Salemba, Jakartaâ€”Eksistensi perpustakaan desa di Kabupaten Jeneponto, provinsi Sulawesi Selatan, dianggap belum bisa menyamai perpustakaan desa di kabupaten lain. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kab. Jeneponto, Asdin Basoddin Azis Beta, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Rabu, (19/6).
â€œSosialisasi tentang perpustakaan desa di wilayah kami kurang baik sehingga kami terpanggil. Beberapa bulan yang lalu, pihakkami melakukan konsultasi dengan Dinas Perpustakaan Provinsi, dan atas petunjuk dari Dinas kami melanjutkan lagi konsultasi ke Perpustakaan Nasional,â€ ungkapnya.
Asdin mengakui, alokasi anggaran bidang perpustakaan di Kab. Jeneponto terbatas dan relatif kecil. Sedangkan, untuk aspek regulasi, pihaknya akan berkomunikasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan Perpustakaan Nasional.Â  â€œKami akan mendorong Pemda Jeneponto untuk menyusun kerangka regulasi yang terkait. Jika Perdanya sudah ada dan perlu perbaikan perihal perpustakaan desa kami akan upayakan,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, Joko Santoso, mengatakan â€œPeraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2018 adalah prioritas penggunaan dana desa, dimana salah satu menyoal tentang pembangunan perpustakaan desa,â€ sebutnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, menerangkan bahwa tugas Perpustakaan Nasional adalah membina semua jenis perpustaakaan. Oleh karena itu, Deni pun meminta pihak DPRD ikut melakukan fungsi pengawasan terhadap dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan sebesar Rp 1,29 milyar kepada Kab. Jeneponto untuk mengembangkan perpustakaanya di tahun ini.
Â 
Reportase : Eka Purniawati
Foto : Ahmad Kemal Nasution
Â

DPRD Kab. Jeneponto Diminta Bantu Awasi Pemakaian DAK Perpustakaan  

TERDAMPAK sangat dalam, hingga -5,3%. Inilah salah satu dampak multi dimensional dari pandemi covid 19 yang hingga kini belum juga dapat diatasi baik nasional; belum lagi secara global banyak negara yang sudah terjebak dalam resesi ekonomi. Data BPNB pada 6 Septermber 2020 ada 194.109 kasus terinfeksi posiitif cobid 19, yang dinyatakan sembuh 138.575orang dan meninggal 8.025 orang, termasuk lebih dari 100 orang dokter meninggal karena virus ini. Sementara itu, di dunia ada 27.042.187 kasus terinfeksi posiitif covid 19, yang dinyatakan sembuh 19.145.359 orang dan meninggal 882.979 orang. Kita harus bersatu-padu untuk bersama-sama mengatasi maslaah tersebut. Kita harus disiplin mentaati protokol kesehatan, jangan sok jagoan dan besar kepala gegabah dan abai yang ujungnya dapat merugikan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Kalau yang terinfeksi orang yang tidak disiplin pantaslah itu karena perbuatannya; namun kalau orang lain yang dirugikan atau bahkan meninggal maka sesungguhnya orang yang tidak disiplin itulah yang membunuhnya. Mau sampai kapan pandemi ini menghantui kehidpan ini? Pun, pemerintah telah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan angaran sebesar Rp 87,55 Triliun untuk kesehatan, untuk jaminan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun akibat dari berhentinya aktivitas penyerapan tenaga kerja sehingga banyak korban PHK. Untuk pemulihan ekonomi disiapkan sebesar Rp 226,72 Triliun untuk memacu kinerja industry dan pertumbuhan ekonomi. Dan Rp 177,03 Triliun untuk menjaga volatilitas sector keuangan dan pembiayaan UMKM dan koperasi. Ini harus kita kawal agar benar-benar tepat sasaran dan tidak dikorupsi; terlebih dimasa-masa pilkada serentak tahun ini. Faktanya banyak kepala daerah/wakilnya yang mengkorupsi uang rakyat dan kini menghuni hotal prodeo (jeruji besi) sebagai koruptor. Inilah buah simalakama dari pemilu langsung yang akan selalu berulang 5 tahun sekali. Pilkada serentak tahun ini diikuti oleh 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) dengan anggaran penyelengraan mencapai Rp 15 Triliun, ditambah Rp 5 Triliun untuk protokol kesehatan di TPS-TPS; diluar baya yang disiapkan oleh bakal calon yang maju dalam kontestansi politik lokal ini; antara lain untuk mahar politik dalam mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan pusat parpol, kampanye hingga politik uang.
