Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) telah mengembangkan perpustakaan dalam bentuk digital. Berbagai koleksi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui teknologi internet.
Layanan digital tersebut diantaranya, e-resources, iPusnas dan khastara. Semua koleksinya dapat dibuka tanpa perlu mengeluarkan biaya alias gratis, tetapi sebelumnya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk menjadi anggota.
Kepala Pusat Studi Dokumentasi H.B. Jassin Basri Amin mengatakan, keberadaan Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara) sangat membantu para peniliti maupun pemustaka yang membutuhkan informasi dari koleksi naskah kuno.
"Karena tidak mudah bagi masyarakat yang ada di daerah untuk datang ke Jakarta, selain harus mengeluarkan biaya waktu juga terbatas. Sehingga dengan adanya layanan digital khastara ini sangat membantu," jelasnya dalam Webinar Pemanfaatan E-Resources, iPusnas dan Khastara yang diselenggarakan secara daring pada Senin (23/5/2022).
Basri Amin berkisah mengenai pengalamannya memanfaatkan khastara untuk membantu penelitiannya. Seperti halnya koleksi koran langka maupun buku langka yang koleksinya ada di Perpusnas.
"Perpusnas sangat besar koleksinya, kalau kita lihat khasanah pustaka nusantara ada puluhan riu tetapi belum seluruhnya dikompilasi. Koleksi di Perpusnas masih terus di kompolasi dan terus dikonfirmasi dilihat kembali. Dengan demikian pemanfaatan dan konservasi pertolongan teknologi menjadi berkembang," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Basri mengapresiasi para pustakawan yang bertugas di koleksi buku langka maupun Khastara. menurutnya, pustakawan tersebut bukan hanya mengoleksi dan bukan hanya pustakawan yang familiar dengan teknologi kataloging sistem, tetapi mereka membangun kepekaan literer yang menyelamatkan kekhasanahan nusantara.
"Khastara tidak hanya sebagai material entity of knowledge production yang berhasil kita capai sebagai bangsa besar, tetapi sekaligus mewadahi interaksi-interaksi baru keIndonesiaan. Antara pustakawan dengan peneliti, jurnalis, dosen, maupun guru," lanjutnya.
Direktur Perpustakaan Universitas Surabaya, Amirul Ulum mengatakan, sekarang ini dengan perkembangan teknologi informasi, Perpusnas telah memfasilitasi layanannya secara digital. Tidak hanya fasilitas membaca buku di perpustakaan.
"Ada tugas penting dari Perpusnas untuk menunjang pendidikan, pembelajaran bahkan riset tingkat nasional tentu sumber informasi yang disediakan harus banyak bersinggungan kepada subjek objek ilmu pengetahuan yang luas. Kemudian sumber informasi internasional, hasil-hasil riset akan menunjang riset-riset yang dilakukan di dalam negeri," katanya Amirul.
Amirul mengatakan, berdasarkan data Perpusnas tahun 2022, statistik pemanfaatan e-resources mengalami peningkatan di tahun 2017. Namun, di saat pandemi Covid-19 jumlah pemustaka yang mengakses mengalami penurunan.
"Nah ini mungkin dapat dieksplor bersama, kita sosialisasikan sehingga nilai kebermanfaatan yang sangat signifikan. Ini nanti akan menjadikan Perpusnas dapat menyediakan sumber-sumber informasi yang berkualitas," kata Amirul.
Dikatakan, e-resources untuk pendidikan, pembelajaran maupun riset diharapkan dapat diakses secara 24 jam penuh. Selain itu dibutuhkan juga kemampuan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
"Sekarang dengan perkembangan teknologi, semua tersedia dalam multi format," lanjutnya.
Sementara itu, Wartawan Jawa Pos, Khafidlul Ulum menyampaikan perlunya promosi layanan di Perpusnas dilakukan secara masif.
Menurutnya, perpustakaan digital persembahan Perpusnas yakni iPusnas merupakan layanan perpustakaan yang luar biasa. "iPusnas membantu masyarakat yang memerlukan buku digital," ungkapnya.
Hafid mengatakan, bahwa tiap tahunnya terjadi peningkatan minat peminjam buku di iPusnas. Bahkan iPusnas ini telah direplikasi di sejumlah perpustakaan daerah.
"Untuk mendorong minat baca masyarakat, saya rasaÂ  promosi layanan digital ini harus dilakukan secara masif untuk menggerakkan masyarakat serta dapat dipahami masyarakat," tutupnya.
Perlu diketahui, Webinar Pemanfaatan E-Resources, iPusnas dan Khastara ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian HUT ke-42 Perpusnas.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Meningkatkan Minat Baca Melalui Koleksi Layanan Digital Perpusnas

