Rencanakan Target Kinerja 2026, Sekretariat Utama Jadi Motor Penggerak Tata Kelola Kerja Kolaboratif Perpusnas

Jakarta - Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) gelar forum dialog kinerja yang membahas arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Utama Tahun 2026.

 

Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso dalam paparannya mengatakan bahwa pembahasan ini dilakukan guna memperkuat tata kelola kelembagaan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing, yang sejalan dengan visi penguatan budaya literasi dan pemerataan akses pengetahuan.

 

"Sekretariat Utama memiliki peran strategis yaitu sebagai motor penggerak tata kelola Perpusnas, terutama untuk membangun fondasi pembangunan nasional melalui literasi dan akses pengetahuan yang merata dan berkualitas. Dalam konteks transformasi digital pemerintahan dan perubahan demografi yang dipicu disrupsi teknologi, Perpusnas juga dituntut menjadi lembaga yang adaptif, inklusif, serta mampu bersaing," ucapnya, Jumat (9/1/2026).

 

"Hal pertama yang kita lakukan adalah menginventarisir apa yang telah dipetakan ke Rencana Target Kinerja 2026 karena pasti menjadi tantangan bagi kita semua dalam penuangannya. Setelah dialog kinerja ini, tidak perlu lagi menunggu lama dan mari bersama kita jadikan ini sebagai kerja kolaboratif yang apik," ajaknya.

 

Lebih lanjut, Joko juga menekankan arah kebijakan Perpusnas sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Utamanya dalam Program Prioritas Nasional (PN) keempat, yakni Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Budaya Literasi untuk Inovasi dan Kreativitas, jelasnya.

 

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam sesi diskusi, Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (HOKH), Budi Kusuma Wardani menyampaikan rencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

 

"Mengingat belum adanya dasar hukum yang secara eksplisit mengatur literasi, kami berencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," pungkasnya.

 

Sebagai informasi, pada periode kinerja 2020–2025, Perpusnas mencatat sembilan capaian utama dengan sejumlah indikator kinerja yang meningkat secara konsisten. Salah satunya adalah Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang mencapai nilai 99,04 atau kategori Istimewa, meningkat signifikan dari nilai sebelumnya sebesar 96,25. Selain itu, Perpusnas juga meraih nilai tertinggi Survei Penilaian Integritas (SPI) di tingkat kementerian/lembaga serta Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tertinggi pada kategori lembaga.

 

Target kinerja Perpusnas tahun 2025 difokuskan pada terwujudnya tata kelola yang prima dengan indikator sasaran utama. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan sebesar 85,5 dan perolehan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Indikator lainnya diproyeksikan terus meningkat dari tahun ke tahun.

 

Reporter: Sonia Adelina

Editor: Basma Sartika

Dokumentasi: Aji Anwar