Perpusnas Tengah Siapkan Skema Penilain Kinerja Literasi, Ada Potensi Insentif Khusus bagi Daerah

Jakarta, Humas Perpusnas — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) tengah menyiapkan skema penilaian kinerja literasi pemerintah daerah. Bagi daerah berkinerja baik, berpotensi menerima insentif khusus. 

Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menjelaskan bahwa instrumen penilaian saat ini sedang disusun bersama Kementerian Dalam Negeri.  Instrumen tersebut akan menjadi dasar pemberian insentif bagi pemerintah daerah. “Penilaiannya akan berakhir pada Oktober atau pertengahan November dan diumumkan pada Desember. Penilaian ini untuk menentukan insentif bagi daerah dengan kinerja literasi yang baik,” ujarnya saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Kamis (9/7/2026).

Ia menegaskan bahwa peluang tersebut dapat dimanfaatkan Indragiri Hulu untuk masuk kategori daerah berkinerja literasi baik dan memperoleh insentif tambahan. 

Aminudin menyatakan, pemerintah daerah merupakan mitra utama dalam pengembangan literasi nasional. “Pemerintah daerah adalah mitra terdepan kami. Tanpa peran daerah, kami tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki organisasi vertikal di daerah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan adanya perubahan skema pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). Menurutnya, instrumen sebelumnya dinilai tidak adil karena membebankan seluruh tanggung jawab pada pemerintah kabupaten/kota.

“Instrumen yang lama tidak adil. Ada tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi yang sebelumnya dibebankan ke kabupaten/kota. Sekarang kita tertibkan, sehingga nilainya terlihat turun signifikan,” terangnya.

Ke depan, Perpusnas akan mengintegrasikan data perpustakaan sekolah dengan sistem pendidikan nasional guna meningkatkan akurasi penilaian. “Kami akan menyatukan NPSN dengan nomor induk perpustakaan agar tidak ada lagi data yang tidak sinkron,” tuturnya.

Perpusnas juga telah menyalurkan 64 ribu judul bahan bacaan bermutu ke berbagai titik layanan di Indragiri Hulu sepanjang 2024–2025. Jangkauan penyebarannya termasuk perpustakaan desa, sekolah, puskesmas, lembaga pemasyarakatan, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Namun, berdasarkan data Perpusnas, IPLM tercatat sebesar 4,57, sementara TKM berada pada angka 58,19 dari 100, di Kabupaten Indragiri Hulu. Aminudin menyebut, capaian tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan, terutama dalam aspek pemanfaatan layanan dan aktivitas literasi masyarakat.

Untuk itu, ia mendorong optimalisasi peran Relawan Literasi Masyarakat (Relima) sebagai penggerak literasi di daerah. Menurutnya, Relima dapat menjadi ujung tombak dalam meningkatkan aktivitas literasi masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan bahan bacaan bermutu yang telah disalurkan Perpusnas.

“Relima dapat menjadi motor penggerak di lapangan agar bantuan bahan bacaan yang sudah disalurkan benar-benar dimanfaatkan masyarakat,” ucapnya.

Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso menyampaikan bahwa dukungan anggaran ke daerah saat ini mengalami penyesuaian akibat perubahan kebijakan fiskal nasional, termasuk dihentikannya skema Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sejak 2025. Akan tetapi, peluang dukungan tetap terbuka melalui DAK nonfisik dengan sejumlah persyaratan, seperti akreditasi perpustakaan dan pelaporan kinerja literasi.

Mendengar hal tersebut, Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto menyambut positif berbagai informasi dan kebijakan yang disampaikan Perpusnas. “Ini menjadi masukan penting bagi kami. Banyak referensi baru yang bisa kami tindak lanjuti di daerah,” ucapnya.

Ia menyatakan pemerintah daerah siap melakukan percepatan pemenuhan persyaratan, termasuk pembenahan data dan penguatan akreditasi perpustakaan. “Ke depan kami akan melakukan percepatan dalam penelusuran data dan memastikan pengisian yang lebih akurat,” katanya.

Di samping itu, Ade menegaskan meski di tengah keterbatasan anggaran saat ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tetap menempatkan perpustakaan sebagai bagian penting pembangunan sumber daya manusia. Baginya, perpustakaan memiliki peran strategis sebagai sumber pencerahan masyarakat dan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami sangat meyakini bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga investasi pada literasi dan minat baca masyarakat,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Indragiri Hulu Venisa Dwipa Sari menambahkan bahwa tantangan utama dalam peningkatan IPLM terletak pada rendahnya keterisian data perpustakaan. “Tidak semua sekolah memiliki perpustakaan, sementara dalam sistem diasumsikan semua sekolah memiliki. Ini yang memengaruhi capaian kami,” jelasnya. *** (AKN/Ed: DRS/Dok: AA)