Penguatan Kelembagaan Perpustakaan, Pemkab Asmat Konsultasi ke Perpusnas

Salemba, Jakarta — Pemerintah Kabupaten Asmat melakukan kunjungan konsultatif ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Rabu (3/7/2025), dalam rangka memperkuat kelembagaan dan pengembangan layanan perpustakaan di daerah. 

Kunjungan ini diterima langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar, di Ruang Rapat Deputi 2, Perpusnas, Salemba, Jakarta Pusat.

Kepala Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Asmat, Max Mokodompit, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2025 tertanggal 5 Maret 2025, yang menetapkan peningkatan status kelembagaan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

“Kami menyadari pentingnya pembentukan dinas untuk memperkuat struktur dan fungsi layanan perpustakaan di daerah. Saat ini kami baru memiliki sekitar 150 taman bacaan masyarakat (TBM) dari 224 kampung dan 25 distrik,” ujarnya. 

Salah satu strategi yang dilakukan Max untuk meningkatkan kunjungan dan minat baca adalah dengan menyurati sekolah-sekolah agar siswanya melakukan kunjungan ke perpustakaan di Setda.

“Kami hanya memiliki dua ruangan di kantor, koleksi buku sekitar 3.000 judul, dan masih kekurangan bahan bacaan. Saya bahkan berharap bisa membangun gedung perpustakaan sendiri di tengah kota, tidak di pinggir dan tidak digabung dengan urusan arsip. Saya ingin perpustakaan menjadi wajah dari Kabupaten Asmat,” ungkapnya.

Max menyampaikan harapannya agar kunjungannya kali ini menjadi awal terbukanya akses informasi dan jejaring dengan Perpusnas. 

“Saya belum pernah dapat undangan ke acara-acara Perpusnas sebelumnya, karena memang belum punya jaringan. Yang penting sekarang kami mulai terkoneksi, saya juga terbuka belajar karena keilmuan saya lebih banyak di arsip, sedangkan untuk perpustakaan saya masih terus belajar,” imbuhnya. 

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar, menyambut baik semangat Pemkab Asmat dalam membangun layanan literasi. Ia menyarankan agar Pemkab segera menyusun proposal dan memanfaatkan berbagai fasilitas dari Perpusnas.

“Sumber daya manusia dari perpustakaan setempat bisa kami bantu magangkan di Pusdiklat kami, biayanya gratis karena dibiayai APBN. Kami juga sedang mengupayakan tambahan anggaran untuk penyaluran bantuan bahan bacaan bermutu, termasuk ke puskesmas dan TBM,” tuturnya. 

Adin juga menyoroti tantangan pembangunan perpustakaan fisik di Papua, yang sebagian besar lahan masih berstatus adat. 

“Untuk menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, lahan harus bersertifikat. Ini jadi tantangan tersendiri, karena kebijakan negara tidak memungkinkan membangun di atas tanah yang belum bersertifikat,” terangnya. 

Pustakawan Ahli Madya dari Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK), Rita Suartini, menekankan bahwa pembentukan dinas adalah prasyarat penting untuk memperoleh berbagai bantuan pemerintah. 

“Karena Asmat belum memiliki kelembagaan perpustakaan yang berdiri sendiri, maka belum bisa menerima bantuan seperti DAK atau program penguatan TBM. Untuk pendataan pun harus mengisi melalui aplikasi berbasis wilayah, dan itu mensyaratkan adanya surat pembentukan dinas,” jelasnya. 

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat PPUK Nani Suryani, Ketua Kelompok Hukum dan Organisasi Tata Laksana Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (Biro HOKH) Budi Kusuma, Perancang Ahli Muda Biro Perencanaan dan Keuangan Arief Budiman, serta Tim Kelembagaan Biro HOKH Elsa Tuasamu, yang turut memberikan arahan dan masukan terkait penguatan kelembagaan perpustakaan daerah. 

 

Reporter: Alditta Khoirun Nisa 

Dokumentasi: Sonia Adelina