Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Penguatan reformasi birokrasi adalah salah satu prioritas utama dari Pemerintah Indonesia, yang merupakan bagian dari agenda besar dalam mewujudkan visi "Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelilaan Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Suharyanto mengatakan penguatan reformasi birokrasi dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menyukseskan pelayanan publik yang berkualitas.
&ldquo;Penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif ini merupakan amanat konstitusi UndangUndang Dasar Tahun 1945 pasal 28H ayat (2), UndangUndang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik,&rdquo; ucapnya pada kegiatan Gebyar Pujasintara: Apresiasi Pustakawan Layanan Berkinerja Terbaik dan Pemustaka Teraktif 2024, Selasa (10/12/2024).
Dalam pembangunan ekosistem pelayanan publik yang inklusif, penyelenggara pelayanan publik wajib memastikan berbagai aspek aksesibilitas pelayanan publik.
Ada lima aspek yakni aspek kebijakan dan komitmen pimpinan, aspek aksesibilitas fisik, aspek aksesibilitas komunikasi dan informasi, aspek akomodasi yang layak, dan aspek sumber daya manusia.
Perpusnas sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan publik memainkan peran yang sangat penting dalam membangun budaya literasi di Indonesia.
Di balik prestasi membanggakan yang berhasil diraih oleh Perpusnas pada tahun 2024, ada peran serta pustakawan yang berdedikasi tinggi dan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati.
Dalam era informasi yang begitu cepat ini, pustakawan berfungsi sebagai penyaring, pengorganisir, dan penghubung antara informasi yang melimpah dengan pemustaka yang membutuhkan pengetahuan untuk terus berkembang.
Pustakawan layanan terbaik yang diberikan apresiasi adalah sosok yang dengan tulus memberikan pelayanan prima kepada para pemustaka. Mereka tidak hanya menguasai pengetahuan tentang koleksi perpustakaan, tetapi juga memahami pentingnya sikap ramah, sabar, dan tanggap terhadap setiap kebutuhan pemustaka.
Tak hanya pustakawan, penghargaan juga diberikan kepada pemustaka teraktif. Mereka adalah individu-individu yang tidak hanya datang untuk membaca atau mencari buku, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpusnas. Mereka memanfaatkan setiap fasilitas perpustakaan untuk mengembangkan diri, memperluas pengetahuan, dan memperkaya wawasan.
Perubahan lingkungan strategis yang semakin cepat dan penuh ketidakpastian menuntut adanya inovasi dalam pelayanan publik, yang mengutamakan efisiensi, kecepatan, dan transparansi.
Untuk itu, selain pemberian penghargaan kepada pustakawan layanan terbaik dan pemustaka teraktif, kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk melakukan peluncuran inovasi MetaPERPUS.
MetaPERPUS yang merupakan singkatan dari Metadata Perpustakaan, adalah sebuah inovasi untuk menyajikan informasi mengenai koleksi Perpusnas secara menarik melalui platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok.
&ldquo;Lakukan inovasi, meskipun sederhana dan bukan hal yang baru di tempat lain, namun mampu menjadi keunggulan tersendiri di Perpusnas. Melalui promosi yang dilakukan, diharapkan ada peningkatan kunjungan dan pemanfaatan koleksi oleh pemustaka,&rdquo; harapnya.
Pada sesi diskusi kelompok terpumpum, Analis Kebijakan Muda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Dinda Puspaningtyas memaparkan pengembangan inovasi merupakan upaya meningkatkan kualitas dan menyebarluaskan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
&ldquo;Cara berinovasi yang bisa KemenPANRB sarankan bentuknya berupa transfer of knowledge (replikasi/adaptasi/adopsi inovasi) dan peningkatan serta perluasan cakupan inovasi,&rdquo; ungkapnya.
Lebih lanjut, Dinda menerangkan cara berinovasi melalui replikasi yang disarankan KemenPANRB memiliki perbedaan dengan yang umumnya dilakukan. Perbedaannya terletak pada dihilangkannya proses menyusun gagasan dan menyiapkan prototype. Sehingga, setelah masalah diidentifikasi, proses selanjutnya adalah implementasi kemudian monitoring dan evaluasi.
Sementara itu, Tokoh Publik, Olivia Zalianty mengungkapkan rasa bangganya kepada seluruh pihak yang berperan dalam menjadikan Perpusnas sebagai ruang publik keren melalui inovasi-inovasinya.
Membuat sebuah inovasi menurutnya mudah namun tidak dengan menjaga, menjalankan, hingga memberikan dampak positif yang berkelanjutan.
&ldquo;Generasi saat ini inginnya yg serba efisien sehingga saya yakin MetaPERPUS ini mampu lebih luas menjangkau mereka,&rdquo; ujarnya.
Di masa depan untuk pengembangan MetaPERPUS, Olivia berharap masyarakat tidak hanya akan menggunakannya sebagai alat pencari informasi tetapi juga bisa berdiskusi dan melakukan tanya jawab.
&ldquo;Selain itu, saya harap juga MetaPERPUS tetap menjaga marwahnya dan tidak tergiur oleh iklan,&rdquo; tegasnya.
Salah satu Pemustaka Teraktif dari Kategori Umum, Ai Komariah menyampaikan rasa bahagianya saat diberikan penghargaan. Ai berkisah bahwa hampir setiap pekan, dia bersama keluarganya berkunjung ke Perpusnas.
&ldquo;Saya merasa senang atas apresiasi yang diberikan Perpusnas. Hampir setiap pekan sejak 2 tahun lalu saya bersama keluarga dari Bekasi pergi ke Perpusnas. Harapan saya semoga Perpusnas bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dalam semua hal,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Dokumentasi: Aditya Irfan Fakhruddin dan Prakas Agrestian

