Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan Pemilihan Ketua Â KORPRIÂ  periode 2019-2024, Senin (25/3). Proses musyawarah pemilihan ketua KORPRI diikuti oleh tiga kandidat, yakni Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Joko Santoso, Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum, Agus Sutoyo, dan Kepala Bagian Keuangan, Bonar Sijabat.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI, Oni Bibin Bintoro, mengatakan bahwa KORPRI dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 1971, dengan jumlah anggota sebanyak 4,3 juta harus dapat mempersatukan dan menampung aspirasi segenap aparatur sipil negara (ASN) dalam mengemban tugas pokok sebagai abdi negara, pemerintah, dan abdi masyarakat.
â€œKORPRI juga harus mendukung reformasi birokrasi dalam menciptakan birokrasi bebas KKN, akuntabel, kinerja tinggi, pelayanan publik yang berkualitas,â€ imbuh Oni.
Sedangkan, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menambahkan perlunya peran serta KORPRI yang nyata, mengatasnamakan kepentingan pemerintah dan masyarakat menciptakan reformasi birokrasi karena birokrasi adalah trigger (pemicu) Â pada negara-negara maju.Â 
Dari hasil pemungutan suara, Joko Santoso, terpilih sebagai Ketua KORPRI Perpusnas periode 2019-2024. Menggantikan Ketua KORPRI yang sebelumnya dijabat oleh Dedi Junaedi. Pada sambutan awalnya, Joko Santoso menginginkan KORPRI Perpusnas dapat lebih berkontribusi terhadap perkembangan organisasi KORPRI secara nasional.
Â 
Reportase : Eka Purnia
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Joko Santoso Terpilih Sebagai Ketua KORPRI Perpusnas Periode 2019-2024

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Persoalan pemberantasan narkoba sama seperti persoalan membaca. Berada dalam kondisi darurat. Butuh konsistensi dan keseriusan dari semua pihak agar tumbuh kesadaran sejak dini. Pemimpin juga harus beri contoh dan teladan. Dan peran perpustakaan juga tidak bisa dikesampingkan, karena seseorang yang terjerumus menjadi pecandu narkoba dikarenakan kurangnya pola pengasuhan orang tua dan pemahaman yang baik tentang bahaya akibat narkoba.
Himbauan tersebut disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso dihadapan guru-guru dan 750 siswa SD saat menggelar kampanye anak Indonesia Gemar Membaca dan Anti Narkoba bersama Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di Perpustakaan Nasional, Senin, (29/1/2018).
Generasi muda berada dalam ancaman kehancuran akibat narkoba. Semuanya diawali karena kekurangpahaman dan ketidaktahuan terhadap informasi bahaya narkoba. Dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi, maka karakter bangsa bisa terbangun ditengah-tengah maraknya keributan, situasi masyarakat yang mudah tersulut dan sibuk mencari kambing hitam. Saat ini untuk menghancurkan suatu generasi bangsa tidak perlu dengan pamer senjata,.
&ldquo;Tanpa perpustakaan kehidupan akan gelap. Dan generasi Indonesia saat ini dibuat seperti berada dalam masa kegelapan,&rdquo; ujar Kepala BNN Budi Waseso. Sepanjang tahun 2017, BNN mencatat ada 46. 537 kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Dan milyaran rupiah terbuang sia-sia akibat penggunaan narkoba, lanjut Budi Waseso.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN juga meresmikan aplikasi Dialogue 101. Dialogue 101 adalah program milik BNN yang berisi pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan format aplikasi digital ke seluruh media sosial. Aplikasi Dialogue 101 berperan sebagai jembatan informasi kekinian agar generasi muda Indonesia mengetahui dan memahami sejak dini semua hal tentang narkoba.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas juga menyambut baik ajakan Budi Waseso untuk bersinergi dalam upaya pemberantasan narkoba dan penggalakkan minat baca di masyarakat.&nbsp;Indonesia bisa mencontoh bagaimana Tiongkok pernah mengalami Perang Candu di masa lalu, dan Thailand yang generasinya sempat hancur dengan narkoba. &ldquo;Saya pastikan ke depan, Perpusnas dan BNN akan bersinergi mengkampanyekan pentingnya kegemaran membaca dan bahaya narkoba sejak dini,&rdquo; kata Kepala Perpusnas.
Kesamaan niat tersebut dituangkan ke dalam bentuk penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) antara Perpusnas dan BNN. Salah satu point penting dalam MOU kedua lembaga tersebut adalah kesediaan BNN memberikan koleksi bukunya yang berisikan bahaya dan pencegahan narkoba kepada Perpustakaan Nasional untuk kembali mendistribusikan buku-buku tersebut ke seluruh perpustakaan hingga ke pelosok, desa/kelurahan sehingga masyarakat bisa lebih cepat menyadari dan paham. &ldquo;Sosialisasi ini penting untuk kelanjutan generasi Indonesia yang bebas dari narkoba,&rdquo; ucap Kepala Perpusnas.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Kepala BNN : Tanpa Perpustakaan Kehidupan Akan Gelap

