Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Â Bagi perguruan tinggi, kehadiran perpustakaan merupakan hal yang mutlak. Kehadiran perpustakaan sangat dibutuhkan mahasiswa terutama untuk menelusur tugas-tugas akademik ataupun pengayaan keilmuan.Tanpa perpustakaan, akreditas perguruan tinggi tidak akan mencapai predikat baik.Â 
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, saat menerima kunjungan Rektor Universitas Nurtanio (Unnur), Tatan Kustana, pada Rabu, (8/7). Kunjungan tersbut merupakan tindak lanjut dari penandatangan Memorandum of Understanding (MOU) antara Universitas Nurtanio dengan Perpusnas, bertepatan dengan penyelenggaraan Rakornas Perpustakaan 2020 di Jakarta. Secara khusus, Rektor Unnur mengharapkan dukungan dari Perpusnas untuk pendaftaran keanggotaan mahasiswa, dan bantuan pengadaan koleksi.
"Anggaran universitas hampir 80 persen digunakan untuk kebutuhan perkuliahan penerbangan. Masih amat terbatas untuk alokasi perpustakaan," ungkap Tatan. Selain itu, Tatan mengharapkan kesediaan Perpusnas menerima kesempatan magang para mahasiwa untuk menimba ilmu di Perpusnas.
Menanggapi permohonan Rektor Unnur, Kepala Perpusnas menpersilakan Unnur melihat seluruh koleksi Perpusnas yang terdapat dalam OPAC (Online Public Access Catalogue), kemudian di list koleksi atau buku-buku apa saja yang dibutuhkan agar bisa diadakan oleh Perpusnas. Di samping itu, Perpusnas memilki miliaran artikel jurnal yang bisa diakses kapan pun. Sedangkan untuk keperluan magang, Kepala Perpusnas mempersilakan jika kondisi sudah bisa dilaksanakan.
"Dalam waktu dekat, Perpusnas akan segera mendata 3.000 mahasiswa Unnur menjadi bagian dari anggota Perpusnas, termasuk para tenaga pengajar (dosen). Kami juga kan memberikan perkuliahan umum tentang perpustakaan," tambah Syarif Bando.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd. Radityo
Â

Universitas Nurmatio Tindak Lanjuti MOU Dengan Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Mengawali hari kerja di 2018, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menekankan para pustakawan untuk lebih pro aktif ke masyarakat agar mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Tagline &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo; diusung sebagai penegasan dari upaya tersebut. Hal tersebut disampaikan Muhammad Syarif dihadapan para pejabat struktural dan fungsional pustakawan, Selasa, (2/12/2018).
United Nation Development Programme (UNDP)&mdash;badan internasional PBB khusus program pembangunan&mdash;mengatakan dalam datanya pada 22 Maret 2017 bahwa IPM Indonesia berada di peringkat 113 dari 188 negara.&nbsp; &ldquo;Ada penurunan dari semula menempati peringkat 110 pada tahun 2015,&rdquo; ujar Direktur UNDP Christopher Bahuet dalam laporannya.
Menanggapi penurunan tersebut, Kepala Perpusnas mengatakan hal tersebut terkait erat dengan indeks membaca masyarakat Indonesia. &ldquo;Pustakawan bergeraka adalah upaya mendorong pengetahuan (knowledge mobilization) sehingga setiap individu tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan mengembangkan kompetensi diri agar kesejahteraan hidupnya meningkat,&rdquo; terang Muhammad Syarif.
Di kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas juga menyampaikan bahwa Perpusnas telah mendapatkan anggaran nasional di tahun 2018 sebesar Rp. 584.933639.000. Prioritas nasional dititikberatkan bagi diklat tenaga kepustakawanan, penyelesaian interior, dan fasilitas TIK untuk menunjang pelayanan. &ldquo;Saya titip pesan, semua tender (lelang) pengadaan barang dan jasa harus sudah dilaksanakan pada triwulan pertama. Bahkan, kalau perlu di tahun-tahun mendatang, tender lebih banyak dilakukan mengingat hanya dua tender Pra DIPA saja di 2018, yakni langganan internet dan pengelolaan gedung&nbsp;(building management).&rdquo;
Di samping itu, Kepala Perpusnas meminta tidak ada lagi pustakawan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Pustakawan harus bekerja sesuai dengan butir kegiatan yang diatur dalam Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional, Perka BKN dan Kepala Perpusnas. Pustakawan bergerak memerlukan konsentrasi dan fokus maksimal agar mampu mengerek IPM Indonesia menjadi lebih baik dari posisi sebelumnya.
Sebagai institusi pembina, Kepala Perpusnas mempersilakan masyarakat atau instansi manapun yang memerlukan penjelasan, bimbingan, ataupun pemahaman terhadap tugas, peran dan fungsi perpustakaan maupun pustakawan bagi peningkatan keilmuan dan literasi untuk menghubungi unit kerja Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas di nomor (021) 3906923.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pustakawan Bergerak, Program Utama Perpusnas di 2018

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Dalam upaya meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan mendorong transformasi digital di Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan dukungan penuh terhadap digitalisasi buku karya Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara hibrida, Kamis (22/6/2023).
 
