Ciawi, Bogor - Tingkat kepatuhan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) masih rendah atau sebesar 21,5 dari 100 (skor tertinggi). 
Kondisi ini membuat Perpusnas bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menyelenggarakan pelatihan pengawasan P3DN bagi pegawai di lingkungan Perpusnas.
Hal tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto saat membuka pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, Senin (31/7/2023).
&ldquo;Kegiatan ini istimewa karena Perpusnas menjadi lembaga pertama yang secara khusus mengusulkan diadakannya diklat ini,&rdquo; ucapnya.
Deputi Iwan mengajak untuk mengikuti pola pikir akuntabilitas guna melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Sehingga dalam penggunaannya, kebijakan yang ada harus dibicarakan terlebih dahulu, kemudian setelahnya dapat diusulkan perencanaan dan penganggarannya.
&ldquo;Tujuannya adalah agar rencana penganggaran bisa efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan,&rdquo; katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan beberapa indikator kepatuhan atas kebijakan dan kelembagaan P3DN yakni P3DN belum menjadi indikator kinerja, belum ada kebijakan spesifik yang mendorong belanja PDN, belum ada pertimbangan atas aspek P3DN dalam proses perencanaan dan penyusunan DIPA, belum dilakukan perhitungan potensi PDN dalam rencana belanja APBN, dan belum memiliki roadmap peningkatan P3DN.
Untuk mengoptimalkan pelatihan yang rencananya berlangsung selama 3 (tiga) hari 31 Juli s.d. 2 Agustus 2023, Deputi Iwan mengatakan seluruh materi telah dirancang dan diharapkan dapat didiskusikan secara optimal.
&ldquo;Fokus untuk belanja dalam negeri tentu bisa menjadi hal utama yang dilakukan di Perpusnas. Agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan arahan presiden dan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan perekonomian nasional,&rdquo; harapnya.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan rendahnya indeks kepatuhan P3DN Perpusnas disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan, sehingga terlewat untuk menjadi perhatian.
&ldquo;Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen dari Perpusnas untuk berubah dan berkembang,&rdquo; ujarnya.
Selain itu, Kepala Perpusnas juga mengucapkan terima kasih atas reviu pengawasan dan pembinaan yang dilakukan BPKP kepada Perpusnas dan berharap seluruh 38 peserta pelatihan yang terdiri dari PPK dan Non Auditor dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian

Indeks Kepatuhan P3DN Rendah, Perpusnas Gelar Pelatihan Pengawasan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ingin bisa sama menjadi seperti Dinas Perpustakaan daerah lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) belum memiliki perpustakaan daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten OKU Selatan, Umi Kalsum, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Kamis (6/2).
"Kami ingin meminta bantuan untuk membangun gedung perpustakaan. Kami juga sudah menyiapkan Detailed Engineering Design (DED)-nya," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan dan Pengkajian Minat Baca, Deni Kurniadi, menjelaskan bahwa untuk pengajuan usulan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan gedung perpustakaan harus didampingi dengan dokumen pendukung untuk dinilai kelayakannya.
"Untuk pembangunan gedung perpustakaan di kabupaten/kota, harus menyertakan dokumen pendukung seperti sertifikat lahan dan DED dalam format PDF. Karena nantinya pengusulan DAK harus dilakukan melalui aplikasi Krisna yang ada di Bappeda mulai dari bulan Februari sampai Juni 2021. Selanjutnya baru akan dinilai kelayakannya oleh empat instansi, yakni Perpustakaan Nasional, Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri," jelas Deni.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kabupaten OKU Selatan Impikan Gedung Perpustakaan