Pedoman umum ini ditujukan bagi pemerintah daerah sebagai acuan dalam melakukan kesiapsiagaanÂ menghadapi 2019-nCoV. Pedoman umum ini disusun dengan mengadopsi PanduanÂ Menghadapi Penyakit Virus Corona 2019 Model RRC yang dikeluarkan oleh Peopleâ€™sÂ Medical Publishing House serta disarikan dari berbagai sumber referensi lainnya.
 Semoga pedoman umum ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para pemerintahÂ daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, kami sampaikanÂ terimakasih. kami berharap pedoman ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadiÂ acuan dalam kegiatan kesiapsiagaan.
Â 
Jakarta, Maret 2020 Kementerian Dalam Negeri
Â 
<a href="../webforms/uploads/BUKU_KEMENDAGRI.pdf" target="_blank" rel="noopener">Klik untuk unduh Pedoman</a>

Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah 

Solo, Jawa Tengah--Perpustakaan Nasional kembali meraih penghargaan dari Arsip Nasional (ANRI). Kali ini Perpusnas mendapatkan predikat A (memuaskan) kategori Pengawasan Kearsipan dengan nilai 80,19. Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Plt. Kepala ANRI M.Taufik kepada Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan ANRI di Solo, Kamis, (26/2). Sebanyak 103 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menerima penghargaan serupa.
Dalam kesempatan tersebut, Menpan RB menekankan pentingnya arsip, khususnya yang menyangkut aset-aset daerah. Jangan sampai bangunan tua/cagar daerah hilang dokumennya, seperti yang terjadi di beberapa daerah meskipun fisiknya masih ada.
"Ini perlu ditata karena hal itu bagian dari reformasi birokrasi," ucap Menpan RB.
Selain itu, Menpan RB juga meminta agar setiap daerah memiliki pelayanan publik yang baik, mudah diakses dan tidak berbelit-belit.
"Visi misi presiden tidak semata-mata pelayanan birokrasi, reformasi birokrasi, ataupun penyederhanaan birokrasi tapi juga peningkatan kualitas SDM menuju ke arah yang profesional," imbuh Tjahjo Kumolo dihadapan 800 lebih peserta rakornas.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa pengelolaan arsip semestinya canggih. Sekarang masanya teknologi komunikasi. Digitalisasi ia A must.
Paradigma arsip harus berubah, setidaknya dalam aspek tata kelola dan budaya arsip. Masyarakat juga harus meningkat pemahaman akan kearsipan. Jangan ketika kondisi sulit/susah, arsip baru dicari.
"Arsip jangan merasa termarjinalkan. Arsip salah satu garda terdepan bangsa. Arsip adalah penyaji informasi yang akurat. Alat bukti yang sah. Dan para pejuang kearsipan jangan lelah berkarya dan letih berkreasi dan berinovasi," tambah Ganjar.
Â 
Reporter/fotografer : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Raih Predikat A Pengawasan Kearsipan dari ANRI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah roda penggerak dari birokrasi. Di seluruh dunia, birokrasi itulah yang akan menentukan sejarah panjang perjalanan kejayaan bangsa. Semakin kuat birokrasi suatu negara, maka dipastikan semakin maju negara itu. Demikian disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, di Ruang Teater Lantai 2, Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Senin (3/2).
â€œDan kuat tidaknya suatu birokrasi, ada pada tangan kita dan masa depan Perpustakaan Nasional ini ada di tangan 300 PNS yang baru dilantik ini,â€ ujarnya.
Syarif menyampaikan, penting bagi PNS baru di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk mendengarkan penjelasan dari Komite ASN (KASN). KASN hadir untuk memberikan perlindungan hak-hak ASN, tentu saja tanpa melupakan kewajibannya.
â€œKami mohon KASN memberikan arahan bagaimana ASN dalam kaitannya dengan antar lembaga dan semua pegawai di Indonesia. Dan perlu diingat untuk PNS juga harus berhati-hati dalam memposting sesuatu di media social,â€ lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai pembicara, anggota KASN, Mustari Irawan yang merupakan mantan Kepala ANRI. Kegiatan ini diikuti sebanyak 300 PNS Perpustakaan Nasional yang baru dilantik oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo

Kepala Perpusnas : ASN adalah Roda Penggerak Birokrasi

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Perrpusnas) menggelar sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 yang merupakan hasil penyempurnaan NSPK sebelumnya.
Dalam kegiatan yang digelar secara daring ini, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan NSPK ini merupakan adalah implementasi dari pada penjabaran Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
â€œDi dalamnya mengatur perpustakaan menjadi salah satu urusan wajib yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kita menjabarkan undang-undang untuk memainkan peran masing-masing. peran Perpustakaan nasional sebagai regulator wajib merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang akan memandu teman-teman di semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia ,â€ papar Syarif pada Senin (30/8/21) saat memberikan sambutan pada kegiatan SosialisasiÂ (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi.
Bambang Supriyo Utomo yang hadir sebagai narasumber mengatakan NPSP ini adalah suatu payung hukum atau pedoman agar pelaksanaan tugas limpah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta pelaku pasar bisa seragam. â€œJadi tidak mungkin kita akan membuat suatu peraturan yang ada, yang sempurna. Tetapi yang penting ada suatu pokok-pokok aturan, tinggal nanti dikembangkan oleh teman-teman di daerah, pelaku pasar, pelaku perpustakaan,â€ jelasnya.
Sri Sularsih, Staf Ahli Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas mengatakan bahwa dengan adanya upaya penyempurnaan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 dari versi sebelumnya yaitu tahun 2018 dilakukan untuk memberikan acuan agar pembinaanÂ  dan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjalan optimal dan menghasilkan pelayanan yang prima bagi pemustaka. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Sri berharap dapat memberikan informasi secara garis besar terkait NPS ini kemudian nantinya bisa mencermati, memahami, dan juga mengimplementasikannya.
â€œIni merupakan salah satu upaya menyamakan persepsi di antara kita semua dalam upaya untuk memahami NSPK yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Nasional. Dengan adanya NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pengelola Perpustakaan agar memudahkan dalam melakukan upaya layanan terbaik bagi para pemustaka di lingkungannya,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Sri mengatakan NPSK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini sebagai alat pendukung menciptakan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dalam proses belajar mengajar di sekolah. Serta bagian integral dari sekolah untuk peningkatan program gemar membaca bagi peserta didik dan pendidik. Serta sebagai dasar penyelenggaraan perpustakaan Sekolah/Madrasah yang berkualitas sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
Reportase: Eka Purniawati
Â 
Â

Perpusnas Sosialisasikan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Terbaru

Maratua, Kabupaten Berau - Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (15/3) di gedung pertemuan Pratasaba Resort, Maratua, Kalimantan Timur. Pada kesempatan tersebut ia mendorong agar perpustakaan dapat memberikan solusi terhadap rendahnya literasi.
Menurut Syarif Bando, Hanya ada dua masalah pokok yang menyebabkan literasi kita rendah. Masalah pertama adalah rasio ketersediaan bahan bacaan dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia. "Indonesia telah menikmati penghakiman dunia berpuluh-puluh tahun, sebagai bangsa yang rendah daya bacanya. Tidak ada yang bisa menjawab, kecuali menyalahkan satu sama lain. Padahal jawabannya cuma satu, satu buku ditunggu 90 orang. Standar Unesco minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun. Jadi masalahnya cuma satu, kurang bahan bacaan bukan kurang budaya baca." ujarnya.Â Â Â 
Masalah pokok yang kedua adalah rendahnya tingkat inovasi. "Indonesia adalah negara dengan tingkat inovasi yang rendah di dunia, dengan tingkat produksi yang rendah (juga)," tambahnya.
Dua masalah ini dijadikan dasar oleh Presiden untuk merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Â (RPJMN) 2020-2024 yang salah satunya berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). "Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali meningkatkan kualitas SDM," katanya.
Rendahnya kualitas SDM menyebabkan Indonesia saat ini hanya berperan sebagai penyuplai bahan mentah ke negara maju. Syarif Bando memberi contoh pada komoditas batu bara. "Batu bara senilai 5 miliar dikirim ke tiongkok dan digunakan untuk energi industri elektronik dan otomotif yang jual kembali ke Indonesia dengan nilai 90 miliar," ucapnya.
Karenanya perpustakaan harus terus memperluas aksesnya ke masyarakat untuk menciptakan manusia unggul dengan tingkat literasi tinggi, bukan sekedar literasi baca tulis, tetapi kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat menciptakan barang atau jasa yang berkualitas tinggi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Di Kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, mengakui pentingnya perpustakaan dalam proses pendidikan di keluarganya. Prestasi yang dicapai anak-anaknya, tidak lepas karena kesadarannya membangun perpustakaan di rumah.
Ketika merencanakan membangun rumah, ia dan istrinya sepakat untuk menyediakan ruangan Mushola yang merangkap perpustakaan. â€œJadi di sepanjang dinding Mushola itu buku, saya punya ribuan buku dan alhamdulillah itu menjadi motivasi bagi anak saya (untuk berprestasi)," ucapnya.
Pria yang berpengalaman sebagai pendidik ini selalu membangun iklim yang kondusif untuk membaca bagi anaknya. Hasilnya adalah prestasi akademik yang luar biasa. â€œAnak saya kelas 4 SD sudah membaca novel, waktu kelas 6 SD dia sudah punya facebook dan menghasilkan tulisan-tulisan berkualitas yang dikira sebagai tulisan orang dewasa.Â  Setelah lulus SD, anak saya mendapatkan beasiswa SMP dan SMA di sekolah internasional yang berada di Abu Dhabi, dan sekarang sudah kuliah di Malaysia. Itu karena aspek literasi atau membaca," ujar Hadi bersemangat.
Mengutip Howard Gardner tentang delapan tipe kecerdasan yang meliputi kecerdasan spasial atau visual, kinestetik, linguistik, intrapersonal, interpersonal, logis, musikal, dan naturalistik. Hadi mendorong pendidikan di Indonesia agar dapat mengakomodir berbagai potensi bakat berdasarkan tipe tersebut.
Setiap orang bisa mengakselerasi lebih dari dua tipe kecerdasan tersebut. Karenanya pendidikan baik formal maupun non formal harus dapat menyediakan sarana agar literasi dalam konteks tersebut bisa tumbuh. "Sekolah itu harus ada sarana musik, olah raga, dan guru yang kompeten, sehingga seluruh anak bangsa kita bisa tumbuh dan berkembang dengan tipe kecerdasan yang bermacam-macam," tekannya.
Rakornis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur berlangsung selama 2 hari. Selain Kepala Perpustakaan Nasional, hadir pula Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto, sebagai pembicara. Tema yang diangkat adalah Penguatan Data Kepustakawanan dan Kearsipan dalam rangka Kalimantan Timur Kuat dan Berdaulat. Peserta Rakornis terdiri dari perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, komunitas, pegiat literasi, serta pengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, dan perguruan tinggi.
Pada Rakornas ini Perpustakaan Nasional juga melakukan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang kerja sama perpustakaan, peningkatan gerakan membaca, dan gerakan literasi untuk kesejahteraan. Sebelumnya di hari yang sama, Wakil Gubernur Kaltim bersama Kepala Perpusnas juga membuka kegiatan Semarak Literasi di Pulau Maratua dan peresmian Perpustakaan Ka'Entoman.
Reportase: Radhitya Purnama

