Jakarta &ndash; Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh. Syarif Bando menjadi narasumber Forum Kafe BCA V dengan tema &ldquo;Belajar Lebih Baik: Membaca dari Generasi ke Generasi&rdquo; yang diselenggarakan di Menara BCA Jakarta pada Rabu (15/3). Turut hadir sebagai narasumber lainnya yaitu Dekan Fakultas Psikologi UI Tjut Rifameutia Umar Ali, Dosen Sosiologi UI Lucia Ratih Kusumadewi, Host Kick Andy Metro TV Andi F. Noya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Dadang Sunendar dan Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja serta moderator Yuswohady. Peserta yang hadir pada acara tersebut terdiri dari Manajemen BCA, Penerima Beasiswa, PPA &amp; PPTI, Blogger dan Media.
Mengambil tema &ldquo;Membaca dari Generasi ke Generasi&rdquo;, Kafe BCA V membahas peran sentral perpustakaan dengan koleksi buku yang senantiasa diperbaharui sebagai salah satu kunci menuju generasi muda Indonesia yang gemar membaca. Kepala Perpusnas RI Muh. Syarif Bando menyampaikan bahwa budaya baca masyarakat Indonesia sangat tinggi hanya saja jumlah bahan bacaan yang tersedia masih sangat rendah. &ldquo;Salah satu hambatan dalam penyediaan bahan bacaan secara nasional adalah adanya kesenjangan wilayah yang tinggi. Secara umum perpustakaan di wilayah Indonesia barat seperti Jawa dan sekitarnya sudah baik, tapi tidak demikian dengan wilayah timur seperti Papua&rdquo;, kata Syarif.
Tjut Rifameutia dari sisi psikologi menjelaskan bahwa minat baca tidak muncul seketika, tetapi diawali dengan melihat orang sekitarnya membaca. &ldquo;Apakah membaca itu menyenangkan atau memberikan keuntungan bagi orang yang membaca&rdquo;, jelasnya. Keluarga harus sejak dini menanamkan minat baca terutama pada usia emas anak-anak yaitu umur 1-6 tahun. Orang tua harus memberi contoh suka membaca, kemudian dilanjutkan sekolah juga lingkungan masyarakat sehingga bisa melahirkan generasi gemar membaca.
Dadang Sunendar dari Kemendikbud memberitahukan sejak dua tahun terakhir Kemendikbud memiliki program &ldquo;Gerakan Nasional Literasi&rdquo; yang merupakan gerakan literasi yang dilakukan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pada tahun 2015 dikeluarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, yang didalamnya salah satunya kewajiban peserta didik atau siswa untuk membaca sebelum pelajaran dimulai selama 15 menit. Persoalan yang terjadi saat ini yaitu kurangnya panduan buku apa yang harus dibaca. Salah satu tugas dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menyediakan buku-buku pengayaan untuk mendampingi buku teks wajib yang ada di sekolah.
Sementara dari sudut pandang sosiologis Lucia Ratih Kusumadewi menerangkan bahwa masyarakat nusantara ini mempunyai karakteristik yang khas yang secara garis besar dimiliki oleh sebagian besar masyarakat asia yaitu komunal dan memiliki budaya lisan. Lucia berpendapat bahwa ada yang perlu diubah dari sistem pembelajaran yang ada saat ini. Pendidikan yang ada saat ini hanya satu arah yang diasosiasikan pendidik adalah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, seharusnya dua arah sehingga terjadi timbal balik antara pendidik dan siswa didik. &ldquo;Semua pihak perlu diedukasi pentingnya membaca sehingga minat membaca masyarakat Indonesia juga meningkat&rdquo;, jelas Lucia.
Andy F. Noya menceritakan bahwa buku memiliki kekuatan besar dan sangat berharga pada awal pendidikan yaitu sekolah dasar. Orang tua Andy yang saat itu kondisi ekonominya kurang memadai, menyisihkan penghasilan untuk dibelikan koran untuk Andy baca. Kegemaran membaca Andy dapat merubah persepsi orang terhadap dirinya karena wawasan dan pengetahuan yang didapat diaplikasikan dan berguna dalam kehidupannya sehingga bisa seperti saat ini. Andy F. Noya juga pernah menjadi Duta Baca Indonesia oleh Perpustakaan Nasional RI.
Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam kesempatan tersebut menjelaskan BCA berkomitmen untuk menumbuhkan kembali semangat membaca di berbagai pelosok Indonesia, BCA memperkenalkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan berbagi &ldquo;Buku untuk Indonesia&rdquo;.
Acara ditutup dengan pemberian piagam ke narasumber dan peluncuran gerakan &ldquo;Buku untuk Indonesia&rdquo; yang nantinya paket donasi dari masyarakat akan dikonversi menjadi buku dan disalurkan ke beberapa daerah di Indonesia.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Membaca dari Generasi ke Generasi