Dublin, Irlandiaâ€”International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) sukses menggelar World Library and Information Congress (WLIC) ke-87 pada 26-29 Juli 2022 di Dublin, Irlandia. Perhelatan kongres dengan tema â€œInspire, Engage, Enable, Connectâ€, ini menghasilkan manifesto terbaru untuk Perpustakaan Umum.
Dalam pembukaannya, Presiden IFLA, Barbara Lison, mengatakan bahwa salah satu agenda terpenting WLIC ke-87 adalah diumumkannya Manifesto Perpustakaan Umum 2022 oleh IFLA dan UNESCO. Manifesto bertujuan untuk merespons perubahan teknologi dan menggambarkan realitas masyarakat serta misi perpustakaan umum saat ini.Â 
â€œTerima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mempersiapkan acara ini selama beberapa tahun terakhir, hingga beberapa hari ke depan acara akan berjalan sukses. Hal ini sejalan dengan tema konferensi â€˜Inspire, Engage, Enable, Connectâ€™ yang akan merayakan pencapaian kami, pengumuman menarik tentang manifesto perpustakaan umum dari IFLA/UNESCO dan sebagai peringatan ke-75 tahun hubungan IFLA dengan UNESCO,â€ ujar Lison.
Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando bersama Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi turut hadir dalam WLIC 2022, memberikan pandangan tentang Manifesto Perpustakaan Umum Tahun 2022 IFLA/UNESCO. Kepala Perpusnas mengatakan bahwa tujuan membangun kebersamaan harus menjadi visi bersama. Bahwa masing-masing negara memiliki cara tersendiri dalam memajukan masyarakatnya.
Â â€œManifesto IFLA/UNESCO tidak pernah bergeser dari esensi dari sebuah perpustakaan untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kepala perpustakaan di seluruh dunia mengambil kebijakan untuk turut mendorong atas perubahan tersebut. Dan harus lebih banyak tema yang diangkat bagaimana menciptakan masyarakat yang literat,â€ imbuhnya.
Manifesto Perpustakaan Umum IFLA/UNESCO menyatakan bahwa perpustakaan umum sebagai kekuatan hidup untuk pendidikan, budaya dan informasi, serta sebagai agen penting untuk perdamaian dan kesejahteraan semua orang.
Manifesto IFLA/UNESCO pertama kali dibuat pada 1949 dan telah diperbarui selama beberapa dekade seiring dengan berkembangnya peran perpustakaan di masyarakat. Versi terbaru, yang diterbitkan pada 1994, menjadi landasan advokasi perpustakaan umum IFLA.
Penyusunan Manifesto IFLA/UNESCO
Penyusunan manifesto terbaru oleh IFLA/UNESCO melibatkan seluruh perpustakaan di dunia. Survei dilakukan IFLA pada 2020 dengan mengumpulkan masukan dari pustakawan di seluruh dunia. Lebih dari 600 tanggapan menawarkan banyak wawasan tentang bagaimana perpustakaan profesional menggunakan manifesto dalam pekerjaan mereka, dan bagaimana mereka menyarankan untuk diperbarui dan ditingkatkan.
Pada tahun berikutnya, IFLA bekerja dengan UNESCO untuk menyelesaikan naskah manifesto dengan mempertimbangkan umpan balik dari para pustakawan. Tentunya tetap menyelaraskan dengan agenda UNESCO dalam memajukan akses lebih lanjut ke informasi dan pengetahuan untuk semua.
Beberapa dimensi yang menjadi fokus dalam manifesto ini terkait literasi informasi, akses informasi, pelestarian informasi, etika informasi, dan informasi untuk pembangunan. Manifesto yang diperbarui menjunjung tinggi perpustakaan sebagai agen pembangunan berkelanjutan melalui posisinya sebagai ruang yang dapat diakses publik untuk pertukaran informasi, berbagi budaya, dan promosi keterlibatan masyarakat.
Hal ini termasuk menyoroti inklusi, akses, dan partisipasi budaya untuk komunitas yang terpinggirkan, masyarakat adat, dan pengguna dengan kebutuhan khusus. Hal ini mencerminkan peran perpustakaan umum dalam membantu semua anggota masyarakat mengakses, memproduksi, menciptakan, dan berbagi pengetahuan. Ini termasuk peningkatan fokus pada akses jarak jauh dan digital ke informasi dan segala materi bacaan, serta akses ke kompetensi dan konektivitas yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan digital.
Pembaruan ini menekankan pada pengembangan literasi media dan informasi serta keterampilan digital dalam mendorong dan menciptakan masyarakat yang demokratis dan kemudahan akses informasi. IFLA akan melanjutkan kemitraan dan kolaborasi dengan UNESCO dalam mengimplementasikan manifesto, sebagai alat untuk akses informasi lebih lanjut dan pengetahuan untuk masyarakat.
Reporter/Fotografer: Edi Wiyono

