Nias Utara, - Kecerdasan bisa datang dari mana saja. Salah satunya dari ruang pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang sangat luas yang ada di perpustakaan.
Â 
â€œSelalu kita percaya korelasi percepatan kemajuan suatu daerah berbanding lurus dengan kecerdasan yang dimiliki daerah itu,â€ jelasnya.
Â 
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando saat meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kab. Nias Utara yang dirangkaikan dengan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat, pada Senin, (13/6/2022).
Â 
Pembangunan Gedung tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang perpustakaan sebesar 10,723 miliar rupiah yang diberikan pemerintah pusat melalui Perpusnas tahun 2019 lalu. Bantuan pembangunan fasilitas perpustakaan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden Joko Widodo dalam pembangunan sumber daya manusia.
Â 
â€œPerpusnas mewakili pemerintah pusat menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kemajuan yang telah dicapai pemerintah daerah bersama masyarakat Kab. Nias Utara dalam 14 tahun terakhir berdiri sebagai sebuah kabupaten,â€ ungkapnya.
Â 
Syarif juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati Nias Utara dengan meletakkan pondasi pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Â 
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa setiap bagian dari Negara Indonesia, siapa pun dan apa pun tugas yang diemban memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945.
Â 
Di sisi lain, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menyampaikan terima kasih atas dukungan Perpusnas dengan memberikan bantuan pembangunan gedung di Kab. Nias Utara. â€œPada kesempatan ini hadirnya Perpusnas di Kab. Nias Utara diharapkan akan memberikan motivasi pada semangat literasi masyarakat Kab. Nias Utara,â€ sebutnya.
Â 
Dirinya juga berharap Perpusnas akan terus memberikan dukungan dalam bentuk lainnya untuk mendukung literasi yang lebih baik di Kab. Nias Utara. â€œKab. Nias Utara adalah daerah tertinggal, maka melalui potensi literasi ini kami ingin bisa setara dengan daerah lain dan mengambil bagian untuk bisa keluar dari ketertinggalan,â€ pungkasnya.
Â 
Pada kesempatan yang sama, Kab. Nias melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Nias Utara juga menerima bantuan 1 unit mobil perpustakaan keliling, serta motor perpustakaan keliling untuk pegiat literasi yang diterima Desman Telaumbanua.
Â 
Bunda Literasi Kab. Nias Utara periode 2022-2024 yang baru saja dikukuhkan Arismanwati Amizaro Waruwu juga mengungkapkan harapan agar perpustakaan yang ada di Kabupaten Nias Utara bisa lebih hidup dibawah bimbingan Perpusnas.
Â 
Arismanwati ingin apa yang dicita-citakan masyarakat Indonesia khususnya Kab. Nias UtaraÂ  bisa lebih maju melalui berbagai pembaruan serta inovasi.
Â 
Di samping itu dirinya ingin semua Ibu di Kab. Nias Utara dapat menjadi bunda literasi, baik di rumah maupun tempatnya bertugas. Menurutnya gerakan bunda literasi dapat menjadikan solusi dalam pembentukan karakter generasi muda yang terbaik bangsa.
Â 
â€œPerpustakaan merupakan jantung dari pada pendidikan. Kalau jantung tidak bergerak maka itu artinya tidak bernyawa dan bahkan mati,â€ pungkasnya.
