Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Setelah melewati sejumlah pembahasan, Rancangan Peraturan Pemerintah Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RPP SSKCKR) akhirnya disepakati bersama oleh Panitia Antar Kementerian (PAK), Rabu, (13/5). Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengaku bersyukur RPP ini dapat terselesaikan tepat waktu. Selanjutnya RPP SSKCKR memasuki babak harmonisasi.
â€œIni karena komitmen bersama sehingga semuanya lancar,â€ kata Kepala Perpusnas seusai mengikuti pembahasan lanjutan RPP SSKCKR bersama lintas kementerian/lembaga. Beberapa pasal mengalami revisi, perbaikan catatan redaksi, dan dihapus berdasarkan pertimbangan. Â Â 
Satu tema yang cukup menarik perhatian saat lanjutan pembahasan, yakni soal pelestarian koleksi.Â Pelestarian tidak cukup berbicara soal restorasi, konservasi, dan upaya preventif, melainkan juga menyangkut manajemen serta sumber daya manusianya.
"Upaya preventif tidak hanya pengendalian, pengawasan dan kondisi ruangan agar koleksi tidak cepat rusak tapi juga soal penanganan," ucap perwakilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbud, Tubagus Sukmana atau yang akrab disapa Andre, melalui video conference.
Menanggapi pertanyaan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menerangkan sudah ada unit kerja terkait yang menangani pelestarian koleksi.
Pelestarian dalam RPP tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital.
Pembahasan yang dipimpin Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana, PAK (Panitia Antar Kementerian) dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PAK melibatkan sembilan institusi (K/L), antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan.
PelaksanaanÂ  SSKCKR dalam RPP bertujuan untuk: 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
RPP SSKCKR berisikan 40 pasal dan memuat lima poin penting. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksanakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Penyusunan RPP bersinergi dengan Undang-undang (UU) lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR. UsaiÂ dibahas, RPP selanjutnya memasuki babak harmonisasi dan tetap menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
Â 
Reporter/Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â

RPP SSKCKR Akhirnya Disepakati : SSKCKR Mulai Masuki Babak Harmonisasi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Beberapa fungsi Perpustakaan Nasional adalah sebagai perpustakaan deposit dan perpustakaan pelestarian karya atau hasil kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, Perpusnas merasa perlu segera disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR). Melalui RPP, Perpusnas mendorong seluruh pihak untuk melestarikan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi. Pembahasan dilakukan menggunakan teknologi video conference mengingatÂ pageblukÂ (pandemi) Covid-19 masih terjadi.
Draft RPP sudah beberapa kali dibahas dengan Kemendikbud dan beberapa kementerian. Hari ini, Rabu, (29/4), merupakan pertemuan ke-4 RPP memasuki babak pembahasan tingkat PAK (Panitia Antar Kementerian). PAK dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Pembahasan melalui video conference melibatkan sembilan institusi (K/L) anggota PAK, antara lain Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Naâ€™im, mengatakan rancangan yang sedang digodok ini akan menabalkan Perpusnas sebagai Big Deposit di masa depan, meski beberapaÂ locusÂ memerlukan diskusi atau pemahaman yang intens, seperti mana saja yang termasuk ke dalam kategoriÂ private goodsÂ (karya pribadi/rahasia) atauÂ public goods.
â€œPeruntukkan untuk umum harus diperjelas,â€ ujar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Syamsul Hadi menambahkan.
Hal yang serupa diutarakan salah satu panitia RPP, Tubagus Andri. Kalimat â€˜bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologiâ€™ harus diperjelas karena dapat berpotensi pelanggaran dan pengawasannya akan sulit. â€œSekarang sudah banyak yang menggunakan platform media sosial, seperti kanal YouTube, vlog. Bagaimana pengawasannya?,â€ ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menjelaskan kalimat â€˜bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologiâ€™ demi mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan. Sedangkan, peruntukkan untuk umum mengacu pada karya rekam yang dikirimkan ke Perpusnas.
â€œUntuk analog dan digital (terkait bentuk, red) diatur dalam PP. Sementara, untuk content (isi) sudah diatur batasannya dalam undang-undang Perpustakaan,â€ terang Ofy.
Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam RPP bertujuan untuk ; 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa, ; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untyuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR,; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan,; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan
Pelestarian tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital. Dan karya rekam terdiri atas audio, visual dan audio visual.
â€œUrgensi RPP terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 adalah soal pelestarian budaya bangsa,â€ imbuh Kepala Perpusnas beberapa waktu lalu.
RPP SSKCKR memuat 8 bab dan 40 pasal. Pada pembahasan UU 13/2018 sebelumnya yang melibatkan mitra kerja Komisi X DPR-RI disarankan, RPP yang disusun harus tersinergi terhadap 11 UU lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR.
Ada lima poin penting yang akan dimuat dalam RPP. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksnakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, yakni bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Di sela-sela pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait, Perpusnas terus menerus melakukan dialog yang melibatkan organisasi profesi seperti IKAPI, SPS, ASIRI, LSF, APPTI, KPAI, TV, dan seniman film maupun suara baik dalam naungan label maupun indie. Pada proses dialog tersebut Perpusnas mendengarkan dan menerima seluruh masukan yang disampaikan.
Perpusnas berharap pembahasan RPP pada PAK tidak memakan waktu lama sehingga pada 2020 dapat disetujui Â untuk kemudian diundangkan.
Â 
Reportase :
Hartoyo Darmawan
Â