Salemba, Jakarta-Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Nurhadisaputra menegaskan kembali pentingnya tugas dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam apel pagi, Senin (3/6/2024).
Dalam amanatnya, dia mengingatkan kembali mengenai tugas dan tanggung jawab ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.
Tiga tugas utama tersebut, diantaranya melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Dari tiga tugas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas kita sebagai ASN berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi tolak ukur keberhasilan kita, baik secara pribadi maupun sebagai lembaga," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa setiap ASN harus memiliki kontribusi nyata bagi unit kerja mereka. Pemahaman akan tugas dan kewajiban masing-masing sangat penting.&nbsp;
"Fungsi pelayanan masyarakat tidak hanya melekat pada unit kerja pelayanan, tetapi juga pada seluruh unit kerja lainnya, meskipun dalam proses bisnisnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat," tambahnya.
Sebagai instansi pembina perpustakaan, lanjutnya,&nbsp; Perpusnas harus mampu memberikan pelayanan terbaik. "Kita adalah contoh bagi layanan perpustakaan lainnya dan menjadi tolak ukur bagaimana perpustakaan memberikan pelayanan kepada masyarakat," lanjutnya.
Dikatakan, peran sebagai instansi pembina juga melekat erat kepada seluruh unit kerja, yang berarti seluruh pegawai harus memberikan pembinaan kepada perpustakaan di seluruh Indonesia.
Dia juga mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kemampuan memberikan pelayanan yang baik, tetapi juga dari kemampuan mendorong perbaikan dan peningkatan mutu perpustakaan di seluruh Indonesia.&nbsp;
"Perpustakaan merupakan hak yang wajib dipenuhi negara kepada masyarakat. Namun, banyak pihak yang tidak memahami peran penting perpustakaan," ujarnya.
Dia mengajak semua ASN di lingkungan Perpusnas untuk bersinergi dan bergandengan tangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. "Seberat apapun beban yang kita pikul akan ringan jika kita lakukan bersama," pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka

ASN Perpusnas Harus Utamakan Pelayanan Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dewasa ini fungsi perpustakaan tidak hanya mencerdaskan masyarakat melainkan juga menyejahterahkan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi saat menerima audiensi dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Asrul Alting beserta rombongan di Ruang Rapat Pimpinan Lt. 2, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (14/7/2022).
Dia menambahkan perpustakaan tidak hanya memberikan ruang sebagai co-working space namun juga marketplace. Karena kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tidak hanya sekadar untuk memproduksi melainkan memasarkan produk hingga ke luar daerah.
â€œPerpustakaan menjadi wadah dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan praktik life skills melalui koleksi bahan bacaan. Selain itu, mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,â€ terang Deni.
Menanggapi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk melakukan konsultasi terkait Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Karena baginya, kehadiran perpustakaan sangat berperan dalam kemajuan perekonomian masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah.
â€œKedatangan kami hari ini adalah untuk belajar guna lebih mengembangkan program-program yang ada di perpustakaan daerah,â€ ungkap Asrul.
Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2021 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk Pembangunan Gedung senilai 7 miliar rupiah. Hingga saat ini, progress pembangunan telah mencapai 30% dengan titik pembangunan berada di wilayah yang cukup strategis yakni bersebrangan dengan masjid raya dan pusat olahraga masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Zarkasih Zainuddin menjelaskan bahwa kondisi ini yang kelak akan dimanfaatkan untuk mengarahkan masyarakat berkunjung ke perpustakaan.
â€œDengan lokasi yang strategis tersebut, nantinya orang yang telah selesai olahraga dan salat bisa diarahkan untuk ke perpustakaan,â€ jelasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Deny IrawanÂ

Tak Hanya Mencerdaskan, Perpustakaan Juga Menyejahterakan Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Presiden Terpilih International Federation of Library Association (IFLA), Vicki McDonald terkesan dengan program-program yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Menurutnya, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial benar-benar dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.
"Dan saya di sini melihat, program tersebut benar untuk fokus memastikan dapat memberi peluang dengan hasil ekonomi anggota masyarakat. Selain itu juga sebagai bentuk tekad yang sangat kuat untuk meningkatkan literasi di Indonesia," ungkap Vicki dalam kunjungannya ke Perpusnas pada Jumat, (11/11/2022).
Lebih lanjut Vicki menjelaskan, bahwa dengan adanya program tersebut perpustakaan dapat diakui memiliki peran penting dalam masyarakat. Sehingga perpustakaan tidak hanya berperan di dalam bidang pendidikan saja.
"Jadi saya dapat melihat bahwa program penting ini penting untuk masyarakat dan dapat dilakukan lebih banyak lagi. Merupakan kesempatan yang sangat fantastis untuk berada di sini dan melihat secara langsung karya-karya yang ada di Indonesia," lanjut Vicki.
Dia berharap dapat bekerja sama dengan Perpusnas untuk merepresentasikan Indonesia dalam kancah IFLA. "Kami sangat menantikan untuk berkolaborasi tetapi juga tertarik untuk bicara tentang inklusi sosial," harapnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan, program transformasi perpustakaan inklusi sosial sudah dilakukan hingga ke desa-desa.
"Kita sudah tidak lagi menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai pusat deposit dan repositori tetapi kami punya prinsip untuk mentransformasikan ilmu yang ada di perpustakaan kepada masyarakat," ungkapnya.
Dalam strategi inklusi sosial, lanjutnya, perlu perencanaan yang matang, semua aksi yang dilakukan harus melibatkan pemerintah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, para akademisi, praktisi, maupun ilmuwan.
"Lantas tugas Perpusnas dan perpustakaan di daerah menyiapkan buku-buku ilmu terapan dan lifeskill. Tetapi tidak cukup dengan itu, perlu ditindaklanjuti dengan pelatihan," jelasnya.
Sementara itu, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gunung Kidul Agung Wibowo, berkisah kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan di bidang ekonomi, misalnya dengan pelatihan pembuatan keripik pisang, hingga membatik.
"Tidak hanya kegiatan untuk meningkatkan ekonomi, tetapi kami juga menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, seperti pelajaran menulis hingga English Club," terang Agung.
Pegiat Literasi, Rodinatun pun membagikan pengalamannya yang hidup dari kerajinan sampah yang merupakan hasil dari membaca buku di perpustakaan.
&nbsp;"Hidup saya menjadi lebih baik setelah membaca buku tentang pemanfaatan sampah. Dari bacaan itu saya praktekkan dan Alhamdulillah dapat menambah penghasilan keluarga," ungkapnya.
Pada kunjungannya, Vicki McDonald pun berkesempatan mengunjungi layanan anak dan lansia&amp;disablitias. Tak hanya itu, Presiden IFLA Terpilih tahun 2022-2023 ini juga membuat kartu anggota kehormatan.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdekawati Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution

Presiden IFLA Kagumi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash;&nbsp;Ketua Forum Diskusi Tematik dan Seminar Kemaritiman Laksma TNI (Purn) Bonar Simangunong membuka resmi diskusi bertemakan &ldquo;Laut Masa Depan Kita&rdquo; di Ruang Teater Perpusnas di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, (20/2). Diskusi dihadiri oleh pakar-pakar kemaritiman maupun praktisi kemaritiman.
Bonar mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang dua pertiga bagiannya merupakan lautan memiliki potensi laut yang melimpah diantaranya, sumber daya ikan, pertambangan dan mineral, transportasi laut, wisata bahari dan masih banyak lagi. Indonesia memiliki luas yurisdiksi laut sekitar 3,2 juta km2, zona ekonomi ekslusif (ZEE) seluas 2,9 juta km2 dan&nbsp; sebaran 17.508 pulau. Dengan luas wilayah tersebut, laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya ikan yang sangat besar, yakni sebesar 6,4 juta ton per tahun ikan tangkap, potensi budidaya ikan sebesar 58 juta ton dan&nbsp; 263 jenis ikan hias.
Pertambangan wilayah bahari Nusantara juga memiliki potensi besar, 70% diantaranya terdapat di kawasan&nbsp; laut, dan 40% berada di cekungan lepas pantai dan pesisir. Ketersediaan garam juga sangat banyak, yakni seluas 27.000 hektar. Sebagai negara maritim industri perkapalan Indonesia juga maju. Pariwisata bahari juga masih terbuka luas untuk dikelola dengan baik karena Indonesia memiliki pemandangan yang indah, beragam jenis terumbu karang yang indah.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menjadi salah satu narasumber diskusi mengajak peran aktif masyarakat memanfaatkan perpustakaan sebagai media inspirasi dalam menggali ide dan gagasan yang mencerdaskan bangsa.&nbsp;&nbsp;&ldquo;Buku adalah benda mati. Dia akan menjadi 'hidup' jika diseminarkan dalam forum-forum luas, ujar Muhammad Syarif Bando.
Esensi perpustakaan, ungkap Kepala Perpusnas, adalah institusi tempat berlangsungnya peradaban manusia. Bukan sebagai tumpukan ataupun deretan buku yang dibiarkan usang tanpa disentuh orang. Perpustakaan juga bukanlah institusi birokrat melainkan lembaga yang melayani kebutuhan informasi dan pengetahuan bagi semua manusia. Dalam manifesto UNESCO sudah ditetapkan bahwa perpustakaan merupakan benteng demokrasi terakhir untuk memenuhi rasa keadilan&nbsp;dalam konteks penyebarluasan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi. Forum diskusi kemaritiman yang diselenggarakan merupakan contoh bagaimana perpustakaan telah mengubah paradigmanya. Perpustakaan tidak boleh bisu, tiap hari harus ada tema-tema tertentu yang diangkat. Bukan lagi sekedar gudang buku.
Paradigma perpustakaan yang berubah dibuktikan dimana saat ini sebagian besar perpustakaan telah dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat dimanapun berada. Akses internet dibuka seluas-luasnya hingga ke pelosok Nusantara. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengatakan perpustakaan adalah &nbsp;institusi masa depan yang dipersembahkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Masyarakat dijamin kemudahan untuk memperoleh segala bentuk informasi maupun pengetahuan yang sesuai dengan keahliannya ataupun kompetensinya.
Peran perpustakaan yang mampu menerangi kegelapan dunia dengan cahaya ilmu pengetahuan juga harus diikuti dengan kompetensi pustakawan sebagai pengelola perpustakaan. Profesi pustakawan diakui Kepala Perpusnas mau tidak mau juga harus mengenal ilmu tentang kelautan ataupun kemaritiman. "Berbeda dengan profesor yang kepakarannya telah teruji pada satu bidang ilmu saja, imbuhnya.
Dalam penutupnya, Laksma TNI (Pur) Bonar Simangunsong menyimpulkan bahwa laut menjadi Ruang Hidup dan Ruang Juang bagi rakyat sesuai visi Indonesia dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPN &ldquo;Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berlandaskan kepentingan nasional&rdquo;.
&nbsp;Reportase : Arwan Subakti

Perpusnas Selenggarakan Forum Diskusi Tematik dan Seminar Kemaritiman 

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Indonesia dikenal sebagai salah negara dengan tingkat perbedaan suku, budaya, dan bahasa tertinggi di dunia. Badan Pusat Statistik pernah merilis data bahwa 1331 suku hidup di Indonesia, dan sebanyak 662 bahasa teridentifikasi menurut Badan Bahasa. Demi menjaga keragaman dan keutuhan, maka diperlukan tingat literasi yang baik.
Gramedia Writers and Readers Forum (GRWF) yang diprakarsai Gramedia bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional adalah upaya kecil menjaga persatuan dalam keberagaman. Ajang ini merupakan forum tatap muka, interaksi, diskusi, dan sharing antara penulis dan pembaca. GWRF digelar selama tiga hari pada 2-4 Agustus di Perpusnas.
â€œTema literacy in diversity adalah simbol atas keragaman di dalam dunia literasi. Penulis perlu perspektif tambahan dalam memahami NKRI lewat bentukan kesadaran dan keterbukaan pikiran,â€ imbuh Direktur Publishing dan Pendidikan PT Gramedia Suwandi S Brata saat jumpa pers jelang perhelatan GWRF 2019.
Sebanyak 45 penulis buku dan pemateri profesional dihadirkan untuk berbagi pengalaman dan sharing praktek nyata dunia keliterasian. Sederet penulis kenamaan, seperti Fiersa Besari, Ayu &amp;Ditto, Aan Masnyur, Sapardi Djoko Damono, Rintik Sedu, A. Fuadi, Budiman Sudjatmiko, Maman Suherman, Ayu Utami, dan lainnya. Taalkshow dan workshop dari tiap penulis mengusung rgam tema khas milenial, budaya dan sastra, hingga spiritualitas, tambah Suwandi.
Â 
Reporter/fotografer : Hartoyo Darmawan

Berita

Temu Media GWRF 2019 ; Literacy in Diversity