Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang berdiri pada 6 Juli 1973 saat ini berusia 45 tahun. Usia yang cukup matang dalam memberikan kontribusinya bagi masyarakat, negara serta menjawab tantangan di masa depan. Memperingati hari jadinya, IPI menyelenggarakan talkshow yang diselenggarakan di Ruang Auditorium lantai 2 Gedung Fasiltas Layanan Perpustakaan Nasional Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat pada hari kamis (12/7). Talkshow menghadirkan narasumber Sulistyo Basuki, Roy Sembel, Reza Haryanti dan moderator Joko Santoso.
Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia Dedi Junaedi dalam laporannya menjelaskan, IPI adalah organisasi profesi yang merupakan wadah bagi para pustakawan dalam mengembangkan kepustakawanan di Indonesia. â€œSebagai organisasi profesi, IPI merupakan sarana silaturahmi, tempat menampung aspirasi pustakawan dan ajang curah pendapat serta tempat untuk bertukar informasi dan pengetahuan dan juga menambah wawasan,â€ ujar Dedi. Dedi juga menambahkan IPI juga berperan sebagai tempat untuk mengayomi pustakawan dan para anggotanya. Lebih lanjut Dedi dalam usahanya meningkatkan kompetensi pustakawan Indonesia, IPI bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional dalam menyelenggarakan berbagai macam bombingan teknis terkait perpustakaan dan kepustakawanan.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya menerangkan pada tahun 2018, Perpustakaan Nasional memiliki tagline Pustakawan Bergerak dan pada tahun 2019 nanti akan memiliki tagline Pustakawan Berkarya. â€œPustakawan bergerak dalam rangka knowledge mobilization, kata kuncinya adalah harus bermanfaat bagi masyarakat,â€ jelas Syarif. Syarif berpesan kepada seluruh pengurus IPI untuk bekerja mengembangkan profesinya sesuai dengan tuntutan jaman. â€œKedepannya IPI harus menjadi Think Tank atau pemikir dalam kontribusinya membantu menyusun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional sehingga dapat menjadi mercusuar perubahan.
Narasumber Sulistyo Basuki yang merupakan seorang akademisi mengemukakan IPI sangat berjasa dalam mengembangkan organisasi profesi kepustakawanan. â€œTugas akreditasi pustakawan seharusnya menjadi tugas IPI sebagai organisasi profesi dan pengurusnya harus profesional dan terpisah dari jabatan yang melekat di Perpustakaan Nasional,â€ saran Sulistyo.
Sedangkan motivator Roy Sembel memaparkan tantangan profesi perpustakaan di era industri 4.0. Menurutnya profesi pustakawan harus tetap berlanjut dan berevolusi, profesi pustakawan tidak akan hilang tetapi jenis-jenisnya akan berubah atau bermetamorfosa. â€œJadi harus siap untuk terus belajar dan berubah mengikuti perkembangan jaman,â€ kiat Roy. Roy menerangkan industri 1.0 dimulai abad ke 18 saat pertama kali revolusi industri dengan dimulainya sistem mekanisasi atau mesin. Industri 2.0 dimulai abad ke 20 dengan dimulainya otomatisasi atau mass production. Industri 3.0 dimulai abad ke 21 dengan dimulainya komputerisasi. Industri 4.0 ada pada saat ini dengan berkembangnya cyber system.
Reza Haryanti yang berpengalaman sebagai Senior Officer di The ASEAN Secretariat membagikan pengalamannya dalam organisasi yang memiliki budaya kerja yang beragam. Pekerja dari negara Singapura dan Malaysia memiliki ritme atau etos kerja yang tinggi. â€œKita sebagai bangsa harus bisa mengimbangi dan menunjukan kompetensi sebagai orang Indonesia yang bisa mengejar alur kerja mereka,â€ jelas Reza.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

