Surabaya, Jawa Timur--Badan Pusat Statistik melansir data bahwa kemiskinan di Indonesia turun ke tingkat terendah pada Maret 2018, yakni sebesar 9,82%. Artinya, sebanyak 25,95 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan ini adalah melalui penguatan literasi.
Literasi merupakan hak dan memberikan manfaat nyata, yang didapat melalui pendidikan sekolah maupun adult literacy (literasi untuk orang dewasa), seperti membangun self-esteem (kepercayaan diri) dan empowerment (pemberdayaan).
Di Jawa Timur masih sejumlah kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia yang rendah. "Menurut saya, literasi berbasis skill adalah kuncinya. Selain itu, intervensi juga bisa dilakukan pemerintah. Tanpa intervensi pemerintah, masyarakat belum tentu mau bergerak," ujar Arumi di hadapan peserta Peer Learning Meeting Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Selasa malam, (3/12).
Arumi yang juga adalah Bunda Baca Jawa Timur juga mendukung adanya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Perluasan transformasi perpustakaan hingga ke desa juga sebagai upaya memperluas program dan mendekatkan akses informasi sehingga mampu memfasilitasi yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi pusat kegiatan masyarakat yang terkoneksi sehingga terjadi proses belajar yang mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas yang positif dan produktif.
"Peer Learning Meeting ini diharapkan bisa memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui peningkatan kemampuan literasi yang meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Penguatan Literasi Bantu Kurangi Kemiskinan

Monas, Jakarta -Â Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-73 yang diselenggarakan di Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7). Upacara ini dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyampaikan, pihaknya mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk turut mengembangkan perpustakaan di wilayah. Pasalnya, lingkup tugas Polri hingga ke daerah pelosok, sehingga bisa lebih mendekatkan buku pada masyarakat. "Kami mendorong di setiap polres maupun polsek ada perpustakaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, juga pojok baca bisa dikembangkan di daerah-daerah. Kami berharap Perpustakaan Nasional RI bisa segera membuat MoU dengan Polri," ungkapnya.
Presiden Jokowi yang bertindak sebagai inspektur upacara mengapresiasi kinerja Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Termasuk keberhasilan Asian Games 2018 dan Pemilu 2019, menurut Jokowi, tak lepas dari peran Polri.Â  "Alhamdulilah semua agenda besar bisa berjalan sukses ini karena kerja keras Polri yang bersinergi dengan TNI," kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan tantangan Polri ke depan dalam menghadapi kejahatan yang makin kompleks. "Seperti kejahatan konvensional yang masih meresahkan masyarakat, ini harus menjadi perhatian. Dan juga kejahatan lintas negara, kejahatan cyber, hingga kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial," jelasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan Polri masuk tiga besar lembaga negara yang mendapat kepercayaan publik cukup tinggi.Â  Dijelaskan Tito, kepercayaan publik diperoleh berdasarkan upaya melakukan perbaikan dengan program profesional, modern dan terpercaya (promoter) selama tiga tahun terakhir. "Hal ini dititikberatkan pada tiga kebijakan utama yakni peningkatan kinerja, perbaikan kultur, dan manajemen media," kata Tito.
Selain upacara, peringatan Hari Bhayangkara juga diwarnai sejumlah kegiatan lain, di antaranya atraksi personil Polri, syukuran, dan pemberian penghargaan kepada personil Polri yang berprestasi.
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Raden Radityo/Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas Hadiri Peringatan Hari Bhayangkara ke-73

Indralaya, Sumatera Selatan - Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana mendorong pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar lebih aktif dalam membangun komunikasi dengan Perpustakaan Nasional RI. Jajaran pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir diminta agar memanfaatkan program bantuan yang dimiliki Perpusnas, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan fisik bidang perpustakaan.
