FGD INLISTE NASIONAL DI DKI JAKARTA Tahun Anggaran 2023

Sebanyak 78 Petugas Keamanan Perpusnas Ikuti Sosialisasi Pengamanan Swakarsa 
Sebanyak 78 personil petugas keamanan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) mengikuti Sosialisasi Peraturan Polisi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa dan Peraturan Polisi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Polisi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa.
Seperti yang tertuang dalam aturan tersebut, satuan pengamanan adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna Jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi atas kinerja satuan keamanan yang telah mendedikasikan dirinya untuk bekerja di Perpusnas.
&ldquo;Memang diperlukan sekali jiwa pengaman dari para petugas keamanan Perpusnas yang mampu melihat kondisi di dalam maupun di sekitar lingkungan kerja Perpusnas,&rdquo; ungkapnya pada Jumat, (10/02/2023).
Kepala Perpusnas berharap para petugas keamanan akan selalu waspada dan mampu menjaga kondisi di seluruh lingkungan kerja Perpusnas terus kondusif dan aman.
Sosialiasi ini menurut Wakil Kantor Kepolisian Sektor Senen, AKP Siradjudin mengatakan sejak Perpol ini disahkan, Perpusnas menjadi yang pertama menggelar sosialisasi untuk para petugas keamanannya.
Petugas keamanan menurutnya harus mampu membina dan mengayomi lingkungan terbatasnya yaitu wilayah tempat kerjanya.
&ldquo;Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan para petugas keamanan Perpusnas dalam menjalankan tugasnya,&rdquo; pungkasnya.
Saat ini satuan pengamanan Perpustakaan Nasional RI terdiri dari 54 personil di Perpusnas Medan Merdeka Selatan dan 24 personil di Perpusnas Salemba Raya.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Irfan Fachrudin