45 Tahun Ikatan Pustakawan Indonesia Membangun Negeri: Kontribusi dan Tantangan 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Dunia pernah mengenal 70 tokoh penemu yang mempengaruhi peradaban manusia. Bukan tidak mungkin, 70 tokoh peradaban baru tercipta dari para pustakawan lewat karya-karya tulis yang difasilitasi Perpusnas PRESS.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, ketika memperingati milad satu tahun penerbit Perpusnas PRESS sekaligus penyerahan hadiah kepada pemenang Lomba Inkubator Literasi dan Peluncuran Buku Inovasi Pustakawan Menuju Indonesia Maju, di Ruang Teater fasilitas layanan Perpusnas, Senin, (27/7).
Kualitas intelektual manusia ditentukan dari daftar bacaan yang dimiliki atau dibacanya. Dan gagasan adalah struktur berpikir manusia jenius sehingga penting bagi setiap gagasan yang dikemukakan untuk dibukukan.
Sejatinya, Indonesia tidak rendah budaya bacanya. Yang terjadi justru kurangnya akses mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi. Di akui, jumlah buku yang beredar di Tanah Air baru 30 juta per tahun berbandingÂ  260 juta penduduk. Angka ini masih jauh dari ideal dan yang disyaratkan UNESCO, yakni minimal 5 judul buku baru per orang setiap tahunnya. Bahkan, penduduk Eropa dan Amerika Serikat sudah mencapai 25-30 buku baru per penduduk tiap tahunnya.
Oleh karena itu, penting mengajak kolaborasi perguruan tinggi untuk membantu menerbitkan buku-buku baru. "Indonesia dalam kondisi lapar buku. Dan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral terkait hal tersebut," tambah Syarif Bando.
25 tahun mendatang Indonesia akan memasuki usia seabad. Kepala Perpusnas menginginkan Perpusnas PRESS menerbitkan karya-karya yang mengeksplorasi kekayaan sumber daya manusia, sumber daya alam, hingga kebudayaan Indonesia dari seluruh penjuru Nusantara.
"Suatu saat nanti Indonesia akan menjadi pusat peradaban dunia. Seluruh mata dunia akan tertuju ke Indonesia. Namun, semua harus dibukukan agar diketahui," ujar Kepala Perpusnas.
Ke depan aktivitas Perpusnas PRESS yang dibentuk pada 23 Juli 2019 berdasarkan SK Kepala Perpusnas akan masuk ke dalam program prioritas dan berdasarkan sesuai kebutuhan informasi masyarakat. Upaya tersebut diyakini akan membantu memperkecil kesenjangan antarwilayah. Ini adalah ajang kontribusi. Cara menuangkan ide-ide, gagasan yang berfaedah, pungkas Kepala Perpusnas.
Antologi Coretan Pustakawan bemula dari Workshop Penulisan Kreatif Perpusnas PRESS yang diikuti 75 peserta pustakawan di Perpusnas. Setelah melalui serangkaian proses pendampingan, akhirnya hanya 16 pustakawan yang berhasil merampungkan karyanya untuk dibukukan. Sedangkan pada program Inkubator Literasi Pustaka Nasional, tidak kurang 305 naskah diterima. Dari jumlah tersebut, terseleksi 15 penulis terpilih yang dihimpun menjadi buku dengan judul Inovasi Pustakawan Menuju Indonesia Maju. Tiga penulis terbaik dari buku tersebut secara berurutan, yakni Muhammad Ivan (Jawa Barat), Ahmad Syawqi (Kalimantan Selatan), dan Sofian Munawar (Jawa Barat), berhasil mendapatkan penghargaan berupa uang tunai dan sertifikat.
Kegiatan peluncuran dan pengumuman pemenang lomba inkubator literasi merupakan bagian dari perayaan Pekan Perpusnas PRESS yang diselenggarakan dari 27-30 Juli 2020. Bertemakan â€œTulis, Terbit, dan Sebarkanâ€ rangkaian milad Perpusnas PRESS menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan pustakawan, publishing, dan ASN produktif.
Tema â€œTulisâ€ pada 28 Juli mengetengahkan pembicara pustakawan dari Kementerian Pertanian Juznia Andriani, dan Perpustakaan Nasional Destiya Prabowo. Pada tema â€œTerbitâ€ menghadirkan narasumber publishing dari CEO Rayyana Publishing Salim Shahab, CEO Aksaramaya Sulasmo, dan Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso. Â Sedangkan, pada tema â€œSebarkanâ€ mengundang narasumber CEO Bitread Publishing Anita Hairunnisa, dan ASN Produktif Menulis Buku Dyah Lestyarini dan Randy Ariyanto Wibowo. Â 
Â 
Reporter: Hartoyo Darmawan
Fotografer: Rd. Radityo

Buka Pekan Perpusnas PRESS, Kepala Perpusnas:   Indonesia Akan Jadi Pusat Peradaban Dunia