Gebyar Pujasintara: Apresiasi Pustakawan Layanan Berkinerja Terbaik dan Pemustaka Teraktif 2024

Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui program transformasi berbasis inklusi sosial merupakan upaya pemerintah dalam penguatan literasi di masyarakat dan pemerataan informasi untuk peningkatan kesejahteraan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan berusaha.
Tahun ini, sebanyak 450 perpustakaan desa di 159 kabupaten di 32 provinsi di Indonesia masuk dalam program transformasi berbasis inklusi sosial.
"Transformasi perpustakaan bebasis inklusi sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sekaligus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan penggunanaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan," ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi pada Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021 dengan tema 'Perpustakaan Bertransformasi, Solusi untuk Masyarakat Desa Berdaya di Masa Pandemi', Senin (15/3/2021).
Dikatakan, strategi transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Hal ini menjadikan perpustakaan sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan perpustakaan, ruang untuk belajar kontekstual dan perpustakaan sebagai ruang berlatih keterampilan kerja. Indikator yang diharapkan adalah peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan maupun peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga.
"Kami berharap melalui program transformasi berbasis inklusi sosial ini dapat menghasilkan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat. Perpustakaan berperan bukan hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakan masyarakat baik di tingkat keluarga maupun masyarakat secara luas," harapnya.
Sementara itu, Team Leader Konsultan Pendamping Program, erlyn Sulistyaningsih menyampaikan dalam masa pandemi Covid-19 saat ini banyak hal yang terdampak terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perpustakaan yang menjadi pusat literasi masyarakat harus bisa melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat bangkit dari kesulitan.
"Literasi bukan hanya sebatas kemampuan mengenal huruf dan angka namun dimaknai lebih luas sebagai proses dimana kita dimampukan menerima informasi, mengolah, menganalisa dan mengaplikasikannya dalam hidup. Apalagi di masa pandemi perpustakaan harus mampu membangkitkan gairah perekonomian masyarakat," ujarnya.
Erlyn mencontohkan, seperti halnya di Provinsi Bali dimana sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan sangat dirasakan dampaknya pada masa pandemi saat ini. Banyak usaha usaha yang terkait sektor ini tutup sehingga PHK pun tidak terelakkan. Namun, ada seorang chef dari Bali bernama Made Suwardika yang mampu membangkitkan ekonomi keluarganya dengan membuka usaha bumbu dan ternak lele. Keberhasilannya ini tidak lepas dari peran perpustakaan.
"Karena di PHK, pak Made kemudian mencari bahan bacaan di perpustakaan sesuai dengan keahliannya. Dari sinilah muncul inspirasi untuk membuka usaha bumbu Bali," lanjutnya.
Â 
Dalam penerapan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, lanjut Erlyn, perpustakaan desa dapat melakukan variasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang mereka miliki.
"Pada pelaksanaan program transformasi berbasis inklusi sosial ini diperlukan dukungan dari pemerintah desa, kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu juga komitmen perpustakaan harus siap memberikan layanan prima, agar tercapai tujuan mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.
Ketua Tim Pakar Menteri Desa dan PDTT RI, Haryono Suyono mengatakan, untuk meyakinkan pemerintah desa bahwa keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan masyarakat, maka perpustakaan desa harus bekerja sama dengan pemerintah desa setempat.
"Harus meyakinkan dan membuktikan kepada pemerintah desa dan masyarakat bahwa perpustakaan desa membantu menyediakan bahan bacaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat lebih membutuhkan informasi tepat guna, seperti bagaimana mengelola desa dengan beragam potensi yang mereka miliki," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