IFLA dan UNESCO Luncurkan Manifesto Perpustakaan Umum 2022

Pecenongan,Jakarta - Sebanyak 207 daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2025. DAK khusus Non Fisik hadir untuk mendukung kualitas layanan di perpustakaan daerah.
 
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso dalam Pembahasan Rencana Penggunaan Dana (RPD) DAK Khusus Non Fisik, Senin (11/11/2024).
 
Sestama menuturkan sepanjang tahun 2019 hingga 2024, DAK fisik telah berhasil mendorong pembangunan perpustakaan berkualitas di berbagai kabupaten. Beberapa perpustakaan yang dibangun menggunakan DAK fisik ini bahkan diakui Sebagai bangunan terbaik di daerahnya.
 
"Pada tahun 2025, kita menghadapi babak baru. DAK tidak hanya dalam bentuk fisik, namun juga dalam bentuk non fisik yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan layanan dan budaya literasi masyarakat," tuturnya.
 
Dia menjelaskan bahwa DAK non fisik, atau dana bantuan untuk pengembangan program perpustakaan daerah, adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu. 
 
Dana ini bertujuan membantu pembiayaan kegiatan yang merupakan tanggung jawab daerah, guna memperkuat budaya literasi dan mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif, inovatif, serta berkarakter. 
 
Selain itu, dana ini juga bertujuan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
 
"Tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah guna meningkatkan kegemaran membaca dan literasi," jelasnya.
 
Di tahun 2025, Sestama menyebut total pagu untuk DAK Non Fisik sebesar Rp 150 Miliar, yang terbagi dalam tiga menu. Diantaranya program publik peningkatan budaya baca dan literasi, pembinaan dan pendataan perpustakaan dan naskah kuno nusantara, serta operasional layanan perpustakaan.
 
"Untuk mendapatkan DAK non fisik ini, kriterianya dinas perpustakaan telah terakreditasi A/B/C. Peringkat akreditasi juga akan mempengaruhi jumlah anggaran yang akan diterima. Misalnya, perpustakaan akreditasi A akan menerima maksimal Rp 1,1 miliar," terangnya.
 
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Bappenas Didik Darmanto menyampaikan DAK fisik berfokus pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan untuk mendorong budaya membaca yang pada akhirnya bertujuan membentuk masyarakat literat.
 
Sedangkan, DAK non fisik melengkapi DAK fisik dengan mengoptimalkan layanan perpustakaan yang sudah ditingkatkan, sehingga bisa lebih menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut, baik secara daring maupun luring. 
 