Â 
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Hanna Meinita

Kepala Perpusnas: Ruang Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Yang Sangat Luas Ada di Perpustakaan

Senayan, Jakarta â€“ Bicara mengenai perpustakaan tidak hanya berupa deretan buku yang berdebu, namun keberadaan perpustakaan harus mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat membuka acara Stakeholder Meeting Nasional, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, di Hotel Kartika Chandra, Selasa (19/11). â€œBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan perpustakaan dibentuk, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang didalamnya berisi perpustakaan wajib dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum baru sehingga penting untuk merumuskan formula kegiatan perpustakaan yang bisa mengubah kehidupan masyarakat,â€ jelasnya. Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, perpustakaan dapat mengambil peran tersebut salah satunya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. â€œMisalnya, dengan bekerjasama dengan para stakeholder, atau memberikan pelatihan keterampilan untuk pengangguran agar kesejahteraannya meningkat. Ini yang disebut dengan transfer knowledge. Peran ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran,â€ lanjutnya. Kepala Perpusnas menjelaskan, Stakeholder Meeting Nasional ini diadakan bertujuan agar tercipta kesamaan persepsi dengan para stakeholder, diantaranya Pemda dan Bappeda bahwa perpustakaan bisa meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kesejahteraan.
â€œKami menggandeng Bappeda yang memiliki kewenangan menghitung anggaran. Kami pun sudah melakukan MoU dengan Kementerian Desa agar alokasi dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga diharapkan perpustakaan dapat mengambil bagian dalam mengurangi tingkat kemiskinan," jelasnya.
Kegiatan pertemuan Stakeholder Meeting Nasional Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, literasi untuk kesejahteraan melibatkan perwakilan dari 21 provinsi, 60 kabupaten/kota, dan 300 desa di Indonesia.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas : Perpustakaan Mampu Kerek Kualitas SDM

Bandar Lampung - Dunia mengalami banyak percepatan terutama di bidang teknologi. Namun, banyak yang tertinggal menghadapi tantangan teknologi diakibatkan salah satunya kurang atau malas membaca. Di Jepang, dianalogikan bukan orang yang besar yang timbangan nya lebih berat melainkan orang yang senang dengan membaca. Prinsipnya, teknologi memberikan pelbagai kemudahan termasuk dalam bidang pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di sela-sela penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan rektor/direktur 35 perguruan tinggi negeri dan swasta pada kegiatan Semiloka Nasional Kepustakawanan Indonesia V pada Kamis (3/10/2019) di Bandar Lampung, Lampung.
"Apakah silabus sudah diubah. Sekarang jangan bicara sekedar ijazah. Tapi bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era industri 4.0," imbuh Syarif Bando.
Sekadar informasi bahwa hegemoni dunia saat ini dikontrol oleh negara adidaya Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia. â€œDosen harus mampu mengantarkan mahasiswa kepada pekerjaan fisik dan kreatif. Jangan terpaku pada bidang pekerjaan yang nantinya akan hilang 5-10 tahun mendatang. Dan mahasiswa jangan menganggap mulia dengan gelar sarjana," tambah Syarif Bando.
MoU dengan 35 PTN/PTS
Dunia kini memasuki era Revolusi Industri 4.0. Ciri khas dari era ini adalah mengedepankan smart technology yang melahirkan smart society. Smart society dipahami sebagai aktivitas masyarakat yang aktif menggunakan informasi, komunikasi dan teknologi dalam menunjang pekerjaan, termasuk aktivitas ekonominya.
Perpusnas mencatat hingga saat ini dari 4.644 perguruan tinggi di Indonesia, di mana sebanyak 382 merupakan perguruan tinggi negeri (PTN), dan 4.262 adalah perguruan tinggi swasta (PTS), 222 di antaranya sudah memperoleh akreditasi. "Penandatanganan MoU merupakan jawaban atas perkembangan di era industri 4.0," tutur Syarif Bando.
Sesuai pasal 24 Undang-undang Nomor 43 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan yang telah memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP), baik dari jumlah koleksi (judul/eksemplar) untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat selain untuk mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Namun, dari jumlah 4.644 perguruan tinggi, baru 200 PTN/PTS yang sudah melakukan MoU dengan Perpusnas. Dari jumlah tersebut baru 135 perguruan tinggi yang telah tergabung dalam portal Indonesia OneSearch (IOS) milik Perpusnas.