Jakarta, Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif RAPBN TA 2023 Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI di tahun 2023 sebesar Rp 675,9 Miliar.Â Jumlah tersebut meningkat dari anggaran pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp 667,5 Miliar. Pihaknya juga menyetujui usulan tambahan anggaran Perpusnas pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp 2,7 Triliun.
Terhadap usulan tambahan anggaran tersebut, Komisi X DPR RI menekankan Perpusnas agar dapat digunakan untuk penguatan literasi dan SDM Perpustakaan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Perpusnas, Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyatakan dukungan penuh pada usulan anggaran dan usulan tambahan anggaran yang diajukan Perpusnas.Â 
"Usulan yang disampaikan kami mendukung sepenuhnya, untuk kemudian nanti dibawa ke Badan Anggaran (banggar). Namun, kami mohon diperhatikan pembangunan perpustakaan di daerah tetap penting. Karena masih banyak wilayah yang belum mendapat kesempatan untuk mendirikan perpustakaan," ungkapnya, Kamis (2/6/2022).
Legislator Fraksi PDIP, Putra Nababan mengatakan, agar Perpusnas tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik perpustakaan saja, tetapi juga pembangunan SDM.
"Tahun 2023 adalah gelombang terakhir dari pemerintah untuk memberdayakan SDM. Karena 2024 tahun politik, kalau ada kegiatan bimtek untuk pustakawan saya rasa itu harus menjadi prioritas ketimbang membangun fisiknya," ungkapnya.
Senada, Legislator Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru menyampaikan dukungannya pada pembangunan SDM melalui pembinaan pustakawan. Pihaknya mendorong Perpusnas dapat melakukan pendataan pustakawan di seluruh Indonesia.
"Karena program sertifikasi pustakawan itu sangat penting. Dengan pendataan pustakawan dapat menjadi acuan pembinaan pustakawan untuk mendapat sertifikasi sesuai dengan standar nasional," tutur Ratih.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian juga mengingatkan, anggaran Perpusnas di tahun 2023 untuk tidak hanya berfokus di pembangunan fisik, melainkan harus dapat memperhatikan kesejahteraan pustakawan.
"Meski anggaran terbatas, tetapi Perpusnas juga harus memperhatikan kesejahteraan pustakawan. Selain itu, bantuan buku untuk masyarakat juga sangat bermanfaat. Sehingga di tahun 2023 dukungan bantuan dari Perpusnas bisa dilanjutkan. Saya harap Perpusnas lebih bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," lanjut Hetifah.
Di lain sisi, Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal mengatakan, bantuan buku masih sangat didambakan masyarakat di daerah. Bantuan buku untuk di masjid, sekolah dan pusat bacaan masyarakat. "Kerja sama yang telah dilakukan ini saya harap dapat ditingkatkan intensitasnya," ungkap Mustafa.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, usulan peningkatan dan tambahan anggaran ini merupakan upaya Perpusnas dalam memenuhi kebutuhan buku terutama permintaan dari semua unit sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan khusus, dan komunitas yang luar biasa meningkat. Ketika upaya menggaungkan literasi dan peningkatan gemar membaca melibatkan komponen masyarakat.
"Kami berharap adanya dukungan sepenuhnya untuk tambahan anggaran. Karena kendala di masyarakat kekurangan bahan bacaan. Kalau ini dapat diatasi dapat memenuhi kepentingan bersama terutama dalam peningkatan kegemaran membaca," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Komisi X DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran Perpusnas di Tahun 2023

