Perpusnas Perkuat Akses Bacaan Bermutu di Nias Barat

Jakarta-Humas Perpusnas. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada Kabupaten Nias Barat. Sepanjang tahun 2026, sudah ada 26.000 buku yang telah disalurkan ke 26 desa sebagai bagian dari penguatan akses bahan bacaan bermutu bagi masyarakat.

 

Dalam audiensi bersama Perpusnas pada Selasa (28/4/2026), Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias Barat, Sihama Gulo, menyampaikan kondisi layanan perpustakaan di daerahnya yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama belum tersedianya gedung perpustakaan yang memadai.

 

Kendati demikian, Sihama dan jajaran terus berkomitmen untuk memberikan akses bahan bacaan bermutu dan sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Perpusnas hingga saat ini.

 

“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai bentuk dukungan yang diberikan Perpusnas kepada kami. Bantuan-bantuan tersebut sangat membantu kami untuk mengakses pengetahuan. Namun di luar itu, kami juga masih membutuhkan arahan terkait upaya penguatan layanan, fasilitas, dan gedung perpustakaan kami,” ujarnya.

 

Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso mengatakan bahwa peluang dukungan lain tetap terbuka, khususnya melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang berfokus pada penguatan layanan dan budaya literasi.

 

“Pemerintah daerah dapat mengusulkan program yang mendukung peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat untuk tahun anggaran berikutnya,” katanya.

 

Terkait pembangunan gedung perpustakaan melalui DAK Fisik, Joko menjelaskan bahwa kebijakan dan anggaran masih terbatas. Namun karena Kabupaten Nias Barat sebelumnya telah masuk program prioritas dan memenuhi persyaratan administratif, maka peluang untuk kembali diusulkan tetap terbuka dengan pembaruan data dan dokumen pendukung.

 

Melalui audiensi ini, Perpusnas mempertegas komitmennya dalam mendukung pengembangan perpustakaan daerah. Selain itu, optimalisasi bantuan yang telah diberikan serta penguatan kelembagaan, termasuk akreditasi dan kapasitas pustakawan, diharapkan dapat mendorong peningkatan layanan dan menumbuhkan budaya literasi masyarakat secara berkelanjutan.*** (FM/Ed: BS/Dok: ATK)