Ruang lingkup MoU menyasar, antara lain pengembangan SDM bidang perpustakaan; pengembangan dan pemanfaatan aplikasi otomasi perpustakaan; pengembangan TIK di bidang perpustakaan dan perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data dan repository digital (IOS, iPusnas); pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan; pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama; penghimpunan dan pelestarian karya cetak dan karya rekam (KCKR); danÂ  pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca.
Semiloka Nasional Kepustakawanan Indonesia diselenggarakan berkat kerja sama, antara Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISPII), dan Perpustakaan Universitas Lampung. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Smart Society di seluruh Indonesia melalui peran strategis pustakawan dan perpustakaan sebagai motor penggeraknya.
Reporter &amp; Fotografer: Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas: Jangan Sekadar Ijazah Tapi Ciptakan SDM Berdaya Saing

Â Salemba, Jakarta--Kabupaten Mojokerto menunjukkan kepedulian terhadap pengembangan perpustakaan dan pembudayaan minat baca masyarakatnya. Dinas Perpustakaan bersama DRPD menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perpustakaan. Draft yang sudah tersusun coba dikonusltasikan dengan Perpusnas untuk dilihat secara keseluruhan, apakah sudah mencakup semua urusan sesuai yang diatur dalam Undang-undang Perpustakaan.
Hal ini disampaikan Ketua Tim Penyusunan Perda Perpustakaan Deny Novianto saat ditemui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, (22/5). Turut hadir pada konsultasi tersebut Kepala Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi (PSPT) Nurcahyo, dan Kepala Bagian Hukum dan Humas Asep Muslih.
â€œApakah ada perubahan yang siginifikan yang belum dimasukkan ke dalam draft Perda,â€ ujar Deny Novianto.
Menanggapi hal tersebut, Deputi II Perpusnas mengatakan literasi saat ini sudah masuk ke dalam program prioritas pembangunan di 2019. Perpustakaan menjadi bagian dari gerbong peningkatan Â kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan perpustakaan. â€œLiterasi untuk kesejahteraan adalah salah satu fokus yang ingin disasar oleh perpustakaan,â€ imbuh Woro Titi. Â Â Â 
Setidaknya setiap Perda yang dibuat oleh daerah memuat 13 unsur sesuai yang diatur dalam UU No.43 tentang Perpustakaan, seperti pengaturan koleksi, standar pelayanan, tenaga perpustakaan, dewan perpustakaan, pembentukan perpustakaan di lingkungan desa hingga kecamatan, pembudayaan kegemaran membaca di daerah, dan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang memajukan perpustakaan dan minat baca di daerahnya.
Kepala Dinas Perpustakaan Mojokerto mengakui karena keterbatasan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat belum optimal dilakukan. Kapasitas internet sebagai salah satu bentuk kemudahan pelayanan juga belum memadai. Â 
Namun demikian, Perpustakaan Nasional mengakui di tengah keterbatasan Pemkab Mojokerto, apa yang sudah dilakukan Dinas Perpustakaan dan DPRD Mojokerto merupakan langkah konkrit bagi pengembangan kualitas literasi dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini menurut Kabag Hukum dan Humas baru ada 15 dari 34 provinsi yang telah memiliki Perda perpustakaan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pemkab Mojokerto Konsultasikan Draft Perda Perpustakaan

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pengurangan anggaran Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) sebesar Rp. 202.219.912.000 atau 30,9% membawa dampak yang besar terhadap program prioritas yang sudah dirumuskan sebelumnya. Hal ini memantik keprihatinan anggota Komisi X DPR-RI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat, (8/5). Namun, Komisi X DPR meminta Perpusnas untuk melakukan teliti dan efisiensi program prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
â€œMinimal Perpusnas mempunyai anggaran Rp 1 triliun. Tapi diatas sana belum memahami pentingnya perpustakaan dan fungsinya sebagai salah satu jalan mencerdaskan bangsa. Kami bisa toleransi pada saat pemotongan Rp 100 miliar, tetapi kok dilakukan pemotongan lagi,â€ keluh Sofyan Tan dari fraksi PDIP.