<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta,- Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zanariah meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan Perpusnas dalam menjalankan program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan daerahnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Urusan perpustakaan adalah urusan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar. Jadi urusan perpustakaan ini dikawal oleh teman-teman dari Perpustakaan nasional dengan norma, standar, prosedur, kriteria, &ldquo; ungkapnya pada Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023, Selasa (7/3/2023)
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zanariah juga menegaskan, Kementerian Dalam Negeri akan terus mendukung program-program pengembangan literasi di daerah. Termasuk di dalamnya dukungan regulasi pengelolaan perpustakaan.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Sejaki tahun 2019 berbagai regulasi yang diterbitkan Kemendagri&nbsp; sudah dilakukan dua kali pemutakhiran. Kenapa kok berubah-berubah? Karena kita mengikuti kebutuhan dari kementerian/ lembaga maupun daerah&rdquo; sebutnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut, Zanariah mengatakan, setiap program tidak bisa bergerak sendiri namun perlu dukungan dari berbagai pihak. Dirinya mengingatkan agar dalam mengembankan perpustakaan tidak hanya mengandalkan sumber dana dari APBN maupun APBD.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Jangan berharap dari APBN atau APBD saja tapi dukungan yang lain sumbangan masyarakat seperti CSR dan lain-lain itu harus kita gerakkan juga,&rdquo; imbuhnya. 
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam upaya mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain, menurut Zanariah unit kerja pengelola perpustakaan perlu memperkenalkan perpustakaan dan manfaat yang didapatkan saat berkontribusi meningkatkan literasi.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sejak 2021, terdapat beberapa isu strategis perpustakaan yang ditemukan melalui hasil kegiatan fasilitasi dokumen perencanaan daerah baik itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan&nbsp; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh Kemendagri.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Sampai sekarang ini permasalahan anggaran adalah yang paling sering dijumpai salah satunya karena adanya pandemi yaitu melalui refocusing. Isu strategis lainnya adalah minimnya distribusi anggaran pengembangan perpustakaan dan kurangnya akses layanan sarana prasarana,&rdquo; imbuhnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 mengusung tema &ldquo;Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19&rdquo;. <span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 diselenggarakan secara hibrida pada 6-7 Maret 2023 di Pullman Hotel Jakarta Central Park.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Eka Purniawwati<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer: Andri Tri Kurnia
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Pemerintah Daerah Diminta Berkoordinasi dengan Perpusnas

