Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Bima, merupakan salah satu yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). 16 tahun lalu, wilayah Bima mengalami pemekaran wilayah menjadi dua bagian, yakni kabupaten dan kota. Potensi sumber daya manusia di Kota Bima adalah yang terbaik ke-2 di provinsi NTB setelah Kota Mataram. Namun, ketiadaan bangunan perpustakaan umum yang diharapkan menjadi salah satu basis pergerakan literasi masyarakat belum terwadahi akibat gempa 5 SR yang menimpa Bima pada pertengahan 2018 lalu.Â  Melalui dana alokasi khusus (DAK), Pemkot Bima saat ini sudahÂ  mengajukan pendirian bangunan perpustakaan pada 2020 mendatang.
Hal ini diungkapkan Wali Kota Bima Muhammad Luthfi saat bertemu dengan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, Jumat, (14/5). Wali Kota Luthfi berpendapat bahwa pendirian fisik perpustakaan adalah prioritas mengingat potensi sumber daya manusia yang dimiliki Bima. Lewat perpustakaan manusia banyak mendapatkan referensi keilmuan maupun pengetahuan yang berguna dalam kehidupan dan aktivitas keseharian. Bisa dikatakan kalau perpustakaan yang ada di Kota Bima saat ini hanya berada di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi saja.Â 
"Fisik bangunan perpustakaan dengan pelayanan tatap muka masih penting, meskipun koleksi buku bisa diperoleh melalui medis sosial atau aplikasi lainnya. Namun, tidak semuanya menyediakannya dalam bentuk utuh (buku)," kata Wali Kota Muhammad Luthfi.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan betapa pentingnya posisi dan peran perpustakaan bagi masyarakat. Keberadaan perpustakaan dilindungi oleh sejumlah Undang-undang, seperti UUD 1945, UU Nomor 43 tentang Perpustakaan, UU Sisdiknas, UU Ristekdikti, UU Desa, UU Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR), UU ITE, dan UU Perbukuan.Â  Â Â 
"Perpustakaan adalah hak rakyat. Esensi untuk mengembangkan perpustakaan adalah sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, sinergi sangat diperlukan agar tujuan perpustakaan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar bisa terwujud," ucap Kepala Perpusnas.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca (P3MB) Perpusnas, Deni Kurniadi, menjelaskan kalau pengajuan bangunan fisik perpustakaan Kota Bima masih belum rampung. "Masih kurang bukti sertifikat dan detail engineering design (DED). Mohon ini segera untuk dilengkapi," ingat Deni di hadapan Wali Kota dan Bappeda Kota Bima yang ikut mendampingi.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : AditÂ

Kota Bima Diminta Segera Lengkapi Sertifikat dan DED Gedung Baru Perpustakaan

Jakartaâ€”Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, memiliki tradisi membaca yang kuat. Kecintaannya kepada buku dan membaca menjadikan Bung Hatta sebagai sosok dengan kekokohan keilmuan.
Dosen IAIN Bukittinggi, Silfia Hanani, menyatakan pemikiran Bung Hatta mengenai negara tentang bangsa berkemajuan, salah satunya adalah jaminan pendidikan yang berkualitas. Dia menyebut, pemikiran Bung Hatta lahir melalui data, teori, dan fakta yang matang. Menurutnya, hal ini diperoleh Bung Hatta melalui pendidikan tinggi yang ditempuhnya hingga ke Belanda. Pemikiran tersebut digunakan untuk kepentingan kemajuan bangsa.
â€œBung Hatta itu kalau kita lihat tidak hanya suka dengan ekonomi baca, tetapi juga membaca buku politik, membaca buku sastra, ini luar biasa. Seorang tokoh bangsa yang luar biasa. Jadi ada kekokohan keilmuan yang dipelihara oleh Bung Hatta melalui tradisi hidupnya sebagai pembaca, sebagai orang yang memiliki kekuatan literasi,â€ ujarnya dalam webinar â€œPemikiran dan Keteladanan Bung Hattaâ€ yang diselenggarakan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, pada Selasa (24/5/2022).
Penulis buku Bung Hatta dan Pendidikan Karakter ini menambahkan, saat ini, bangsa Indonesia seyogyanya meneladani pemikiran Bung Hatta. Semangat untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas harus melalui pendidikan. Bung Hatta, disebutnya, selama di Belanda tidak hanya berkutat dengan dunia akademik. Dia juga memikirkan nasib bangsa Indonesia ke depan, yang mana pemikirannya mengenai kebangsaan dan kemandirian ekonomi semakin matang.
