Cikini, Jakarta - Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang menyukai hal-hal yang menyenangkan, contohnya aktivitas membaca nyaring yang dianggap menyenangkan oleh anak-anak.
&ldquo;Sebagai pemateri atau pembaca cerita nyaring, kita harus bisa memodelkan untuk membuatnya menyenangkan karena dianggap memiliki intonasi berbeda oleh anak. Karena menyenangkan jadi minta dibacakan berulang dan akhirnya menjadi fasih. Selain itu, membaca nyaring juga bisa membuat anak menggunakan telinga untuk mendengar dan membangun kosakata,&rdquo; terang Roosie Setiawan, Pendiri Komunitas Reading Bugs.
Program Membaca Nyaring atau Read Aloud menurut Roosie bertujuan untuk menunjang Program Gerakan Indonesia Membaca yang dicanangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) di tahun 2024. Di samping itu, membaca nyaring tidak mengajarkan anak untuk bisa membaca, melainkan untuk memiliki keinginan membaca.
&ldquo;Dengan demikian anak akan mencari jalannya sendiri untuk membaca dan menjadi pembelajar sepanjang hayat,&rdquo; ucapnya.
Anak adalah peniru ulung yang bertindak seperti spons untuk menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Untuk itu, orang tua yang membaca berperan penting dalam menciptakan minat tinggi anak terhadap buku.
Roosie menyampaikan bahwa membaca nyaring sejatinya dapat dikenalkan sejak dini oleh orang tua, guru, maupun pustakawan. Hal ini dikarenakan kegemaran membaca tidak dapat terjadi sendiri, namun harus diupayakan.
Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas memfasilitasi kegiatan Pembekalan Pustakawan Perpusnas sebagai Pemateri Membaca Nyaring yang diselenggarakan di Hotel Ibis Jakarta Raden Saleh, Selasa (23/4/2024).
Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas, Nurhadisaputra membenarkan bahwa tahun ini Perpusnas memiliki agenda besar dalam pengembangan budaya literasi yaitu penguatan literasi usia dini, salah satu caranya dengan menggunakan konsep membaca nyaring.
&ldquo;Literasi merupakan suatu hal yang mutlak sebagai rencana panjang pemerintah dalam menciptakan Indonesia Emas di tahun 2045. Peran literasi dalam hal ini tidak main-main,&rdquo; ungkapnya.
Lebih lanjut, Hadi menegaskan kehadiran pustakawan dibutuhkan untuk menjadi katalisator sekaligus guru bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya agar anak-anak mencintai literasi guna membawa bangsa ini menjadi lebih besar.
Kegiatan pembekalan ini akan dilaksanakan selama dua hari (Selasa-Rabu, 23-24/4/2024) dan tidak hanya diberikan kepada pustakawan Perpusnas, akan tetapi juga untuk orang tua, guru, dan pegiat literasi.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Prakas Agrestian

