Pustakawan Profesional Dinilai Penting untuk Dongkrak Mutu Literasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan diskusi bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti rendahnya kualitas perpustakaan sekolah dan madrasah di Indonesia, Selasa (26/8/2025).

Dari 195 ribu perpustakaan sekolah, baru sekitar 4,6% yang memenuhi standar nasional. Kondisi ini menunjukkan tantangan serius, terutama karena peran perpustakaan seharusnya menjadi pusat literasi, inovasi, serta mendukung proses belajar-mengajar.

Ketua Umum Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI), Rachmawati, menegaskan bahwa permasalahan utama justru ada pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Kompetensi pustakawan masih terbatas, baik dalam pengelolaan koleksi sesuai kebutuhan siswa dan guru, maupun dalam literasi informasi.

Ia menambahkan, perpustakaan sekolah idealnya tidak sekadar menjadi ruang sunyi, melainkan learning commons yang interaktif dan terhubung dengan rencana pembelajaran (RPP). “Perpustakaan juga berfungsi sebagai learning commons. Di perpustakaan, kegiatan belajar idealnya berlangsung di ruang yang tenang, tidak boleh berisik tapi juga memungkinkan para siswa berdiskusi dalam kelompok kecil,” jelasnya.

ATPUSI berharap pemerintah memberi dukungan lebih besar, terutama dalam pendanaan dan regulasi agar pelatihan pustakawan dapat berjalan optimal. “SDM pustakawan harus ditingkatkan, baik melalui pendidikan minimal S1 maupun sertifikasi kompetensi. Proses akreditasi sekolah juga mendorong perhatian lebih terhadap perpustakaan, tapi kendala utama tetap pada minimnya tenaga perpustakaan yang profesional,” jelasnya.

Senada, Wakil Direktur Akademik dan Kemahasiswaan, Sekolah Ilmu Lingkungan dan Sekolah Kajian Global, Universitas Indonesia, Fuad Gani, menekankan bahwa mutu perpustakaan sering berbanding lurus dengan kualitas sekolah.

Menurutnya, pengembangan SDM kerap terabaikan, padahal Indonesia membutuhkan pendekatan spasial berbasis kebutuhan lokal. “Masyarakat pesisir butuh literatur tentang perikanan, sementara daerah pedalaman lebih relevan dengan pertanian. Akses informasi harus merata agar masyarakat di berbagai wilayah memiliki hak akses yang sama,” ujarnya.

Ia juga mendorong kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan perpustakaan melalui pendanaan, program tanggung jawab sosial, maupun pendampingan.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, menegaskan pentingnya membangun budaya literasi bangsa melalui empat dimensi: akses informasi, kualitas layanan, pemberdayaan masyarakat, serta regulasi dan pendidikan.

Ia menekankan bahwa perpustakaan harus dikelola tenaga profesional dengan kompetensi sesuai standar nasional dan mendapat dukungan pelatihan berkelanjutan. “Pustakawan sebagai tenaga teknis perpustakaan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional dan juga ada sertifikasi,” ungkapnya.

Selain repositori pengetahuan, perpustakaan diharapkan menjadi ruang kreatif dan inklusif yang terintegrasi dengan sekolah, rumah ibadah, hingga keluarga. Ia juga mendorong perpustakaan sekolah masuk dalam indikator Akreditasi agar pustakawan mendapat posisi strategis sekaligus membuka peluang karier.

Ia menambahkan, strategi kolaboratif perlu diperluas, termasuk pelatihan multipihak, lembaga sertifikasi di daerah, penghargaan bagi pustakawan, hingga aplikasi layanan berbasis wilayah. Upaya ini, menurutnya, menjadi langkah penting memperkuat literasi nasional, meningkatkan daya saing pendidikan, serta menyiapkan generasi literat yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

 

 

Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution

Reporter: Sonia Adelina