Jakarta â€“ Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) harus mampu mengubah cara pendidikan agar menghasilkan mahasiswa yang memiliki complex problem solving skills.
Hal ini adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Berdasarkan laporan The Future of Jobs Report, World Economic Forum, keahlian ini paling dibutuhkan pada 2020.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyatakan terjadi pergeseran paradigma pendidikan pada abad 21. Keahlian yang dibutuhkan dari mahasiswa yakni complex problem solving, social skill (kemampuan koordinasi, persuasi, hingga emotional intelligence), process skill (kemampuan mendengar aktif, berpikir logis, dan monitoring), system skill (kemampuan untuk melakukan judgement dan keputusan), serta cognitive abilites.
Ditegaskan bahwa keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan. Dia mencontohkan, pendidikan tinggi di luar negeri mewajibkan mahasiswa untuk banyak membaca dan berdiskusi di kelas. Menurutnya, ini sangat baik karena tercipta ruang diskusi yang sangat aktif setelah membaca.
â€œTentu saja ini semua mengarahkan kita untuk mencoba merumuskan implementasi dari Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Sehingga nanti kita jangan mendapat kritik, kampus merdeka dan merdeka belajar itu hanya di-backdrop saja, tapi cara pembelajaran di kelas itu tetap manual seperti di zaman dahulu,â€ ujarnya dalam webinar dengan tema E-Resources Perpustakaan Nasional Mendukung Kampus Merdeka yang diselenggarakan secara virtual, pada Senin (20/12/2021).
Pada kesempatan tersebut, Syarif Bando meminta para rektor perguruan tinggi untuk menyerahkan hasil penelitian disertasinya ke Perpusnas. Dengan begitu, karya-karya intelektual dari dunia akademis dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Koleksi digital merupakan salah satu upaya Perpusnas untuk mempercepat terwujudnya visi Presiden yakni sumber daya manusia Unggul. Koleksi perpustakaan yang sudah didigitalkan dapat diakses civitas academica, sehingga dengan begitu SDM yang berdaya, dapat terwujud.
â€œMempercepat terwujudnya manusia unggul yaitu manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan income per kapita. jadi Pesan yang disampaikan jelas adalah alumni perguruan tinggi menciptakan lapangan kerja, bukan sebaliknya mencari lapangan kerja,â€ urainya.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Nizam, mengungkapkan pustakawan adalah ujung tombak gerakan literasi nasional. Gerakan tersebut diluncurkan sejak 10 tahun lalu. Namun menurutnya, masih dibutuhkan upaya untuk menggalakkan literasi, mengingat kondisi di Indonesia yang belum memuaskan.
â€œLiterasi itu tetap. Kita sudah masuk era digital dalam era teknologi, tapi literasi itu dasar fundamental bagi kemajuan setiap bangsa. Kalau kita yang pernah ke Jepang atau pernah nonton film Jepang lah, itu kalau kita liat di kereta api itu semua orang selalu pegang buku. Dan ternyata itu kolerasinya sangat tinggi literasi suatu bangsa dengan kemajuan suatu bangsa,â€ ungkapnya.
Dia berharap para pustakawan mampu menarik minat anak-anak agar gemar membaca. menurutnya, ini adalah PR besar menjadikan perpustakaan atraktif bagi anak-anak untuk meluangkan waktunya membaca dan mencerna bacaan. Karena kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkreasi dan berinovasi itu lahirnya dari kegemaran membaca. Disebutkan sejumlah tokoh besar dunia, mempunyai kegemaran membaca yang tinggi.
â€œElon Musk itu konon sehari itu membaca 10 jam. Demikian pula dengan Bill Gates itu konon, katanya, setiap hari minimal 2 jam luangkan waktunya itu untuk membaca,â€ tuturnya.
Ketua Forum Rektor, Panut Mulyono, menjelaskan pihaknya belum melibatkan pustakawan dalam program MBKM. Rektor Universitas Gadjah Mada tersebut menuturkan, pihaknya membentuk taskforce sesuai dengan Kemdikbudristek. â€œTaskforce yang di perguruan tinggi sebetulnya untuk meyakinkan agar segala informasi yang ada dari kementrian terkait program MBKM itu bisa tersosialisasikan dengan baik,â€ jelasnya.
Namun, dia menilai pustakawan dapat dilibatkan dengan menyediakan sumber bacaan dari beragam keilmuan yang dapat dimanfaatkan mahasiswa. Apalagi, program MBKM adalah proses belajar di luar dari program studi, baik di dalam universitasnya maupun di luar universitasnya.
Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Chairul Hudaya, mengatakan pustakawan masa kini bertransformasi, tidak sekadar duduk di kantor dan menjaga buku. Pustakawan berperan dalam menyampaikan konten konten yang ada di perpustakaan sehingga dapat diberikan kepada masyarakat.
Reporter: Hanna Meinita

Dukungan Perpustakaan untuk Kampus Merdeka

Cawang, Jakarta - Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta mengadakan kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi guna percepatan integrasi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 4 Gedung Pelayanan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021). Hadir sebagai narasumber yakni Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Suharyanto, mewakili Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti, menyampaikan bahwa salah satu Program Prioritas yang terdapat pada Prioritas Nasional ke-4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan adalah Meningkatkan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas.
â€œUntuk merealisasikannya, layanan literasi berbasis inklusi sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan harus dikembangkan,â€ ucap Suharyanto.
Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan perpustakaan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan melalui ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat. â€œPerpustakaan berperan menciptakan SDM unggul, profesional, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Karena perpustakaan merupakan pusat ilmu pengetahuan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat kebudayaan,â€ jelasnya.
Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan juga penyimpanan informasi yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait keterangan, seperti kutipan, gambar, sobekan koran, dan bahan referensi lainnya. Fungsi dari dokumentasi yang ada di laman web JDIH antara lain untuk menyediakan informasi terkait isi dokumen, alat bukti dan data akurat terkait keterangan dokumen, melindungi dan menyimpan fisik dari isi dokumen tersebut, menghindari adanya kerusakan dokumen, meningkatkan koleksi negara, dan menjamin keutuhan serta keotentikan informasi maupun data yang tercangkup di dalam dokumen.
Jenis dokumen dalam JDIH meliputi abstrak yang merupakan uraian singkat materi peraturan, dokumen peraturan berisikan produk hukum berbentuk peraturan perundang-undangan, buku/monograf bidang hokum, artikel tentang gagasan/fakta yang dipublikasi, dan yurisprudensi atau putusan pengadilan.
Laman web JDIH yang dibangun harus terhubung dengan koleksi perpustakaan di Kementerian/Lembaga masing-masing untuk menarik meta datanya. Perpusnas saat ini sedang melakukan pengembangan dokumen hukum (buku hukum) bidang perpustakaan dengan menerapkan sebuah bentuk interaksi antar aplikasi menggunakan protokol yang disetujui bersama melalui jalur informasi dan komunikasi (interoperabilitas) penarikan data pada meta data inlislite dan e-Deposit serta aplikasi penghimpunan konten web.
JDIH Perpusnas dikelola oleh Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat serta dapat diakses pada laman jdih.perpusnas.go.id.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ardiansyah Al Ghani