Sebanyak 78 Petugas Keamanan Perpusnas Ikuti Sosialisasi Pengamanan Swakarsa 

Bangka Belitung - Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, budaya literasi harus semakin digencarkan guna meningkatkan kembali perekonomi masyarakat.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, memaparkan bahwa literasi mampu menciptakan manusia unggul yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk berupa barang dan jasa berkualitas. Hasil produktivitas tersebut berfungsi guna meningkatkan devisa negara serta mewakili negara dalam persaingan global.
â€œDi kalangan masyarakat Indonesia, literasi sudah bagus tapi arahnya belum satu visi terutama dengan RPJMN 2020-2024 yang titik tolaknya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),â€ ujar Syarif Bando pada webinar dengan tema â€œBangkit dari Pandemi dengan Literasi melalui Strategi Penguatan Literasi Informasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatâ€ yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (17/11/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan literasi berfungsi untuk mengukur tingkat intelegensi seseorang. Intelegensi bisa meningkat dengan membaca. Guna menunjang kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan berkualitas di masa pandemi saat ini, perpustakaan wajib memanfaatkan internet dalam berinovasi.
â€œBangku terakhir bagi setiap orang yang tidak sekolah adalah perpustakaan. Jantung pendidikan adalah perpustakaan,â€ ucapnya.
Menanggapi hal tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Soleh, sependapat bahwa perpustakaan berperan besar dalam peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu agar layanan perpustakaan di Kepulauan Bangka Belitung dapat tetap berkontribusi di Era New Normal, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan.
â€œTiga hal penting yang harus diperhatikan untuk pelaksanaan kegiatan perpustakaan di Era New Normal yaitu layanan sirkulasi perpustakaan, penggunaan akses digital, dan inovasi pelaksanaan kegiatan di perpustakaan secara virtual dan on site,â€ jelas Soleh.
Soleh menambahkan bahwa perpustakaan di Kepulauan Bangka Belitung juga menumbuhkan mitra dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Heliyana, menjelaskan bahwa Komisi I DPRD Kepulauan Bangka Belitung sebagai mitra dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bangka Belitung berperan penting untuk mendorong pemerintah dalam hal menguatkan seluruh program yang berhubungan dengan peningkatan literasi.Â  Â Â 
â€œAdapun dukungan yang diberikan oleh Komisi I DPRD Bangka Belitung diantaranya mendorong pembangunan perpustakaan, mengajak seluruh pihak untuk bersinergi, meminta agar fungsi layanan diperbanyak, mendorong budaya literasi, melakukan pengaawasan terhadap kinerja pemerintah untuk penguatan literasi, dan bersama melakukan pengembangan dan pembinaan,â€ papar Heliyana.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung, Andri Nurtito, menyampaikan bahwa situasi pandemi Covid-19 di Bangka Belitung sudah berada di level 2 dengan angka kasus positif Covid-19 sudah berada di bawah 10 kasus. Meskipun jumlahnya sudah menurun namun penerapan protokol kesehatan harus tetap diberlakukan.
Baginya, kata kunci untuk melawan pandemi Covid-19 adalah masyarakat yang berdaya melalui literasi kepustakaan. Sehingga mereka mampu mengetahui bagaimana terjadinya proses penularan hingga upaya untuk memoting rantai penularan.
â€œMencerdaskan masyarakat terhadap kegemaran membaca dalam konteks literasi penting dilakukan sehingga pandemi bisa diatasi dengan maksimal. Selain itu, informasi hoax terkait informasi vaksin hingga jumlah kasus bisa ditangkal melalui budaya literasi,â€ ungkap Andri.
Sementara itu, Konsultan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Soâ€™ib Mansyur, mengungkapkan jumlah UKM yang dipasarkan melalui internet mengalami peningkatan. Menurut Soâ€™ib, pelaku usaha di Bangka Belitung memiliki prospek yang bagus pada bidang destinasi wisata dan kuliner. Mendukung hal itu, literasi informasi mengenai Online Single Submission (OSS) berbasiskan risiko usaha untuk pelaku usaha penting untuk diketahui.Â  Â Â 
â€œPerizinan usaha penting bagi pelaku usaha untuk menjadikan badan usaha mereka lebih kredibel dan membuat akses pemasarannya lebih luas. Mereka akan tertolong dengan adanya OSS yang mudah dan tidak berbayar,â€ pungkas Soâ€™ib.
Reporter: Basma Sartika

Masyarakat Berliterasi Pasti Berdaya Saing

Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HOKH menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah.
 
FGD ini dilakukan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
 
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih menyampaikan kewajiban pemerintah dalam menyediakan perpustakaan bagi masyarakat telah dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. 
 
Pasal 7 ayat (1) butir c dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh tanah air. 
 
"Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi," ungkapnya saat membacakan sambutan Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah, Jumat (14/7/2023).
 
Dalam konteks ini, lanjutnya, Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Perubahan struktur organisasi dan tugas pegawai di dinas perpustakaan daerah, serta pengurangan anggaran dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan baru, menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam upaya penguatan kelembagaan perpustakaan daerah.
 
"Hasil pemetaan yang telah dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan adanya dinamika perubahan dalam kelembagaan perpustakaan daerah. Beberapa daerah, seperti Provinsi Bali, Kabupaten Tasikmalaya, Wonogiri, dan Cimahi, mengalami penurunan struktur dinas perpustakaan menjadi setingkat Kasubag," lanjutnya.
 
Melalui hasil FGD ini, dia berharap akan ditemukan rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan perpustakaan daerah yang akan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. 
 
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan status dan peran perpustakaan daerah dalam pembangunan literasi, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat.
 
"Dengan adanya FGD ini, Perpusnas berharap dapat memperoleh data yang akurat dan berharga mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi perangkat daerah terhadap isu kelembagaan perpustakaan daerah. Data ini akan menjadi dasar untuk menganalisis masalah, kebutuhan, dan harapan yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan perpustakaan di seluruh Indonesia," harapnya.
 