â€œPulang dari Belanda apa yang dikerjakan Bung Hatta? Apakah dia berbisnis? No. Apakah masuk totalitas secara politik? No. Tapi mengajarkan bangsanya untuk memiliki pengetahuan, seorang yang memiliki integritas sebagai seorang bangsa itu adalah orang yang terdidik, itu adalah bangsa yang menunjukkan ke depannya bangsa yang maju,â€ urainya.
Dia menambahkan, pemikiran Bung Hatta mengenai bangsa maju adalah antikolonial, mandiri secara ekonomi, kesatuan, antikorupsi, memiliki kedaulatan, dan pendidikan berkualitas.
Sementara itu, Wirnita Eska, dosen Universitas Bung Hatta, menambahkan Bung Hatta memiliki spektrum pemikiran dan kajian yang luas. Namun, pemikiran politik dan pemikiran ekonominya terlihat lebih menonjol. â€œPerhatian terhadap masalah pendidikan tidak kalah besarnya yang diberikan oleh Bung Hatta terhadap kita semua,â€ ungkapnya.
Dia menambahkan, Bung Hatta menyatakan bahwa rakyat berhak menerima pendidikan, baik dalam ilmu politik, masalah-masalah ekonomi dan sosial, supaya rakyat sadar atas hak dan harga dirinya. Pendidikan dibutuhkan karena akan memunculkan harga diri dan martabat.
Menukil dari Ahmad S. Fuady, Bung Hatta memandang pendidikan dengan mengutamakan akhlak, moral, dan karakter sebagai tujuan utama. Mengenai akhlak, dia menilai, Bung Hatta memiliki sikap dan perilaku hidup keseharian yang selaras antara kata dan perbuatan. Sikapnya selalu tegas dalam mempertahankan keputusan, dan tidak gegabah tetapi berani dan konsisten.
Secara moral, Bung Hatta memberikan teladan menghargai orang lain, bahkan terhadap orang kecil yang sering diremehkan, termasuk dengan orang-orang yang bekerja kepadanya. Dia menambahkan, harkat dan martabat akan timbul apabila kita menghargai orang lain dan diri sendiri.
Dia mencontohkan, saat dibuang di Boven Digoel, Papua, Bung Hatta pernah ditawari pilihan bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dan berpeluang dikirim pulang ke daerah asal atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura dan tiada harapan dipulangkan ke daerah asal. Namun Bung Hatta menolak tawaran bekerja.
â€œBiasanya kita kebanyakan ya, ketika ada tawaran begitu, pasti memikirkan diri sendiri dan lupa dengan harkat dan martabat. Akan meng-ok-kan dan itu banyak terjadi di mana-mana dan kita banyak tahu dengan kemajuan teknologi sekarang yang sangat mengekspos,â€ tukasnya.
Secara fisik, Bung Hatta tidak melakukan pemberontakan. Namun hal ini dilakukan melalui pemikiran, dan hal inilah yang dicemaskan oleh Belanda. Bung Hatta peduli kepada rakyat kecil dan ini yang mendorong Bung Hatta untuk mempelopori gerakan koperasi yang prinsipnya memperbaiki nasib golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Melfi Abra, mengungkapkan membaca merupakan budaya dalam keluarga Bung Hatta. Dikaitkan dengan masa kini, membaca yang merupakan salah satu unsur literasi dasar, menjadi hal yang patut diteladani dari Bung Hatta. Bung Hatta, menurutnya, dengan literasi yang dikuasai mampu menjadi tokoh bangsa.
â€œBayangkan seandainya generasi kita memakai literasi dasar itu secara maksimal, apa yang akan terjadi nanti Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka? Kita rawat warisan beliau, maka bayangkan seperti apa bangsa kita kalau berhasil,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Nur Karim, mengungkapkan webinar diselenggarakan dalam rangka peringatan HUT ke-42 Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpusnas, mengambil bagian yang tidak kalah pentingnya dalam menumbuhkan kegemaran membaca dan meningkatkan literasi masyarakat.
â€œUPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta diresmikan pada 21 September 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah terbitnya Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, maka pada tahun 2013 dimulai babak baru pelaksanaan tugas dan wewenang UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Bung Hatta, Hidupkan Tradisi sebagai Pembaca

Jakarta - Ketua Umum Dharma Pertiwi Nanny Hadi Tjahjanto mengaku terkesan dengan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional. Istri Panglima TNI Hadi Tjahjanto tersebut menilai fasilitas layanan yang ada di setiap lantai memberikan pengetahuan kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Nanny Hadi Tjahjanto saat mengunjungi gedung Perpusnas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Kamis (10/1/2019). Dalam kunjungan ini, Nanny Hadi Tjahjanto diterima Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando didampingi Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti.
