Jakarta – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima penghargaan Digital Government Award dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk kategori Lembaga (LPNK, LNS, dan Instansi Pemerintah Lainnya).
Tahun 2023, Perpusnas mengalami peningkatan indeks SPBE sebesar 0,05 poin dari tahun 2022. Indeks SPBE Perpusnas tahun 2023 sebesar 3,56 poin dari sebelumnya 3,51 poin di tahun 2022.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso hadir mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz untuk menerima penghargaan.
Digital Government Award merupakan hasil penerapan SPBE yang telah dilakukan kepada seluruh instansi pemerintah oleh tim independen dan tim koordinasi SPBE nasional.
Penghargaaan ini diberikan kepada 65 instansi pusat dan pemerintah daerah dengan enam kategori berdasarkan tingkat kematangan instansi pemerintah untuk penerapan SPBE.
Adapun enam kategori yang dimaksud antara lain Kementerian, Lembaga (LPNK, LNS, dan Instansi Pemerintah Lainnya), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, IPPD dengan Indeks SPBE Meningkat Signifikan.
Kementerian PANRB menggelar acara penghargaan itu bersamaan dengan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital di Istana Negara, Senin (27/5/2024).
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam sambutannya menekankan bahwa kehadiran birokrasi harusnya melayani bukan mempersulit dan memperlambat. Sehingga dalam hal ini kepuasan, manfaat yang diterima, dan kemudahan urusan masyarakat menjadi tolok ukur.
“Di kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota ada kurang lebih 27 ribu aplikasi/platform yang berjalan sendiri-sendiri. Ga akan mungkin jadi bisa mempermudah atau mempercepat,” katanya.
Untuk itu Presiden menyampaikan agar tidak membuat aplikasi/platform baru, namun memperkuat digital public infrastructure dan transformasi GovTech Indonesia. Hal ini menurutnya mampu meningkatkan daya saing Indonesia.
Di akhir sambutan, Presiden Joko Widodo berpesan agar seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitas aplikasi dan data mereka.
“Tidak akan maju kita kalau sifat egosentris masih kita pelihara. Jadi sekali lagi tinggalkan praktik-praktik dan mindset-mindset lama,” ujarnya.
Selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menegaskan dalam laporannya kehadiran GovTech akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan.
“Kami tegaskan bahwa GovTech Indonesia bukan sebuah platform/aplikasi melainkan menyelenggarakan keterpaduan ekosistem digital pemerintah. Dalam jangka pendek, tahun 2024, GovTech akan mengembangkan 9 sistem prioritas secara terpadu, selain juga integrasi layanan-layanan yang sudah siap untuk dikonsolidasikan. Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menambahkan bahwa GovTech dipastikan untuk bisa mengedepankan fitur-fitur yang user friendly guna memudahkan masyarakat dalam penggunaannya. Selain itu juga menjadi perbaikan dari proses bisnis terpadu, transparan, dan terukur. Serta kelak diharapkan mampu mengintegrasikan infrastuktur antara data center dan government cloud.
“Peluncuran ini merupakan langkah awal untuk membuktikan layanan publik pemerintah kepada masyarakat nyata. Dengan kata lain tidak hanya slogan, melainkan sesuatu yang bisa diimplikasikan,” ungkapnya.
Reporter: Basma Sartika