Bandung, Jawa Barat&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali menyelenggarakan Perpusnas Writers Festival (PWF). PWF ketiga digelar dengan mengusung tema &ldquo;Menulis, Mengukir Peradaban&rdquo;.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan festival ini memiliki lima tujuan. PWF merupakan upaya Perpusnas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memperbanyak koleksi bahan perpustakaan. Dijelaskan bahwa hal ini dimulai dengan menghimpun penulisan mengenai Indonesia dari semua komponen bangsa.
Dia menambahkan, secara faktual saat ini Indonesia dalam kondisi kekurangan bahan bacaan. Menurutnya, sesuai standar UNESCO seharusnya tersedia minimal tiga buku baru bagi setiap orang setiap tahun. Namun, kondisi ini tidak terjadi di Indonesia baik di kota besar maupun daerah 3T.
&ldquo;Sementara kita masih pada posisi satu buku ditunggu 90 orang, itu kalau di kota-kota besar. Kalau di daerah-daerah terpencil itu satu buku untuk 1.000 orang,&rdquo; jelasnya usai Pembukaan PWF 2023 yang diselenggarakan Perpusnas melalui Perpusnas Press di De Majestic, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (6/9/2023).
Ditambahkannya, saat ini penulis di Indonesia cenderung kesulitan untuk menerbitkan buku karena kebanyakan penerbit prioritas dari segi bisnis. Padahal, bahan bacaan harus tetap diterbitkan meski tidak menguntungkan secara bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
&ldquo;Dalam berbagai lapisan masyarakat itu ada kebutuhan yang secara bisnis tidak relevan tapi dibutuhkan. Salah satu contohnya misalnya ada suku terasing di kepulauan di Maluku yang penduduknya hanya 100 orang. Negara harus hadir untuk memberikan bahan bacaan kepada mereka,&rdquo; tuturnya.
Dilanjutkannya, pemerintah daerah terutama kepala daerah harus memiliki kesadaran dan kemauan untuk menulis tentang kearifan lokal, asal-usul suatu daerah, kekayaan alam hingga potensi-potensinya. Melalui PWF, hal ini dapat dijadikan gerakan untuk diperjuangkan oleh setiap daerah.
&ldquo;Jadi maksud saya, tidak mungkin orang Surabaya datang ke Kota Bandung mengajarkan cara menulis tentang asal usul Kota Bandung. Dan sebaliknya. Kalau hanya menunggu buku-buku dari pusat mungkin saja bagus, tapi tidak relevan dengan daerahnya,&rdquo; urainya.
Selain itu, PWF menjadi ajang untuk meyakinkan seluruh unsur masyarakat agar menuangkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan baik di bangku sekolah maupun perguruan tinggi, dalam bentuk tulisan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas mengapresiasi kebijakan Provinsi Jawa Barat yang telah membentuk bunda literasi di hampir semua kota dan kabupaten. &ldquo;Makanya kami pilih Jawa Barat karena memang ini adalah tempat yang sangat menginspirasi untuk daerah lain, bagaimana mengakselerasikan apa yang menjadi kebaikan dan kemajuan di Jawa Barat untuk daerah lain,&rdquo; tambahnya.
Dia menambahkan pihaknya akan memfasilitasi karya tulisan yang dihasilkan dalam ajang PWF. Karya tulis tersebut akan diterbitkan melalui Perpusnas Press yang merupakan penerbitan Perpusnas. Namun, terbitan ini tidak akan dijual kepada khalayak.
&ldquo;Itu juga disertai dengan kebijakan kami untuk memberikan ISBN kepada penulis, bukan hanya kepada penerbit. Jadi masing-masing dapat hak untuk itu. Sekarang perlu diketahui bahwa seluruh penulis di Indonesia berhak untuk mendapatkan ISBN dari Perpusnas, kalau tulisannya sudah terbit,&rdquo; tuturnya.
Duta Baca Indonesia Gol A Gong menjelaskan tema kegiatan PWF dan lokasi festival di Braga, Bandung, memiliki keistimewaan. Ada fenomena di kawasan tersebut yang dapat digali untuk menghasilkan karya tulisan. Berdasarkan literatur yang dia baca, Braga dibagi dalam tiga periode yakni era tahun 1800-an, era tahun 1900-an, dan era tahun 2000-an.
&ldquo;Di era 2000 ini, sebaiknya kita tidak melihat masa lalu. Coba lihat sepanjang jalan Braga, banyak fotografer, content creator. Kalau itu tidak dituliskan, 100 tahun lagi hilang periode itu,&rdquo; ujarnya. Dia menegaskan, melalui kegiatan PWF, harus dihasilkan satu buku yang dituliskan oleh penulis Bandung mengenai Braga.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana menyatakan PWF merupakan upaya pihaknya untuk menarik masyarakat terutama generasi muda, agar mulai menulis. Menurutnya, orang yang bisa menulis pasti suka membaca.
&ldquo;Tentu melalui kegiatan akan muncul tulisan-tulisan yang menuangkan ide dari masyarakat khususnya kearifan lokal di mana kita berada. Karena saat ini sulit mendapatkan buku-buku terkait kearifan lokal di Indonesia,&rdquo; ungkapnya.
Dia menambahkan, budaya tulis di Indonesia sudah ada sejak tahun 1300-an. Hal ini terlihat dari koleksi naskah kuno yang dimiliki Perpusnas, Arjuna Wiwaha. Naskah tertua koleksi Perpusnas ini membuktikan peradaban Indonesia sudah cukup lama.
Edukator dan Kurator Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Ginanjar Legiansyah meyakini menulis dapat mengukir peradaban. Dia mencontohkan KAA. Dia menyebut KAA merupakan hasil pemikiran Bung Karno ketika menulis buku Mencapai Indonesia Merdeka pada Maret 1933. Ketika menulis buku tersebut, sang Proklamator memimpikan adanya satu solidaritas, pertemuan bangsa-bangsa Asia-Afrika.
&ldquo;Dan ternyata direalisasikan pada 1955 melalui Konferensi Asia Afrika. Dan dalam satu buku dituliskan betapa gemasnya Bung Karno merelasisasikan cita-citanya yang ditulis pada 1933 itu. Itulah buktinya kalau menulis, mengukir peradaban. Dan KAA adalah bentuk peradaban kita,&rdquo; urainya.
Pustakawan Ahli Utama Dispusip Provinsi Jabar Ahmad Hadadi menyatakan PWF diharapkan dapat mendorong penulis dan penerbit di Jabar agar lebih kreatif. <a name="_Hlk144933789"></a>Dispusip sudah menjalin hubungan baik dengan penerbit di Jabar dan setiap tahunnya mengadakan festival buku.
&ldquo;Mudah-mudahan ke depan ada festival penulis Jawa Barat,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;&nbsp;
 
