Salemba, Jakarta &ndash; Sebanyak 806 eksemplar naskah kuno di daerah mendapatkan bantuan preservasi naskah kuno dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada tahun 2023.
 
Naskah tersebut berada di 14 lokus di 11 provinsi. Diantaranya, provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
 
Kepala Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan Perpusnas Made Ayu Wirayati menyampaikan berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat.
 
Namun demikian, lanjutnya, kondisi di lapangan banyak sekali mitra di daerah dalam hal ini perpustakaan provinsi maupun kabupaten/kota belum siap dalam penyelamatan naskah kuno di daerahnya.
 
Sarana dan prasarana yang tidak mumpuni, SDM preservasi yang kurang serta minimnya anggaran terkait preservasi disebut menjadi kendala dalam penyelamatan naskah kuno di daerah.
 
"Tentu saja menjadi PR besar untuk kita semua karena kita sedang berpacu dengan waktu. Naskah kuno yang berumur di atas 50 tahun dengan iklim tropis tentu saja berpengaruh dalam mempercepat hancurnya naskah kuno," ungkapnya dalam kegiatan Ekspose Pelestarian Naskah Nusantara 2023 yang diselenggarakan secara hybrid pada Selasa, (26/9/2023).
 
Dia menuturkan jumlah naskah kuno yang ada di Indonesia ada sebanyak 82.158 eksemplar, namun yang sudah dipreservasi oleh Perpusnas hingga tahun 2022 sebanyak 19.726 eksemplar. "Sudah 24 persen naskah kuno di daerah yang telah dipreservasi," tuturnya.
 
Lebih lanjut dijelaskan, kondisi naskah kuno yang berada di daerah kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak naskah ditemukan dalam kondisi korosi tinta, naskah berada di sebuah lemari yang penuh dengan rayap sehingga peru segera diselamatkan agar tidak semua naskahnya hancur.
 
"Penyelamatan perlu dilakukan melalui preservasi dengan melakukan pelestarian baik fisik maupun informasinya," jelasnya.
 
Pelestarian fisik, lanjutnya, dilakukan perawatan, pembersihan, perbaikan, penjilidan dan restorasi. Sedangkan pelestarian informasi dengan melakukan alih media ke bentuk digital, memastikan hasil alih media naskah kuno bisa diakses dan dibaca masyarakat, mengelola dan merawat file digital hasil alih media naskah kuno.
 
"Kegiatan preservasi naskah kuno juga harus melibatkan kegiatan diseminasi informasi agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Seluruh hasil alih media akan diupload ke website Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara)," lanjutnya.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa karena memiliki manuskrip tertua. 
 
Manuskrip yang disimpan di perpustakaan menjadikan perpustakaan sebagai simbol jembatan ilmu pengetahuan di masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang.
 
&nbsp;
 
"Naskah kuno bukan hanya sekadar hanya harta budaya negara, tetapi juga peninggalan berharga dunia. Karena didalamnya menjelaskan hubungan antar negara didunia yang terkait kebudayaan, ekonomi dan hukum," katanya.
 
Kepala Perpusnas berharap ke depan terdapat kolaborasi Perpusnas dengan para ahli untuk menceritakan posisi Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia.
 
"Saya harap ada narasi tentang Indonesia berdasarkan manuskrip yang ada," harapnya.
 
Sementara itu, Penerima Bantuan Pelestarian dari Sumatera Barat (Sumbar) Pramono menyampaikan restorasi yang dilakukan oleh Perpusnas adalah salah satu koleksi penting yang ada du Sumatera Barat karena memiliki jumlah naskah mencapai 88 bundel manuskrip.
 
"Naskah ini dianggap penting di Sumbar karena selain jumlahnya yang cukup signifikan juga kandungan isi naskah yang ada di Surau Simauang juga sangat beragam," ungkapnya.
 
Penerima Bantuan Pelestarian lainnya dari Nusa Tenggara Barat Bunyamin mengucapkan terima kasih atas bantuan Perpusnas yang telah melakukan alih digital, perawatan, pada sekitar 1.275 koleksi yang berbahan daun lontar.
 
