Perpusnas Perkuat Peran Fasilitator Daerah untuk Dorong Literasi

Jakarta - Humas Perpusnas. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang juga berdampak pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, program TPBIS dinilai tetap penting dan efektif untuk terus dilanjutkan. Untuk itu, fasilitator daerah (fasda) memiliki peran dalam mendorong keberhasilan program yang juga menjadi salah satu program prioritas nasional ini. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Adin Bondar, mengatakan tingkat literasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti pemahaman literasi yang masih parsial, keterbatasan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta kurangnya fasilitas pendukung. “Kurangnya sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah turut menjadi kendala dalam optimalisasi pembangunan literasi. Oleh karena itu, peran fasda dinilai sangat strategis sebagai penghubung antara Perpusnas dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Mereka diharapkan mampu melakukan pendampingan, membangun jejaring, serta menggerakkan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam program literasi," jelasnya. Hingga tahun 2025, impelementasi TPBIS telah menunjukkan capaian yang cukup signifikan, antara lain dengan melibatkan 236 pelatih ahli, 1.384 fasda, serta 12.109 pengelola perpustakaan yang berperan langsung dalam pelaksanaan program di berbagai wilayah. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas, Nani Suryani, menyampaikan kegiatan ini diikuti oleh fasda dari seluruh Indonesia Sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan perannya dalam mendukung pelaksanaan program TPBIS di daerah. "Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fasda sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan, sekaligus sebagai ruang Koordinasi dalam implementasi program TPBIS tahun 2026," katanya. Nani menjelaskan, program TPBIS merupakan salah satu program prioritas nasional yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan koordinasi tingkat daerah. Dalam hal ini, fasda yang menjadi penghubung antara Perpusnas dan penerima program di daerah. “Melalui pembekalan ini, kami ingin menyamakan persepsi agar pendampingan di daerah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap penguatan literasi masyarakat,” lanjutnya. Namun demikian, Nani mengakui dalam pelaksanaannya di daerah masih ditemui sejumlah kendala, misalnya perbedaan pemahaman terhadap fungsi peran fasda, kurang optimalnya koordinasi dengan mitra di daerah, serta sistem pelaporan program. Sehingga, pada kesempatan ini Nani menekankan pentingnya pelaporan sebagai bagian dari akuntabilitas program. Menurutnya, fasda harus mampu mendokumentasikan dan melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan di wilayahnya. “Pelaporan menjadi bagian penting untuk merepresentasikan capaian program di daerah. Oleh karena itu, kami harap fasda dapat memanfaatkan sistem informasi manajemen yang telah disediakan,” tegasnya.*** (WM/Ed:BS/Dok:AA)