450 Desa Masuk Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Dalam Permenpan No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pasal 2 menyatakan enam tujuan. Regulasi ini mendukung ASN yang memiliki potensi dan kompetensi tinggi agar dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional.
Inilah yang menjadi dasar untuk mengadakan pemetaan dan untuk mengukur potensi setiap pegawai di lingkungan Perpusnas. Tindak lanjut atas hal tersebut adalah akan diadakan penilaian potensi pegawai melalui tes psikologi dan wawancara pada bulan Oktober 2021 bekerja sama dengan Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT) yang berkantor di Jakarta Selatan.
Kepala Perpusnas, Muh. Syarif Bando memimpin secara langsung pengarahan persiapan penilaian dengan menghadirkan narasumber dari perwakilan dari Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT) serta seluruh pegawai mengikuti kegiatan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting Cloud pada hari Kamis. (30/09/2021)
Â â€œPermenpan No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Â diciptakan KemenpanRB dengan mengakomodir konsultan ASN untuk melaksanakan tahapan - tahapan yang melalui akuisisi, pengembangan, retensi dan pemetaan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentuâ€, terang Syarif Bando.
Kartika Amelia selaku Direktur dari Human Care Consulting (HCC) menyatakan kemampuan perusahaannya dalam mengelola hasil tes potensi. â€œBerdasarkan pengalaman yang kami miliki, kami telah menyusun alat ukur potensi yang seoptimal mungkin yang bisa memetakan apa yang menjadi potensi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan perkembangan terkiniâ€, ujar Kartika
Salah satu manfaat dari penilaian potensi ini adalah membantu untuk para pemangku kepentingan memutuskan atau mempertimbangkan siapa ditempatkan di bagian mana sesuai dengan kekuatan atau potensi yang dimiliki.
Dalam pertemuan tersebut disimulasikan tata cara pengerjaan tes yang nantinya akan dilaksanakan secara online oleh pihak Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT).
Â 
Reporter: Anastasia Linawati
Â

Mengetahui Potensi Pegawai Melalui Serangkaian Penilaian

Salemba, Jakartaâ€”Zaman sekarang membutuhkan digital. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini, keberadaan ruang digital makin diperlukan. Aktivitas sekolah dilakukan dari rumah (school from home/SFH). Pun aktifitas pekerjaan juga dilaksanakan dari rumah (work from home/WFH). Maka, tidak berlebihan jika literasi dalam era digital mutlak diperlukan agar masyarakat tidak mudah termakan informasi yang sesat (hoaks). Atau bahkan, yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah aktifitas perundungan (cyber bullying) yang bisa menimpa siapapun.
"Literasi digital tidak hanya sekedar memiliki kemampuan dalam hard skill seperti membuat video content, pod cast, parenting, dan sebagainya. Namun, juga penting untuk memiliki kapasitas soft skill. Justru inilah yang menentukan meskipun sepintas sederhana. Soft skill itu salah satunya adalah cara berpikir. Ketika content dibuat, pikirkan kembali apa yang menjadi niat atau rencana dibalik pembuatannya. Positif atau tidak jika ditayangkan di media sosial, " jelas Ketua Umum Siberkreasi Yosi Mokalu saat webinar Generasi Literat yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional pada Selasa sore, (8/9).
Berkembangnya industri digital juga harus dibarengi dengan kecerdasan digital. Apalagi saat ini, Yosi mencatat tidak kurang dari 1.000 informasi hoaks bertebaran dalam sehari di media sosial.
Oleh karena itu, ia mengajak kolaborasi dan kerja sama semua pihak dalam Gerakan Nasional Literasi Digital. Gerakan ini salah satunya adalah menyelamatkan siapapun dari aksi perundungan di media sosial (cyber bullying).
Hal yang kurang lebih sama disampaikan Founder Generasi Literat Milastri Muzakkar mengatakan aksi tidak terpuji seperti cyber bulliying memang marak terjadi di masa pandemi. Aksi tersebut kebanyakan terjadi akibat faktor psikologis, seperti stress yang meningkat Â atau karena intensitas bermain gadget yang tidak terkontrol.
Itu sebabnya, Milastri menyarankan adanya kolaborasi antara elemen keluarga dan masyarakat. caranya, pertama, jadikan perpustakaan sebagai pusat informasi, terutama literasi yang terkait Covid-19. Kedua, buatlah game edukatif atau content video yang positif bekerjsama dengan platform media sosial. Ketiga, kreasikan lomba-lomba literasi seperti lomba menulis, membaca, atau prakarya. Keempat, bangun budaya literasi sejak dini. â€œDan terakhir, kolaborasikan dengan komunitas atau pegiat literasi untuk mengantarkan buku ke rumah-rumah secara berkala,â€ beber Milastri. Â 
Sedangkan, apabila aksi perundungan kerap terjadi, Yosi menyarankan tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, seleksi (filter) kata-kata yang tidak perlu ada di medsos. Block yang sekiranya dapat menjadi racun diri. Kedua, jadilah, pihak yang mendamaikan atau menenangkan. Dalam kata lain bersikap netral. Tidak ikut menyebarkan kebencian. Dan ketiga mintalah bantuan teman. Namun, bukan dalam artian membalas perbuatan negatif. â€œAjak sama-sama untuk cerdas berlaku di media sosial. Tidak mengarahkan kepada konfrontasi,â€ pungkas Yosi.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan, Josan Kusuma
Fotografer : Rd Radityo
Â

