Perpusnas: Perpustakaan Fondasi Long Life Education, Butuh Keberpihakan Pemda

Jakarta-Humas Perpusnas. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Adin Bondar menegaskan bahwa keberpihakan yang lebih kuat dari pemerintah daerah dibutuhkan pada sektor perpustakaan yang menjadi fondasi pembelajaran sepanjang hayat.

 

“Keberpihakan yang lebih kuat kepada Dinas Perpustakaan sangat dibutuhkan, karena perpustakaan adalah bagian dari long life education,” tegasnya saat menerima kunjungan kerja Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (29/4/2026).

 

Adin juga menyampaikan bahwa arah program penguatan perpustakaan masih mempertahankan skema dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, namun tetap membutuhkan dukungan fiskal untuk penguatan sarana dan prasarana. “Arah program kita masih mempertahankan DAK nonfisik, tetapi tetap harus didukung jalur fiskal,” ujarnya.

 

Adin menjelaskan, secara prinsip Perpusnas telah mengajukan usulan program tahun 2027 kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, karena masih banyak agenda penguatan perpustakaan daerah yang belum terlaksana.

 

“Secara prinsip, untuk 2027 kami sudah mengajukan permohonan ke Bappenas dan Kemenkeu karena masih banyak yang belum terlaksana. Salah satu yang kita dorong adalah DAK fisik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa audiensi dengan Bappenas,” katanya.

 

Selain itu, Adin juga mengingatkan pentingnya dukungan kebijakan daerah guna penguatan anggaran perpustakaan, mengingat indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) berkontribusi dalam penilaian indeks pembangunan manusia (IPM).

 

"Kebijakan daerah dan anggaran perpustakaan perlu diperkuat. IPLM itu indikator kunci, bobotnya 5 persen. IPM bisa turun kalau tidak mengirimkan data,” imbuh Adin.

 

Terkait Kota Tanjungbalai, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Edi Wiyono, menyampaikan, bahwa daerah Tanjungbalai belum mendapatkan DAK fisik karena masih terkendala dua hal, yakni akreditasi perpustakaan yang peringkatnya masih C dan kapasitas fiskal daerah yang rendah.

 

"Bahwa sesuai peraturannya, daerah bisa mendapat dukungan jika akreditasinya minimal B atau A," jelasnya.

 

Atas hal tersebut, Perpusnas mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanjungbalai untuk segera memperkuat kelembagaan dan layanan agar akreditasi perpustakaan dapat meningkat.

 

"Saran saya, teman-teman di dispusip perlu didorong agar akreditasinya naik," lanjut Edi.

 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina mengakui kondisi fisik perpustakaan saat ini masih memprihatinkan. Namun, fasilitas yang ada tetap dimaksimalkan untuk pelayanan, terlebih angka kunjungan masyarakat tergolong tinggi, termasuk kunjungan pelajar melalui program field trip.

 

"Kami terus melakukan berbagai kegiatan di perpustakaan, seperti kegiatan nonton bareng dan program literasi kreatif lain untuk menarik partisipasi masyarakat," ungkapnya.

 

Fadly menegaskan, Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen melakukan penguatan agar akreditasi perpustakaan dapat meningkat dan membuka peluang lebih besar terhadap dukungan pusat.

 

“Kami ingin melakukan penguatan agar akreditasinya naik. Karena masyarakat ini kalau tidak disentuh pemerintah, akan kurang,” pungkasnya.*** (WM/Ed: BS/Dok: AA)