"Optimalisasi ini bertujuan untuk mengembangkan minat baca masyarakat, membutuhkan kreativitas dari penerima DAK non fisik untuk menyelenggarakan program-program perpustakaan yang menarik dan bermanfaat," ungkapnya.
 
Sementara itu, Ketua Tim Reguler DAK Non Fisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dony Suryatmo Priyandono mengatakan&nbsp; bahwa DAK fisik merupakan bentuk bantuan intervensi dari pemerintah pusat yang sifatnya sementara.
 
DAK non fisik, lanjutnya, di sisi lain, memiliki proses perencanaan dan alokasi anggaran yang lebih panjang dan kompleks. Alokasinya juga terdiri dari berbagai tahapan, termasuk penganggaran, penyaluran, dan pelaporan. 
 
"Dalam program DAK non fisik untuk perpustakaan daerah, penyalurannya dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama sebesar 50% yang disalurkan pada bulan Februari, dan selanjutnya akan disalurkan pada bulan Juni," lanjutnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Prakas Agrestian

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Siap Tingkatkan Literasi di Perpustakaan Daerah

Jepara, Jawa Tengah -&nbsp; Pemilihan Jepara sebagai lokasi penyelenggaraan Perpusnas Writers Festival (PWF) tahun ini tidak terlepas dari keterkaitan erat dengan R.A. Kartini, tokoh emansipasi perempuan yang lahir di kota ini.&nbsp;
Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Joko Santoso dalam sambutannya, Kartini memahami literasi sebagai kekuatan yang mendorong perubahan sosial.
&ldquo;Penulisan bagi Kartini adalah bentuk perlawanan intelektual yang damai, Kartini menyuarakan gagasannya tentang pendidikan, emansipasi perempuan, dan kebebasan berpikir,&rdquo; ujarnya dalam pembukaan PWF 2024 di Pendopo Kartini, Jepara, Kamis (17/10/2024).&nbsp;
Joko menjelaskan bahwa menulis untuk perubahan bermakna menggunakan tulisan sebagai alat untuk memengaruhi, menginspirasi, dan menggerakkan orang lain menuju perubahan sosial, budaya, atau individu.&nbsp;
&ldquo;Tulisan memiliki kekuatan untuk membentuk opini, meningkatkan kesadaran, dan mendorong tindakan,&rdquo; tambahnya.&nbsp;
Ia berharap festival ini menjadi wadah bagi para penulis muda, termasuk penulis lokal di Jepara, untuk berkontribusi dalam mengembangkan literasi Indonesia. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;
&ldquo;Dengan menghadirkan berbagai narasumber yang telah menorehkan karya-karya terbaiknya, festival ini juga mendukung misi Perpusnas untuk membangun masyarakat yang lebih berpengetahuan,&rdquo; jelasnya.&nbsp;
Di sela rangkaian acara, Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso secara simbolis menyerahkan bantuan motor perpustakaan keliling kepada Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara Hadi Sarwoko. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat Jepara terhadap bahan bacaan dan mendorong peningkatan minat baca di berbagai wilayah, terutama di daerah yang sulit dijangkau di Jepara.