Literasi Digital Cegah Cyber Bullying

Senayan, Jakartaâ€”Komisi X DPR RI secara khusus mengapresiasi capaian hasil laporan keuangan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2019 yang diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. Artinya sejak 2016 hingga 2019, Perpusnas berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut. Namun, capaian keberhasilan tidak otomatis mendongkrak pagu anggaran Perpusnas pada 2021 mendatang. Komisi X DPR RI menyarankan Perpusnas untuk lebih proaktif berkomunikasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan agar anggaran tahunan Perpusnas bisa ditambah. Â Â 
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu, (26/8), anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menyayangkan kenapa anggaran Perpusnas masih kisaran miliaran. Padahal, Presiden Jokowi secara jelas memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, yang salah satunya fokusnya melalui pemanfaatan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
â€œPerpusnas bisa mengajukan anggaran yang lebih besar minimal Rp1 triliun. Namun, harus dibarengi dengan deretan program yang kreatif dan inovatif,â€ jelas Sofyan. Â Â Â Â 
Suntikan motivasi juga datang dari anggota Komisi X yang lain, Andreas Hugo Pareira, yang meminta Perpusnas keluar dari zona nyaman dalam mengajukan anggaran. â€œAnggaran harus berani ditambahkan lebih besar karena Indonesia luas, namun tetap fokus pada keterjangkauan pelayanan bersifat nasional terutama di daerah,â€ ujarnya. Â 
Senada dengan Sofyan, Djohar Arifin pun menilai Perpusnas bisa meminta sebagian dari alokasi jatah pendidikan senilai 20% dari total APBN untuk kebutuhan pengembangan perpustakaan sekolah. â€œPaling tidak Perpusnas bisa meminta Rp10 triliun dari alokasi APBN untuk pendidikan,â€ terang Djohar.
Apalagi kondisi perpustakaan sekolah juga masih sangat minim. Terkesan seadanya. Ini pula yang memantik Ledia Hanifa Amaliah untuk menyemangati Perpusnas untuk memperbaiki kondisi perpustakaan sekolah. â€œKondisi yang saya saksikan ketika berkunjung masih jauh dari ideal. Baik dari sisi sarana dan prasarana penunjang sampai koleksi yang dimiliki. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini, sepertinya akan sulit mengharapkan literasi tumbuh dengan baik dengan kemampuan demikian,â€ tambah Ledia.
Mendapat banyak dukungan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan akan segera menyiapkan argumentasi logis untuk penambahan anggaran. Terkait perencanaan program/kegiatan yang inovatif, Perpusnas akan menyesuaikan pada empat tingkatan literasi Â sesuai standar UNESCO, yakni (1) kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan yang bermutu, (2) kemampuan memahami yang tersirat dari yang tersurat, (3) kemampuan menghasilkan ide-ide/gagasan/kreatifitas, dan inovasi baru, dan (4) kemampuan menciptakan barang/jasa yang bermanfaat bagi khalayak.
â€œJika anggaran berhasil ditingkatkan, kami menggaransi mampu membantu menurunkan angka pengangguran melalui ketersediaan koleksi bahan bacaan yang bersifat ilmu-ilmu terapan (life skill) sehingga masyarakat bisa langsung aplikatif. Sudah banyak masyarakat yang berhasil memperbaiki taraf kesejahteraan hidupnya lewat program perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ pungkas Syarif Bando.
Selain itu, Perpusnas dalam waktu dekat akan mempelajari bagaimana mekanisme pengajuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari para BUMN/BUMD untuk pengembangan perpustakaan di daerah.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo
Â Â 
Â