Perpusnas Terus Kembangkan Pendokumentasian Hukum Bidang Perpustakaan di Laman Web JDIH

Yogyakarta, DIY - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando memberikan sambutan pada acara Peer Learning Meeting Perpuseru 2018 di Ballroom Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta (6/7). Dalam rangkaian acara tersebut didalamnya terdapat serah terima program Perpuseru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 kepada Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional sebagai pemerintah berencana melanjutkan program tersebut. Program PerpuSeru adalah program pengembangan perpustakaan yang didukung oleh Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI) dan Bill &amp; Melinda Gates Foundation, saat ini sudah menjangkau seluruh wialayah Indonesia dan bertujuanÂ dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Chief CCFI Titi Sadarini mengatakan PerpuseruÂ bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. "Perpustakaan adalah institusi yang mempunyai akses layanan yang tanpa batas dan tanpa biaya. Pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan umum seluruh Indonesia kemudian dikembangkan menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat kegiatan masyarakat yang inklusif," ujar Titi. Menurut Titi Sadarini transformasi perpustakaan dapat dilakukan dan memberikan dampak yang nyata. "Dari 768 perpustakaan desa yang menjadi mitra, 67 persen dilakukan mandiri melalui pemerintah kabupaten," imbuh Titi.Â  Chief CCFI juga mengapresiasi Perpusnas dan Bappenas yang menjadikan Perpuseru menjadi salah satu program prioritas dalam pengentasan kemiskinan. Harapannya kedepannya penyerahan tongkat estafet kepada Perpusnas dan Bappenas dapat berjalan baik.
Chief Director Perpuseru Erlyn Sulistyaningsih menyebutkan saat ini telah terdapat 65 trainer nasional dari pulau Buru sampai pulau Rote. Evlyn juga menampilkan testimoni Mas Wahid dari Pamekasan yang berrofesi sebagai peternak ayam, diman melalui perpustakaan dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik. Evlyn juga menerangkan mulai tahun 2019 dan 2020 program akan dilaksanakan oleh Perpusnas. "Percaya Perpuseru atau tranformasi perpustakaan mampu membuat masyarakat hidup lebih baik. Jadilah kupu-kupu yang terbang rendah, karena mendekati masyarakat dan memperluas jangkauan kepada masyarakat dengan senyuman dan kerendahan hati.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan kehadiran Perpusnas dan Perpuseru, yaitu membangun mindset bahwa setiap orang bisa berubah dengan bantuan akses ilmu pengetahuan. Merujuk UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perpustakaan sebagai urusan wajib yang ditetapkan oleh pemerintah.Â  Syarif juga menambahkan dukungan Kemendes PDT dengan kebijakan dana alokasi desa bisa untuk pengembangan perpustakaan demi menciptakan kualitas masyarakat yang lebih baik.Â  Perpusnas mengemban tugas berat dalam bersinergi dengan institusi lain untuk menghadirkan buku-buku di level masyarakat yang paling bawah. "Kami mengapresiasi atas program yang telah dilaksanakan dan berkomitmen melaksanakan program mulai tahun 2019 yang merupakan sebuah langkah awal," ujar Syarif.Â 
Reportase : Dewi Kartikasari dan Arwan Subakti
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Membaca dari Generasi ke Generasi

Komisi X DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran Perpusnas di Tahun 2023

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Pemerintah Daerah Diminta Berkoordinasi dengan Perpusnas

Dukungan Perpustakaan untuk Kampus Merdeka

Perpusnas Terus Kembangkan Pendokumentasian Hukum Bidang Perpustakaan di Laman Web JDIH

Perpustakaan Nasional melanjutkan Program Perpuseru pada Tahun 2019