"Salah satu koleksi yang dipreservasi adalah koleksi Babad Lombok. Babad Lombok ini isinya sangat lengkap terdapat sastra, sejahtera, bahkan menjadi rujukan para peneliti," tuturnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji Anwar/Ahmad Kemal
 
&nbsp;

Perpusnas Preservasi 806 Eksemplar Naskah Kuno di Daerah 

Surabaya, Jawa Timur &ndash; Upaya meningkatkan budaya gemar membaca bisa dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang manfaat dan potensi ekonomi yang bisa muncul dari literasi.
 
&ldquo;Bagaimana cara meningkatkan budaya baca orang? tanamkan kepercayaan bahwa kita akan menjadi kaya kalau punya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan,&rdquo; ungkapnya.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando yang hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (14/3/2023).
 
Menurutnya, sesuai amanat Undang-undang 1945 upaya meningkatkan literasi merupakan tugas seluruh komponen masyarakat. Setiap orang wajib ikut serta mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa.
 
Literasi seperti yang diungkapkan Kepala Perpusnas adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang bisa diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa.
 
Namun dalam hal literasi, Kepala Perpusnas mengatakan kurangnya jumlah buku bacaan masih menjadi masalah. Namun hal itu bisa diatasi pemerintah daerah dengan mendorong menyiapkan buku-buku ilmu terapan dan menulis berbagai potensi yang dimiliki daerahnya.
 
&ldquo;Fokus kita kepada buku-buku ilmu terapan dibagi sebanyak mungkin ke desa dan kami mengajak betul para civitas akademika ikut menulis buku ilmu terapan. Karena merdeka belajar maknanya adalah orang di lingkungan pendidikan itu bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang di sekitarnya,&rdquo; pungkasnya.
 
Kepala Perpusnas menjelaskan, dalam kaitannya mendorong ekonomi kerakyatan, perpustakaan menghadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Lahirnya program ini dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk menciptakan usaha dan lapangan kerja.
 
Program ini menurutnya, ditujukan untuk masyarakat yang tidak lagi mungkin mendapatkan ilmu di bangku pendidikan formal, terutama masyarakat marginal.
 
&ldquo;Kami berikan bantuan program selama satu tahun tentang pengembangan potensi ekonomi pilihan di daerahnya. Sehingga mereka bisa mendiri melalui usaha yang mereka bangun dengan bekal pengetahuan yang didapat,&rdquo; imbuhnya.
 
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, hingga meningkatkan pendapatan per kapita, dan devisa negara. Karena di era transformasi digital tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan tapi harus juga punya Inovasi dan kreativitas.
 
Selain itu, bantuan yang diberikan Perpusnas juga dalam bentuk fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
 
Melalui dana alokasi khusus bidang perpustakaan, pemerintah pusat melalui Perpusnas memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk membangun gedung layanan perpustakaan di berbagai daerah. Fasilitas tersebut pada akhirnya akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya untuk membaca tapi juga tempat dilakukannya berbagai kegiatan yang dapat menambah keterampilan masyarakat.
 
&ldquo;Perpustakaan tidak harus terus menerus minta diperhatikan. Tapi buatlah sesuatu agar diperhatikan,&rdquo; tutupnya.
 
Dalam acara yang digelar di Surabaya, Jawa Timur tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Diddy Rusdiansyah dalam sambutannya menegaskan perpustakaan dan kearsipan berperan tidak hanya menciptakan peradaban namun juga menjaga peradaban.
 
&ldquo;Karena menjaga peradaban tidak bicara tentang saat ini, tapi apa yang akan terjadi di masa mendatang,&rdquo; terangnya.
 
Terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang akan dibangun menjadi Ibu Kota Nusantara IKN dengan paduan budaya yang akan datang dari berbagai wilayah di Indonesia.
 
&ldquo;Di situ akan menunjukkan bagaimana peran perpustakaan dan kearsipan untuk menjaga karakter yang sudah kita miliki di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur ini,&rdquo; jelasnya.
 