Hal senada juga diungkapkan sejawat Sofyan Tan di fraksi, Andreas Pareira, bahwa anggaran mengalami pemotongan untuk melawan virus tetapi kita juga harus memikirkan aspek pembangunan bagi kecerdasan bangsa.
â€œBanyak sekolah belum mengetahui iPusnas. Perpusnas bisa meluaskan jangkauan kesitu. Kenalkan pada orang tua murid sehingga kebermanfaatan iPusnas bisa dirasakan semua pihak. Perbanyak buku-buku populer yang disukai anak-anak dan remaja agar antriannya tidak terlalu panjang, khususnya di masa pandemi,â€ imbuh salah satu anggota Komisi X, Hetifah
Di samping itu, Hetifah meminta penguatan pada jaringan internet dan layanan berbasis media sosial. Buku-buku terapan agar dibuat secara tutorial. Pustakawan pun diminta untuk lebih produktif menggunakan media sosial, seperti youtube, IG, Facebook dan Twitter. Ulas tokoh-tokoh publik dan politisi dari berbagai sudut pandang dan tema yang bervariasi.
Menanggapi sejumlah masukan yang disampaikan, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan pemangkasan anggaran ini memang menghambat sejumlah program prioritas yang sudah disusun, termasuk didalamnya membangun aplikasi dan Big Data. â€œIni memerlukan biaya yang besar,â€ tambah Syarif Bando.
Bahkan, Syarif Bando menambahkan Perpusnas sudah meneken MOU kepada 1.000 rektor perguruan tinggi dimana semuanya menginginkan agar konten digital segera dikirimkan. Sedangkan, mengenai usulan pengayaan konten-konten koleksi populer yang digandrungi kaum milenial dan remaja untuk dimasukkan ke dalam aplikasi iPusnas, pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan menyanggupi.Â 
Mengamini pernyataan Kepala Perpusnas, efisiensi dan efektivitas memang menjadi fokus pada pemangkasan anggaran. â€œMengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN, maka ada beberapa kegiatan yang terpaksa kami hilangkan dan kurangi, diluar perjalanan dinas,â€ beber Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, Joko Santoso, seusai mengikuti RDP dengan Komisi X DPR RI.
Sementara itu, di akhir sidang, Pimpinan Sidang, Agustina Wilujeng, berharap Perpusnas bisa menjadi pusat referensi dan sumber pengetahuan, dan program-program Perpusnas dibuatkan dalam versi online mengikuti perkembangan jaman.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotogarfer : Hartoyo Darmawan

RDP Komisi X DPR dengan Perpunas : iPusnas Harus Perbanyak Koleksi Buku Populer

Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui program transformasi berbasis inklusi sosial merupakan upaya pemerintah dalam penguatan literasi di masyarakat dan pemerataan informasi untuk peningkatan kesejahteraan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan berusaha.
Tahun ini, sebanyak 450 perpustakaan desa di 159 kabupaten di 32 provinsi di Indonesia masuk dalam program transformasi berbasis inklusi sosial.
"Transformasi perpustakaan bebasis inklusi sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sekaligus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan penggunanaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan," ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi pada Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021 dengan tema 'Perpustakaan Bertransformasi, Solusi untuk Masyarakat Desa Berdaya di Masa Pandemi', Senin (15/3/2021).
Dikatakan, strategi transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Hal ini menjadikan perpustakaan sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan perpustakaan, ruang untuk belajar kontekstual dan perpustakaan sebagai ruang berlatih keterampilan kerja. Indikator yang diharapkan adalah peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan maupun peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga.
"Kami berharap melalui program transformasi berbasis inklusi sosial ini dapat menghasilkan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat. Perpustakaan berperan bukan hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakan masyarakat baik di tingkat keluarga maupun masyarakat secara luas," harapnya.
Sementara itu, Team Leader Konsultan Pendamping Program, erlyn Sulistyaningsih menyampaikan dalam masa pandemi Covid-19 saat ini banyak hal yang terdampak terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perpustakaan yang menjadi pusat literasi masyarakat harus bisa melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat bangkit dari kesulitan.