Membaca Nyaring Menyenangkan Bagi Anak

Jakarta - Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub-bidang Perpustakaan akan masuk dalam program Perpustakaan Nasional untuk tahun anggaran 2021. Hal ini disampaikan Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Hadiat dalam Pembahasan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Perpustakaan Nasional RI yang digelar virtual pada Senin (24/8/2020). Rapat pembahasan diikuti jajaran pimpinan struktural di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
Sebagai informasi, DAK dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan kualitas fisik maupun layanan perpustakaan umum daerah di seluruh Indonesia.
Dia menjelaskan, perpustakaan memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Perpustakaan mendukung tiga pilar pembangunan SDM yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sekaligus menjadi pondasi dalam memperkukuh kualitas SDM. â€œBicara perpustakaan tidak lepas dari SDM berkualitas, produktif dan menguasai iptek dan inovasi, itu sangat penting. SDM sangat strategis, dan perpustakaan dalam kaitan dengan literasi, sangat strategis,â€ urainya.
Perpustakaan tidak hanya berperan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan, tapi juga punya peran lebih praktis yakni sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Prioritas Nasional 4 yang menyatakan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas dengan arah kebijakan pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial. Kebijakan ini menargetkan peningkatan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.Â 
Karenanya, peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum daerah yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan dalam rangka membangun budaya literasi harus dilakukan, untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter.
Hadiat meminta Perpusnas agar mengembangkan instrumen untuk mengukur keberhasilan program ini. â€œKita perlu mengembangkan instrumen/ukuran, karena bicara kesejahteraan dan kualitas hidup, ada berbagai faktor. Namun kita perlu menetapkan sehingga bisa dievaluasi,â€ jelasnya. Tahun ini, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menyasar ke 100 kabupaten di 32 provinsi.
Terkait DAK tahun 2021, ada empat lingkup yang ditawarkan yakni pembangunan gedung, rehabilitasi gedung, pengadaan perabot dan/atau TIK layanan, serta pengembangan bahan perpustakaan baik cetak maupun digital. Untuk tahun mendatang, dia menjelaskan, diutamakan daerah yang memenuhi usulan DAK tahun 2020 yang tidak jadi dilaksanakan sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada 2020, pemerintah melakukan refocussing anggaran Perpustakaan Nasional, di mana DAK fisik sub-bidang Perpustakaan salah satu yang mengalaminya.
Pada akhir paparannya, Hadiat meminta agar Perpusnas memastikan output pendukung prioritas nasional dapat terlaksana dengan baik dan target dapat tercapai. Dia juga berpesan agar DAK fisik sub-bidang Perpustakaan mendukung kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. â€œBagaimana agar layanan perpustakaan lebih baik, aspek-aspek tampilan layanan juga lebih baik. DAK bisa mendukung tampilan fisiknya, jadi tidak hanya gedung yang baik, tapi juga kualitas layanannya,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Pembahasan Program dan Anggaran Perpustakaan Tahun 2021: Peran Perpustakaan dalam Menghasilkan SDM Berkualitas

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berupaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan ini akan menjadi pedoman pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Perpusnas. Untuk itu, Perpusnas menyelenggarakan FGD Implementasi Tindak Lanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 antara Perpusnas dan Arsip Nasional RI (ANRI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves). Peraturan Menteri disusun untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan birokrasi.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat, Perpusnas, Sri Marganingsih, menyatakan penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis dengan memanfaatkan sistem pemerintah berbasis elektronik.
&ldquo;Perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dalam sistem kerja ini memberikan keluasaan kepada pimpinan untuk menyusun strategi pencapaian target kinerja. Selain itu, menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi,&rdquo; ujarnya di Hotel Oria, Jakarta, pada Kamis (24/11/2022).
Sementara itu, Subkoordinator Subkelompok Organisasi dan Tata Laksana, Perpusnas, Budi Kusumawardhani, menjelaskan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2022, khususnya pasal 26, mencabut fungsi koordinator yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional pasal 28.
Dalam FGD tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda BPOM, Kurniawan Norat, memaparkan kondisi lembaganya yang sudah menerapkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2022 pada beberapa bidang. Kebijakan instansinya adalah menghapus fungsi koordinator dan membentuk tim kerja. Kebijakan ini menuntut birokrasi pemerintah menjadi lebih lincah (agile).
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Selenggarakan FGD Peraturan Menteri PANRB No 7 Tahun 2022