Perpusnas Terus Bersinergi Sempurnakan RPP UU SSKCKR

Jakartaâ€”Upaya pelestarian koleksi dokumenter bangsa, termasuk karya rekam, di Indonesia masih mengalami banyak kendala. Suhu dan kelembaban yang tinggi kurang mendukung kelestarian arsip karena rawan menimbulkan jamur dan bakteri. Selain itu, kondisi Indonesia yang rawan bencana membuat arsip rentan mengalami kerusakan.
Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Kandar menyatakan kondisi-kondisi tersebut menjadi permasalahan dalam penyimpanan arsip, khususnya arsip film. Karenanya, alih media atau digitalisasi arsip film melalui Data Recovery Centre harus dilakukan.
â€œSeperti yang kami alami di Bencana Garut pada 2016. Kami menemukan film pada saat film ini kami temukan, seminggu setelah kejadian kami bisa rawat, perbaiki, dan kami digitalisasi. Kami sudah serahkan ke pemerintah Garut. Tetapi yang lain, setelah satu bulan ditemukan, sudah tidak bisa dirawat lagi karena gambarnya sudah hilang. Ini tentu kita harus antisipasi bila terjadi bencana,â€ ujarnya dalam webinar â€œPentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsaâ€ yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI secara hybrid pada Kamis (22/4/2021).
Pelestarian dokumenter sejarah peradaban bangsa harus dilakukan untuk menjamin pemahaman rekam jejak budaya bangsa. Dia menjelaskan, preservasi arsip film dilakukan melalui upaya preventif dan kuratif. Preventif adalah memelihara dan melindungi arsip dari kerusakan, sementara kuratif adalah memperbaiki arsip yang rusak. Saat ini, arsip film yang ada di ANRI berjumlah 59.035 dan berisikan dokumenter, cerita, dan animasi. Salah satu arsip film yang dimiliki ANRI adalah pidato Bung Karno di Sidang PBB pada 1960.
â€œSemua arsip itu kita upayakan preventifnya. Kalau arsip sudah rusak, masuk ke kuratif, tentu ini akan menurunkan derajat keotentikannya, derajat kepercayaan, dan sebagainya,â€ jelasnya.
Menurutnya, kelestarian arsip film tidak dapat dipertahankan selamanya. Yang bisa dilakukan hanya memperlambat kerusakannya. Dia meminta agar ada kebijakan tegas terkait pengelolaan arsip film, didukung dengan sumber daya (sarana/prasarana, SDM, anggaran) yang memadai, dan percepatan digitalisasi menuju transformasi digital.
â€œMelestarikan arsip film dokumenter menjadi media dalam membangun kharakter bangsa, akan bermuara pada pembentukan sejarah peradaban bangsa,â€ ungkapnya.
Senior Audio Preservation Specialist National Film &amp; Sound Archive of Australia Victor Fumic menjelaskan, standar penyimpanan audiovisual harus dalam suhu dingin berkisar 16 derajat Celcius dengan fluktuasi dua derajat dan kelembaban 35 persen. â€œJika memang tidak bisa mencapai suhu ideal, usahakan mencapai suhu yang stabil,â€ ujarnya.
Sementara itu, Subject Librarian on Southeast Asia Leiden University Libraries Marije Plomp menyatakan pihaknya memiliki koleksi buku, foto dan lukisan, manuskrip, map, audiovisual, grey literature, dan arsip mengenai Asia Tenggara. Saat ini, Perpustakaan Universitas Leiden memiliki cabang di Jakarta.
â€œKami mengumpulkan koleksi kuno dan unik dari Indonesia. Tidak hanya manuskrip tapi juga koleksi modern. Kami juga mempunyai banyak variasi materi, jadi tidak hanya buku, dokumen, dan manuskrip. Ada juga tiket film, menu dari restoran, dan materi yang tidak disimpan dalam waktu lama,â€ urainya.
Dia menegaskan, koleksi perpustakaannya terkait Indonesia, terbuka untuk para peneliti dan bisa diakses secara daring. Peneliti Indonesia juga bisa berkunjung langsung atau melalui cabang di Jakarta.
Sebagai informasi, Perpustakaan universitas berpartner dengan Perpusnas terkait Warisan Ingatan Dunia dari Unesco yakni Naskah Panji, La Galigo, dan Babad Diponegoro.
Reporter: Hanna Meinita