â€œPerpusnas sudah memberikan DAK Bantuan Fisik Perpustakaan. Untuk tahun 2020 baru saja ditutup. Ada tiga menu yang ditawarkan yakni Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan dengan anggaran 10-15 miliar rupiah, rehabilitasi layanan yang terdiri dari tiga submenu renovasi gedung layanan perpustakan, bantuan pengembangan TIK, bantuan pemberian perabot perpustakaan, serta pengembangan koleksi perpustakaan,â€ jelas Ofy Sofiana dalam pertemuan di Kantor Bupati Ogan Ilir. Dalam kesempatan tersebut, Ofy mendampingi Komisi X DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X DPR RI di Ogan Ilir, Sumsel, Jumat (26/7/2019).
Menurut Ofy, kabupaten yang diresmikan pada 18 Desember 2003 ini belum mendapatkan banyak bantuan dari Perpusnas. Data Perpusnas mencatat, Kabupaten Ogan Ilir baru mendapat bantuan buku untuk tiga pondok pesantren pada 2017. Saat ini, ada berbagai program bantuan buku Perpusnas yang diberikan untuk daerah di antaranya bantuan buku untuk pondok pesantren atau Pendidikan keagamaan, perpustakaan kabupaten/kota, lembaga permasyarakatan, perguruan tinggi, rumah sakit, komunitas. Selain itu, ada juga hibah mobil perpustakaan keliling dan motor untuk pegiat literasi. â€œIni beberapa hal yang kepala dinas mohon untuk intens lagi untuk berkomunikasi dengan Perpustakaan Nasional,â€ tutur Ofy.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang menjadi pimpinan rombongan menyebut kunker bertujuan melaksanakan fungsi pengawasan guna mendapatkan masukan langsung dari kabupaten/kota. Fikri menjelaskan selama periode 2014-2019, Komisi X sudah menghasilkan tiga Undang-undang yaitu UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dan UU Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Karenanya, pemerintah pusat diminta berperan aktif dalam melakukan sosialisasi UU untuk memastikan sistem pemerintahan berkesinambungan.
Sebanyak 12 anggota Komisi X DPR RI mengikuti kunker di Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang. Dalam kegiatan ini, turut mendampingi mitra kerja Komisi X DPR RI yaitu Perpusnas,Â Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Â Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga,Â Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Pendidikan Tinggi, danÂ Badan Ekonomi Kreatif. Dalam pertemuan, anggota dewan dan mitra kerja diterima Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Perpusnas Dorong Kabupaten Ogan Ilir Aktif Berkomunikasi

MEMPRIHATINKAN, dalam kurun 4 tahun terakhir ini ada 81.686 koperasi yang dibubarkan, padahal koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional yang sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, sebagaimana dicetuskan oleh Mohamad Hatta Bapak Koperasi Indonesia, sang proklamator dan wakil presiden ke-1 Republik Indonensia. Bisnis koperasi dan UMKM menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Inilah satu hal yang menjadi refleksi di hari jadi Koperasi ke-73 tanggal 12 Juli 2020. Hendaknya semua pemangku kepentingan lebih peduli dan fokus untuk menjadi koperasi lebih maju, menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tidak terpinggirkan. Tantangannya semakin berat, terlebih di tengah penyebaran covid 19 yang belum juga mereda. Ke depan, Kementerian Koperasi dan UMKM harus lebih gencar melakukan revitalisasi koperasi dan UMKM agar berkembang lebih signifikan tidak tergilas oleh korporasi dan kapitalis. Jumlah koperasi yang dibubarkan sebanyak 81.686 koperasi dengan rincianÂ  sebanyak 45.629 koperasi pada 2016, sebanyak 32.778 koperasi pada 2017, sebanyak 2.830 koperasi pada 2018, dan sebanyak 449 koperasi pada 2019. Saat ini, jumlah koperasi sekitar 126.000 koperasi dengan berbagai kategori dan perlu direvitalisasi secara komprehensif dan membumi agar kualitasnya meningkat dan mampu memperbesar benefit bagi anggotanya.Â  Selain itu, perlu penguatan eksistensi UMKM untuk didorong menjadi anggota koperasi; juga didorong anggota koperasi untuk menjadi pelaku usaha agar mampu memperkuat perkonomian yang berdaya saing dan berorientasi ekspor. Statistik jumlah koperasi besar di Indonesia mencapai 0,03 persen lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen. Pun, dana bergulir sebesar Rp 1,8 triliun telah disipakan oleh kemenkop &amp; UMKM untuk koperasi yang bergerak di sektor riil, seperti kerajinan, busana, hingga sektor riil yang menggunakan teknologi tinggi.