Tiga buku yang dibedah yakni Oligarki dan Totalitarianisme Baru &nbsp;karya Jimly Asshiddiqie, The Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia karya I Dewa Gede Palguna, Wakil Saldi Isra, dan Pan Mohamad Faiz, serta Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi karya Enny Nurbaningsih.
 
"Kami bangga bisa mendapatkan tiga buku yang sangat kredibel dan dapat menambah khasanah kekayaan bangsa Indonesia," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas menyatakan dukungannya untuk mendigitalisasikan buku-buku yang dihasilkan oleh MK.
 
Menurut dia, satu peluru memang hanya menembus satu kepala, tetapi sejatinya telah menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan. Sedangkan satu buku yang didigitalkan akan menembus jutaan kepala sekaligus menumbuhkan nilai kemanusiaan baru.
 
"Satu buku yang didigitalkan akan menjangkau ribuan kepala dan mewariskan pengetahuan yang tak ternilai," kata Kepala Perpusnas.
 
Dia juga menuturkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara top open access dalam mempublikasikan jurnal penelitian dengan sistem terbuka.
 
"Mungkin ke depan kita dapat membuat satu portal yang berisikan semua buku di MK agar semua buku yang sudah didigitalkan dapat diakses melalui portal tersebut," ungkapnya.
 
Dukungan penuh juga disampaikan oleh Ketua MK Periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie. Dia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengejar ketinggalan dalam perkembangan perpustakaan secara global. Ini terbukti, Indonesia menempati peringkat pertama dalam mengakses jurnal ilmiah.
 
"Maka kami mendukung program digitalisasi Perpusnas. Apalagi ini dapat memperkenalkan Indonesia kepada dunia dan memastikan penulis Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang hukum dan konstitusi," ungkapnya.
 
Dia berkeinginan suatu hari nanti, cukup ada satu perpustakaan yakni Perpusnas yang mampu melayani semua lembaga pendidikan tinggi, organisasi, bisnis, dan kantor di seluruh Indonesia.
 
"Era digital saat ini memberikan peluang untuk mewujudkan hal tersebut, terutama dengan perkembangan teknologi dan kecepatan belajar yang semakin pesat," lanjutnya.
 
Jimly mengatakan, pentingnya membentuk masyarakat yang gemar membaca dan menulis, sebagai penyeimbang dari penggunaan media sosial dan komunikasi virtual. "Karena mayoritas 90 persen informasi tidak dapat dijadikan referensi yang akurat untuk mengambil sikap atau membuat keputusan bernegara," katanya.
 
Dia menyatakan bahwa dunia hakim adalah dunia yang berfokus pada membaca, menulis, dan berdebat. Selama kepemimpinannya di MK, ia mendorong hakim untuk menulis dan menghasilkan buku.
 
"Saya merasa bangga karena banyak hakim MK yang telah menulis dan menerbitkan buku setelah pensiun, bahkan saya telah menulis 75 judul buku yang sebagian besar telah didigitalisasi dan diserahkan ke Perpusnas," ungkapnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan MK telah menghadirkan sekitar 117 buku yang sudah diluncurkan. Literasi dan perpustakaan tetap menjadi salah satu fokus di Mahkamah Konstitusi karena pekerjaan seorang hakim melibatkan kemampuan membaca dan menulis.
 
"Minimal hakim harus mampu membaca berkas serta menulis putusan. Jika tradisi literasi ini terus berlanjut, maka kekhawatiran terhadap kemunduran peradaban tidak akan terjadi," katanya.
 
Dia mengatakan, ide yang dibawa oleh Jimly Asshiddiqie untuk menulis terus ditumbuhkembangkan. Dia berencana menjadikan para asisten ahli hakim konstitusi sebagai asisten penulis buku, dengan setiap asisten ditugaskan untuk menyelesaikan satu buku setiap tahun.
 