Pelestarian Koleksi Karya Rekam untuk Pembentukan Sejarah Peradaban Bangsa  Â 

Medan Merdeka Barat, Jakarta-- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan KebudayaanÂ  Puan Maharani menyampaikan arahannya padaÂ Kick Off Meeting Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tahun 2019 di hadapan delapan menteri dan 13 kepala lembaga negara yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Senin, (11/2). AcaraÂ  ini turut dihadiri oleh antara lain Menkes, MenPPPA, Menpora, Menag, Mendes/PDT, Mendikbud, Kepala BNPB, Kepala LIPI, Kepala LAPAN, Kepala BPOM, Kepala Perpusnas, Kepala Batan, Kepala Arsip Nasional, dan para jajarannya masing-masing. Kick Off Meeting ditandai pula dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan pencapaian sasaran dan target bidang PMK oleh para sekretaris K/L yang disaksikan langsung Menko PMK. Tahun 2019 ini, Pemerintah telah menetapkan tema â€œPemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitasâ€ dan memprioritaskan agenda pembangunan manusia dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Â  Pembangunan manusia dan kebudayaan masuk ke dalam agenda Prioritas Nasional dan 12 Program Prioritas. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMN 2015-2019, oleh karena itu seluruh Kementerian dan Lembaga harus dapat memastikan dan menuntaskan capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Berbagai capaian pembangunan pada era Presiden Joko Widodo seharusnya perlu terus dipertajam agar semakin memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. â€œOleh karena itu, saya mengundang komitmen dan kerja bersama kita, Kementerian-kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, untuk dapat menjalankan RKP 2019 secara efektif dan selalu berkoordinasi, baik dalam lingkup Kementerian maupun lintas Kementerian dan Lembaga. Dengan kerja bersama yang efektif maka kita memiliki kemampuan yang besar dalam menjalankan program-program RKP 2019 untuk kesejahteraan rakyat,â€ papar Menko PMK. Dalam penjelasannya, Menko PMK menerangkan bahwa untuk bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan indikator makro yang digunakan adalah 1) Pengurangan Angka Kemiskinan, 2) Gini Rasio, dan 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat mencakup KIS, KIP, Bidikmisi, Bansos Pangan, PKH, Dana Desa, dan Pelayanan Ibadah Haji.
Untuk angka kemiskinan, telah mengalami penurunan, yaitu dari 11,25% pada tahun 2014 menjadi 9,66% pada tahun 2018. Capaian pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dapat menyentuh angka 1 digit. Angka Gini Rasio juga turun dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,384 pada tahun 2018. IPM lalu mengalami peningkatan, yaitu dari 68,90 pada tahun 2014, menjadi 70,81 pada tahun 2017, dan untuk pertama kalinya masuk dalam negara dengan kategori â€œHigh Human Development.
Peringkat Indonesia pada Global Talent Competitiveness Index yang diterbitkan INSEAD (Institut EuropÃ©en d'Administration des Affaires) diketahui meningkat dari posisi 86 di tahun 2014 ke peringkat 67 di tahun 2018. Kenaikan peringkat ini dipengaruhi nilai pada aspek akses pendidikan, tingkat keterampilan vokasi dan keahlian teknis. â€œHal ini menunjukan pemerintah berhasil dalam mengarahkan program perlindungan sosial dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga kesejahteraannya meningkat,â€ kata Menko PMK lagi. Program percepatan pembangunan SDM Indonesia lainnya, lanjut Menko PMK, juga dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasional, perluasan sasaran Bidikmisi, pengembangan manfaat LPDP untuk pelatihan dan riset, serta memperkuat riset dan inovasi nasional. â€œKebijakan percepatan pembangunan SDM ini, mulai terlihat hasilnya,â€ tambah Menko PMK. â€œMaka saya minta kemudian agar semua K/L fokus bekerja dan mensosialisasikan keberhasilan program kerja pemerintah ini dengan baik, karena yang menilai kinerja itu rakyat dan mereka yang merasakan sendiri hasil kerja itu.â€
Â