"Literasi bukan hanya sebatas kemampuan mengenal huruf dan angka namun dimaknai lebih luas sebagai proses dimana kita dimampukan menerima informasi, mengolah, menganalisa dan mengaplikasikannya dalam hidup. Apalagi di masa pandemi perpustakaan harus mampu membangkitkan gairah perekonomian masyarakat," ujarnya.
Erlyn mencontohkan, seperti halnya di Provinsi Bali dimana sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan sangat dirasakan dampaknya pada masa pandemi saat ini. Banyak usaha usaha yang terkait sektor ini tutup sehingga PHK pun tidak terelakkan. Namun, ada seorang chef dari Bali bernama Made Suwardika yang mampu membangkitkan ekonomi keluarganya dengan membuka usaha bumbu dan ternak lele. Keberhasilannya ini tidak lepas dari peran perpustakaan.
"Karena di PHK, pak Made kemudian mencari bahan bacaan di perpustakaan sesuai dengan keahliannya. Dari sinilah muncul inspirasi untuk membuka usaha bumbu Bali," lanjutnya.
Â 
Dalam penerapan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, lanjut Erlyn, perpustakaan desa dapat melakukan variasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang mereka miliki.
"Pada pelaksanaan program transformasi berbasis inklusi sosial ini diperlukan dukungan dari pemerintah desa, kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu juga komitmen perpustakaan harus siap memberikan layanan prima, agar tercapai tujuan mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.
Ketua Tim Pakar Menteri Desa dan PDTT RI, Haryono Suyono mengatakan, untuk meyakinkan pemerintah desa bahwa keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan masyarakat, maka perpustakaan desa harus bekerja sama dengan pemerintah desa setempat.
"Harus meyakinkan dan membuktikan kepada pemerintah desa dan masyarakat bahwa perpustakaan desa membantu menyediakan bahan bacaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat lebih membutuhkan informasi tepat guna, seperti bagaimana mengelola desa dengan beragam potensi yang mereka miliki," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

450 Desa Masuk Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Kuta, Bali&ndash;Sangat mudah untuk menghancurkan sebuah bangsa. Tidak perlu kontak fisik dengan persenjataan mutakhir, tapi cukup dengan memusnahkan perpustakaan. Dengan memusnahkan perpustakaan, otomatis segala dokumen peradaban akan hilang. Perpustakaan adalah perantara peradaban. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang memelihara perpustakaan.
&ldquo;Salah satu cara menjaga peradaban bangsa adalah dengan memanfaatkan perpustakaan. Perpustakaan akan bermanfaat jika ada aktivitas literasi didalamnya, salah satunya aktivitas membaca,&rdquo; ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan 2017 bersama 600 kepala perpustakaan provinsi, kabupaten dan kota di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Bali, Selasa, (21/3).
Rakornas perpustakaan, lanjut Menteri, adalah ajang untuk menyatukan semua pelaku perpustakaan. Momen untuk menyatukan cara pandang, memantapkan kekompakan agar program yang telah dirancang bisa optimal. Kemendikbud mengapresiasi tema &ldquo;Meningkatkan Kegemaran Membaca dan Pemanfaatan Perpustakaan Untuk Membangun SDM Indonesia yang Berkualitas&rdquo; yang sejalan dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kemendikbud berencana akan mendukung keberadaan peran perpustakaan, terutama bagi pengembangan perpustakaan sekolah dan perpustakaan pinggiran (perbatasan).
Rakornas adalah agenda penting karena saat ini adalah tahap implementasi dari PP 23 tahun 2016. Perpustakaan telah menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Jadi tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. &ldquo;Perpustakaan harus jadi perhatian dari semua pihak,&rdquo; kata Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Rakornas Bidang Perpustakaan 2017 : Perpustakaan, Dokumen Peradaban Bangsa