Hadir di Rakornis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim, Kepala Perpusnas Dorong Pembangunan Literasi yang Produktif

Salemba, Jakarta- Dalam Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional salah satu yang masih membutuhkan banyak perhatian adalah pada Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Sistem Sumber Daya Masyarakat. Menurut Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas Perpusnas Sri Marganingsih hal ini membutuhkan dorongan dalam percepatan perubahan untuk meningkatkan nilai pada penilaian mandiri saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pokja Penguatan Sistem Manajemen SDM RB Perpusnas, Selasa (27/4).
â€œKami sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan masing-masing pokja. Kami harap dapat disampaikan setiap progres dari Pokja terkait dan dikumpulkan ke sekretariat RB untuk kamiÂ updateÂ perkembangannya, â€œ terangnya. Sri Marganingsih berharap sekretariat RB dapat terus memberikan dukungan dan pendampingan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap pokja.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Ahmad Masykuri menjelaskan bahwa dalam pelaksaan RB di Pokja Penguatan SDM memang masih harus diberikan dorongan mengingat nilanya baru mencapai 60%. Salah satunya terkait pelaksanaan Permenpan PAN-RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.
â€œTerkait manajemen talenta mengingat kami baru akan memulainya, kami kedepannya akan berencana melakukan asesmen untuk menilai potensi yang dimiliki para pegawai. Hal tersebut juga nanti untuk persiapan rekrutmen para pejabat pratama dan kordinator seingga dapat dipetakan disini,â€ terangnya.
Mantan Sekretariat Utama Perpusnas yang kini menjabat sebagai Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional Sri Sumekar mengatakan bahwa tugas penataan manajemen SDM sesuai UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk Perpusnas. â€œAda 14 poin yang harus dilaksanan mulai dari perencanaan hingga perlindungan,â€ paparnya.
Lebih lanjut menurut Sri Sumekar ke 14 hal hal tersebut sudah terangkum dalam indeks merit sistem. â€œApabila semua itu dapat dilakukan dan dipenuhi, maka pasti akan mendapat nilai yang baik dalam pelaksanaan RB,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Berita

Pokja Manajemen SDM Perlu Dorongan Dalam Percepatan Reformasi Birokrasi