Eksistensi koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, sejatinya merupakan satu-satunya bentuk usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, Â UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi, juga diperkuat dengan UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). namun, faktanya koperasi belum mampu berdiri tegak sebanding dengan korporasi besar lainnya. Sebagi komparasi, berikut ini performa koperasi di negara lain seperti bank koperasi di Perancis yag dikenal dengan nama Groupe Credit Agricole (GCA) yang bergerak pada jasa keuangan dan perbankan menguasai 28% pasar dalam negeri dan menjadi jaringan bank koperasi yang melayani 70 negara terutama di Eropa. Koperasi Zen-Noh di Jepang yang menghimpun 4,6 juta orang petani sebagai koperasi tani nomor satu di dunia dengan perputaran usahanya mencapaiÂ  US$ 44,06 Miliar. Koperasi Zen-Noh menyediakan berbagai kebutuhan petani Jepang, mulai dari bibit, mesin pertanian, BBM hingga barang konsumsi, dan telah berperan strategis bagi kesejahteraan petani di Jepang. Koperasi Fonterra di Selandia Baru telah berhasil memajukan usaha banyak peternak. Perputaran omzet Fonterra mencapai US$ 13,40 miliar dolar AS. Fonterra telah menjadiÂ koperasi susu multinasional dengan salah satu produk yang kita kenal dengan nama Anlene dan boneeto. Koperasi Fonterra beranggotakan 10.600 peternak, dan menguasai 30 persen ekspor produk susu dunia. Koperasi ACE Hardware di Amerika Serikat merupakan perusahaan berbasis ritel perabotan dan perkakas rumah tangga yang memiliki gerai lebih dari 5.000 gerai di seluruh dunia dengan total volume usaha mencapai US$ 3 Miliar per tahun. The National Trade Union Congress (NUTC) Fairprice merupakan koperasi ritel di Singapura yang menguasai pangsa pasar hingga 55% mampu menjadi korporat multinasional yang berkapitalisasi besar, bukan hanya di negaranya namun juga bersaing di kancah multinasional.
Success story koperasi negara-negara laian hendaknya kita jadikan lesson learned untuk merevitalisasi koperasi dan UMKM secara extra-ordinary terlebih koperasi memiliki comparative advantage pada jumlah anggota yang besar. Disamping penguatan atas jatidiri koperasi sebagai wadahÂ  usaha bersama yang menonjolkan unsur sosial, saling tolong menolong sesama anggota dan untuk memajukan anggota (Bung Hatta, 952)â€™ juga perlu revitalisasi bidang kelembagaan; bidang usaha; bidang keuangan; dan d. bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota maupun masyarakat. Pun, di era Revolusi industri 4.0 perlu transformasi koperasi berbasis ekonomi digital agar terkoneksi secara daring. Ini penting karena sat koperasi dan UMKM baru sekitar 4-10% yang berhasil mengakses ekonomi diigital. Modernisasi manajemen dan integrasi secara vertikal koperasi berbasis Informatika &amp; Teelekomunikasi menjadi syarat mutlak dalam mengelola usahanya agar sejajar dengan usaha-usaha korporasi lainnya.
