Perpustakaan, Instrumen Strategis Pembuat Kebijakan

Jakarta - Humas Perpusnas. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Adin Bondar menekankan pentingnya perpustakaan sebagai instrumen strategis, tidak hanya dalam meningkatkan kecakapan literasi, namun juga kualitas kebijakan.

 

Menurut Adin, koleksi bahan bacaan yang ada di perpustakaan, semuanya mengandung data tervalidasi yang dapat dimanfaatkan oleh setiap penggunanya. Begitu ucapnya pada kegiatan Penguatan Tata Kelola Perpustakaan dan Penerbitan ISBN Lingkup Kementerian Kehutanan, Kamis (12/2/2026).

 

“Pengelolaan hutan di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Tidak hanya hasil kayu, tetapi juga kekayaan hayati yang menyimpan modal ekonomi dan sosial yang besar. Potensi tersebut harus dikelola secara bijak agar memberi manfaat berkelanjutan bagi negara, terutama masyarakat,” ucapnya.

 

Lebih lanjut, Adin menekankan bahwa minimnya kecakapan literasi dalam pengelolaan sumber daya hutan, berdampak pada permasalahan deforestasi yang merusak ekosistem dan menyebabkan kerugian besar pada negara.

 

“Di sinilah pentingnya peran perpustakaan karena tidak sekadar menjadi ruang penyimpanan atau etalase informasi, termasuk terkait potensi dan kekuatan hutan Indonesia. Lebih dari itu, perpustakaan harus hadir sebagai pusat diseminasi pengetahuan yang masif dan berkelanjutan, khususnya di bidang kehutanan,” tuturnya.

 

Adin juga menambahkan dalam konteks birokrasi modern yang menuntut inovasi dan kreativitas, keberadaan perpustakaan menjadi kunci strategis dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi yang adaptif dan agile. “Kebijakan yang berbasis data dan pengetahuan akan lebih efektif menjawab berbagai tantangan termasuk tantangan di bidang kehutanan,” tambahnya.

 

Sependapat, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz membenarkan bahwa peran perpustakaan menjadi semakin strategis di tengah perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, literasi masyarakat khususnya di media sosial semakin kritis sehingga setiap pernyataan dan kebijakan harus disampaikan secara tepat, terukur, dan berbasis data.

 

“Perpustakaan tidak lagi dipandang sekadar sebagai unit administratif, melainkan pusat pembelajaran organisasi yang menyediakan fondasi pengetahuan bagi pengambilan kebijakan dan komunikasi publik yang lebih baik. Oleh karena itu, kita harus mendorong pembinaan perpustakaan serta melakukan transformasi digital layanan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kehutanan,” urainya.

 

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat Akreditasi A Perpustakaan dan Museum Ir. Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Kehutanan. Perpusnas menyampaikan apresiasi atas dukungan kebijakan pimpinan di lingkungan Kementerian Kehutanan yang telah mendorong peningkatan mutu perpustakaan.*** (AL/Ed:BS/Dok:ATK)