"Dengan demikian, setiap tahun akan tercipta banyak tulisan dari Mahkamah Konstitusi, baik yang didasarkan pada literatur yang ada maupun yang menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sendiri," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpusnas Dukung Digitalisasi Buku Karya Mahkamah Konstitusi

Salemba, Jakartaâ€”Kecanggihan teknologi informasi digital memerlukan koneksi internet yang baik. Tanpa itu, masyarakat akan sulit menggunakan layanan digital Perpustakaan Nasional. Keluhan ini yang dirasakan dan disampaikan Komisi I DRPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kala mengunjungi Perpusnas pada Jumat, (25/10). Â Secara khusus, mereka meminta Perpusnas membantu mengatasi kelemahan koneksi internet sehingga masyarakat bisa mengakses. Â 
"Digitalisasi kami perlukan karena angka kunjungan ke perpustakaan terus meningkat tiap tahunnya, sedangkan koleksi buku terbatas. Jarak antar perpustakaan pun cukup jauh, ujarÂ  Sekretaris Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat Jamal Darmawan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpusnas Nurcahyono mengaku prihatin. Padahal jika koneksi internet kuat, maka masyarakat disana juga bisa mengakses koleksi yang terdapat di iPusnas. iPusnas adalah aplikasi buku digital yang bisa diunduh dan diakses melalui perangkat elektronik, seperti hand phone atau laptop. iPusnas menyediakan tidak kurang dari dua juta eksemplar buku digital.
â€œKoleksi yang terdapat di iPusnas kami beli copy digital-nya. Kabuopaten Tanjung Jabung Barat bisa saja membuat hal serupa misalnya iPusjabungbarat,â€ ujar Nurcahyono.
Sementara itu, Kepala Bidang Perpustakaan Umum dan Khusus Nurhadisaputra menjelaskan bahwa Perpusnas di tahun ini mempunyai program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program ini memiliki manfaat positif karena peran perpustakaan tidak lagi statis melayani peminjaman buku melainkan turun langsung memberikan pendampingan berupa pelatihan-pelatihan hingga ke tingkat desa/kelurahan. Perpustakaan mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul.
â€œKami ingin menghidupkan perpustakaan dengan aneka kegiatan maupun keterampilan yang bisa menambah pengetahuan dan kemampuan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya,â€ imbuh Nurhadi. Â Â Â 
Sekedar informasi bahwa di 2020, Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan alokasi DAK senilai Rp 4,5 miliar untuk perluasan bangunan fasilitas perpustakaan.
Reportase : Aninda Ernest/ Vara Nur Isna
Fotografer : Raden Radityo

Terima Bantuan DAK, Kab Tanjung Jabung Barat Justru Sulit Akses Internet

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perpustakaan Nasional belum mencapai level sesuai target pemerintah. Demi meningkatkan nilai maturitas tersebut, Perpusnas menggelar workshop â€œPeningkatan Penerapan SPIPâ€ yang menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tahun 2018, maturitas SPIP Perpusnas mencapai level 2,725. Hal ini belum sesuai dengan target pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah NasionalÂ (RPJMN) 2015-2019 yang mencapai level 3.
â€œKami sampaikan bahwa penerapan SPIP di Perpusnas sudah dimulai tahun 2012 dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Perpusnas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penerapan SPI di Perpusnas. Dengan perjalananan yang cukup panjang, namun hasilnya belum bisa mencapai target RPJMN. Pengendalian maturitas tahun kemarin 2,725 sementara target RPJMN adalah 3. Tinggal kurang 0,25,â€ ujar Inspektur Perpusnas Darmadi di di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/8/2019).
Untuk penilaian tahun ini, Perpusnas sudah siap divalidasi oleh tim dari BPKP yang akan melakukan penilaian. Sebelumnya, sebanyak enam satgas yang ada di Perpusnas sudah melakukan penilaian mandiri sebelum divalidasi oleh tim dari BPKP. â€œDari lima unsur pengendalian, ada banyak unsur, sudah kita nilai, mudah-mudahan hasil validasinya lebih baik dari tahun lalu,â€ urai Darmadi kepada tim dari BPKP.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan BPKP Ernadhi Sudarmanto menyatakan SPIP berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan kegiatan dan tujuan organisasi yang pada akhirnya bertujuan untuk efisiensi operasional kegiatan kementerian/lembaga.
â€œKami memaknai SPIP sebagai konteks untuk mencapai tujuan. Jika instansi pemerintah punya target dan tujuan maka ada resiko. Resiko kami maknai sebagai tidak tercapainya target dan tujuan karena aspek dari dalam maupun dari luar. Jika belum tercapai, kami akan mencari apakah kondisi ini masih ada? Jika tidak ada, alhamdulilah, jika masih ada bagaimana memitigasi karena kondisi yang tidak tercapai,â€ jelas Ernadhi Sudarmanto.
Ernadhi menyatakan siap bersinergi dalam membantu Perpusnas meningkatkan level maturitas SPIP. Untuk itu, Ernadhi menyarankan tiga hal yang harus dipenuhi agar level maturitas mengalami kenaikan yakni tidak mengabaikan, tidak mengintervensi, dan tidak ada korupsi.
Maturitas SPIP adalah tingkat kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Terdapat 5 level SPIP, di mana Level 2 (berkembang) artinya ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendaliannya pun belum dievaluasi.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo

Belum Capai Level 3, Perpusnas Berusaha Tingkatkan Level Maturitas SPIP

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Setelah berhasil dan sukses, program "Read Me a Book" bentukan National for Children and Young Adults (NLCY) Korea Selatan digelar serentak di sembilan negara di kawasan ASEAN mulai 15 Januari hingga 23 April 2020. Ke-sembilan negara tersebut, yakni Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Indonesia akan melakukan kampanye Read A Loud--bagian dari program Read Me a Book, kemudian mempostingnya di media sosial beserta hashtag yang sudah ditentukan. Kampanye literasi ini akan dinilai langsung oleh NLYC selaku penyelenggara kegiatan.
Khusus di Indonesia, Perpustakaan Nasional dipercayai untuk menjalankan program Read Me A Book. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando di Layanan Anak Perpustakaan Nasional, pada Rabu, (15/1).
 Di hadapan siswa-siswi SDIT Permata Madani, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando unjuk kebolehan membacakan dua buku tentang kisah Nabi Ibrahim melawan kezaliman Raja Namrudz hingga akhirnya harus dibakar api dan kesabaran Nabi Musa menghadapi kesombongan Raja Fir'aun di Mesir.Â Â 
 "Read Me A Book" adalah program pembudayaan gemar membaca dengan cara "read a loud", yaitu membacakan buku secara nyaring kepada anak-anak. Dalam membacakan buku cerita, setiap pecerita wajib mengenakan apron berwarna kuning (yellow appron). Kampanye Read Aload Â bertujuan untuk menggalakkan budaya membaca, khususnya di negara-negara ASEAN.
 "Program yang melibatkan para pustakawan ini rencananya akan diadakan di 30 daerah di Indonesia. Dan Kabupaten Tanggamus di Lampung ditetapkan sebagai daerah pembuka kegiatan tersebut pada 20 Januari mendatang," Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas Deni Kurniadi.
 Syarat kontes kampanye Read A Load yakni pecerita buku wajib mengenakan apron kuning, lalu kemudian mengunggah foto/video dibarengi hashtag kemudian meng-upload melalui akun instagram resmi perpusnas @perpusnas.go.id, dengan Â hashtag wajib, yaitu #readmeabook_yellowapron #yellowapron_hashtagchallenge #aseanrokisreading_indonesia #nationallibraryofindonesia. Sertakan hashtag nama ringkas perpustakaan dan di mana kegiatan dilaksanakan.
Reportase : Wara Merdekawati
 Fotografer : Hartoyo Darmawan

Perpusnas dan NLYC Korea Selatan Kampanyekan Program Read Me a Book

Salemba, Jakarta- Dalam Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional salah satu yang masih membutuhkan banyak perhatian adalah pada Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Sistem Sumber Daya Masyarakat. Menurut Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas Perpusnas Sri Marganingsih hal ini membutuhkan dorongan dalam percepatan perubahan untuk meningkatkan nilai pada penilaian mandiri saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pokja Penguatan Sistem Manajemen SDM RB Perpusnas, Selasa (27/4).
â€œKami sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan masing-masing pokja. Kami harap dapat disampaikan setiap progres dari Pokja terkait dan dikumpulkan ke sekretariat RB untuk kamiÂ updateÂ perkembangannya, â€œ terangnya. Sri Marganingsih berharap sekretariat RB dapat terus memberikan dukungan dan pendampingan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap pokja.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Ahmad Masykuri menjelaskan bahwa dalam pelaksaan RB di Pokja Penguatan SDM memang masih harus diberikan dorongan mengingat nilanya baru mencapai 60%. Salah satunya terkait pelaksanaan Permenpan PAN-RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.
â€œTerkait manajemen talenta mengingat kami baru akan memulainya, kami kedepannya akan berencana melakukan asesmen untuk menilai potensi yang dimiliki para pegawai. Hal tersebut juga nanti untuk persiapan rekrutmen para pejabat pratama dan kordinator seingga dapat dipetakan disini,â€ terangnya.
Mantan Sekretariat Utama Perpusnas yang kini menjabat sebagai Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional Sri Sumekar mengatakan bahwa tugas penataan manajemen SDM sesuai UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk Perpusnas. â€œAda 14 poin yang harus dilaksanan mulai dari perencanaan hingga perlindungan,â€ paparnya.
Lebih lanjut menurut Sri Sumekar ke 14 hal hal tersebut sudah terangkum dalam indeks merit sistem. â€œApabila semua itu dapat dilakukan dan dipenuhi, maka pasti akan mendapat nilai yang baik dalam pelaksanaan RB,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Berita

Pokja Manajemen SDM Perlu Dorongan Dalam Percepatan Reformasi Birokrasi