Pancoran, Jakarta â€“ Sebagai langkah nyata dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan bidang perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjalin kerjasama dengan Kementerian Perlindungan Anak (PPPA) RI.
Nota kesepahaman ditandatangani secara langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2022, pada Selasa (29/3/2022) di Hotel Bidakara, Jakarta.
Menteri Bintang Puspayoga menyampaikan kerja sama yang dilakukan merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan literasi perempuan dan anak. Dikatakan, telah terdapat beberapa praktik baik yang dilakukan terkait dengan pemberdayaan perempuan, terutama pengarusutamaan gender.
"Perpusnas telah melakukan implementasi nyatanya melalui layanan informasi terkait peningkatan keterampilan perempuan. Salah satunya, dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial," katanya.
Bintang menjelaskan, perempuan dan anak menjadi penting untuk diintervensi. Perempuan dan anak merupakan sumber daya manusia yang tidak boleh ditinggalkan. Mengingat setengah dari populasi Indonesia, yakni 49,48 persen adalah perempuan dan sebanyak 30,1 persen adalah anak-anak.
"Bicara tentang pembangunan perempuan dan anak-anak tidak hanya menjadi objek. Tetapi bagaimana perempuan dan anak ini dilibatkan juga menjadi subjek dalam pembangunan," jelasnya.
Maka, lanjut Bintang, diperlukan sinergi, kolaborasi, dan kerjasama untuk membuat perempuan berdaya.
"Kami harap penandatanganan nota kesepahaman ini tidak menjadi dokumen semata. Tetapi bagaimana kita tuangkan melalui program dan kegiatan untuk mewujudkan perempuan berdaya anak terlindungi Indonesia Maju," lanjut Bintang.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, sesuai mandatori pembukaan UUD 1945 bahwa siapapun anak bangsa , baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan TNI /POLRI memiliki tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia, serta melaksanakan ketertiban dunia.
"Kalau kita cerdas maka Sejahtera. Kalau kita sehat dan sejahtera maka NKRI utuh untuk selama-lamanya. Kalau kita cerdas, sejahtera dan kuat akan menjadi bagian dari percaturan global," terang Syarif.
Syarif Bando juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan bersama Kementerian PPPA untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa untuk mewujudkan Indonesia uamh sejahtera, adil dan makmur harus dimulai dengan bangsa yang cerdas.
"Bahwa kita semua hadir disini untuk mengakselerasikan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan juga perguruan tinggi yang betul-betul bisa sukses membangun sumber daya manusia,"
Pada acara yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan tujuh Perguruan Tinggi. Diantaranya, UIN Imam Bonjol Padang, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UIN SUltan Thaha Saifuddin Jambi, Universitas Al Gifari, Universitas Al Sali-Al Aitam, IAI Ngawi, STMIK Jawa Barat.
Menteri Bintang juga berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada Provinsi dengan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tertinggi Tahun 2021, Provinsi dengan Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tertinggi Tahun 2021, Provinsi dengan Cakupan Akreditasi Perpustakaan Terbaik Provinsi dengan Prosentasi Perpustakaan Terakreditasi, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Rujukan Nasional Akreditasi, serta Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran Dekonsentrasi Terbaik Tahun 2021.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 mengusung tema Transformasi Perpustakaan Untuk Mewujudkan Ekosistem Digital. Acara yang diselenggarakan secara hybrid berlangsung selama dua hari, 29-30 Maret 2022.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Radhitya P/ Ahmad Kemal

Dukung Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perpusnas Jalin Kerjasama dengan KemenPPPA