Kemajuan koperasi di Indonesia perlu dipacu lebih kencang lagi agar menjadi ruan rumah di negeri sendiri. Ada contoh baik koperasi unggul (pengelolaan aset terbesar, volume usaha terbesar, CRS terbaik dan IT terbaik) yang dapat dijadikan lesson learned bari para penggiat koperasi, yaitu : 1). Kopdit Lantang Tipo meraih tiga penghargaan sebagai koperasi kredit dengan aset, volume usaha dan lT Terbaik.; 2) KSPPS UGT Sidogiri meraih tiga penghargaan sebagai koperasi syariah dengan aset, volume usaha dan IT Terbaik; 3) Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya meraih dua penghargaan sebagai koperasi konsumen dengan aset terbesar dan lT terbaik; 4) Kisel Jakarta meraih dua penghargaan sebagai koperasi fungsional dengan Volume Usaha Terbesar dan IT Terbaik; 5) Kospin Jasa Pekalongan Jawa Tengah meraih dua penghargaan sebagai koperasi simpan pinjam dengan Aset dan Volume Usaha Terbesar; 6) Koperasi Pusat Susu Bandung Utara Lembang meraih dua penghargaan sebagai koperasi produsen dengan Aset dan Volume Usaha Terbesar; 7) Koperasi Syariah Benteng Mikro lndonesia meraih penghargaan koperasi syariah dengan CSR Terbaik; 8)Â  Koperasi Astra International meraih penghargaan sebagai koperasi fungsional dengan CSR Terbaik; 9) Koppas Srinadi meraih penghargaan sebagai koperasi konsumen dengan Aset Terbesar; 10) Kopdit Keling Kuman Sintang Kalbar meraih penghargaan sebagai koperaasi kredit dengan CSR Terbaik; 11). Koperasi Agro Niaga Jabung Malang Jawa Timur meraih penghargaan sebagai koperasi produsen dengan CSR Terbaik; 12) Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Bogor Jawa Barat meraih penghargaan sebagai koperasi simpan pinjam dengan IT Terbaik; dan 13) Healthcare Mandiri Jakarta meraih penghargaan sebagai koperasi fungsional dengan aset terbesar.
Oleh karena itu, pengurus dan anggota koperasi harus mampu merefleksi atas apa-apa yang telah dicapai, melakukan SWOT analysis untuk memetakan kekuatan dan kelemahananya kemudian mengelimnir hambatan dijadikan peluang untuk mencapai kemajuan koperasi menjadi gerakan ekonomi kerakyatan sebagai usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan dijiwai nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Misalnya, masih rendahnya Â kesadaran anggota terhadap koperasi maupunÂ  rendahnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan koperasi harus memacu para pemangku kepentingan untuk bangkit membangun karsa dan bersinergi demi kemajuan bersama. Pemerintah perluÂ  menumbuhkembangkan koperasi dengan cara melakukan revitalisasi koperasi agar koperasi memiliki jiwa dan daya dorong yang kuat dari anggotanya. Agar koperasi mampu mendayagunakan sumber daya optimal dengan kegiatan pemberdayaan, penataan kelembagaan dan mendorong gerakan kewirausahaan dan kemitraan.Â  Penguatan strategi bisnis, bantuan modal progresif yang diawali dengan pendidikan dan latihan, akses permodalan, dan penembangan SDM akan memperkokoh pencapaian produktivitas efesiensi usaha sehingga koperasi memiliki daya saing.
Revitalisasi juga berkaitan dengan : a) meningkatkan sinergi antara koperasi, UMKM dengan pelaku usaha lainnya seperti BUMN dan swasta ntuk memperkuat terwujudnya kedaulatan dan kemandirian ekonomi kita. b) penguatan koperasi produksi terutama di bidang pengutanan kemandirian pangan dan energi pedesaan melalui KUD ; c) mengenbangkan koperasi perbankan melalui pengutanan koperasi simpan pinjam dan kredit secara profesional,; d) memperkuat pilar koperasi melalui Revisi UU Koperasi yang telah lama dianulir oleh MK menjadi UU Koperasi yang benar-benar pro-rakyat dan kepentingan bangsa; e) perlu mengamandemen UU No 6 tahun 2014 tentang desa khususnya yang berkaitan dengan status pelembagaan BUMDes berbadan hukum koperasi untuk menjamin demografi dan kedaulatan ekonomi desa. Mengamandemen UU No 39 tahun 2008 tentang kementerian negara supaya kementerian koperasi dikembalikan sebagai fungsi kementerian teknis; f) perlu redefinisi dan redistribusi aset terutama lahan yang dikuasai oleh kologmerat dan perusahaan tertentu kearah kepemilikan yang berkeadilan berbasis koperasi; g) perlu ada kebijakan pemerintah yang mengatur pembatasan kegiatan ritel modren nonkoperasi berdasarkan wlayah maupun kewajiban kemitraan dengan koperasi.