Dalam hal pembangunan literasi, menurut Diddy adalah hal tidak mungkin dilakukan sendiri.
 
&ldquo;Ketika bicara literasi kita akan baca berkaca pada kota-kota besar salah satunya Ibukota DKI Jakarta yang bisa mengemas perpustakaan menjadi wisata literasi. Sehingga suasana perpustakaan menjadi lebih menarik,&rdquo; tuturnya.
 
Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur menurutnya adalah bekerja sama dengan pihak swasta. Misalnya dalam mengembangkan kawasan wisata berkonsep literasi ataupun perpustakaan desa.
 
&ldquo;Apabila perpustakaan desa ingin dikembangkan salah satunya bisa dilakukan melalui CSR yang didapat dari perusahaan swasta,&rdquo; terangnya.
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Andri Tri Kurnia

Kepala Perpusnas: Potensi Ekonomi Bisa Muncul dari Masyarakat yang Berliterasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar pengelolaan arsip baik dari tahap penciptaan, penggunaan dan penyimpanan, serta penyusutan arsip. Klasifikasi ini juga sebagai acuan dalam pengelolaan arsip, yang menjadi salah satu empat instrument wajib yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Keempat instrument wajib tersebut, diantaranya, tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis (SKKAD).
Demikian disampaikan, Kabag Tata Usaha Witanto dalam sosialisasi Perka Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip, Kamis (9/7). Dijelaskan, tujuan dari Perka ini sebagai ketentuan dan petunjuk dalam pengelompokkan arsip berdasarkan fungsi dan kegiatan serta merupakan sarana pemberkasan arsip, menentukan letak penyimpanannya serta untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien.
â€œKlasifikasi arsip ini dengan memberikan kode dan penomoran. Ada tiga macam, ada yang menganut pengkodean angka, huruf, gabungan angka dan huruf. Untuk klasifikasi arsip di Perpusnas memakai gabungan huruf dan angka,â€ jelasnya.
Witanto menerangkan, tujuan dari klasifikasi memudahkan untuk temu Kembali arsip, karena arsip disusun secara logis dan rapi. â€œKetika ada dokumen yang dibutuhkan, bisa segera ditemukan karena sudah ada kode klasifikasinya. Klasifikasi ini sebagai dasar dalam penomoran surat, dasar pemberkasan dan temu Kembali arsip, serta dasar jadwal retensi arsip,â€ terangnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan arsip penting dipahami untuk diimplementasikan oleh semua unit pengelolaan arsip pada level eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional berkomitmen untuk menyelenggaraan pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan kebijakan dari ANRI.
â€œKomitmen Perpusnas untuk mengawal terwujudnya pengelolaan arsip tidak bisa ditawar. Latar belakang pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk penilaian instansi yang baik,â€ ungkapnya.
Dijelaskan, kebijakan Perpusnas saat ini telah memiliki empat instrument wajib kearsipan. Namun masih ada beberapa kendala untuk menerapkan instrument tersebut, diantaranya belum adanya sosialisasi empat instrument wajib kearsipan, dan belum semua unit kerja memiliki arsiparis.
â€œSaya harap Bersama-sama seluruh komponen kita satukan tenaga dan komitmen untuk memperkuat posisi Perpustakaan Nasional ddalam kancah percaturan sebagai sebuah lembaga pusat informasi. Arsiparis dan pustakawan diperlukan karena banyak orang yang ingin mengambil keputusan secara singkat tapi tidak punya keahlian mengumpulkan informasi secara cepat. Kedua profesi ini diakui karena memiliki kaidah yang berlaku universal secara internasional,â€ harapnya.
Reporter : Wara Merdekawati
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Klasifikasi Arsip untuk Permudah Temu Kembali

