Perpusnas Terima Audiensi Bappeda Kalimantan Barat, Bahas Penguatan Layanan dan Pengembangan Infrastruktur Perpustakaan

Salemba, Jakarta — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima audiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat. Audiensi bertujuan membahas penguatan layanan dan pengembangan infrastruktur perpustakaan daerah di tengah keterbatasan kebijakan fiskal dan anggaran daerah.

Kedatangan Tim Bappeda tersebut diterima oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, di Salemba, Jakarta, Kamis (18/12/2025). Pertemuan menyoroti dampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Hal lain yang dibahas terkait tidak dialokasikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada tahun 2026 terhadap pengembangan perpustakaan daerah.

Berkenaan dengan itu, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat, Frans Zeno menceritakan kondisi fisik gedung perpustakaan daerah yang telah berusia sekitar 40 tahun. “Lantainya sudah mulai pecah dan belum ramah bagi penyandang disabilitas,” jelasnya.

Hery Alamsyah, Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa pengurangan TKD pada 2026 berdampak pada berkurangnya anggaran hingga 522 miliar. Pengurangan itu turut memengaruhi dinas kearsipan dan perpustakaan. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengusulkan program pembangunan daerah ke pemerintah pusat, setelah melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah.

“Tahun 2026 pemerintah provinsi tidak mendapatkan DAK fisik. Kami berharap pada pembahasan DAK fisik tahun 2027, usulan Kalimantan Barat dapat menjadi perhatian,” ujarnya. Hery juga menambahkan bahwa kondisi Gedung Perpustakaan Daerah Kalimantan Barat saat ini memerlukan pengembangan untuk meningkatkan layanan dan literasi masyarakat, sehingga diusulkan menjadi lokasi prioritas DAK fisik pada 2027.

Senada dengan itu, Angga Nur Adha, Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yang mewakili Kepala Bappeda, mengungkapkan rendahnya literasi masih menjadi persoalan serius di masyarakat, terutama di era digital.

“Dampaknya bisa kita rasakan sendiri. Masyarakat kita hidup di era digital, tetapi terkadang membaca berita saja gagal paham. Ini menunjukkan tingkat literasi kita memang kurang dan perlu penanganan,” ujarnya. Angga juga menyatakan kesiapan Bappeda untuk memberikan dukungan dan fasilitas bagi program penguatan layanan perpustakaan di daerah melalui kolaborasi lintas sektor.

Menanggapi hal tersebut, Adin Bondar menyampaikan bahwa Perpusnas memiliki komitmen yang sama dalam memperkuat layanan perpustakaan daerah, meskipun saat ini dihadapkan pada keterbatasan kebijakan fiskal. Ia menjelaskan bahwa Perpusnas telah membangun fasilitas layanan perpustakaan modern di tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan nilai rata-rata 10–11 miliar per lokasi, termasuk dukungan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

“Perpusnas juga telah memberikan dukungan berupa 888 lokus ruang baca, rak buku, serta renovasi gedung di Kalimantan Barat,” ungkapnya. Namun, ia mengakui bahwa percepatan pembangunan di seluruh kabupaten/kota masih terkendala, sehingga saat ini fokus diarahkan pada beberapa wilayah prioritas.

Adin menambahkan bahwa pada tahun 2026, hanya tersedia DAK nonfisik yang dapat dimanfaatkan oleh daerah dengan kondisi fiskal rendah namun memiliki akreditasi perpustakaan yang baik. “Jika ke depan anggaran memungkinkan, Kalimantan Barat akan tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia menutup dengan menegaskan komitmen Perpusnas untuk terus berkontribusi dalam peningkatan literasi nasional melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

 

Reporter: Sonia Adelina

Editor: Dyah Sugiyanto

Dokumentasi: Ahmad Kemal