Â Â Â Â Â  Secara mikro ekonomi, pacu performa kelembagaan, usaha dan keuangan akan memberikan mafaat yang bagi koperasi. Performa/kinerja keuangan dan kinerja organisasi yang diterapkan pada organisasi koperasi memberikan manfaat agar koperasi dapat berjalan seimbang sehingga dapat menjadi tonggak perekonomian di Indonesia. Performa keuangan pada organisasi koperasi akan berdampak pada kesejahteraan anggota dengan menjalankan berbagai kewajiban organisasinya. Sementara kinerja organisasi yang dijalankan dengan baik akan berdampak pada kualitas perusahaan dan perkembangan perusahaan.
 Akhirnya, kami sampaikan Dirgahayu Koperasi Indonesia dan semoga menjadi soko guru perkonomian nasional serta menjadi tuan di negeri sendiri. Semoga.
Oleh : K.R.A.T. Dr.(c). Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Trainer Hubungan Indusrial Tingkat Nasional)

Refleksi Hari Jadi Koperasi ke-73 Tahun 2020

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Â Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat Â Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum diimbangi dengan fasilitas perpustakaan yang memadai. Hal ini Â disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Marchel Aliu, saat beraudiensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, di Jakarta, Rabu (30/7).
â€œPerpustakaan selalu ramai dikunjungi, namun tempatnya tidak cukup untuk menampung pengunjung,â€ keluhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Way Kanan, Edward Anthony, yang menyampaikan hal serupa. Perpustakaan Kab. Way Kanan saat ini belum menempati gedung sendiri. Masih menumpang. â€œBukan milik kami, fasilitasnya juga kurang untuk pengunjung,â€ sebutnya.
Padahal menurut Edward, Kab. Way Kanan saat ini sedang giat-giatnya mengarahkan perpustakaan khususnya perpustakaan desa yang juga ramah anak. â€œKami arahkan kepada setiap desa wajib membangun perpustakaan atau taman baca dan taman bermain anak,â€ jelanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas menjelaskan tugas pemerintah adalah bersinergi demi mensejahterakan kehidupan bangsa. â€œPerpusnas mendukung pengembangan perpustakaan daerah. Beberapa tahun terakhir program Perpusnas fokus untuk sinergi dengan pemerintah daerah,â€ ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryati menjelaskan mekanisme bantuan untuk membantu perpustakaan di daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK).
â€œDana Alokasi Khusus merupakan bantuan yang diberikan untuk daerah yang dalam pelaksanaannya Perpusnas berkolaborasi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri,â€ jelasnya. Â Â Â Woro menghimbau agar setiap persyaratan yang diminta saat pengajuan DAK disiapkan dengan baik sehingga yang menjadi kebutuhan utama perpustakaan daerah dapat diwujudkan.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Kab. Bolaang Mongondow Selatan dan Way Kanan Ajukan Pembangunan Gedung Lewat DAK

Senayan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pertama kali dengan Anggota DPR terpilih periode 2019-2024, yakni Komisi X DPR-RI, Selasa, (19/11). RDP diikuti langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan seluruh jajaran struktural pejabat pimpinan tinggi utama, pustakawan utama, pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pengawas yang terkait di lingkungan Perpustakaan Nasional. Adapun agenda rapat yaitu mengenai perkenalan, program kerja Perpusnas dan lain-lain.