RDP Komisi X DPR RI â€“ Perpusnas : DPR Dukung Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran

Sidikalang, Sumatera Utaraâ€”Perpustakaan diharapkan bisa menjadi tulang punggung masyarakat. Karenanya, perpustakaan harus menjadi tempat yang menyenangkan sehingga selalu dirindukan masyarakat. Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu menyatakan perpustakaan memiliki fungsi lengkap sebagai tempat menemukan solusi, oase, tempat berbagi pendapat, dan mendapat ilmu serta pengalaman dari lingkungan sekitar. Untuk itu, budaya baca akan terus dibangun.
Eddy Keleng menyebut ada tiga unsur yang dibutuhkan untuk membangun budaya baca yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. â€œPemkab Dairi berupaya membangun budaya baca. Kalau membangun budaya baca tanpa pengetahuan, maka kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Maka budaya baca itu mutlak harus kita kembangkan,â€ jelasnya dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI di Balai Budaya Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara, pada Selasa (23/2/2021).
Menurutnya, era digital menggeser cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Dulu, masyarakat harus datang ke suatu tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Namun kini, ilmu pengetahuan yang mendatangi masyarakat. Karenanya, perpustakaan juga harus berubah agar tetap relevan. â€œlmu pengetahuan bisa dikirim pada seluruh warga, tergantung kepada minatnya. Itulah era digital. Sekarang pengetahuan harus diupayakan menarik, entertaining, dan perpustakaan harus menjadi pusat kebudayaan, pusat kegiatan masyarakat, pusat rekreasi,â€ urainya.
Perpustakaan harus bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, dia berharap dukungan dari Perpusnas dan Komisi X DPR RI demi mewujudkan hal tersebut. â€œItulah kami tidak henti-hentinya berdiskusi untuk mendapatkan dukungan agar masyarakat kita di desa, di dusun, betul-betul berdaulat untuk mendapatkan semua ilmu pengetahuan yang ada di seluruh dunia, di tangannya,â€ ungkapnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan minat baca kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi milenial. Dia menegaskan, perkembangan teknologi informasi yang terlihat pada tingginya kepemilikan gawai dan akses ke media sosial, tidak bisa dibenturkan dengan rendahnya minat baca. Untuk itu, Perpusnas mengembangkan aplikasi yang bisa diakses secara digital oleh masyarakat yakni iPusnas, e-Resources, dan Khastara.
â€œAda tiga aplikasi yang kami bangun untuk memastikan pilihan untuk generasi milenial mereka boleh saja baca buku digital. Karena kita tidak bisa menarik handphone dari tangan mereka, karena memang jumlah penduduk Indonesia itu 269 juta, jumlah handphone kurang lebih 400 juta, artinya rata-rata satu orang itu pegang dua handphone,â€ jelasnya.
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menyatakan untuk meningkatkan indeks literasi, perpustakaan harus didukung oleh sistem pendidikan. Dia mendorong sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Perpusnas, agar menghasilkan kinerja maksimal. â€œNah ketersediaan dan minat baca, China lebih sedikit jumlah perpustakaannya, tetapi nilai kompetensi membacanya peringkat atas di dunia. Kenapa? Karena pendidikannya mendukung perpustakaan,â€ jelasnya.
Selain itu, dia mengusulkan kepada Eddy Keleng agar mengubah sistem pendidikan di wilayah Dairi. Untuk meningkatkan minat baca, dia meminta agar para kepala sekolah memberikan pekerjaan rumah menghapal kepada para siswa. Dengan menghapal, diyakini para siswa otomatis akan â€œdipaksaâ€ untuk membaca. Jika dilakukan secara terus menerus, siswa akan hobi membaca.
Legislator dari daerah pemilihan Sumatera II ini mengaku terus mendorong kenaikan anggaran Perpusnas di DPR RI. Anggaran saat ini dinilai tidak mengakomodir luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya jumlah penduduk. â€œNah ini, kita sama-sama akan menghadapi Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk meyakinkan mereka bahwa dengan anggaran segini, akan sangat beruntung bagi negara, karena orangnya akan berpengetahuan,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Gebyar Pujasintara: Apresiasi Pustakawan Layanan Berkinerja Terbaik dan Pemustaka Teraktif 2024

450 Desa Masuk Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Mengetahui Potensi Pegawai Melalui Serangkaian Penilaian

Literasi Digital Cegah Cyber Bullying

RDP Komisi X DPR RI â€“ Perpusnas : DPR Dukung Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran

Perpustakaan Diharapkan Menjadi Tulang Punggung Masyarakat