Penyesuaian Anggaran, Bukan Halangan Penguatan Layanan Perpustakaan Daerah

Jakarta-Humas Perpusnas. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) tetap berkomitmen untuk terus mendukung penguatan layanan perpustakaan daerah meski menghadapi penyesuaian anggaran.

Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso menjelaskan pada tahun 2024 hingga 2025, Perpusnas telah menyalurkan bantuan bacaan bermutu ke perpustakaan desa, perpustakaan di lembaga pemasyarakatan serta mendukung perpustakaan sekolah rakyat di Bantul.

“Selain itu, pada 2026 Perpusnas menjalankan program Relawan Literasi Masyarakat yang melibatkan 360 relawan di berbagai daerah. Khusus Kabupaten Bantul, dua relawan ditugaskan untuk membantu penguatan literasi, edukasi, dan pendataan perpustakaan,” jelasnya saat menerima kunjungan kerja dari Bupati Bantul, Kamis (20/5/2026).

Lebih lanjut, Joko menjelaskan penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) kini lebih berfokus pada aspek kinerja layanan dan dampaknya terhadap masyarakat, bukan pada jumlah koleksi atau fasilitas semata.

“Oleh karena itu, kami mendorong Dinas Perpustakaan memperkuat pendataan khususnya urusan perpustakaan karena hal tersebut merupakan salah satu syarat dalam memotret kinerja  pemerintah daerah. Pendataan meliputi seluruh jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan umum, sekolah, desa, komunitas hingga perpustakaan khusus, agar indeks pembangunan masyarakat memang mencerminkan kinerja pemerintah daerah,” urainya.

Joko juga menambahkan, kabupaten Bantul belum menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik pada 2026 karena pada saat proses pengusulan, status akreditasi perpustakaan sedang kedaluwarsa. Namun, dengan capaian akreditasi A yang baru diperoleh, Kabupaten Bantul berpeluang kembali menerima dukungan DAK non Fisik pada 2027.

Pada kesempatan itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menyampaikan apresiasi atas pembangunan gedung perpustakaan yang diresmikan pada 2025. Berkat gedung baru tersebut, tingkat kunjungan masyarakat meningkat signifikan dibandingkan saat masih menggunakan gedung lama.

“Pada Januari sampai April 2026, Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul telah dikunjungi 21.652 orang atau rata-rata sekitar 260 orang per hari. Ini jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bantul masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran akibat efisiensi dan pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) sekitar Rp 250 miliar. Kondisi tersebut berdampak pada upaya pengembangan layanan perpustakaan, termasuk pengurangan operasional mobil perpustakaan keliling yang permintaannya cukup tinggi di desa-desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, Dian Mutiara Sri Rahmawati membenarkan bahwa pada bulan November hingga Desember tahun 2025 perpustakaan daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan re-akreditasi perpustakaan dan mendapat nilai A.

“Yang sebelumnya kami nilai B kemudian ada peningkatan nilai A. Ini menjadi penyemangat kami untuk terus-menerus meningkatkan layanan perpustakaan di daerah Bantul,” jelasnya.

Kendati demikian, Dian berharap dukungan Perpusnas tetap berlanjut khususnya melalui dukungan DAK Nonfisik serta pengembangan perpustakaan digital di sekolah dan desa di wilayah Bantul.*** (AL/Ed: BS/Dok: AIF)