Miskin Literasi Pangkal Kemiskinan Terstruktur
Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Angka kemiskinan hingga stunting yang tinggi di Indonesia sejatinya dapat diselesaikan dengan literasi.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Adin Bondar saat memberikan sambutan pada kegiatan Forum Perpustakaan Khusus dengan tema Peran Literasi Informasi untuk Meningkatkan Kinerja Pustakawan dalam Layanan Publik, Rabu (10/9/2025).
Merujuk pada definisi UNESCO, Adin melanjutkan bahwa literasi tentu tidak hanya sebatas kemampuan membaca, menulis, dan kemampuan dasar lainnya, melainkan juga kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menafsirkan informasi.
“Literasi dapat dimanfaatkan untuk membangun kualitas hidup masyarakat. Mereka yang cakap akan literasi pasti memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga memiliki kemampuan untuk menilai dan mencipta. Semakin tinggi kecakapan literasi seseorang maka tingkat kesejahteraannya pun semakin tinggi,” jelasnya.
Dalam kondisi ini, perpustakaan dan pustakawan harus mampu memberikan informasi terapan yang bisa dipraktikan oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan hak masyarakat dalam memperoleh informasi.
Layaknya slogan Perpusnas yaitu Perpustakaan Hadir Demi Martabat Bangsa, Perpunas melakukan inovasi-inovasi seperti perpustakaan keliling, hibah Bahan Bacaan Bermutu ke 10.000 lokus di Indonesia, Pojok Baca Digital (Pocadi), program Gerakan Indonesia Membaca, Relawan Literasi Masyarakat (Relima), dan KKN Tematik Literasi.
Ia juga menekankan kerangka kerja budaya kecakapan literasi penting untuk dilakukan secara kolaboratif.
Kepala Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Eko Nugroho Dharmo Putro membenarkan bahwa koordinasi dan kolaborasi bersama sangat diperlukan. Terlebih ia mengatakan bahwa Kementerian Pertanian juga memiliki program yang sama untuk mengentaskan kemiskinan, kemudian menyejahterakan masyarakat.
“Untuk mencapai target Swasembada Pangan, kami dari Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian yang berada di Bogor, semuanya bergerak di lapangan memberikan literasi kepada para penyuluh dan petani untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dalam menjalankan kegiatan di lapangan,” ungkapnya.
Baginya literasi yang kuat adalah literasi yang efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkannya, ada beberapa hal yang diperhatikan diantaranya menentukan materi literasi, target kelompok (segmentasi), metode dan media literasi, serta mengevaluasi keberhasilan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Pelita Harapan, Dhama Gustiar Baskoro memaparkan bahwa literasi informasi adalah sebuah strategi untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas perpustakaan khusus.
“Paska Perpres 78 Tahun 2021, perpustakaan khusus mengalami transisi peran yakni pertama peran riset menjadi peran dukungan kebijakan dan layanan informasi publik, kedua literasi informasi yang bersifat individual bertransisi menjadi preservasi kecerdasan komunal dalam bentuk manajemen pengetahuan, dan ketiga koleksi cetak berubah menjadi koleksi digital secara massif serta sebagai perubahan konsep perpustakaan menjadi Clearing House,” katanya.
Selain itu, Dhama menambahkan bahwa literasi informasi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembuatan kebijakan dan layanan literasi publik.
Selain itu, Pustakawan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jeni Helen Chronika menginformasikan dampak penguatan literasi informasi di Perpustakaan Kemenkes terlihat pada angka kunjungan perpustakaan yang meningkat, koleksi lebih banyak dimanfaatkan, jenis layanan bertambah, perpustakaan mulai terlibat dalam kegiatan strategis organisasi, dan peningkatan jumlah paket informasi.
“Penguatan literasi informasi terbukti meningkatkan mutu layanan perpustakaan, perpustakaan bertransformasi menjadi pusat pengetahuan strategis, pustakawan bukan hanya pengelola koleksi tapi juga fasilitator informasi, dan dukungan kebijakan serta pelatihan berkelanjutan menjadi kunci,” pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Dokumentasi: Aditya Irfan Fakhruddin
