SIARAN PERS: Wamendagri Tekankan Enam Langkah Mendesak untuk Tingkatkan Literasi
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebut kepala daerah memiliki peranan penting untuk membangun sinergi dengan para pegiat literasi, komunitas, dan juga perpustakaan di daerah dalam meningkatkan literasi. Menurutnya,
terdapat enam langkah yang harus segera dilakukan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan
Jakarta, 12 Mei 2026 — Langkah pertama adalah penguatan kebijakan dan regulasi daerah. Pemerintah daerah didorong menghadirkan kebijakan konkret yang berpihak pada peningkatan budaya baca dan penguatan ekosistem literasi masyarakat.
“Dalam konteks meningkatkan literasi, kepala daerah harus mengambil kebijakan yang benar-benar fokus memperbaiki indeks literasi masyarakat,” paparnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2026 "Mengukuhkan Sinergi Program Perpustakaan dan literasi" yang diselenggarakan hibrida pada Selasa, (12/5/2026).
Langkah kedua yakni transformasi perpustakaan daerah. Transformasi perpustakaan agar menjadi ruang publik yang nyaman, modern, dan diminati generasi muda. Perpustakaan tidak lagi sekadar tempat penyimpanan buku, tetapi menjadi pusat aktivitas belajar, diskusi, dan kreativitas masyarakat.
Ia mencontohkan transformasi perpustakaan di Kota Bogor yang berhasil meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan.
“Dulu perpustakaan hanya dikunjungi belasan orang. Sekarang setelah ditransformasi dan dibuat nyaman, pengunjungnya bisa mencapai 700 hingga 800 orang per hari,” ujarnya.
Langkah ketiga yaitu penguatan literasi digital. Langkah keempat Peningkatan kapasitas SDM perpustakaan. Penguatan kapasitas pustakawan dinilai penting agar perpustakaan mampu berkembang sebagai pusat penggerak literasi, bukan hanya pengelola koleksi buku.
“Peningkatan kapasitas bukan sekadar menambah koleksi atau merek buku, tetapi juga kemampuan membangun jejaring dan melakukan aktivasi literasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Langkah kelima yakni penguatan literasi berbasis desa dan komunitas. Ia melihat banyak sekali komunitas yang lebih militan dan memiliki passion. Terakhir langkah keenam yaitu kolaborasi dan sinergi lintas sektor. "Kita harus masuk ke bawah bersinergi dengan perpustakaan ini di tingkat lokal, kantong komunitas, ini harus kita dorong," lanjutnya.
Wamendagri menambahkan, pihaknya siap bersinergi dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk memberikan penghargaan bagi para pejuang lokal yang berhasil meningkatkan indeks literasinya secara signifikan selama satu tahun.
"Kami ingin melihat bagaimana indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca menjadi atensi yang serius dari seluruh pemerintah daerah, yang berkolaborasi dengan semua komunitas penggiat literasi yang ada," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menyampaikan, rendahnya tingkat kecakapan literasi tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu lembaga. Ia menilai selama ini sinergi antar pemangku kepentingan masih belum berjalan optimal, baik antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, perguruan tinggi, komunitas literasi, hingga sektor swasta.
“Belum muncul kemitraan atau kolaborasi yang utuh dan erat antar pemangku kepentingan yang menggarap masalah literasi ini. Berkolaborasi secara berdampak,” katanya.
Lebih lanjut, ia menuturkan, perubahan teknologi, persepsi dan harapan masyarakat menuntut adanya transformasi dalam pendekatan literasi. “Hal ini menuntut kita untuk secara lebih aktif memikirkan program-program baru, sehingga program yang dikembangkan dapat memenhhi harapan dan tantangan serta perubahan saat ini,” tuturnya
Perpusnas sangat berkepentingan untuk melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada, baik itu di pusat maupun di daerah. "Kepentingan itu ingin kita ramu untuk disatukan menjadi sebuah program yang betul-betul menjadi garapan bersama, karena memang literasi adalah urusan kita bersama," lanjutnya. (WM, Ed: DRS, Dok: AK, ATK)