Nanny Hadi menjelaskan kunjungan ini bertujuan mendapatkan masukan terkait pengembangan perpustakaan sekolah yang berada di bawah naungan Dharma Pertiwi. Dharma Pertiwi membawahi tiga unsur utama yakni Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, dan PIA Ardhya Garini. Setiap unsur memiliki ratusan sekolah mulai dari PAUD hingga SMA yang tersebar di seluruh Indonesia.
â€œSaya ingin menerapkan Gerakan Nasional Gemar Membaca yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Tentunya perlu ada perpustakaan di sekolah. Untuk itu saya berkunjung ke sini, untuk melihat bagaimana perpustakaan yang betul. Dan saya mendapatkan ilmunya di sini yang sungguh luar biasa,â€ jelas wanita asal Singosari tersebut.
Nanny Hadi memastikan setelah kunjungan ini, pihaknya akan menginstruksikan kepada ketua masing-masing unsur agar mendirikan perpustakaan di setiap sekolah. Selain itu, didorong agar setiap perumahan memiliki sudut baca. Pendirian sudut baca di setiap perumahan diharapkan mendekatkan kegemaran membaca kepada setiap keluarga.
Perpusnas diharapkan bisa memberikan bimbingan kepada Dharma Pertiwi. â€œKami berharap ada bimbingan dari Perpusnas untuk perpustakaan-perpustakaan sekolah dan organisasi kami. Kami juga mempunyai kantor-kantor organisasi yang memiliki sudut baca dan kami harapkan ada bimbingan dari Perpusnas untuk sudut baca ini,â€ pungkasnya.
Dalam kunjungannya, Nanny Hadi sempat melihat fasilitas yang ada di Bangunan Cagar Budaya, layanan keanggotaan di lantai 2, layanan anak di lantai 7, dan berakhir di lantai 24 yang memiliki keunggulan pemandangan ke ikon Kota Jakarta, Monumen Nasional (Monas). Di lantai 2, Nanny Hadi membuat kartu keanggotaan.
Reportase: Hanna Meinita/Amira Fikriana
Â

Istri Panglima TNI Terkesan dengan Fasilitas Layanan Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Banyak daerah sekarang berlomba-loba menjadikan perpustakaan sebagai prioritas pembangunan. Sejak masuk ke dalam prioritas pembangunan nasional di 2019 oleh Bappenas sebagai program percepatan pengentasan kemiskinan melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial, sudah membuka mata para pemimpin daerah untuk lebih peduli dan memfokuskan pembangunan dan pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca masyarakatnya. Mereka meyakini bahwa perbaikan kesejahteraanÂ  dan ekonomi bisa dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar, aktualisasi diri, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi masyarakat.Â 
"Implementasi setelah perpustakaan masuk ke dalam agenda prioritas 2019 adalah dengan membangun sekitar 300 perpustakaan di 60 kabupaten di 21 provinsi. Kenapa di kabupaten, karena pemerintah melihat pertumbuhan perpustakaan di kabupaten tidak sebaik yang berada di kota," terang Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kaur, Bengkulu, dan Panitia Khusus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang di Jakarta, Rabu, (17/10).
Dari sejumlah daerah yang telah berhasil menumbuhkan peran dan fungsi perpustakaan di masyarakat disebutkan bahwa di perpustakaan masyarakat bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, belajar bersama, dan mengembangkan keterampilan yang selama ini belum tergarap maksimal. Pendampingan yang dilakukan perpustakaan, termasuk peran pengelola perpustakaan maupun pustakawan dirasakan benar. "Mereka tidak lagi bertumpu pada rutinitas sebagai sumber ekonomi, tapi juga memaksimalkan potensi alam dan kreativitas sebagai sumber pendapatan lain."