&nbsp;
Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Mens Sana In Corpore Sano memiliki arti dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, sangat sesuai dijadikan slogan yang memotivasi untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain menjaga pola makan, mengatur waktu istirahat dan berolahraga.
Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca menyelenggarakan webinar yang mengangkat tema kesehatan yakni LiteLARI: Run for Healthy Life yang diawali dengan senam bersama di Selasar Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jumat (17/11/2023).
Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan kesehatan menjadi pondasi utama bagi setiap individu untuk dapat menjalankan kehidupan sehari-hari. Dia juga membenarkan bahwa pola makan, gaya hidup, dan olahraga teratur merupakan faktor penting yang harus menjadi perhatian.
&ldquo;Tolong dicatat ya, kita adalah dokter bagi diri kita sendiri. Untuk itu, informasi terkait kebiasaan yang menyehatkan seperti pola makan, gaya hidup, dan olahraga teratur hanya dapat diketahui dari membaca. Dalam hal ini, perpustakaan dapat diandalkan oleh semua masyarakat untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan terkait kedokteran, olahraga, makanan, dan kesehatan,&rdquo; ungkapnya. &nbsp;&nbsp;
Selaku Prodia Health Care Kramat, Eva Kurniawati, mengingatkan pola hidup sehat tidak dapat hanya mementingkan olahraga dan makanan, namun harus ke seluruh aspek. Dia mengibaratkan the small universe is us karena kita memiliki hubungan dengan semua, diantaranya gerakan, nutrisi, lingkungan, spiritualitas, waktu tidur, pekerjaan, dan lain sebagainya.
&ldquo;Terkait pola konsumsi makanan, saat ini sudah tidak lagi diterapkan empat sehat lima sempurna melainkan diet sehat seimbang. Gampangnya begini, sekarang isi dari piring makan kita itu sayurnya harus dua kali lipat lebih banyak dari karbohidrat dan sisanya adalah protein,&rdquo; jelasnya.
Konsultan Tatalaksana Kesehatan Rumah Sakit MMC, Donny Kurniawan pada kesempatan yang sama menjelaskan perihal cedera yang dialami saat berolahraga dapat terjadi berkat banyak faktor baik faktor internal dan eksternal, maupun exciting event.
&ldquo;Untuk itu, sebelum memutuskan untuk rutin melakukan satu jenis olahraga, awalilah segala sesuatunya dengan melakukan skrining kesehatan. Medical check up perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi tubuh kita, selain itu melakukan konsultasi ke dokter juga diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik,&rdquo; terangnya.
Sebagai seorang Pelari, Apep MK Noormansyah yang telah menekuni olahraga tersebut sekitar 10 tahun, turut membagikan pengalamannya. Dia berkisah, sebagai seseorang yang agak terlambat menekuni olahraga lari dan sudah memasuki usia lanjut, Apep menyampaikan bahwa kebiasannya itu dimulai dengan secara progresif.
&ldquo;Untuk memulai, kita harus progresif berlari, tidak ngoyo, dan harus rutin dilakukan. Setelah terbiasa, pasti dengan durasi waktu yang sama, ke depannya akan perlahan mampu menempuh jarak yang lebih jauh,&rdquo; ujarnya.
Sementara itu, Pelatih Lari, Andre Caprina Putra, menerangkan dia pun menerapkan latihan dengan durasi waktu bagi pemula yang baru memulai. Untuk dapat bertahan dan konsisten di olahraga lari, Andre menegaskan dibutuhkan kesabaran.
&ldquo;Kalau mau kuat lari, bisa, tapi harus dilakukan secara bertahap dan perlahan. Harus benar-benar sabar karena tubuh kita bukan mesin. Nantinya badan yang sudah beradaptasi pasti akan memberikan impact sendiri. Misalnya dalam satu durasi, waktu jarak tempuh larinya dapat berapa, nah itu pasti semakin lama akan ada peningkatan jaraknya meskipun dengan durasi waktu lari yang sama,&rdquo; pungkasnya.
Webinar ini menjadi awal atau pembuka kegiatan berikutnya yaitu Perpusnas Run yang rencananya akan dilaksanakan pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Perpusnas ke-40 pada 2024.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