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teuku Maimun Riza menyampaikan bahwa pembangunan daerah yang sesuai dengan UU 23 tahun 2014 adalah upaya nyata dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. 
 
Namun, terdapat kendala ketika upaya memperjuangkan urusan perpustakaan tidak berhasil dilakukan, sehingga beberapa perpustakaan daerah berubah status dan tidak lagi menjadi dinas yang mandiri.
 
"Padahal perpustakaan merupakan bagian integral dari semua urusan pemerintahan. Seperti halnya perpustakaan dapat mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
 
Dalam FGD di hari terakhir ini, diikuti sebanyak tujuh dinas perpustakaan. Diantaranya, Dinas Perpustakaan Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan Kabupaten Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang Selatan,&nbsp; Dinas Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, Dinas Perpustakaan Kabupaten Subang, dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bandung.

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 1 Ayat 4, naskah kuno atau yang juga dikenal dengan manuskrip adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeti yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan kata â€œnusantaraâ€ apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V adalah sebutan (nama) bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. â€œJadi yang dimaksud dengan naskah nusantara yaitu naskah yang ditulis oleh nenek moyang kita terutama yang ada di wilayah Indonesia,â€ ujar Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA), Munawar Holil, selaku pemateri pertama pada acara bertema â€œ1 Data Digital Naskah Nusantaraâ€ yang diselenggarakan secara daring, Kamis (4/3/2021).
Ada tiga poin besar yang terkandung dalam naskah kuno yakni dokumen bahasa, dokumen sejarah, dan dokumen budaya. Dalam peta pemetaan bahasa yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan pada tahun 2019, bahasa daerah di Indonesia tergolong menarik karena menurut catatan para linguis, di dunia ada sekitar enam ribu bahasa dan Indonesia memiliki kekayaan bahasa kedua terbesar setelah Papua Nugini yakni sebanyak 718 bahasa daerah. Kekayaan bahasa ini berkaitan dengan persebaran naskah nusantara dimana berdasarkan Grand Design Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2019, Bali menyimpan naskah nusantara terbesar dengan total 3.106 sedangkan Sulawesi Utara hanya menyimpan 2 naskah nusantara.
Pada umumnya naskah nusantara disimpan di lembaga penyimpanan seperti perpustakaan, museum, dan keraton namun sebenarnya ada lebih banyak naskah nusantara yang tersebar di perorangan. Untuk koleksi naskah nusantara yang ada di lembaga kondisinya sangat terawat, hal ini berbanding terbalik dengan koleksi yang ada di perorangan. â€œBanyaknya naskah yang tidak terawat ini ada kaitannya dengan kepedulian dan pengetahuan dari si penyimpan naskah karena selain kepedulian banyak faktor lain juga yang mempengaruhi seperti iklim, bencana alam, SDM, kebijakan/UU, persepsi atau pandangan terhadap naskah, dan asosiasi atau komunitas naskah,â€ ungkap Munawar.
Lebih lanjut, Kang Mumun sapaan akrab Munawar menjelaskan bahwa upaya penyelamatan informasi naskah nusantara telah mengalami perubahan meskipun proses penyalinan teks tetap dilakukan sampai saat ini. Mikrofilmisasi ada sejak tahun 1980 sampai sekitar tahun 1990 sedangkan digitalisasi mulai dilakukan dari tahun 2000. Beberapa lembaga termasuk Perpusnas dan perorangan atau kelompok sudah melakukan proses digitalisasi naskah nusantara, akan tetapi jumlahnya masih jauh dari total keseluruhan naskah nusantara yang ada di Indonesia.
â€œKalau kita bandingkan rasio program digitalisasi dengan jumlah naskah yang ada yakni 82.158, itu baru 10% naskah nusantara yang didigitalkan jadi masih banyak PR kita,â€ pungkas Kang Mumun.
Reporter: Basma Sartika

