Perpusnas Dukung Komitmen Kabupaten Wajo dalam Pengembangan Literasi dan Budaya Baca

Salemba, Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Adin Bondar, menerima langsung kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Wajo.

 

Dalam kunjungannya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, Amsar A. Timbang, menyampaikan pada tahun 2019, perpustakaan yang sebelumnya berdiri ebagai dinas tersendiri menjadi lebut ke dalam bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Hal ini menimbulkan kendala dalam pengembangan dan pelayanan perpustakaan ke masyarakat.

 

"Kesalahan dalam nomenklatur terjadi karena bupati sebelumnya belum menetapkan lembagaan secara resmi, namun tiba-tiba dilakukan penggabungan ke Kesra. Akibatnya, gerak perpustakaan menjadi terbatas baik dari sisi anggaran maupun struktur kelembagaan," ungkapnya, Senin (13/10/2025).

 

Ia menambahkan, pasca penggabungan kelembagaan, perpustakaan mengalami kemunduran signifikan. Kekuatan struktural dan operasional melemah, terutama karena keterbatasan anggaran dan tidak adanya struktur pegawai yang sesuai.

 

"Tetapi dengan adanya bantuan mobil perpustakaan keliling dari Perpusnas sangat membantu distribusi layanan perpustakaan ke desa-desa," imbuhnya.

 

Pada periode kepemimpinan bupati saat ini, lanjutnya, perpustakaan daerah telah dipisahkan kembali dan berdiri sendiri. Meski demikian, kendala lainnya pada tahun anggaran 2025 dinas ini belum memiliki alokasi anggaran yang memadai. Pada tahun 2026 direncanakan adanya anggaran untuk pengembangan perpustakaan.

 

"Tahun ini anggarannya belum ada, baru dirancang untuk tahun 2026. Salah satu kendala paling mendesak adalah belum adanya gedung yang layak. Kami berharap Bupati dapat menyiapkan lahan khusus untuk pembangunan gedung perpustakaan, dan juga bantuan dari Perpustakaan Nasional,” terangnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Deputi Adin, menyampaikan, menegaskan kesiapan pihaknya untuk memberikan dukungan nyata.

 

“Wajo telah menunjukkan komitmen yang kuat. Kami siap mendukung, baik melalui bantuan koleksi buku, pelatihan, maupun penguatan infrastruktur. Literasi adalah fondasi pembangunan, dan ini tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan kelembagaan yang kuat di daerah,” tegasnya.

 

Ia mengingatkan, masih banyak daerah lain yang belum menunjukkan komitmen serupa. Banyak pemerintah daerah yang masih memandang sektor literasi dan perpustakaan sebagai program yang kurang menatik.

 

"Sering kali daerah lebih fokus pada investasi fisik dan pendapatan asli daerah. Padahal, investasi pada modal insani seperti literasi justru menjadi fondasi utama pembangunan jangka panjang," jelasnya.

 

 

Reporter: Wara Merdeka

Dokumentasi: Andri Tri Kurnia