Jakarta - Sumpah Pemuda merupakan pergerakan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi Indonesia dalam rangka perjuangan meraih kemerdekaan. Pergerakan ini menghasilkan satu kesepakatan bahwa bangsa Indonesia bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatian, bahasa Indonesia.
Dalam upaya penguatan literasi masyarakat mengenai peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang direfleksikan pada kondisi pemuda saat ini, Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyelenggarakan talkshow dengan tema Refleksi Sumpah Pemuda: Cerdas Berakhlak, Literasi Kuat untuk Indonesia Hebat secara hibrida, Senin (16/10/2023).
Dahulu ada seorang pemuda sederhana, pemalu, dan kutu buku asal Minangkabau yang berani untuk hadir dalam Liga Anti-Imperialisme di Brussel, Belgia pada 1927. Dia bernama Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Dagang, Rotterdam, Belanda. Pada kesempatan itu, Hatta bersama para pemuda lain dari negara-negara jajahan bersatu melawan kolonialisme dan imperialisme Barat.
&ldquo;Sebagai pemuda yang progresif, sadar akan kemajuan, dan berani melawan tradisi lama yang melanggengkan status quo imperialisme, Hatta terjun ke dalam pergerakan nasional yang penuh dengan resiko. Hatta merupakan contoh dari pemuda Indonesia masa itu yang berani merelakan karir, keluarga dan jalan hidupnya untuk bangsa Indonesia,&rdquo; jelas Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas, Agus Sutoyo. 
Perjuangan pemuda Indonesia di awal abad ke-20 dan abad ke-21 tidak dapat disamakan. Cara Hatta dan para pemuda Indonesia yang berjuang di masa itu dan di masa kini memiliki perbedaan karena tantangan yang dihadapi pun berbeda.
Pengamat Politik FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah mengatakan tantangan dan spektrum isu abad ke-21 semakin kompleks karena masyarakat juga menghadapi era algoritma dan echo-chamber. Menurutnya, pemuda saat ini harus mengidentifikasi hal-hal progresif di ranah masing-masing dan memastikan agar hal-hal tersebut tidak dikooptasi oleh kepentingan elit politik, pengusaha, dan lainnya yang memiliki sumber daya untuk memonopoli common sense.
&ldquo;Kita harus waspada kepada pseudo-activist yang pragmatis dan cenderung berkelompok menjadi agen perpanjangan tangan oligarki (bisnis &amp; politik). Saatnya kita keluar zona nyaman, mencari tahu isu-isu progresif yang sesuai dengan profesi yang kita geluti, maupun isu-isu universal seperti lingkungan, kesetaraan gender, dan hak-hak tenaga kerja,&rdquo; ungkapnya.
Staf Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Agung Nurwijoyo menambahkan bahwa pemuda merupakan bagian dari dinamika dan aktor dalam hubungan internasional. Pembentukan relasi yang dibangun oleh para pemuda dapat dilakukan melalui dialog dan aktivitas berjejaring. Adapun intensi penting yang mendasari ialah mendukung pembangunan berkelanjutan.
&ldquo;Para pemuda diharapkan untuk meningkatkan literasi nasional dan global agar mampu berpikir kritis dalam merespon tantangan global, meningkatkan nilai jual diri melalui studi, skill-improvement seperti internship dan course, serta membangun sensitivitas sosial berupa volunteer-act. Selain itu, para pemuda masa kini juga diharapkan mampu membangun habit positif dan menghargai, serta menikmati prosesnya. Di satu sisi navigating the digital world and engage in decision-making, di sisi lain tetap stay humanist,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Refleksi Sumpah Pemuda: Cerdas Berakhlak, Literasi Kuat untuk Indonesia Hebat