Jakarta - Pengadaan sebagai instrumen belanja pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam sambutannya pada acara workshop pengadaan nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan peran strategis pengadaan yang berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan pemerintah yang berkualitas. Pada kesempatan tersebut Perpustakaan Nasional menerima penghargaan Procurement Award bersama 14 K/L yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Negara BUMN, BKN, BPK, BPKP, KPK, KPPU, Komisi Yudisial, LAN, LPS, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, SKK Migas dan ANRI yang diselenggarakan di Gd. Danapala Kemenkeu, Senin (26/2).
Sri Mulyani menjelaskan dari tahun ke tahun postur belanja di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus meningkat, misalnya APBN pada tahun 2017 yang dikelola sebesar Rp 2.080, 5 triliun dan pada tahun 2018 menjadi Rp 2.220,7 triliun. Dengan peningkatan tersebut, perlu ada pengawalan terhadap belanja pemerintah agar tepat guna dan tepat sasaran, diantaranya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan perlindungan hukum bagi insan pengadaan agar pelaksanaan pengadaan lebih akuntabel.
"Workshop pengadaan nasional bertujuan untuk memberikan penguatan aspek pelaksanaan pengadaan, agar insan pengadaan lebih nyaman dan percaya diri dalam melaksanakan tugasnya tanpa takut adanya ancaman kriminalisasi," jelas Sri Mulyani. Kemenkeu juga menambahkan dalam workshop juga dilakukan perjanjian kerjasama legal protection antara Kemenkeu dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bentuk penguatan pengadaan. Perjanjian diharapkan dapat mengawal pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkeu melalui koordinasi bersama dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat yang telah dibentuk oleh Kejagung.&nbsp;
Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga akan menyerahkan Sertifikat Standardisasi LPSE 2014 kepada Kemenkeu sebagai standard nasional untuk menuju pengadaan yang lebih moderen dan aman, dimana terdapat 17 standard yang harus dipenuhi oleh LPSE Kemenkeu, salah satunya mengenai Kebijakan Layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Standardisasi bertujuan untuk memperkuat layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi LPSE Kemenkeu yang selama ini diterapkan Pusat LPSE berdasarkan standar ISO 9001 dan ISO 27001.
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Kembali Memperoleh Penghargaan Procurement Award Tahun 2018

Pancoran, Jakarta â€“ Presiden Ikatakan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII), Wiji Suwarno merasa prihatin karena masih banyaknya pustakawan yang bekerja tidak pada posisinya. Karena, banyaknya pustakawan yang justru mengerjakan pekerjaan administrasi dibandingkan dengan pekerjaan kepustakawanan.
â€œSeperti halnya di sekolah banyak pustakawan tetapi tidak di posisinya, yang menjabat sebagai kepala perpustakaan justru guru bukan pustakawan. Pustakawan malah membantu pekerjaan administrasi, dan menjadi tamu di rumahnya sendiri (perpustakaan),â€ tuturnya pada Rakornas Bidang Perpustakaan, (26/2).
Wiji menjelaskan, pekerjaan pustakawan saat ini tidak hanya mengolah buku saja, tetapi juga dituntut memiliki kompetensi lainnya yang tidak hanya bergerak di ranah teknis. Dalam pengembangannya, profesi pustakawan dapat menjadi pustakawan pengajar, peneliti, penulis, dan wirausahaan.
â€œPengembangan profesi tidak hanya pada kompetensi kepenulisan saja. Saya gemes ketika ada yang bertanya, pustakawan bisa apa? Padahal banyak di luar sana pustakawan yang keluar dariÂ  lintasan tersebut. Pustakawan diharapkan memiliki kompetensi lain seperti halnya sebagai penulis, pengajar, peneliti yang tetap menjalankan fungsinya sebagai pustakawan,â€ lanjutnya.
Lebih lanjut, Wiji menjelaskan, pustakawan merupakan profesi karena adanya lisensi atau sertifikat sebagai bentuk pengakuan terhadapat kompetensi. Berdasarkan data kelompok pustakawan pada tahun 2020, di Jawa Tengah baru 56 pustakawan yang sudah tersertifikasi, dan sebanyak 197 belum tersertifikasi. Sedangkan di universitas sudah 100 pustakawan tersertifikasi.
â€œMemang belum banyak pustakawan yang tersertifikasi, karena sertifikat kompetensi ini belum berpengaruh seperti halnya dosen. Namun paling tidak sudah ada cahaya harapan, bahwa pustakawan suatu ketika akan duduk di levelnya,â€ ucapnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Banyak Pustakawan Tidak Berada di Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menarik minat baca masyarakat. Seperti halnya di wilayah Sulawesi Selatan, yang saat ini tengah mengembangkan perpustakaan lorong.
Ketua TP PKK Sulawesi Selatan Liestiyati F Nurdin mengatakan adanya perpustakaan lorong dapat mendekatkan bahan bacaan dengan masyarakat. "Saat ini kami kembangkan perpustakaan lorong ada di tiap kecamatan. Salah satunya Perpustakaan lorong Parang Tambun," katanya di sela-sela kunjungannya di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/08).
Menurutnya keberadaan perpustakaan lorong memiliki peran penting untuk masyarakat terutama anak-anak zaman sekarang yang lebih tertarik pada gadget ketimbang membaca buku. "Kami pun ingin membuat perpustakaan ibu dan anak, yang dirancang agar anak bisa betah berada disana untuk membaca buku. Kami harap Perpustakaan Nasional bisa bekerjasama untuk mewujudkan perpustakaan ini," tutur istri Gubernur Nurdin Abdullah.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi perpustakaan lorong yang sudah dikembangkan di Sulawesi Selatan. "Kami mengapresiasi masyarakat dan juga pemerintah setempat atas perhatiannya yang luar biasa dalam mengembangkan perpustakaan. Adanya perpustakaan lorong diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti halnya di Bantaeng pengelolaan perpustakaannya sudah baik," katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua TP PKK Sulawesi Selatan Liestiyati F Nurdin berkesempatan mengunjungi tiap layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Diantaranya, Layanan Anak, Layanan Disabilitas, serta Graha Literasi.
Reportase : Wara Merdekawati Fotograger : Ahmad Kemal Nasution