Penyelamatan Naskah Nusantara Melalui Digitalisasi

Perpustakaan Nasional RI melalui Pusat Pengembangan Pustakawan kembali menghelat forum Diskusi Kepustakawanan. Forum berseri ini sudah memasuki sesi ke-3 dengan mengusung tema: Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan. Hadir sebagai pembicara, Pustakawan Ahli Utama di Perpustakaan Nasional RI, Subeti Makdriani dan Alfiah.Kegiatan dilakukan secara hybrid Â di mana peserta hadir secara daring dan luring dengan lokasi utama di ruang teater Perpusnas Salemba, Rabu (31/3).
Pembicara pertama, Subeti, memberikan gambaran rinci jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dan ahli. Referensi yang digunakan sebagai panduan dalam menyusun Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK) adalah Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
"Dua buku (peraturan) ini, yang sangat penting ini,digunakan untuk seluruh jabatan fungsional pustakawan baik jabatan fungsional pustakawan tingkat terampil maupun jabatan fungsional pustakawan di tingkat keahlian," ucap Subeti.
Subeti juga menjelaskan kalau dalam pelaksanaan butir kegiatan pustakawan, proposi unsur utama harus lebih besar dari 80% dan penunjang lebih sedikit dari 20%. Unsur utama terdiri dari pendidikan, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan, dan pengembangan profesi, sedangkan unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pustakawan.
Sementara itu, Alfiah menyampaikan presentasi tentang prosedur penyusunan dan pengajuan DUPAK Pustakawan. Secara umum proses mengelola angka kredit dimulai dari pengumpulan kegiatan yang kita lakukan dalam pekerjaan, penghitungan target angka kredit, penyusunan DUPAK, melengkapi syarat administrasi, dan terakhir penyerahan berkas kepada tim penilai.
Kendala yang sering dialami oleh pustakawan dalam proses penyusunan DUPAK sampai dengan Penetapan Angka Kredit oleh penilai biasanya adalah isu pengarsipan bukti pekerjaan. Karenanya, Alfiah memberikan tips agar pustakawan membuat dua map yang akan menjadi tempat penyimpanan seluruh dokumen penilaian berupah naskah bukti fisik dan surat tugas.
Map pertama berisi unsur utama, dan map kedua berisi unsur penunjang tiap tahun kegiatan. "Setelah selesai kita simpan di unsur utama makalahnya kita print surat tugasnya dijadikan satuÂ  (lalu) masukkan pada unsur utama kemudian kalau misalnya ada penunjang (berupa) sertifikat, ada sertifikatnya langsung masukkan pada unsur penunjang. Jadi setiap kegiatan sudah selesai Bapak Ibu harap segera dikumpulkan bukti," ucap Alfiah
Sebelumnya, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Syarif Bando, dalam pidato kuncinya mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk memperbarui butir kegiatan yang ada di peraturan yang berlaku saat ini. Â Butir kegiatan harus ditambah menyesuaikan degan kemajuan sekaligus juga dikurangi untuk butir kegiatan yang kurang relevan. Kegiatan kepustakawanan berupa knowledge transfer yang mendorong orang untuk produktif dengan membaca perlu dipertimbangkan untuk dimasukan sebagai butir kegiatan pustakawan."Karena ada korelasi antara bagaimana orang membaca untuk memproduksi barang dan jasa yang bermutu," ucap Syarif.Â 
Sebagian dari kegiatan ini dapat anda saksikan di link youtube di bawah ini
<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/w8Sog429nTA" width="720" height="405" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Reportase= Radhitya Purnama

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

FGD INLISTE NASIONAL DI DKI JAKARTA Tahun Anggaran 2023

Sebanyak 78 Petugas Keamanan Perpusnas Ikuti Sosialisasi Pengamanan Swakarsa

Masyarakat Berliterasi Pasti Berdaya Saing

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Penyelamatan Naskah Nusantara Melalui Digitalisasi

Forum Diskusi Kepustakawanan Sesi 3: Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan