Kota Kandangan, Kalimantan Selatan &ndash; Terletak strategis di sisi jalan utama Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kota Kandangan, Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan hadir untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan minat baca masyarakat.
Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diresmikan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kamis (2/3/2023). Pembangunan gedung tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10 miliar.
Dalam sambutannya, Bupati HSS, Achmad Fikry, mengucapkan terima kasih kepada Perpusnas atas pembangunan gedung tersebut. Dia berharap Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten HSS mampu memberi manfaat besar untuk kemajuan masyarakat HSS. Baginya perpustakaan adalah simbol dari pentingnya ilmu pengetahuan, terutama melalui aktivitas membaca.
&ldquo;Meskipun kemajuan teknologi sudah sedemikian maju, tetapi kegiatan membaca tetap harus kita jaga dalam upaya menjaga keinginan untuk menambah pengetahuan tentunya dengan menyesuaikan kondisi dan tren yang saat ini sedang berkembang,&rdquo; ucapnya.
Menanggapi, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi komitmen Kabupaten HSS dalam meningkatkan kualitas SDM. Dia mengatakan perpustakaan berperan sebagai infrastuktur yang mendukung pengimplementasian RPJMN 2020-2024 tentang pembangunan kualitas SDM.
&ldquo;Perpustakaan sebagai infrastruktur dan sangat penting, untuk itu kami sangat senang akan komitmen bapak bupati serta jajaran yang luar biasa,&rdquo; katanya.
Dia juga berharap agar ke depan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten HSS dapat berfungsi dengan baik dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat terjalin solid untuk menyediakan bahan bacaan dalam bentuk yang variatif untuk masyrakat.
&ldquo;Sama-sama kita menghadirkan infrastruktur dan bahan bacaan baik dalam bentuk digital, elektronik, maupun buku cetak untuk masyarakat termarjinalkan bisa kita layani dengan baik,&rdquo; harapnya. 
Perpusnas sejak tahun 2018 hingga kini juga menyelenggarakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). TPBIS merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan umum melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum.
Dalam penguatan budaya literasi, secara nyata kegiatan TPBIS ini mengupayakan terjadinya peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum. Bantuan program TPBIS untuk Kabupaten HSS memberikan dampak bagi kehidupan seorang pekerja serabutan, Muhammad Ramadhani atau Rama.
Rama bermimpi untuk memiliki pekerjaan tetap dan mendapatkan gaji setiap bulannya. Hal tersebut sulit diraih olehnya karena tidak adanya keterampilan yang bisa dia andalkan. Keluarga kecilnya sering kali kesulitan untuk membayar uang sewa rumah.
Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dibutuhkan kemampuan dalam mengoperasikan komputer, begitu pikirnya. Dia lantas sering datang ke perpustakaan untuk meminjam buku tentang komputer. Satu waktu, petugas layanan perpustakaan menawarkannya untuk mengikuti kegiatan pelatihan komputer yang dilaksanakan di sana.
Setelah beberapa kali mengikuti kegiatan pelatihan komputer dan terus meningkatkan pengetahuannya dengan memanfaatkan buku-buku termasuk fasilitas komputer serta jaringan internet yang ada di perpustakaan, Rama mulai terbiasa menggunakan dan mengaplikasikan dengan baik program komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, serta Microsoft PowerPoint.
Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia berhasil lulus tes seleksi perangkat desa. Kini dengan gaji sekitar Rp. 2 juta per bulan, Rama tidak lagi khawatir untuk membayar uang sewa bulanan rumahnya karena gajinya saat ini jauh lebih banyak dibandingkan ketika masih bekerja secara serabutan.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Tingkatkan Kualitas SDM dan Minat Baca Masyarakat

Jakarta - Ketua Umum Dharma Pertiwi Nanny Hadi Tjahjanto mengaku terkesan dengan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional. Istri Panglima TNI Hadi Tjahjanto tersebut menilai fasilitas layanan yang ada di setiap lantai memberikan pengetahuan kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Nanny Hadi Tjahjanto saat mengunjungi gedung Perpusnas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Kamis (10/1/2019). Dalam kunjungan ini, Nanny Hadi Tjahjanto diterima Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando didampingi Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti.
Nanny Hadi menjelaskan kunjungan ini bertujuan mendapatkan masukan terkait pengembangan perpustakaan sekolah yang berada di bawah naungan Dharma Pertiwi. Dharma Pertiwi membawahi tiga unsur utama yakni Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, dan PIA Ardhya Garini. Setiap unsur memiliki ratusan sekolah mulai dari PAUD hingga SMA yang tersebar di seluruh Indonesia.
â€œSaya ingin menerapkan Gerakan Nasional Gemar Membaca yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Tentunya perlu ada perpustakaan di sekolah. Untuk itu saya berkunjung ke sini, untuk melihat bagaimana perpustakaan yang betul. Dan saya mendapatkan ilmunya di sini yang sungguh luar biasa,â€ jelas wanita asal Singosari tersebut.
Nanny Hadi memastikan setelah kunjungan ini, pihaknya akan menginstruksikan kepada ketua masing-masing unsur agar mendirikan perpustakaan di setiap sekolah. Selain itu, didorong agar setiap perumahan memiliki sudut baca. Pendirian sudut baca di setiap perumahan diharapkan mendekatkan kegemaran membaca kepada setiap keluarga.
Perpusnas diharapkan bisa memberikan bimbingan kepada Dharma Pertiwi. â€œKami berharap ada bimbingan dari Perpusnas untuk perpustakaan-perpustakaan sekolah dan organisasi kami. Kami juga mempunyai kantor-kantor organisasi yang memiliki sudut baca dan kami harapkan ada bimbingan dari Perpusnas untuk sudut baca ini,â€ pungkasnya.
Dalam kunjungannya, Nanny Hadi sempat melihat fasilitas yang ada di Bangunan Cagar Budaya, layanan keanggotaan di lantai 2, layanan anak di lantai 7, dan berakhir di lantai 24 yang memiliki keunggulan pemandangan ke ikon Kota Jakarta, Monumen Nasional (Monas). Di lantai 2, Nanny Hadi membuat kartu keanggotaan.
Reportase: Hanna Meinita/Amira Fikriana
Â

Istri Panglima TNI Terkesan dengan Fasilitas Layanan Perpusnas

Jakarta â€“ Perpustakaan yang sudah terakreditasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (pemustaka) terhadap kinerja perpustakaan. Selain itu, juga menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan tersebut. Demikian disampaikan Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto dalam apel pagi rutin yang diselenggarakan secara virtual pada Senin, (6/12/2021).
Supriyanto mengatakan, penerapan standar secara baik, konsisten dan benar dalam perpustakaan merupakan prasyaratan untuk mewujudkan layanan prima yang berfokus pada kepuasan pemustaka.
â€œPenerapan standar memerlukan komitmen yang kuat, dukungan pelatihan dan bimbingan, kontrol manajemen serta evaluasi internal (internal audit) dan evaluasi eksternal (eksternal audit) sehingga diharapkan mutu penyelenggaraan perpustakaan akan lebih baik dan sesuai dengan standar yang ada,â€ kata Supriyanto.
Tujuan akreditasi perpustakaan, lanjut Supriyanto, untuk meningkatkan kepercayaan pemustaka terhadap kinerja perpustakaan serta menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan yang bersangkutan. Sedangkan manfaat akreditasi bagi perpustakaan yang diakreditasi dapat meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan untuk meningkatkan kinerjanya pustakawan dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat.
Dijelaskan, saat ini jumlah perpustakaan yang telah terakreditas hingga bulan November 2021, sebanyak 10.348 perpustakaan atau mencapai 6,2% dari total jumlah perpustakaan sebanyak 164,160.
Dengan rincian, jumlah perpustakaan sekolah terakreditasi 8.288 perpustakaan, perpustakaan Perguruan Tinggi terakreditasi sebanyak 676 perpustakaan, perpustakaan umum terakreditasi sebanyak 1.105 perpustakaan dan perpustakaan khusus terakreditasi sebanyak 279 perpustakaan.
â€œKabar gembiranya, jumlah perpustakaan terakreditasi A lebih dari 1.000 perpustakaan atau mencapai jumlah 1.169 perpustakaan dan terakreditasi B sebanyak 1.527 perpustakaan. Perpustakaan yang terakreditasi A dan B inilah kedepan menjadi rujukan pengembangan perpustakaan di wilayah kabupaten/kota, provinsi dan nasional,â€ jelasnya.
Perpustakaan Nasional RI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) mempunyai tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yaitu menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan, melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan, membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan dan pengembangan Standar Nasional Perpustakaan.
Lebih lanjut diamanatkan didalam Undang-undang tersebut, Perpustakaan Nasional diwajibkan untuk menyusun standar koleksi perpustakaan; standar sarana dan prasarana; standar pelayanan perpustakaan; standar tenaga perpustakaan; standar penyelenggaraan; dan standar pengelolaan.
Â 
Reporter : Syifa Azka Layalia

Akreditasi Perpustakaan untuk Meningkatkan Kepuasan Pemustaka 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Penyediaan gedung fasilitas perpustakaan masih menjadi dambaan beberapa pemerintah daerah guna mendukung peningkatan literasi masyarakat. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang memprioritaskan pembangunan perpustakaan di tahun 2023.
Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba menyampaikan, pihaknya telah mengajukan proposal pembangunan gedung perpustakaan melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2021. Namun, karena akibat pandemi Covid-19, maka anggaran untuk pembangunan pun terkena refocusing.
"Kami sudah mengajukan bantuan DAK untuk pembangunan gedung, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, pandemi Covid-19 berdampak pada refocusing dan pengajuan kami terpaksa ditunda," ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Selasa (31/5/2022).
John mengungkapkan, pembangunan gedung perpustakaan sangat dinantikan. Kekurangan sarana dan prasarana ini tentunya menjadi kendala untuk menggugah minat baca masyarakat, padahal fasilitas ini penting untuk meningkatkan literasi masyarakat.
"Selama ini kami belum memiliki fasilitas gedung perpustakaan, kemampuan keuangan juga sangat terbatas. Maka kami berharap pembangunan perpustakaan ini dapat menjadi prioritas di tahun 2023. Maka, dapat mengakomodir target 25 tahun Indonesia emas melalui literasi," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/690WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.51.24 PM.jpeg" border="0" />
Hal senada juga diungkapkan, Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Y. Rembang. Pihaknya juga berharap pembangunan gedung perpustakaan dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan.
"Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki gedung perpustakaan yang representatif. Tidak hanya berisi buku-buku saja, tetapi juga gedung sebagai tempat berkegiatan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, dengan membangun minat baca masyarakat, bukan hanya membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual, tetapi juga terampil untuk kesejahterannya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/580WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.52.36 PM.jpeg" border="0" />
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan, Perpusnas sebagai lembaga pemerintah non kementerian memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, untuk 164.610 perpustakaan. Terdiri dari perpustakaan umum, khusus, sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.
Untuk memenuhi fasilitas layanan perpustakaan di daerah, lanjut Deni, pemerintah pusat melalui Perpusnas memiliki program bantuan DAK yang dapat digunakan untuk enam menu. Diantaranya, pembangunan gedung, perluasan, perabot, TIK, dan koleksi.
"Kami menghimbau untuk pemerintah daerah mengajukan permohonan DAK. Tentunya dengan memenuhi beberapa syarat, misalnya untuk pembangunan gedung harus disertakan sertifikat bangunan, serta DED," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Raditya P

Guna Dukung Peningkatan Literasi, Pemda Dambakan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tengah memerlukan sarana transportasi perpustakaan keliling yang cepat dan memadai, seperti boat atau kapal cepat. Hal tersebut secara khusus disampaikanÂ Â Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Jailani Tomagola, saat melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional pada Kamis, (13/02).
â€œDi lihat dari topografinya, wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah wilayah kepulauan, sehingga untuk menjangkau seluruh masyarakat, diperlukan speed boat atau kapal cepat. Termasuk perpustakaan pun kami menginginkan adaya perpustakaan keliling dengan menggunakan speed boat,â€ tutur Jailani.
Lebih lanjut, Jailani mengatakan, Perpustakaan Nasional sudah memberikan bantuan buku, hanya saja terkendala belum tersalurkan ke seluruh desa. Hal ini dikarenakan adanya wilayah yang sulit dijangkau dengan menggunakan jalur darat, sehingga harus menggunakan transportasi laut.
â€œSelain itu, ketersediaan buku di perpustakaan juga masih kurang,â€ keluhnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Ahmad Ajlan Alwi, bahwa kunjungannya ke Perpustakaan Nasional ini untuk berkoordinasi mengenai pelayanan perpustakaan. Dirinya mengakui jika keberadaan perpustakaan penting untuk mencerdaskan anak bangsa.
â€œKami berharap agar ada sinkronisasi antara Perpustakaan Nasional dengan Dinas Perpustakaan agar program yang ada merata sampai ke pelosok. Sehingga dapat memberikan kontrubusi positif agar wilayah pelosok tidak tertinggal dengan daerah lain,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, terkait pengadaan buku bisa dialokasikan dengan menggunakan dana desa. Karena dana desa saat ini bisa dialokasikan untuk bidang perpustakaan. Dan Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 4,5 milyar untuk pembangunan gedung perpusnas.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