Pada 2021 dan 2022, PWF diselenggarakan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas Jakarta. Tahun ini, untuk pertama kalinya PWF diadakan di luar Jakarta. Bandung dipilih karena merupakan kota yang sarat akan narasi dan sumber inspirasi literasi. Tidak hanya dalam cakupan nasional tetapi juga internasional, bahkan menorehkan tinta sejarah peradaban manusia.
 
PWF 2023 diselenggarakan di dua lokasi yakni Museum KAA dan gedung bioskop De Majestic. PWF 2023 berlangsung selama tiga hari yaitu pada 6-8 September 2023.
 
PWF 2023 diisi dengan beragam kegiatan yaitu diskusi literasi dan penulisan; bedah buku; workshop dan kompetisi penulisan; pemutaran dan diskusi film; musikalisasi puisi; pameran buku; pentas seni dan sastra; serta historical walk. PWF 2023 menghadirkan 29 narasumber yang memiliki latar belakang beragam yakni penulis, seniman, budayawan, pegiat literasi, pustakawan, akademisi, hingga pejabat publik dan media. Para narasumber tersebut di antaranya Gol A Gong, Panji Sakti, dan Maman Suherman.
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
&nbsp;

PWF 2023 Kembali Digelar, Ajak Masyarakat untuk “Menulis, Mengukir Peradaban”   

Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI dan Pemerintah meraih kesepakatan mengenai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RUU SSKCKR). Kesepakatan ini mengenai perubahan substansi RUU SSKCKR dan jadwal pembahasan RUU yang sebelumnya bertajuk UU No. 4 Tahun 1990 mengenai Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut.
Hal ini merupakan kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta, pada Rabu (11/7). Dalam pembahasan RUU ini, Pemerintah diwakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, sebagai leading sector. Hadir dalam raker tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, perwakilan Menteri Hukum dan HAM, perwakilan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perwakilan Menteri Dalam Negeri, dan perwakilan Menteri Komunikasi dan Informatika beserta jajaran terkait.
Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menyatakan, perubahan UU No. 4 Tahun 1990 tentang SSKCKR harus dilakukan. Karena selama 25 tahun sejak UU tersebut diterapkan, terjadi perubahan besar di masyarakat. â€œNegara harus melindungi aset budaya bangsa dalam bentuk karya cetak dan karya rekam yang bernilai intelektual dan/atau artistik sebagai hasil karya bangsa Indonesia,â€ jelasnya.
RUU yang merupakan usulan dari Komisi X DPR RI tersebut terdiri dari 9 Bab dengan 45 Pasal. Kata Joko, RUU tentang SSKCKR disusun dengan perspektif yang baru di mana dalam penyusunan dan perumusannya, terjadi perubahan materi muatan hingga lebih dari setengahnya. â€œMeski judul RUU ini masih menggunakan judul yang sama yaitu RUU tentang SSKCKR. RUU tentang SSKCKR pada tahun 2018 masuk dalam daftar program Legislasi Nasional RUU Prioritas di Tahun 2018,â€ jelasnya.
Menteri Muhadjir menyebut beberapa substansi pokok dalam RUU tentang SSKCKR. Di antaranya mengenai objek serah yakni karya cetak dan karya rekam yang harus diserahkan oleh penerbit, produsen karya rekam, lembaga negara/kementerian/perguruan tinggi/pemerintah daerah/DPRD/perangkat daerah, WNI atau publikasi di luar negeri, WNA atau publikasi di luar negeri mengenai Indonesia ke Perpusnas dan Perpustakaan Provinsi.
Selain itu, RUU ini memberikan mandat kepada Perpusnas untuk melakukan pengadaaan dalam rangka menghimpun koleksi yang dianggap penting tentang Indonesia yang terkait dengan catatan sejarah, jejak perubahan, serta perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional.
Dalam raker tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Djoko menyatakan pihaknya telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang SSKCKR dari pemerintah, yang selanjutnya akan ditelaah dalam rapat-rapat pembahasan. Sejumlah agenda akan dilakukan untuk membahas RUU tentang SSKCKR di antaranya rapat Panja dan Forum Group Discussion (FGD). Dalam paparannya, Djoko menyebut pengesahan RUU tentang SSKCKR dijadwalkan di sidang paripurna DPR RI pada Oktober 2018.
Reportase: Hanna Meinita

Komisi X DPR-RI dan Pemerintah Sepakati Mekanisme Pembahasan RUU KCKR

Salemba, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Flores Timur membutuhkan gedung perpustakaan untuk menjalankan fungsi layanan dengan maksimal. Saat ini, ruang baca dan koleksi Perpustakaan Kabupaten Flores Timur tidak memadai. Selain itu, ruang baca dan koleksi dengan ruang perkantoran terpisah jarak sekitar satu kilometer, sehingga cukup menganggu mobilitas antarpegawai.
Demi mewujudkan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Paulus Igo Geroda beserta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dan jajarannya melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional. Paulus Igo menyatakan sulit untuk membangun gedung perpustakaan menggunakan anggaran daerah. Pasalnya, anggaran di kabupaten paling timur Pulau Flores ini mayoritas tersedot untuk gaji dan biaya operasional anggota dewan.
Hal disampaikan Paulus Igo saat diterima Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso, Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka Upriyadi, Kepala Biro Umum Joko Budi Santoso beserta pejabat terkait di Ruang Sidang Pimpinan Perpusnas, Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta pada Kamis (5/12/2019).
Menjawab kebutuhan pemerintah Kabupaten Flores Timur ini, Joko Santoso menyatakan pembangunan perpustakaan bisa dilakukan dengan mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang perpustakaan untuk tahun 2021. Pasalnya, Joko menjelaskan, penerima DAK fisik bidang perpustakaan tahun 2020 sudah ditetapkan pada tahun ini.
Daerah diminta memastikan proposal dan data dukung sudah lengkap saat mengajukan. Penilaian penerima DAK akan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas pada April atau Mei.
Joko Santoso menegaskan ada beberapa hal yang mesti disiapkan terutama menyediakan lahan seluas 2 ribu meter persegi dan sertifikat tanah. Selain itu, Detail Engineering Design (DED) dipastikan harus mencerminkan layanan publik, ruang untuk ekspresi masyarakat, dan mencerminkan kearifan lokal.
Kepala Bagian Perencanaan Adin Bondar menyatakan saat ini Perpusnas memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Karenanya, DED dipastikan harus mengakomidir program ini. â€œTransformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di mana masyarakat bisa berkumpul, belajar kontekstual, dan meningkatkan keterampilan. Bila desain itu benar-benar memiliki unsur-unsur tersebut, maka nilainya tinggi,â€ urai Adin Bondar.
Paulus Igo menyatakan sudah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Dia berharap bisa menerima DAK pembangunan gedung perpustakaan pada 2021. Pada 2020, ada dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang menerima pembangunan gedung perpustakaan yakni Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Lembata.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo

Kabupaten Flores Timur Minta DAK untuk Membangun Gedung Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash; Perpustakaan Nasional berkomitmen untuk mewujudkan repositori pengetahuan pertahanan Indonesia di Kementerian Pertahanan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat melakukan audiensi dengan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kemenhan Mayor Jenderal Heros Paduppai dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Perpustakaan dan Arsip Bagian Data dan Informasi Strategi Pertahanan Letna Kolonel Chb Sulaiman Nur, Selasa (13/2).
Audiensi ini sendiri merupakan tindak lanjut dari MoU Perpusnas dan Kemenhan pada 20 November 2017 untuk merumuskan hal yang lebih detail dan teknis dari kerjasama kedua lembaga tersebut. Pada kesempatan ini Kepala Perpusnas didampingi oleh Kepala Pusat jasa Perpustakaan dan Informasi Titiek Kismiyati, Kepala Bidang Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi Wiratna Tritawirasta, dan Kepala Sub Bidang Kerjasama, Chaerul Umam.
&ldquo;Langkah awalnya adalah membangun jaringannya terlebih dahulu, untuk mengintegrasikan data koleksi pusat data yang berada di bawah Kemenhan supaya itu menjadi salah satu repositori bidang pertahanan yang bisa dimanfaatkan dan diakses&nbsp; oleh semua anggota yang berada di bawah kementerian pertahanan. Karenanya perlu untuk membuat Katalog Induk Kemenhan dan selanjutnya mendigitalisasi konten informasi yang memiliki nilai informasi dan sejarah tinggi,&rdquo; ujar Titiek.
Mayjen Heros Padoppai menjelaskan bahwa dari tiga angkatan yang berada di bawah TNI memang masing-masing memiliki lembaga pendidikan dan pusat sejarahnya sendiri. &ldquo;Kalau Mabes TNI namanya Pusat Sejarah, di Angkatan ada Dinas Sejarah&rdquo; ujarnya. Selain itu, juga terdapat pusat informasi di tiap daerah melalui perwakilan pelaksana tugas pokok yang merupakan kepanjangan tangan Kemenhan di daerah yang datanya perlu diintegrasi pula,&rdquo; tambah Heros. Nantinya informasi yang sudah terintegrasi akan dipisahkan berdasarkan klasifikasi informasi yang terbuka dan juga informasi yang bisa diakses secara terbatas.
Kepala Perpusnas menekankan pentingnya untuk mensukseskan MoU kedua lembaga terkait pentingnya peran Kemenhan dan TNI dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ia menekankan dua hal yang akan dilakukan Perpusnas guna membantu pusat informasi terintegrasi dari Kemenhan. &ldquo;Pertama adalah program dan sistemnya, dan yang kedua adalah anggaran untuk membangun sistem awal tersebut di Kemenhan,&rdquo; tegasnya.
Hasil audiensi dengan Kemenhan ini selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama di antara kedua belah pihak yang membagi tugas dan kewajiban masing-masing lembaga. Interoperabilitas dari data yang terintegrasi ini kemudian bisa ditelusur melalui pintu pencarian tunggal semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia, yaitu &nbsp;Indonesia OneSearch. &ldquo;Konten full teks prioritas yang memiliki nilai sejarah dan sudah didigitalisasi kemudian bisa ditampilkan di aplikasi perpustakaan digital iPusnas dan bisa diakses secara luas oleh masyarakat,&rdquo; ujar &nbsp;Wira.
&ldquo;Yang paling diuntungkan dari selain&nbsp; Pusat Penerangan&nbsp; Kemenhan dan TNI, tentunya adalah masyarakat sipil yang bisa mengakses informasi terbuka tentang pertahanan melalui sistem ini,&rdquo; tutup Syarif Bando.
Reportase: Radhitya

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

45 Tahun Ikatan Pustakawan Indonesia Membangun Negeri: Kontribusi dan Tantangan

Buka Pekan Perpusnas PRESS, Kepala Perpusnas: Indonesia Akan Jadi Pusat Peradaban Dunia

PWF 2023 Kembali Digelar, Ajak Masyarakat untuk “Menulis, Mengukir Peradaban”

Komisi X DPR-RI dan Pemerintah Sepakati Mekanisme Pembahasan RUU KCKR

Kabupaten Flores Timur Minta DAK untuk Membangun Gedung Perpustakaan

Perpusnas Bantu Kemenhan Wujudkan Repositori Pengetahuan Pertahanan Indonesia