Perpusnas: Kepulauan Meranti Butuh Penguatan Regulasi, Budaya Baca, dan Kecakapan Literasi

 

Jakarta — Humas Perpusnas. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan budaya baca dan literasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama jajaran Pemerintah Kepulauan Meranti dan DPRD Meranti, di Gedung Layanan Perpusnas, Merdeka Selatan, Senin (11/5/2026).

 

Berbagai persoalan literasi dan pengelolaan perpustakaan daerah dibahas di dalamnya. Mulai dari penguatan data perpustakaan, akreditasi, keterbatasan sumber daya manusia, hingga pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di tingkat desa dan kecamatan.

 

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Suharyanto, menegaskan bahwa Perpusnas tidak akan menghentikan bantuan. Sejak 2021 hingga 2023, Perpusnas telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai 11 miliar rupiah untuk bahan perpustakaan, teknologi informasi, serta pembangunan dan perabotan.

 

“Yang penting sekarang adalah penguatan regulasi, budaya baca, dan kecakapan literasi di daerah,” tegasnya.

 

Ia juga menyoroti pentingnya validitas data perpustakaan yang dimiliki pemerintah daerah. Menurutnya, ketidaksesuaian data SD, SMP, serta perpustakaan desa dan kelurahan dapat mempengaruhi berbagai indikator pembangunan literasi masyarakat.

“Ternyata data kita belum sama. Jadi kami mohon ketika Perpusnas meminta data, bisa direspons dengan cepat agar program dan pengukurannya tepat,” katanya.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, mengatakan daerahnya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Disebutkannya, mulai dari kurangnya gedung perpustakaan di tingkat kecamatan hingga minimnya tenaga pustakawan.

“Kabupaten Meranti sangat mengharapkan bantuan. Kami ingin anak-anak SD dan SMP dibiasakan membaca sejak dini agar generasi muda tidak terpengaruh hal-hal negatif,” ujarnya.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah kecamatan yang belum memiliki perpustakaan dengan standar memadai. Karena itu, pihaknya berharap adanya perhatian dan pendampingan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berkembang dan bersaing dengan daerah lain.

 

Hal serupa disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 96 desa dan 5 kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan. Namun, belum seluruh wilayah memiliki fasilitas perpustakaan representatif.

“Masih ada beberapa kecamatan yang belum memiliki perpustakaan representatif. Kami berharap bantuan pembangunan dan penguatan literasi dapat terus diberikan,” ujarnya.

Selain keterbatasan sarana, jumlah pustakawan di daerah juga masih sangat minim. Saat ini hanya terdapat dua pustakawan yang menangani ribuan koleksi perpustakaan.

Sebagai tindak lanjut, Suharyanto menawarkan pelatihan daring gratis bagi pengelola perpustakaan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk mengajukan kebutuhan pelatihan secara langsung agar pustakawan di tingkat kecamatan dan desa dapat lebih terampil.

Melalui audiensi ini, Perpusnas menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi daerah dalam memperkuat budaya baca dan literasi masyarakat. Sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan semakin memperkuat ekosistem literasi nasional secara berkelanjutan. *****(FM/Ed: DRS/Dok: AA)