu pelayanan publik yang paling dasar. Bisa dicari cara untuk mencari solusi yang inovatif,” ujarnya. Bonnie juga menyoroti kondisi perpustakaan daerah yang masih memerlukan perhatian serius. “Masih ada 19 kabupaten/kota yang belum memiliki perpustakaan dan lima provinsi yang belum memiliki perpustakaan. Mohon perpustakaan di daerah diperhatikan, dibimbing, didampingi paling tidak hal standar di perpustakaan dilakukan,” tambahnya.

Melengkapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacoba Gah, menilai bahwa tantangan literasi nasional tidak hanya terletak pada jumlah program, tetapi juga pada ketiadaan kerangka kebijakan literasi nasional yang komprehensif. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esty Wijayanti, menekankan pentingnya penguatan komunikasi Perpusnas dengan kementerian dan lembaga agar urgensi program-program prioritas dapat dipahami secara utuh. “Kita butuh perbaikan cara komunikasi untuk meyakinkan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Setneg mengenai urgensi program literasi. Peran Perpusnas sangat penting untuk mencapai target RPJMN,” katanya.***

 

 

Reporter: Sonia Adelina

Editor: Dyah Sugiyanto

Dokumentasi: Aji Anwar