Acara ini diinisiasi oleh Perpusnas Press sebagai ajang pertemuan antara penulis, pembaca, pegiat literasi, serta ekosistem penulisan untuk menciptakan karya-karya yang bermakna.
Sementara itu, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan terima kasih atas terpilihnya Jepara sebagai tuan rumah PWF 2024.&nbsp;
&ldquo;Kami selaku tuan rumah, berterima kasih telah diberikan kepercayaan untuk mengadakan acara sebesar ini. Karena Jepara adalah kota kecil di ujung Jawa Tengah. Nah sekarang ini Jepara ini sudah mulai berkembang,&rdquo; tuturnya dalam membuka festival ini.&nbsp;
Lebih lanjut, Edy mengungkapkan tantangan literasi di Jepara yang masih perlu peningkatan. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Jepara berada di angka 54,2 atau dalam kategori sedang.&nbsp;
&ldquo;Sementara itu, tingkat kegemaran membaca masyarakat juga berada di kategori sedang, yakni 72,5 sehingga masih perlu peningkatan," terangnya.
Edy Supriyanta juga mempromosikan destinasi wisata andalan Jepara, Karimunjawa, yang hanya berjarak 2,5 jam perjalanan dengan kapal dari Jepara.&nbsp;
"Kami menunggu kedatangan Bapak dan Ibu di Karimunjawa. Tempatnya indah, hotelnya bagus-bagus, dan tiketnya cukup murah," pungkasnya.
PWF 2024 yang berlangsung hingga 21 Oktober menampilkan berbagai kegiatan menarik, termasuk Gelar Wicara Penulisan, Peluncuran dan Bedah Buku, Lokakarya Penulisan, Pemutaran Film Pendek, Musikalisasi Puisi, Dramatic Reading, hingga Field Trip dan residensi penulisan ke Karimunjawa.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Humas Perpusnas Sri Marganingsih menyoroti bahwa target kegiatan berupa 750 peserta aktif dan 1.000 pengunjung,
&ldquo;PWF ini diharapkan bisa memotivasi lebih banyak orang untuk menggeluti dan mencintai dunia kepenulisan dan literasi,&rdquo; harapnya.
Melalui kolaborasi dengan berbagai media, Sri juga memproyeksikan acara ini menjangkau lebih dari 100.000 orang yang terpapar informasi PWF, baik melalui media sosial Perpusnas, Pemkab Jepara, Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM), maupun mitra media lainnya​.&nbsp;
Pegiat literasi Maman Suherman sebagai pengisi gelar wicara di hari pertama menyatakan bahwa PWF sejatinya merayakan kecakapan hidup, mengajak semua unsur yang ada di masyarakat untuk terus meningkatkan kegemaran budaya membaca.
&ldquo;Susunan acara di PWF ini mengajak kepada hal-hal tersebut. Jangan sekadar membaca dan menulis, tapi bagaimana untuk berdaya dan saling memberdayakan,&rdquo; pesannya.
PWF telah menjadi kegiatan tahunan yang terus berkembang sejak pertama kali diadakan pada tahun 2021 di Jakarta. Tahun 2022 masih berlangsung di Jakarta dan pada tahun 2023 festival ini berpindah ke Kota Bandung. Dengan tema yang berbeda setiap tahun, pada tahun 2024, Jepara dipilih sebagai tuan rumah, menghadirkan tema yang sejalan dengan warisan literasi R.A. Kartini.
&nbsp;
Reporter: Alditta Khoirun Nisa&nbsp; 
Dokumentasi: Andri / Prakas