Salemba, Jakarta â€“ Penguatan pada agen perubahan menjadi strategi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB).Â Â 
Ketua Tim Reformasi Birokrasi Perpusnas Adin Bondar mengaku, capaian RB yang masih lambat dikarenakan adanya beberapa faktor. Maka, upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan peran agen perubahan di tiap unit kerja.
"Agen perubahan menjadi sangat penting karena menjadi katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi dan penghubung sumber daya yang ada sehingga konsep perubahan dapat berjalan dengan cepat," katanya pada gelar wicara Penguatan Agen Perubahan Perpusnas yang dilakukan secara daring, Selasa (13/7/2021).
Dikatakan, agen perubahan di tiap unit kerja maupun pada tingkat pusat sudah banyak menghasilkan rencana aksi, terobosan maupun inovasi. Seluruh rencana aksi ini menjadi parameter dalam pencapaian percepatan terhadap delapan area perubahan.
"Perlu adanya respon seluruh unit kerja maupun masyarakat terhadap rencana aksi yang dilakukan oleh agen perubahan untuk memberikan masukan. Agar rencana aksi ini lebih terarah dan terukur. Diharapkan dalam rencana aksi tersebut ada pembaruan yang tidak bersifat pada kegiatan rutinitas saja tetapi ada sebuah perubahan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi," lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando meminta Tim RB untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh agen perubahan untuk disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
"Untuk menjadi agen perubahan yang paling penting adalah adanya kesadaran individual. Sehingga perlu adanya perubahan dalam pola pikir maupun sistem," pesannya.
Sementara itu, Ketua Agen Perubahan Sekretariat Kabinet (Setkab) RI, Dhani Kurniawan menyampaikan ada tiga aspek Agen Perubahan yakni inovasi, agen perubahan menjadi contoh dan memberikan pengaruh dalam hal integritas dan taat peraturan, serta agen perubahan menjadi mediator untuk bawahan dan atasan sehingga terjalin komunikasi yang bagus dalam organisasi.
Dhani mencontohkan, inovasi besar yang telah dilakukan, diantaranya pelaksanaan sidang kabinet paripurna yang biasanya dilakukan secara tatap muka namun karena situasi pandemiÂ  maka pertemuan tersebut dilakukan secara daring, selain itu risalah yang biasanya dicetak secara fisik namun saat ini disampaikan dalam bentuk digital dengan pengamanan yang berbeda.
"Agen perubahan di tempat kami tidak dibebankan dengan hal yang bersifat administrasi. Sehingga agen perubahan fokus dalam melakukan perubahan. Selain itu dukungan dari pimpinan sangat diperlukan untuk melakukan perubahan tersebut," ungkapnya.
Sedangkan Ketua Agen Perubahan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Ernie S.A Soekotjo mengatakan, tiap agen perubahan di BPPT ditantang untuk membuat banyak inovasi. Inovasi melalui program perubahan yang tidak hanya diatas kertas tetapi program nyata yang benar dirasakan oleh pegawai maupun stakeholder.
"Dalam reformasi birokrasi komponen terbesar adalah reform atau perubahan, inilah yang ingin kita bangun melalui agen perubahan. Maka kami men challenge mereka untuk membuat banyak inovasi," katanya.
Dalam gelar wicara Penguatan Agen Perubahan Perpusnas ini juga menghadirkan agen perubahan Perpusnas yakni Edi Wiyono dan Aris Riyadi.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Percepatan Reformasi Birokrasi Perpusnas Melalui Penguatan Agen Perubahan

Berlin, Jerman&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjalin kerja sama dengan Staatsbibliothek zu Berlin, Jerman.
 
Jalinan kerja sama bidang perpustakaan ini merupakan tindak lanjut implementasi dari salah satu program prioritas Perpusnas tahun 2024 yaitu pengarusutamaan naskah Nusantara. Hal ini untuk mewujudkan satu data naskah Nusantara yang tersebar di seluruh dunia.
 
Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan Plt. Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz dan Direktur Jenderal Staatsbibliothek zu Berlin Achim Bonte di Gedung Staatsbibliothek zu Berlin, Jerman, pada Rabu (20/11/2024). Plt. Kepala Perpusnas didampingi oleh Sekretaris Utama Joko Santoso, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih, Kepala Bagian Umum Chaerul Umam, dan pustakawan Anastasia Linawati.
 