Kumpulkan Menteri dan Kepala Lembaga Negara, Menko PMK Buka Kick Off Meeting 2019 bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Salemba, Jakarta - Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Nani Suryani bersama Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca (PAPBB) Nurhadisaputra menerima secara langsung kunjungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara dan Sukabumi.
Pertemuan tersebut fokus pada pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perluasan bangunan perpustakaan di Kabupaten Jepara dan Sukabumi. Selain itu juga membahas mengenai pengadaan mobil perpustakaan keliling (MPK) di perpustakaan Kabupaten Sukabumi.
Plt. Diskarpus Jepara Sisnanto Rusli menyampaikan bahwa perpustakaan Kabupaten Jepara saat ini tengah menghadapi keterbatasan sumber pembiayaan untuk perluasan gedung perpustakaan.
Tak hanya itu, pihaknya juga menginginkan adanya informasi dan terkait program-program yang dimiliki Perpusnas. Hal ini dimaksudkan agar perpustakaan Kabupaten Jepara dapat mengadopsi program agar dapat melayani masyarakat dengan maksimal.
"Harapan kami ingin mengetahui sedikit banyak tentang program Perpusnas, seperti apa saja programnya, capaiannya seperti apa, dan juga siapa saja targetnya, sehingga kami dapat melakukan replikasi di Kabupaten Jepara," ungkapnya, Kamis (18/1/2024).
Senada, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi Aisha mengatakan kebutuhan DAK untuk pembangunan perluasan perpustakaan kabupaten Sukabumi dan penambahan sarana mobilitas.
"Daya tampung perpustakaan sudah tidak memadai sehingga sudah tidak memadai. Melihat kondisi ini perlu adanya penambahan ruangan. Di samping itu, kami membutuhkan sarana mobilitas berupa mobil perpustakaan keliling. Karena dari empat unit yang ada, dua diantaranya sudah rusak berat," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala PPUK menjelaskan program yang disusun oleh Perpusnas direncanakan dengan matang melalui forum koordinasi antara pusat dan daerah. Ini dicapai melalui penyelenggaraan rakortek dan rakernas pada awal tahun, sehingga memastikan keharmonisan program-program di tingkat pusat dan daerah.
Berkaitan dengan anggaran perluasan gedung perpustakaan, lanjutnya, dilanjutnya diperlukan pemenuhan persyaratan yang ada serta komitmen yang kuat untuk pelaksanaan rancangan yang telah disusun dan kelangsungan program setelah gedung tersebut dibangun.
"Yang terpenting adalah memenuhi persyaratan yang ada dan punya komitmen, karena terkadang komitmen itu tidak segencar pada saat mau mendapatkan anggaran," jelasnya.
&nbsp;
Reportase: Veronica&nbsp;
Dokumentasi: Andri TK
&nbsp;

Perpustakaan di Kabupaten Jepara dan Sukabumi Butuh Perluasan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menerima kunjungan kerja (kunker) para kepala daerah dan kepala dinas perpustakaan dan kearsipan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.
Kepala Perpusnas menyatakan perpustakaan memiliki peran penting di masyarakat sebagai ruang untuk melihat dunia. Bahkan, perpustakaan menjadi jembatan ilmu pengetahuan masa lalu, masa kini, dan akan datang. Dia menjelaskan, Perpusnas memiliki beragam koleksi dari lawas hingga terbaru, termasuk koleksi abad ke-13. Dengan membaca koleksi lintas zaman tersebut, masyarakat dapat belajar banyak hal.
â€œBagaimana kita tahu kalau tidak membaca? Kalau kita tidak tahu masa lalu, bagaimana kita menempatkan diri saat ini dan belajar dari masa lalu?â€ ujarnya saat menerima kunker di Ruang Serbaguna, Lantai 4 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Kamis (2/6/2022).
Dia menambahkan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 45 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Menurutnya, mencerdaskan bangsa harus tercapai karena berdampak ke banyak sektor. Untuk itu, masyarakat harus dipastikan memiliki akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, yang salah satunya adalah perpustakaan.
â€œKalau cerdas mesti maju. Kalau cerdas dan sejahtera, bangsanya pasti bersatu dan kuat,â€ tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas menerima kunjungan Bupati Solok, Epyardi Asda, Bupati Seluma, Erwin Octavian, Plt. Bupati Padang Lawas, Ahmad Zarnawi Pasaribu, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Muhammad Fakhrurrozi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, beserta seluruh rombongan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Deni Kurniadi, menambahkan, pihaknya telah memberikan bantuan kepada enam kabupaten/kota yang melakukan kunjungan tersebut. Bantuan tersebut adalah mobil perpustakaan keliling, dana alokasi khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, hingga bantuan buku dan rak untuk pondok pesantren dan daerah perbatasan.
â€œItulah sinergitas dan kolaborasi kami melalui dinas perpustakaan dalam rangka membangun indeks literasi dan kegemaran membaca di daerah masing-masing,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Solok, mengakui peran penting perpustakan untuk mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat, khususnya generasi muda. Pada kesempatan tersebut, dia mengajukan proposal DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan dan berharap dapat dikabulkan.
Senada, Bupati Seluma, menyatakan kabupatennya baru merayakan hari jadi ke-19 pada Mei lalu. Untuk itu, pihaknya berharap dukungan dari Perpunas untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan menggunakan DAK perpustakaan.
â€œKali ini kami menghadirkan ketua DPRD, ini bentuk dukungan legislatif bagaimana pembangunan cepat perpustakaan di Seluma,â€ ujarnya.
Plt. Bupati Padang Lawas, mengungkapkan hal senada. Untuk pembangunan gedung, pihaknya sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung perpustakaan yang terletak di tengah kota dan di antara institusi pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dia berharap mendapatkan DAK perpustakaan untuk tahun 2023.
â€œSebanyak 313 ribu jiwa sangat berharap kehadiran perpustakaan di Padang Lawas. Kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan sekitar seperti CSR untuk mendapatkan buku. Tapi buku-buku ini belum ada tempatnya, belum ada gedungnya, sehingga akan baik jika pembangunan gedung ini terwujud,â€ ungkapnya.
Kepala Perpusnas mengakui DAK perpustakaan dianggarkan sebesar Rp550 miliar pada tahun ini. Dia mengakui anggaran DAK masih terbatas. Namun, dia menegaskan bahwa pemerataan akan diberlakukan dalam alokasi DAK perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Alfian
<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/xFmyV78WdqE" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Kepala Perpusnas: Perpustakaan, Ruang untuk Melihat Dunia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Rumusan Pancasila merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat lima prinsip soal ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Perpustakaan Nasional secara gamblang akan membantu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menginternalisasi ajaran Pancasila dan pemikiran Soekarno.
"Internalisasi pemikiran bung Karno bahkan sudah kami lakukan ke berbagai penjuru tanah air," imbuh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat memberikan sambutan pembuka pada Diskusi Kelompok Terpumpum (FGD) perumusan strategi dan perencanaan pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan inovasi berdasarkan haluan ideologi Pancasila di lantai 4 Fasilitas Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan No 11, Jakarta, pada Senin, (24/2).
Secara khusus, tambah Syarif Bando, Perpusnas telah mengoleksi tidak kurang dari 16 ribu koleksi tentang Pancasila dan bung Karno. Dan 6.841 diantaranya sudah digitalisasi. "Di UPT Bung Karno sedikitnya menyimpan 2.838 koleksi judul yang terkait dengan Soekarno," tambah Kepala Perpusnas.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd. Radityo

Berita

Perpusnas Siap Bantu Internalisasi Idiologi Pancasila BPIP

Pencarian

Berita Lainnya

RPP SSKCKR Akhirnya Disepakati : SSKCKR Mulai Masuki Babak Harmonisasi

Perpusnas Terus Bersinergi Sempurnakan RPP UU SSKCKR

Pelestarian Koleksi Karya Rekam untuk Pembentukan Sejarah Peradaban Bangsa Â

Kumpulkan Menteri dan Kepala Lembaga Negara, Menko PMK Buka Kick Off Meeting 2019 bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Perpustakaan di Kabupaten Jepara dan Sukabumi Butuh Perluasan

Kepala Perpusnas: Perpustakaan, Ruang untuk Melihat Dunia