Maros, Sulawesi Selatan - Literasi penting untuk proses pembinaan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Literasi tidak hanya sekedar baca tulis tetapi juga bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan sendiri sudah berjalan baik. Salah satu indikator warga binaan mendapat remisi adalah dengan berkelakuan baik, namun tidak hanya berkelakuan baik saja tetapi harus memiliki bekal kemandirian untuk dapat kembali ke masyarakat. "Dengan adanya literasi, program pembinaan dapat berkembang&nbsp;dan dibentuk tim untuk mengawasi kualitas literasi untuk bekal warga binaan," jelas Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Klas II A Maros, Warsianto pada Sabtu, (24/2).
Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Sulawesi Selatan, Sahabuddin Kilkoda menerangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maros mencanangkan Program Gamacca atau Gerakan Minat Baca. Gerakan ini dilaksanakan diantaranya dengan mendirikan rumah baca pada instansi, organisasi dan ruang publik tidak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Maros. "Rumah baca Lapas Maros didirikan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan warga binaan sehingga dapat bermanfaat ketika kembali ke masyarakat," jelas Sahabuddin.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam kesempatan tersebut memperkenalkan Perpustakaan Nasional sebagai institusi yang bertanggungjawab langsung ke Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Sesuai amanat UU No. 43 Tahun 2007 pasal 49, Semua pihak didorong untuk membangun taman bacaan dan/atau rumah baca untuk menunjang pembudayaan gemar membaca. Pasal 51, gerakan nasional gemar membaca&nbsp;dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
Substansinya negara melindungi segenap warga negara dari kebodohan dan kemiskinan dan mempercepat tercapainya tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.&nbsp;"Paradigma terhadap warga binaan harus berubah dan disesuaikan konteks saat ini. Warga binaan dapat berubah kehidupannya ke arah yang lebih baik dengan membaca buku yang&nbsp;menginspirasi dan memotivasi. Dengan demikian membaca buku dapat dijadikan acuan untuk memperoleh remisi," ujar Syarif.
Direktur Pembinaan Napi, Latihan Kerja dan Produksi Ditjen Pemasyarakatan KemenkumHAM, Harun Sulianto memberikan contoh pemberian remisi di negara Brazil dan Italia berdasarkan jumlah halaman dan buku yang dibaca.&nbsp;"Di Brazil dan Italia, Napi yang baca buku setebal 400 halaman dapat remisi minimal 4 hari, dan jika baca 12 buku setahun dapat remisi hingga 48 hari," kata Harun.
Penulis dan wartawan Arswendo Atmowiloto yang merupakan alumni Lembaga Pemasyarakatan Salemba menuturkan tempat terbaik untuk mengarang adalah di Lapas karena keberagaman latar belakang napi, konflik dan materi yang unik sehingga memunculkan &nbsp;ide-ide menarik untuk menciptakan sebuah karya.
&nbsp;
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Inisiasi Gerakan Literasi untuk Memperoleh Remisi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan adalah pusat peradaban dari sebuah bangsa. Sehingga tepatÂ  dikatakan bahwa perpustakaan menjadi barometer dari maju dan mundurnya sebuah bangsa. Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Komisi D Kota Malang, Suryadi, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, pada Rabu (19/2).
"Maju atau mundurnya peradaban sebuah bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki," ujar Suryadi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menyetujui bahwa perpustakaan berperan penting dalam membangun peradaban masyarakat suatu bangsa.
"Perpustakaan adalah benteng demokrasi yang paling universal, karena memiliki jiwa, pemikiran, ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa," jelas Syarif Bando.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Perpustakaan, Pusat Peradaban Bangsa