"Saat ini Perpusnas berfokus pada tiga program Prioritas Nasional. Pertama peningkatan kegemaran membaca, membangun kebiasaan membaca dan meningkatkan literasi, dua tentang pengarusutamaan naskah Nusantara, dan ketiga standardisasi perpustakaan," terang Aminudin.
 
Disebutkan bahwa banyak naskah Nusantara yang tersebar di dunia. Dia berharap dapat terkoneksi dengan para pihak terkait. Hal inilah yang menjadi alasan ditandatanganinya kerja sama dengan Staatsbibliothek zu Berlin.
 
"Kami percaya bahwa banyak naskah dari Indonesia yang ada di luar negeri dan kami berusaha terkoneksi dengan para mitra sehingga naskah dapat digunakan untuk penelitian serta pemahaman tentang masa lalu," lanjutnya.
 
Sementara itu, Bonte berharap jalinan kerja sama ini dapat ditindaklanjuti dalam beberapa kegiatan.
 
"Kita dapat bersama-sama membangun kemitraan kerja sama dalam hal pertukaran tenaga ahli, penelitian maka di sinilah kita menandatangani kerja sama ini," terangnya.
 
Selain itu, kedua pihak dapat bertukar informasi dan mengadakan pameran bersama.
 
Staatsbibliothek zu Berlin menyimpan naskah Nusantara dengan jumlah sekitar 750-an naskah. Naskah-naskah tersebut terdiri dari berbagai macam media seperti kertas eropa, lontar, dan lainnya yang berisi berbagai pengetahuan. Salah satu fisik naskah Nusantara yaitu Cerita Panji yang masuk dalam Memory of the World (MoW) UNESCO dan disimpan di Staatsbibliothek zu Berlin.
 
Dengan adanya kerja sama ini, para peneliti atau pengguna informasi akan diberikan kemudahan dalam mengakses naskah Nusantara di Staatsbibliothek zu Berlin. Kedua belah pihak mengharapkan adanya pemanfaatan secara maksimal dari para pencari informasi.
 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 42 perihal kerja sama menyatakan bahwa Perpusnas sebagai pusat jejaring perpustakaan, maka Perpusnas menjalin kemitraan dengan pihak dalam dan luar negeri.
 
Reporter dan dokumentasi: Anastasia Linawati Editor: Hanna Meinita

Selangkah Lebih Maju Mewujudkan Satu Pencarian Naskah Nusantara

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ingin bisa sama menjadi seperti Dinas Perpustakaan daerah lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) belum memiliki perpustakaan daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten OKU Selatan, Umi Kalsum, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Kamis (6/2).
"Kami ingin meminta bantuan untuk membangun gedung perpustakaan. Kami juga sudah menyiapkan Detailed Engineering Design (DED)-nya," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan dan Pengkajian Minat Baca, Deni Kurniadi, menjelaskan bahwa untuk pengajuan usulan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan gedung perpustakaan harus didampingi dengan dokumen pendukung untuk dinilai kelayakannya.
"Untuk pembangunan gedung perpustakaan di kabupaten/kota, harus menyertakan dokumen pendukung seperti sertifikat lahan dan DED dalam format PDF. Karena nantinya pengusulan DAK harus dilakukan melalui aplikasi Krisna yang ada di Bappeda mulai dari bulan Februari sampai Juni 2021. Selanjutnya baru akan dinilai kelayakannya oleh empat instansi, yakni Perpustakaan Nasional, Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri," jelas Deni.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Preservasi 806 Eksemplar Naskah Kuno di Daerah

Kepala Perpusnas: Potensi Ekonomi Bisa Muncul dari Masyarakat yang Berliterasi

Klasifikasi Arsip untuk Permudah Temu Kembali

Percepatan Reformasi Birokrasi Perpusnas Melalui Penguatan Agen Perubahan

Selangkah Lebih Maju Mewujudkan Satu Pencarian Naskah Nusantara

Kabupaten OKU Selatan Impikan Gedung Perpustakaan