RDP yang dihadiri oleh 40 dari 53 anggota Komisi X dipimpin oleh Syaiful Huda (Fraksi PKB) dan jajaran pimpinan Komisi X DPR RI lainnya yaitu Agustina Wilujeng Pramestuti (Fraksi PDI Perjuangan), Hetifah Sjaifudian (Fraksi Golkar), Dede Yusuf Macan (Fraksi Demokrat), Abdul Fikri Faqih (Fraksi PKS). Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan paparan dari Kepala Perpustakaan Nasional RI, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI. Pada RDP tersebut tersebut diperoleh sejumlah kesimpulan, antara lain:
<ol>
<li>Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan yang disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, sebagai bagian dari hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI.</li>
<li>Terhadap paparan dari Perpustakaan Nasional RI, Komisi X DPR RI memberikan masukan dan catatan sebagai berikut:</li>
</ol>
<ul>
<li>Ketersediaan bahan bacaan yang lengkap di pelosok daerah harus menjadi prioritas program/kegiatan Perpusnas RI.</li>
<li>Mendorong Perpusnas RI untuk berkoordinasi dengan Kemendikbud RI dalam penyediaan bahanÂ Â  bacaan di setiapÂ Â  satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan danmenciptakan kurikulum yang mendorong minat baca masyarakat.</li>
<li>Peningkatan jumlah sarana prasarana perpustakaan untuk perluasan akses perpustakaan di daerah.</li>
<li>Peningkatan layanan perpustakaan dalam rangka akses informasi di daerah baik secara luar jaringan maupun dalam jaringan (online) agar terciptanya budaya membaca.</li>
<li>Perlunya penetapan Perpusnas RI sebagai destinasi wisata, menjadi pusat studi dan informasi kebudayaan Indonesia.</li>
<li>Mendorong Perpusnas RI untuk melaksanakan fungsi deposit secara optimal, sehingga diharapkan Perpusnas RI menjadi pangkalan data, informasi dan manuskrip maupun kearifan lokal nusantara untuk membangun identitas bangsa.</li>
<li>Dalam rangka penguatan kelembagaan perpustakaan, Perpusnas RI harus aktif berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga lain terkait.</li>
<li>Mendorong Perpusnas RI untuk menyusun strategi percepatan pemenuhan sumber daya manusia perpustakaan (pustakawan) yang berkualitas.</li>
<li>Mendorong PerpusnasÂ Â  RIÂ Â  untukÂ Â  menyusunÂ Â  langkah-langkah strategi percepatanÂ Â  penyelesaian masalah akses perpustakaan melalui program prioritas dan peningkatan anggarannya.</li>
</ul>
Â 
Â Reportase: Arwan Subakti, Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando Memaparkan Program Kerja Dihadapan Anggota DPR Komisi X Periode 2019-2024

Salemba, Jakarta - Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) di tahun 2023 melakukan rekrutmen terhadap 83 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdiri dari 75 orang Tenaga Teknis dan 8 orang Tenaga Kesehatan.
Kepada seluruh pegawai PPPK baru, Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana berharap mereka dapat segera beradaptasi dengan suasana dan lingkungan kerja baru. Kemudian, memiliki dedikasi, loyalitas, kinerja yang tinggi, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, serta dapat meningkatkan kinerja Perpusnas.
Selain itu, Ofy juga menyampaikan bahwa Perpusnas sedang menyusun sistem manajemen kinerja yang digawangi oleh Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, dengan dukungan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum dan Biro Perencanaan dan Keuangan.
&ldquo;Manajemen kinerja menjadi penting sebagai upaya pengelolaan pegawai dan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan,&rdquo; ucapnya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan ASN, Jumat (1/3/2024).
Ofy juga menambahkan dibutuhkan kolaborasi dan keselarasan antara kinerja individu atau pegawai dengan kinerja organisasi. Dengan demikian penetapan sasaran kinerja pegawai dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi.
&ldquo;Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kinerja dan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan terus berinovasi, serta mengembangkan kreativitas,&rdquo; pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, dilantik juga sejumlah pejabat fungsional yakni 12 orang Pustakawan, 1 orang Pranata Komputer, 2 orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan 2 orang Widyaiswara.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Aji Anwar/Alfiyan Tarih Alfatih/Ahmad Kemal Nasution

Berita

Perpusnas Lantik 83 Orang PPPK untuk Tahun 2023