Sumbawa, NTB - Dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat di suatu wilayah diperlukan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda), DPRD, maupun civitas akademika. Hal inilah yang tengah dilakukan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai upaya meningkatkan indeks literasi masyarakat.
Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah menyatakan bahwa kondisi indeks literasi masyarakat di wilayahnya masih berada di angka 5,177 atau masuk dalam kategori rendah. Sehingga diperlukan adanya sinergi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat.
"Dalam meningkatkan indeks literasi, haru dilakukan secara sinergi dengan semua pihak, tidak hanya Dinas Perpustakaan saja tetapi dengan Dinas kominfotik dan Dinas Pendidikan. Bagaimanapun peran perpustakaan ini sangat penting di masyarakat, terlebih perpustakaan merupakan jantung dari pendidikan," ujarnya dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Sumbawa dengan tema 'Penguatan Peran Sisi Hulu Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat' pada Rabu, (6/10/2021).
Mahmud menjelaskan, wilayah geografis di Kabupaten Sumbawa yang luas juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab setempat dalam meningkatkan literasi. Mengingat Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 kecamatan dan 157 desa/kelurahan.
"Dengan adanya bantuan mobil perpustakaan kelilling (MPK) dari Perpusnas ini sangat membantu sekali. Mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat," ujar Mahmud.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani. Menurutnya, dalam meningkatkan indeks literasi diperlukan sinergi dan kolaborasi. Menurutnya, diperlukan adanya taman baca dan pojok baca hingga di tingkat kecamatan.
"Budaya literasi di Sumbawa adalah tugas bersama. Taman baca maupun pojok baca tidak hanya berada di tingkat Kabupaten saja tetapi juga harus hadir sampai di tingkat Kecamatan dan desa," ungkap Dewi.
Untuk merealisasikannya, lanjut Dewi, ke depan Pemkab Sumbawa berencana untuk menyusun regulasi yang menyatakan bahwa desa dan kecamatan wajib memiliki pojok baca.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq menyatakan dukungannya pada peningkatan indeks literasi di Sumbawa. Salah satunya, dari sisi legilasi tahun ini pihaknya telah menginisiasi Ranperda dengan tema Pembudayaan Gemar Membaca di Kabupaten Sumbawa.
Dikatakan, di dalam Ranperda tersebut berisi poin pemikiran untuk mendorong pembudayaan gemar membaca di keluarga, masyarakat, satuan pendidikan dan pemerintah. Selain itu juga terdapat ketentuan mengenai hak masyarakat, kewajiban pemerintah hingga pengawasan dan pembiayaan.
"Kami berharap ketika Ranperda ini selesai bisa segera ditindaklanjuti," ujar Abdul.
Abdul mengusulkan, penyediaan perpustakaan yang representatif sehingga memberikan rasa nyaman bagi pemustaka. Ini sebagai strategi untuk menarik minat baca masyarakat.
"Dengan bahan bacaan yang bermutu tetapi perpustakaan tidak nyaman ini akan membuat kejenuhan. Jika perpustakaan nyaman, masyarakat akan betah membaca, maka minat baca itu akan ada," ujar Abdul.
Rektor Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Chairul Hudaya mengatakan, perguruan tinggi pun memiliki peran dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat. Dengan membangun Desa untuk kesejahteraan masyarakat (MERDEKA) yang merupakan salah satu penjabaran dari kurikulum Kampus Merdeka yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Sudah ada 45 desa yang kami bina dan menghasilkan 152 produk. Melalui program ini kami memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa belajar dari univeritas yang sesungguhnya yakni di tengah masyarakat," kata Charul.
Selain itu, lanjut Chairul, pihaknya memiliki berbagai jurnal ilmiah yang menjadi bagian dari menyebarkan literasi. Tak hanya itu, berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat telah diciptakan. Seperti sepeda listrik dengan merk ngebUTS yang sudah diproduksi lebih dari 100 unit.
"Sepeda listrik ini menjadi kendaraan dinas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, inovasi lainnya alat penyimpan ikan dengan tenaga surya, dan inovasi perangkat lunak. Inovasi ini meski sederhana tetapi dapat bermanfaat untuk masyarakat," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengapresiasi adanya pembahasan mengenai Perda tentang Pembudayaan Gemar Membaca.
Diharapkan Perda tersebut dapat mengakomodir keterlibatan civitas akademika dalam meningkatkan indeks literasi. Selain itu, memuat rasio jumlah buku yang dibutuhkan masyarakat Sumbawa, sebagai sebuah langkah revolusioner untuk memastikan ketersediaan bahan bacaan.
"Membaca seperti melatih otot untuk menjadi juara di ring tinju, kalau otot tidak dilatih akan kalah dalam olahraga, jika otak tidak dilatih pasti akan kalah pada indeks literasi," ujar Syarif.
Dikatakan proses membaca adalah suatu proses untuk membetuk struktur berpikir dari semua sel yang ada di otak manusia. Dari pemikiran yang berserakan menjadi cara berpikir yang rasional dan terstruktur.
"Semakin banyak buku kita baca maka semakin terbentuk struktur pemikiran logis dan rasional," lanjutnya.
Syarif Bando menjelaskan, saat ini paradigma perpustakaan sudah berubah. Perpustakaan tidak lagi hanya sekadar manajemen koleksi dan manajemen pengetahuan melainkan transfer pengetahuan.
"Perpustakaan jika mau eksis di tengah ketidakpastikan harus berubah. Saat ini kami tengah bertransformasi menjadi transfer pengetahuan. Lalu apa bisa dilakukan pustakawan? Ini yang kami lakukan dengan mengundang Bupati, Rektor, Ketua DPRD. Kita semua menjadi duta baca dalam bidangnya," terangnya.
Lalu, lanjut Syarif, paradigma perpustakaan tidak lagi masyarakat menjangkau perpustakaan tetapi perpustakaan menjangkau perpustakaan.
"Ini dibuktikan dengan Indonesia selama tiga tahun menempati top open access untuk jurnal ilmiah," ungkapnya.
Di akhir, Syarif Bando menegaskan, untuk meningkatkan literasi diperlukan kerja sama dengan kmponen bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa. "Dengan sinergi dapat mempercepat peningkatan literasi dan peningkatan kualitas SDM," tegasnya.
Acara dirangkaikan dengan pengukuhan Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviani sebagai Bunda Literasi Kabupaten Sumbawa 2021-2024.
Dalam kesempatan itu diserahkan secara simbolis bantuan Pojok Baca Digital (POCADI) untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat.
Selain itu juga diselenggarakan penandatanganan nota kesepakatan Perpusnas dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dancsebelas perguruan tinggi. Diantaranya, Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Samawa, Universitas Cordova, STKIP Taman Siswa Bima, STKIP Paracendikia NW Sumbawa, STKIP Yapis Dompu, STIH Muhammadiyah Bima, STIE Bima, STA Islam Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa, dan Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima.
ReporterÂ Â Â Â Â  : Wara Merdeka
FotograferÂ Â  : Prakas Agrestian

Peningkatan Indeks Literasi Butuh Sinergi Antar Komponen Bangsa

Senayan, Jakartaâ€”Komisi X DPR RI secara khusus mengapresiasi capaian hasil laporan keuangan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2019 yang diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. Artinya sejak 2016 hingga 2019, Perpusnas berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut. Namun, capaian keberhasilan tidak otomatis mendongkrak pagu anggaran Perpusnas pada 2021 mendatang. Komisi X DPR RI menyarankan Perpusnas untuk lebih proaktif berkomunikasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan agar anggaran tahunan Perpusnas bisa ditambah. Â Â 
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu, (26/8), anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menyayangkan kenapa anggaran Perpusnas masih kisaran miliaran. Padahal, Presiden Jokowi secara jelas memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, yang salah satunya fokusnya melalui pemanfaatan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
â€œPerpusnas bisa mengajukan anggaran yang lebih besar minimal Rp1 triliun. Namun, harus dibarengi dengan deretan program yang kreatif dan inovatif,â€ jelas Sofyan. Â Â Â Â 
Suntikan motivasi juga datang dari anggota Komisi X yang lain, Andreas Hugo Pareira, yang meminta Perpusnas keluar dari zona nyaman dalam mengajukan anggaran. â€œAnggaran harus berani ditambahkan lebih besar karena Indonesia luas, namun tetap fokus pada keterjangkauan pelayanan bersifat nasional terutama di daerah,â€ ujarnya. Â 
Senada dengan Sofyan, Djohar Arifin pun menilai Perpusnas bisa meminta sebagian dari alokasi jatah pendidikan senilai 20% dari total APBN untuk kebutuhan pengembangan perpustakaan sekolah. â€œPaling tidak Perpusnas bisa meminta Rp10 triliun dari alokasi APBN untuk pendidikan,â€ terang Djohar.
Apalagi kondisi perpustakaan sekolah juga masih sangat minim. Terkesan seadanya. Ini pula yang memantik Ledia Hanifa Amaliah untuk menyemangati Perpusnas untuk memperbaiki kondisi perpustakaan sekolah. â€œKondisi yang saya saksikan ketika berkunjung masih jauh dari ideal. Baik dari sisi sarana dan prasarana penunjang sampai koleksi yang dimiliki. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini, sepertinya akan sulit mengharapkan literasi tumbuh dengan baik dengan kemampuan demikian,â€ tambah Ledia.
Mendapat banyak dukungan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan akan segera menyiapkan argumentasi logis untuk penambahan anggaran. Terkait perencanaan program/kegiatan yang inovatif, Perpusnas akan menyesuaikan pada empat tingkatan literasi Â sesuai standar UNESCO, yakni (1) kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan yang bermutu, (2) kemampuan memahami yang tersirat dari yang tersurat, (3) kemampuan menghasilkan ide-ide/gagasan/kreatifitas, dan inovasi baru, dan (4) kemampuan menciptakan barang/jasa yang bermanfaat bagi khalayak.
â€œJika anggaran berhasil ditingkatkan, kami menggaransi mampu membantu menurunkan angka pengangguran melalui ketersediaan koleksi bahan bacaan yang bersifat ilmu-ilmu terapan (life skill) sehingga masyarakat bisa langsung aplikatif. Sudah banyak masyarakat yang berhasil memperbaiki taraf kesejahteraan hidupnya lewat program perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ pungkas Syarif Bando.
Selain itu, Perpusnas dalam waktu dekat akan mempelajari bagaimana mekanisme pengajuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari para BUMN/BUMD untuk pengembangan perpustakaan di daerah.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo
Â Â 
Â