Ketua Komisi I DPRD Kab. Kaur Deni Setiawan sependapat jika perpustakaan dikatakan sarana belajar, bereksplorasi hingga arena bermain bagi masyarakat. Pemda Kab Kaur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bahkan menginginkan setiap akhir pekan sebagai waktu yang pas bagi perpustakaan mendekatkan dirinya ke masyarakat. Namun, Deni menyoroti di tengah cukup luasnnya wilayah Kab. Kaur yang mencapai 73 kilometer persegi, armada perpustakaan keliling (mobil) masih amat kurang karena baru memiliki satu unit.Â  "Kami meminta Perpusnas mengalokasikan mobil perpustakaan kelilingnya untuk Kab. Kaur," pinta Deni. Di samping itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana cara mengelola perpustakaan desa melalui alokasi dana desa.Â 
Sedangkan, Pansus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang mengakui pihaknya sedang menggodok peraturan daerah terkait hal itu. Oleh karenanya, pihaknya memerlukan banyak materi sebagai pengayaan dalam penyusunan Raperda tersebut. "Payung hukum ini yang nantinya akan mengatur semua jenis perpustakaan yang ada di Kota Tangerang termasuk sumber daya manusianya (pengelola)," imbuh Ketua Pansus Amarno. Sisanya, Amarno mengatakan hal senada seperti yang diinginkan oleh Kab. Kaur, yakni alokasi bantuan seperti koleksi, ataupun mobil perpustakaan keliling.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Kab. Kaur dan Kota Tangerang Inginkan Alokasi Bantuan Koleksi dan Armada Perpustakaan Keliling

Salemba, Jakartaâ€”Arsip merupakan salah satu dokumen penting yang harus dijaga dan dirawat keotentikannya. Arsip memberikan informasi yang spesifik tentang fungsi dari unit kerja. Mengelola arsip berarti mengelola informasi dan dokumentasi secara efektif yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, untuk memulai ke arah sana perlu komitmen sadar dan tertib arsip.
Menyadari pentingnya arsip dalam setiap pendokumentasi informasi dan dokumentasi, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando beserta seluruh jajaran di lingkungan kedeputian dan eselon dua melakukan penandatanganan pengelolaan sadar dan tertib arsip. Di saksikan langsung oleh Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan, penandatanganan komitmen sadar dan tertib arsip dilakukan di aula Perpusnas Jalan Salemba Raya 28A, Kamis, (17/5).
Penandatangan komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan arsip statis yang diberikan Perpusnas kepada ANRI pada Rakornas Kearsipan di Kupang, NTT, (15/5). Pada saat itu Kepala Perpusnas bersama Kemendagri dan KemenPAN-RB menerima piagam pengghargaan dari ANRI atas peran serta aktif penyelamatan arsip yang bernilai guna.
â€œSetelah sebelumnya dilakukan audit atas arsip yang ada di Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional langsung melakukan perbaikan dari sisi pengelolaan dan pelestarian arsip. Dan kini Perpusnas secara aktif juga ikut menyukseskan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang dicanangkan ANRI dan KemenPAN-RB,â€ ucapÂ  Kepala ANRI Mustari Irawan.
Komitmen mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Perpusnas dirumuskan dalam lima aspek :
<ol>
<li>Mendukung Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip</li>
<li>Melaksanakan pengelolaan kearsipan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li>
<li>Mewujudkan tertib arsip sebagai program prioritas yang berkelanjutan</li>
<li>Melaksanakan pengawasan , monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip</li>
<li>Membangun kesadaran kesamaan persepsi dan keterikatan seluruh pegawai pada unit kerja terhadap nilai guna dan manfaat arsip</li>
</ol>
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif mengatakan bahwa nyaris semua aktivitas manusia terikat dengan arsip. Perpustakaan Nasional selaku institusi yang berada di pusat harus mencontoh dengan pengelolaan arsip yang baik sehingga dapat menular juga ke dinas perpustakaan yang berada di provinsi, kabupaten, dan kota. â€œDengan pengelolaan arsip yang baik. Kita menjadi tahu kapan arsip harus di retensikan dan kapan harus dimusnahkan,â€ imbuh Muhammad Syarif.