LiteLARI: Run for Healthy Life

Mewujudkan Masyarakat Sehat Berbekal Literasi

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar Sosialisasi Perpajakan untuk seluruh pegawainya. Kegiatan yang mengangkat tema â€œ"Hak dan Kewajiban Perpajakan atas Pegawai Negeri Sipil Perpustakaan Nasional RIâ€ ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawainya atas hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, Kamis (27/8).
Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti menyebutkan setiap tahunnya kontribusi pegawainya membayar pajak penghasilan kepada kas negara mencapai lebih dari 3 milyar rupiah. â€œPajak itu penting untuk membiayai semua pengeluaran negara antara lain untuk pembangunan negara, pembayaran utang negara gaji atau dan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya kita sebagai pribadi harus patuh dan taat membayar pajak karena pajak merupakan kontribusi wajib,â€ tuturnya dalam kegiatan yang digelar secara daring tersebut.
PNS di Perpustakaan Nasional, diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) guna melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak kemudian menghitung, membayar, melapor pajak penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Kewajiban ini diatur salah satunya dalam UUD Nomor 36 Tahun 2008 s.t.d.d UU Nomor 11 Tahun 2020.Maka dari itu Woro berharap melalui sosialisasi ini seluruh pegawai Perpusnas yang terdaftar sebagai wajib pajak dengan kesadaran penuh kita akan taat membayar pajak.
Penyuluh Pajak Ahli Madya, Direktorat Jenderal Perpajakan, Kementerian Keuangan, Yudha Wijaya mengapresiasi kegiatan tersebut. â€œLuar biasa sekali, cara mendukung Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh ternyata adalah mengenakan kembali mengenalkan kembali tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada pegawai,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut Yudha mengatakan bahwa pajak mendukung pemerintahan dalam menyelenggarakan dan memberikan layanan kepada publik mulai dari fungsi edukasi, fungsi sosial, fungsi kesehatan masyarakat, fungsi keamanan ketertiban dan masih banyak lainnya. Yudha juga mengungkapkan di Indonesia setiap tahunnya kontribusi pajak terhadap APBN mencapai 70-80%.
â€œSelain memiliki kewajiban, perlu juga memahami hak-hak kita sebagai wajib pajak. Pada dasarnya hak selaku wajib pajak adalah untuk mengetahui kewajiban mereka. Misalnya mendapatkan pelayanan konsultasi baik di kantor secara langsung maupun melalui telepon dan lain sebagainya. Wajib pajak juga punya hak untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi atau bahkan penghapusan sanksi apabila terkena denda,â€ jelasnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menegaskan membayar pajak itu adalah bukan hanya merupakan kewajiban tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
â€œIndonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan. Di mana pajak adalah salah satu sumber dana yang digunakan Indonesia untuk membangun dan juga menyediakan infrastruktur, Oleh karena itu warga negara yang taat pajak merupakan warga yang bijak, â€œ pungkasnya.
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Gelar Sosialisasi Perpajakan Bagi Pegawainya

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pembangunan zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia, yang memiliki tujuan membangun reformasi birokrasi yang mampu mengembangkan budaya kerja di lokasi yang anti korupsi, berkinerja tingga dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birkorasi Bersih Melayani (WBMM) di lingkungan instansi pemerintah.
Demikian disampaikan, Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK, Yulita Windayani dalam Sosialisasi Zona Integritas, Selasa (6/10). "Strategi pencegahan korupsi ini mengandung semangat kolaborasi sehingga diharapkan tidak ada lagi ego sektoral dalam pencegahan korupsi. Dapat dilakukan bersama seluruh instansi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi," ungkapnya.
Yulita mengatakan, dalam pembangunan zona integritas ini dapat ditunjuk unit strategis yang dianggap penting terutama dalam hal pelayanan publik. Ada tiga kriteria, diantaranya unit strategis atau memegang peranan penting, memiliki jumlah SDM yang besar dan tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi.
Dijelaskan, dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBMM terdapatÂ  nilai komponen pengungkit sebesar 60 persen dan komponen hasil 40 persen. Adapun komponen pengungkit, seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja dan peninngkatan kualitas pelayanan publik.
Sedangkan, komponen hasil, diantaranya dilakukannya survey persepsi korupsi, presentase penyelesaian, dan nilai persepsi kualitas pelayanan. "Untuk menuju WBK dan WBMM kedua komponen tersebut harus terpenuhi," lanjutnya.
Selain itu, komitmen pimpinan dalam pembangunan zona integritas juga sangat penting, dan melibatkan semua level dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selanjutnya, simplifikasi dan inovasi layanan dalam melakukan pelayanan publik suatu instansi. Misalnya selama pandemi Covid-19 untuk mendorong perubahan di dalam instansi. Seperti mengurangi rapat tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
"Pikirkan sebenarnya jenis pekerjaan dan skill yang dibutuhkan untuk menjalankan unit kerja. Bangun infrastruktur yang mendukung terciptanya budaya baru yang terintegritas," pungkasnya.
Reporter : Wara Merdeka
Â