RDP Komisi X DPR RI â€“ Perpusnas : DPR Dukung Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Badung tengah menyiapkan layanan tambahan khusus bagi penyandang tuna netra. hal ini dilaukan agar para difabel penyandang tuna netra bisa menggunakan layanan perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani saat melakukan kunjungan ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (16/10). Kristiani mengatakan, pihaknya ingin melakukan sesuatu agar dapat memberikan perhatian lebih bagi masyarakat penyandang tuna metra, khususnya dalam hal membaca.
â€œMereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari buku, maka dari itu kami menyiapkan layanan untuk difabel khususnya penyandang tuna netra. Saat ini sudah ada beberapa komputer yang berisi materi untuk mereka, namun setelah melihat layanan disabilitas di Perpusnas sepertinya audiobook lebih mudah diakses oleh penyandang tuna netra,â€ ungkapnya.
Kristiani juga menyampaikan, tingginya antusiasme anak-anak di wilayah kabupaten Badung untuk membaca, membuat pihaknya kewalahan karena terbatasnya ketersediaan buku yang ada.
â€œSudah ada 60 sekolah dasar yang bekerjasama dengan kami, melalui perpustakaan digital pustaka gita, para siswa dapat meminjam buku setelah terpinjam, buku itu akan tersimpan di laptop atau ponsel siswa. Dan siswa dapat membaca secara offline dalam kurun waktu batas peminjaman. Dan buku yang ada masih kurang, kami harap ada kerjasama dengan Perpusnas terkait pengadaan buku,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengapreasi kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung yang turut mendukung meningkatkan gemar membaca di kalangan anak-anak, dan juga penyandang disabilitas.
â€œKedepan kita bisa bekerjasama dalam hal layanan difabel yang saat ini tengah disiapkan oleh Disperpusip Badung, salah satunya dengan menugaskan staf yang ahli braile.Selain itu, untuk pengadaan buku anak-anak bisa segera didata judul apa saja yang dibutuhkan. Karena memang hampir semua wilayah yang kami datangi, anak-anak kesulitan mendapatkan bahan bacaan,â€ tuturnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Refleksi Sumpah Pemuda: Cerdas Berakhlak, Literasi Kuat untuk Indonesia Hebat

Perpustakaan Nasional Inisiasi Gerakan Literasi untuk Memperoleh Remisi

Perpustakaan, Pusat Peradaban Bangsa

Peningkatan Indeks Literasi Butuh Sinergi Antar Komponen Bangsa

RDP Komisi X DPR RI â€“ Perpusnas : DPR Dukung Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran

Disperpusip Kab Badung Siapkan Layanan Untuk Penyandang Tuna Netra