Demi memaksimalkan pengetahuan dan pengelolaan kearsipan yang baik, Perpusnas mengadakan Bimbingan Teknis (bimtek) pengelolaan arsip statis selama dua hari, (17-18/5). Bimtek diikuti oleh 54 peserta perwakilan dari seluruh unit kerja di lingkup Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Perpusnas Ikut Sukseskan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta,- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) terus berupaya meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakat. Dengan mengajukan penambahan anggaran diharapkan upaya dapat diwujudkan.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Plt. Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI mengungkap Perpusnas mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar lebih dari 375 miliar rupiah.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Penambahan anggaran ini akan kami alokasikan untuk 18 kebutuhan, dan salah satu yang cukup besar yakni 189 miliar rupiah akan kami gunakan untuk program penguatan perpustakaan desa. Kami sediakan bukunya dan juga pelatihan bagi tenaga pengelola perpustakaan&rdquo;, ungkapnya pada Rabu (5/6/2024).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dirinya menjelaskan, Perpusnas melalui program tersebut pada tahun 2024 mencetak 10 juta eksemplar buku untuk disalurkan ke 10.000 desa masing-masing mendapatkan 1.000 judul buku. Melalui program ini diharapkan Perpusnas berusaha mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat melalui hadirnya perpustakaan mau pojok baca di desa-desa.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut Plt. Kepala Perpusnas mengatakan, untuk menjangkau cakupan yang lebih luas, tambahan anggaran diperlukan di tahun selanjutnya. &ldquo;Tahun depan kami berharap bisa lebih banyak jumlahnya mengingat ada lebih dari 83 ribu desa dan kelurahan. Apabila hanya 10.000 eksemplar per tahun akan membutuhkan waktu hingga 8 tahun lamanya,&rdquo; sebutnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Plt. Kepala Perpusnas juga menyebut kebutuhan tambahan anggaran lainnya juga diperlukan untuk pengolahan bahan perpustakaan yang didapat Perpusnas sebagai hasil implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2028 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Plt. Kepala Perpusnas, saat ini masih ada sekitar 512 ribu buku hasil penerapan UU SSKCKR yang dihimpun Perpusnas dari para penerbit yang belum diolah untuk bisa dilayankan.&nbsp; Dan jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Fikri Faqih mengungkapkan dukungan atas usulan tambahan anggaran yang diajukan Perpusnas. Namun dirinya menegaskan Komisi X akan tetap melakukan pendalaman terhadap kegiatan dan program Perpusnas dalam rencana kinerja anggaran yang telah dibuat.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Abdul Fikri, infrastruktur juga menjadi bagian yang penting dan perlu diupayakan oleh Perpusnas dalam menanggulangi jumlah koleksi Perpusnas dari pelaksanaan UU SSKCKR. &ldquo;Karena karya yang diserahkan ke Perpusnas ini kan merupakan kekayaan intelektual bangsa jadi harus bisa didokumentasikan dengan baik,&rdquo; tegasnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Golongan Karya, Hetifah Sjaifudian menyoroti beberapa program Perpusnas yang sudah dilaksanakan selama ini. Terkait pengembangan perpustakaan sekolah, dirinya meminta Perpusnas untuk terus berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengatasi masalah kondisi perpustakaan sekolah di berbagai daerah yang masih sangat kurang.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Begitu juga dengan pengadaan koleksi perlu mengikuti tren dan kita juga sepakat bahwa koleksi digital itu penting. Namun koleksi buku tercetak juga masih menjadi kekuatan kita,&rdquo; pungkasnya.

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Hetifaf, saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang menyadari peran perpustakaan sebagai sentra literasi yang juga merupakan cerminan kemajuan sebuah daerah. Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Aditya Irfan

Targetkan Peningkatan Budaya Baca dan Literasi, Perpusnas Ajukan Tambahan Anggaran Untuk Tahun 2025

Kuta, Bali&ndash;Sangat mudah untuk menghancurkan sebuah bangsa. Tidak perlu kontak fisik dengan persenjataan mutakhir, tapi cukup dengan memusnahkan perpustakaan. Dengan memusnahkan perpustakaan, otomatis segala dokumen peradaban akan hilang. Perpustakaan adalah perantara peradaban. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang memelihara perpustakaan.
&ldquo;Salah satu cara menjaga peradaban bangsa adalah dengan memanfaatkan perpustakaan. Perpustakaan akan bermanfaat jika ada aktivitas literasi didalamnya, salah satunya aktivitas membaca,&rdquo; ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan 2017 bersama 600 kepala perpustakaan provinsi, kabupaten dan kota di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Bali, Selasa, (21/3).
Rakornas perpustakaan, lanjut Menteri, adalah ajang untuk menyatukan semua pelaku perpustakaan. Momen untuk menyatukan cara pandang, memantapkan kekompakan agar program yang telah dirancang bisa optimal. Kemendikbud mengapresiasi tema &ldquo;Meningkatkan Kegemaran Membaca dan Pemanfaatan Perpustakaan Untuk Membangun SDM Indonesia yang Berkualitas&rdquo; yang sejalan dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kemendikbud berencana akan mendukung keberadaan peran perpustakaan, terutama bagi pengembangan perpustakaan sekolah dan perpustakaan pinggiran (perbatasan).
Rakornas adalah agenda penting karena saat ini adalah tahap implementasi dari PP 23 tahun 2016. Perpustakaan telah menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Jadi tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. &ldquo;Perpustakaan harus jadi perhatian dari semua pihak,&rdquo; kata Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Rakornas Bidang Perpustakaan 2017 : Perpustakaan, Dokumen Peradaban Bangsa