Sulawesi Selatan Kembangkan Perpustakaan Lorong

Salemba, Jakarta &ndash; Guna meningkatkan Kualitas sumber daya manusia (SDM), Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berencana membangun gedung perpustakaan daerah.
Demikian disampaikan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati dalam kunjungan kerjanya yang diterima langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar pada Rabu, (11/1/2023).
Irawati menjelaskan, Kotawaringin Timur merupakan daerah berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah.&nbsp; Sehingga dengan kehadiran gedung layanan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM.
"Karena APBD kami terbatas, maka untuk pembangunan gedung perpustakaan kami akan mengajukan bantuan dana alokasi khusus (DAK). Kunjungan ini sekaligus kami ingin konsultasi apa yang perlu disiapkan," jelas Ira.
Ira menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 8.000 m2 untuk dibangun perpustakaan. "Kami sudah menyiapkan lahan di lokasi yang strategis," ujarnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur, Rusnah mengatakan wilayahnya telah mendapatkan sejumlah bantuan dari Perpusnas.
Diantaranya, Pojok Baca Digital (Pocadi) yang saat ini telah ditempatkan di Mall Pelayanan Publik, dan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK).
Untuk memaksimalkan pelayanan perpustakaan hingga pelosok desa, pihaknya juga bekerjasama dengan Satlantas dan Polairud setempat untuk mendistribusikan buku.
"Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 68 desa, untuk menjangkau layanan kami juga mengharapkan adanya bantuan mobil perpustakaan keliling. Karena mobil yang saat ini ada belum mampu menjangkau seluruh desa," ungkap Rusnah.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar mengatakan, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan bantuan DAK. Salah satunya, sertifikat lahan atas nama Pemkab dan surat pernyataan dari kepala daerah yang menyatakan lahan tersebut difungsikan sebagai gedung perpustakaan.
"Pengajuan ini harus segera diajukan dan dilengkapi kelengkapannya. Seperti sertifikat dan juga DED. Selain itu, diharapkan tampilan gedung perpustakaan ini mencerminkan kearifan lokal. Karena perpustakaan tidak hanya pendukung pendidikan, tetapi juga pelestarian dan pemajuan kebudayaan," tutur Adin.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Foto: Aji

Berita

Pemkab Kotawaringin Timur Bidik DAK Bangun Perpustakaan