Menuju WBK dan WBBM, Perpusnas Gelar Sosialisasi Zona Integritas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Â Bertempat di Ruang Teater Soekarman Perpusnas, Marsekal Udara (Purn) Chappy Hakim merayakan ulang tahunnya ke -71 dengan cara yang unik, yakni dengan menyerahkan tiga buku terbarunya kepada Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Senin, (17/12).
Ketiga buku yang baru dilaunching dan diserahkan berjudul Menata Ulang Penerbangan Nasional, Penegakkan Kedaulatan Negara di Udara, dan Tol Udara Nusantara.
"Saya setiap tanggal 17 Desember, bertepatan dengan hari ulang tahun selalu meluncurkan buku-buku yang saya tulis. Rasanya begitu banyak ide di kepala yang sayang jika tidak dituang ke dalam tulisan", imbuh chappy hakim. Hingga saat ini sudah 23 buku yang sudah ditulis oleh mantan Kepala Staf Angkatan Udara ( KSAU ) periode 2002-2005.
Wilayah kedirgantaraan adalah aset bangsa yang harus dijaga keamanannya. TNI AU diberi wewenang terhadap penegakkan hukum di wilayah udara nasional. TNI AU harus punya kemampuan deteksi dini. KSAU Marsekal Yuyu Sutisna mengharapkan ketiga buku tersebut dapat memberi pencerahan dan masukan masyarakat di bidang kedirgantaraan dan Chappy Hakim adalah salah satu ketaudalanan bagi generasi angkatan udara selanjutnya.
"Jika punya SDM unggul dan teknologi kedirgantaraan berdaya saing tinggi akan mampu menjaga yurisdiksi udara dengan baik," ujar Wakil KSAU Marsekal Madya Wieko Sofyan menggantikan ketidakhadiran KSAU.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim Serahkan Tiga Buku Karyanya ke Perpusnas

Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melakukan kunjungan kerja dalam rangka memperkenalkan Pojok Baca Digital (Pocadi) ke Kementerian Sosial RI pada Selasa, (9/2) diterima oleh Menteri Sosial RI Tri Rismaharini di ruang kerjanya. Turut serta dalam kunjungan tersebut yaitu Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Upriyadi, Kepala Subbag Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan dan Protokol Dewi Kartikasari, Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum Nurhadisaputra.
Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pmerintah Daerah dimana perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat. Pengembangan layanan perpustakaan harus memperhatikan berbagai aspek salah satunya layanan perpustakaan.
Perpustakaan Nasional yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang Perpustakaan terus mengembangkan inovasi layanan perpustakaan, salah satunya dengan mengembangkan layanan ekstensi berupa Pojok Baca Digital (Pocadi). â€œProgram bantuan Pocadi merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional di bidang perpustakaan. Pocadi adalah sebuah konsep tempat membaca yang menyediakan koleksi buku cetak, buku digital (ebook) dan bahan bacaan lainnya,â€ tutur Syarif.
Kepala Perpusnas juga berpandangan buku-buku ilmu terapan dapat didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. â€œKami sangat ingin kelompok marjinal harus bisa bangkit diatas kaki sendiri melalui buku-buku ilmu terapan,â€ tambah syarif.
Menteri Sosial Risma sangat mendukung program kerjasama antara Kementerian Sosial dan Perpustakaan Nasional melalui program penerima bermanfaat berbasis inklusi sosial. â€œSaya berharap buku-bukunya berisi teknologi sederhana yang dapat dipelajari. Saya siap akan support dan bantu untuk pemberdayaan daerah-daerah,â€ pinta Risma.
Â 
Reporter: Arwan Subakti

Berita

Kunjungan Kerja Kepala Perpusnas ke Kementerian Sosial RI