Perpusnas Writers Festival 2024: Menginspirasi Lewat Tulisan di Bumi Kartini

Jakarta - Setiap satu buku adalah sebuah kekayaan bagi bangsa, begitu pun buku berjudul Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang Amandemen UUD 1945 yang diluncurkan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI secara hibrida, Senin (21/11/2022).
Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa jerih payah buah pikir dan goresan pena yang tertulis dalam buku Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang Amandemen UUD 1945 akan kelak menjadi wawasan baru dalam khasanah keilmuan ekonomi bangsa Indonesia.
&ldquo;Bertambah satu khasanah yang sangat penting untuk bangsa ini,&rdquo; ucapnya bangga.
Dewasa ini, kehadiran buku diyakini Syarif Bando masih terus menjadi perdebatan, terutama ketika muncul persepsi di mana buku cetak tidak lagi dibutuhkan di era digital. Keduanya, baik buku cetak maupun buku digital memiliki kelebihannya sendiri dan wajib ada di perpustakaan sesuai dengan mandat UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
&ldquo;Tidak ada perbedaan antara buku cetak dengan buku digital. Bedanya adalah buku cetak bisa dibaca kapan dan dimana saja selama ada cahaya, sedangkan buku digital hanya bisa diakses ketika kita berada pada ruang yang terkoneksi dengan listrik dan internet,&rdquo; jelasnya.
Tak bosan, Syarif Bando kembali menekankan pentingnya membaca, selain karena ilmu pengetahuan hanya dapat diperoleh dari membaca, namun juga karena tulisan memonopoli kebenaran. Hal itu menyebabkan dampak dari invasi pemikiran seribu kali lebih dahsyat daripada perang fisik.
&ldquo;Satu buku akan menembus jutaan kepala sekaligus menumbuhkan miliaran kemanusiaan baru. Sedangkan, satu peluru memang hanya menembus satu kepala tapi menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyampaikan rasa bangganya atas koleksi yang dimiliki Perpunas tidak kalah hebat dari Library of Congress yang ada di Amerika Serikat. Selain itu, dia juga berharap agar semangat untuk membaca maupun untuk melakukan penelitian dan berinovasi tidak berhenti.
&ldquo;Semuanya ada di Perpusnas. Untuk itu kami berharap penciptaan manusia unggul, inovatif, dan kreatif akan menjadi lebih kuat apabila didasari pada ilmu pengetahuan yang ada di perpustakaan,&rdquo; ujarnya.
Lebih lanjut, Ahmad menambahkan bahwa pada usia ke-100 pada 2045 Indonesia akan menjadi negara dengan kekayaan terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia. Namun, dia menegaskan hal itu hanya akan terjadi apabila Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia mampu menopang dan memberi dukungan atas pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada.
Buku Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang Amandemen UUD 1945 menggambarkan referensi gagasan (mazhab) ekonomi, dari para begawan ekonomi bangsa, seperti Bung Hatta, Sutan Syahrir, Sumitro, Dawam Rahardjo, Sarbini Sumawinata, Emil Salim, Mubyarto, Sjafruddin Prawiranegara, Sri Edi Swasono, hingga Hidayat Nataatmadja.
Di mana apabila disimpulkan dan disusun secara hierakis menjadi Pancasila, ekonomi kekeluargaan, ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, marhaenisme. Terlihat sebuah reinterpretasi progresif yang amat menarik.
Persinggungan konseptual yang diuraikan menunjukkan bahwa konstitusi ekonomi dimana Pasal 33 merupakan ruh-nya tidak hanya dilingkari oleh rekonstruksi gagasan-gagasan besar tapi juga memperlihatkan tentang kerja-kerja keilmuan yang masih terfragmentasi meski memiliki satu tujuan yang sama.
Ditulis oleh Anggota Komisi X DPR RI, Elnino M. Husein Mohi dan Akademisi, Susanto Polamolo, buku tersebut berusaha menyajikan semua perdebatan itu secara utuh dan obyektif. Dari buku Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang Amandemen UUD 1945 dapat terlihat sejauh mana keilmuan ekonomi diuji.
&ldquo;Dengan adanya buku ini maka kami ingin mengajak kembali agar bangsa ini berdebat lagi tentang hal-hal yang paling ideal. Kita Bersama harus mengkaji lagi ekonomi Indonesia ke depan seperti apa supaya kesejahteraan itu betul-betul merata di seluruh rakyat Indonesia,&rdquo; terang Elnino.
Sementara Susanto membenarkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 memang bersinggungan dengan banyak konsep yang akan membawa pembaca mundur jauh ke belakang.
&ldquo;Kalau kita ngomongin pasal 33 ternyata memang dia bersinggungan dengan banyak konsep ya, yang pertama itu memang dia bersinggungan dengan konsep yang namanya konstitusi ekonomi, kemudian konsep ekonomi kerakyatan dengan gagasan-gagasan besar, lalu kemudian ada konsep demokrasi ekonomi, demokrasi politik dan yang terakhir dia bersinggungan dengan ekonomi Pancasila,&rdquo; pungkasnya.
Bagi Susanto perdebatan-perdebatan tersebut merupakan perdebatan konseptual luar biasa dengan dampak panjang yang sayangnya sudah tidak dapat disaksikan lagi saat ini.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfiyan/Deni

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Joko Santoso Terpilih Sebagai Ketua KORPRI Perpusnas Periode 2019-2024

Kepala BNN : Tanpa Perpustakaan Kehidupan Akan Gelap

IFLA dan UNESCO Luncurkan Manifesto Perpustakaan Umum 2022

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Siap Tingkatkan Literasi di Perpustakaan Daerah

Perpusnas Writers Festival 2024: Menginspirasi Lewat Tulisan di Bumi Kartini

Peluncuran Buku Perdebatan Pasal 33 Dalam Amandemen UUD 1945