DPRD Kab. Maluku Tengah Inginkan Bantuan Speed Boat untuk Perpustakaan Keliling

Jakartaâ€”Kepala perpustakaan nasional dunia melakukan pertemuan untuk berbagi pengalaman dalam menghadapi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan.
Perpustakaan nasional dunia diminta selalu siap menghadapi kondisi ketidakpastian dan menggunakan ketidakpastian sebagai kesempatan. Pandemi covid-19, merupakan salah satu ketidakpastian atau krisis yang dihadapi perpustakaan nasional di berbagai belahan dunia.
Hal ini menjadi bahasan dalam Konferensi Kepala Perpustakaan Nasional Dunia (Conference of Directors of National Libraries/CDNL). Untuk pertama kalinya, CDNL digelar virtual pada tahun ini dengan tema Ketidakpastian: Bagaimana Perpustakaan Nasional Menghadapi Risiko dan Menggunakan Kesempatan.
Ketua CDNL Lily Knibbeler menyatakan ketidakpastian, baik kecil maupun besar, akan selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Pandemi covid-19 yang dihadapi dunia pada dua tahun lalu, menjadi hal yang tidak terduga. Namun, menurut Lily, banyak krisis yang dihadapi perpustakaan nasional. Tidak hanya pandemi penyakit menular, krisis yang dihadapi di antaranya gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lainnya.
â€œJadi bagaimana kita sebagai kepala perpustakaan nasional, memimpin organisasi dalam ketidakpastian yang berkembang,â€ jelasnya pada Rabu (8/9/2021).
Untuk pertama kalinya, Konferensi Kepala Perpustakaan Nasional Dunia (Conference of Directors of National Libraries/CDNL) digelar virtual pada tahun ini. Tema yang diangkat adalah Ketidakpastian: Bagaimana Perpustakaan Nasional Menghadapi Risiko dan Menggunakan Kesempatan.
Konferensi yang dihadiri kepala perpustakaan dari 37 negara tersebut diisi dengan paparan dari Kepala Perpustakaan Nasional Australia (NLA) Marie-Louise Ayres dan Kepala Perpustakaan Nasional Inggris Roly Keating dengan tema Manajemen Risiko. Sementara Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mempresentasikan Perpusnas. Akademisi dari Universitas Twente Profesor Martin van Staveren menyampaikan paparan mengenai kepemimpinan dalam menghadapi risiko.
Dalam pertemuan juga dilakukan pemungutan suara Ketua dan Wakil Ketua CDNL. Lily Knibbeler kembali terpilih menjadi Ketua, sementara Kepala Perpustakaan Nasional Estonia Janne Andresoo terpilih menjadi Wakil Ketua 1 dan Marie-Louise Ayres terpilih menjadi Wakil Ketua 2.
Konferensi merekomendasikan beberapa hal di antaranya para kepala perpustakaan nasional diminta agar organisasinya fleksibel dalam menghadapi krisis, bersiap untuk hal-hal yang tidak terduga, dan bekerja sama dengan jejaring. â€œSaya harap hal ini membantu membangun fondasi masa depan kita pada masa ketidakpastian yang terus berkembang,â€ jelas Lily.
Tahun depan, CDNL dijadwalkan diselenggarakan secara tatap muka di Dublin, Irlandia. CDNL adalah asosiasi independen kepala perpustakaan nasional yang dibentuk untuk memfasilitasi diskusi dan mempromosikan kesepahaman dan kerja sama tentang hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di seluruh dunia. Konferensi CDNL digelar setiap tahun, biasanya pada hari Selasa di sela konferensi IFLA. Pertemuan tahunan tersebut diselenggarakan oleh perpustakaan nasional negara yang menjadi tuan rumah konferensi IFLA. Tahun lalu, penyelenggaraan IFLA WLIC 2020 di Dublin, Irlandia, dibatalkan. Hal ini berdampak pada pembatalan konferensi CDNL.
Reporter: Hanna Meinita

Kepala Perpustakaan Nasional Dunia Berbagi Pengalaman Menghadapi Ketidakpastian  Â 

Jakarta, Salemba-Tim pembahasan Perka inpassing jabatan fungsional Pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional mengadakan rapat di Ruang Rapat Deputi II Salemba, Rabu (8/2). Pembahasan Perka tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing. Landasan hukum dalam pembuatan Perka Inpassing Jabatan Fungsional Pustakawan yaitu Pasal 22 ayat 6 yang berbunyi &ldquo;Tata cara Penyesuaian/Inpassing, pelaksanaan uji kompetensi dan penetapan kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/Inpassing diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.&rdquo;
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Berita

Pembahasan Perka Inpassing Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Perpusnas RI

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan Tingkatkan Kualitas SDM dan Minat Baca Masyarakat

Istri Panglima TNI Terkesan dengan Fasilitas Layanan Perpusnas

Akreditasi Perpustakaan untuk Meningkatkan Kepuasan Pemustaka

Guna Dukung Peningkatan Literasi, Pemda Dambakan Pembangunan Gedung Perpustakaan

DPRD Kab. Maluku Tengah Inginkan Bantuan Speed Boat untuk Perpustakaan Keliling

Kepala Perpustakaan Nasional Dunia Berbagi Pengalaman Menghadapi Ketidakpastian Â

Kategori (Berita Unit)