MenPANRB: Penataan Organisasi Bukan Sekadar Perubahan Struktur dan Nomenklatur

Jakarta - Humas Perpusnas, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pribadi Menteri, Lantai 2, Kementerian PANRB, Selasa (3/2/2026).

Audiensi tersebut membahas penataan kelembagaan Perpusnas. MenPANRB merespons peran Perpusnas yang semakin kompleks dalam mendukung transformasi digital, penguatan literasi nasional, serta pembinaan sekitar 200.000 perpustakaan di seluruh Indonesia.

Menteri PANRB menekankan bahwa penataan organisasi harus disusun berbasis tujuan, masalah yang diselesaikan, serta dampak yang ingin dicapai, bukan sekadar perubahan struktur atau nomenklatur. “Yang perlu dijelaskan bukan hanya strukturnya, tetapi dampak dan transformasi apa yang ingin diwujudkan,” tegasnya. 

Menurutnya, struktur organisasi yang ada saat ini masih cenderung berorientasi administratif dan belum sepenuhnya mendukung transformasi Perpusnas. Pengelolaan bahan pustaka cetak dan digital juga dinilai perlu dipandang sebagai satu ekosistem konten yang terintegrasi.

Menpan RB juga menekankan pentingnya pendekatan bertahap agar penataan organisasi dapat diterima dan berkelanjutan. “Kami mendorong adanya beberapa opsi penataan, termasuk opsi minimal yang peluang persetujuannya paling tinggi, sambil memperkuat fungsi kebijakan, tata kelola, dan sumber daya manusia,” tandasdukungnya.

Ke depan, baginya penataan kelembagaan Perpusnas dapat diarahkan untuk memperkuat peran sebagai pembina dan pengendali kebijakan nasional, bukan semata sebagai pelaksana teknis. “Pendekatan yang paling realistis adalah memperkuat fungsi di bawah struktur yang ada terlebih dahulu, sehingga prosesnya lebih cepat dan memiliki peluang persetujuan yang lebih besar,” jelas Rininya.

Pembinaan perpustakaan daerah dilakukan melalui pendekatan satu pintu yang mencakup standar, koleksi, sumber daya manusia, dan layanan, dengan tetap menghormati prinsip otonomi daerah.

Sebagai tindak lanjut, Perpusnas akan menyempurnakan desain penataan organisasi beserta argumentasi kebijakan dan opsi alternatif yang diperlukan. Kementerian PANRB menyatakan akan mendampingi proses penyempurnaan tersebut guna memastikan keberterimaan dan keberlanjutan kebijakan.

Kepala Perpusnas menyampaikan bahwa regulasi dan struktur organisasi Perpusnas saat ini perlu ditinjau secara komprehensif. Menurutnya, peninjauan yang menyeluruh mampu mengakomodasi perkembangan fungsi dan tantangan strategis, termasuk pengelolaan bahan pustaka, naskah kuno, transformasi digital, dan literasi nasional.

“Usulan penataan organisasi Perpusnas tidak terlepas dari perkembangan internal dan eksternal. Regulasi organisasi yang ada sudah cukup lama, sementara peran dan beban pembinaan perpustakaan terus berkembang dan semakin kompleks,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menilai penataan organisasi diperlukan karena selama ini pembinaan perpustakaan berjalan sangat teknis, belum ditopang kerangka utama dan standar kompetensi yang jelas. “Selama ini pekerjaan pembinaan perpustakaan berjalan sangat teknis, tetapi belum ditopang grand design yang jelas, mulai dari postur kelembagaan, standar kompetensi, hingga target budaya membaca,” terangnya.  

Ia menjelaskan bahwa Perpusnas membina sekitar 219 ribu perpustakaan di Indonesia, dengan 71,5 persen di antaranya merupakan perpustakaan sekolah. Besarnya cakupan tersebut menuntut penguatan pembinaan yang terarah dan terintegrasi, sementara transformasi digital perpustakaan hingga kini belum ditopang oleh unit khusus yang kuat dan berkelanjutan.

Terkait pengelolaan naskah kuno, ia menegaskan perlunya penanganan yang lebih fokus dan terpadu. “Perpusnas menyimpan puluhan ribu naskah kuno yang sebagian berusia ratusan tahun. Saat ini belum ada unit khusus yang menangani pelestarian, alih media, hingga pemanfaatannya secara terintegrasi,” tuturnya.

Aminudin menegaskan bahwa masukan dari Kementerian PANRB akan menjadi dasar penting untuk menyempurnakan usulan penataan organisasi Perpusnas ke depan.

Selama audiensi berlangsung, Kepala Perpusnas didampingi oleh Sekretaris Utama Joko Santoso, Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Budi Kusuma Wardani, serta Kepala Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Aji Subekti. Sementara Menteri PANRB didampingi oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nanik Murwati. *** (AKN/Ed.DRS/Dok.AA)