Influencer menjamur
Kemajuan teknologi informasi dan komuniasi yang berbasis internet dan digital telah menumbuh-suburkan para influencer, endorser maupun buzzer dalam mempengaruhi opini publik di dunia maya. Hal ini juga merambah ke dunia politik, bahkan pemerintah pun disinyalir menggunakan jasa influencer maupun buzzer dengan menyiapkan dana yang cukup besar. Satu sisi ini suatu keniscayaan, namun harus pula diwaspadai penggunaan uang rakyat/negara, jangan sampai dikorupsi serta keberadaan influencer maupun buzzer akan mengancam eksistensi kehumasan yang lambat laun dapat dibubarkan karena tergeser oleh para influencer yang lebih terkenal dan banyak followernya daripada bagian humas. Pun, nilai ekonomi dari pendapatan para influencer sangat fantatis, seperti Keyli Jenner bayarannya mencapai USD 1 juta atau Rp 14,4 miliar sebagai sponsor perusahaan/instansi tertentu melalui instagrammnya yang memiliki 112 juta follower; Selena Gomez bayarannya mencapai USD 800 ribu atau Rp 11,6 miliar dengan 139 juta folower; Christiano Ronaldo bayarannya mencapai USD 750 ribu atau Rp 10,8 miliar dengan 137 juta follower; Justin Bieber bayarannya mencapai USD 650 ribu atau Rp 9,4 miliar dengan 101 juta follower; dan Neymar da Silva bayarannya mencapai USD 600 ribu atau Rp 8,7 miliar dengan 100 juta follower. Sedangkan di Indonesia influencer banyak dimainkan oleh para selebritis atau tokoh masyarakat yang kini mulai menjamur, terlebih di tahun pilkada serentak saat ini. Pilkada yang banyk dimonopoli oleh dinasti-dinasti sehingga rakyat harus cerdas untuk tidak memilihnya, gunakan hati nurani agar suara kita tidak tergadai oleh pencitraan dan politik uang. Sadarlah bahwa republik ini milik kita semua, sehingga jangan sampai dikuasai oleh kelompok dan dinasti tertentu. Ada contoh sangat baik yang patut kita teladani yaitu sikap Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso yang menolak anaknya (Aditya) untuk ikut seleksi AKABRI matra kepolisian karena beliau menjaga integritasnya supaya tidak terjerembab dalam penyalahgunaan wewenang. Inilah nilai moral yang harus dijunjung tinggi, bukan sekedar peraturan perundang-undangan; karena norma moral etika sesungguhnya lebih tinggi daripada hanya sekedar aturan-aturan yang dibuat demi kepentingan mereka. Disinilah diperlukan pemimpin yang negarawan berkarakter kebangsaan. Tragis memang, di zaman now, sangatlah sulit menemukan sosok-sosok yang berkarakter negarawan. Umumnya mereka belum selesai dengan urusan dirinya maupun keluarganya sehingga mereka akan mengutamakan kepentingan diri dan keluarganya (maupun kroni-kroninya).
Disamping influencer, ada juga endorser dan buzzer yang meramaikan jagat maya, dunia digital. Influencer dalam melakukan akktivitasnya seperti promotor yang mempromosikan seseorang maupun produk. Endorser dalam mempromosikan terlebih dahulu mencobanya, kemudian mereview dan mempromosikannya semacam testimoni). Sedangkan buzzer bagaikan informan yang menyampaikan informasi berulang-ulang agar si penerimanya mengerti (aware), tanpa harus mempengaruhinya. Informasi yang diberikan pun tergantung user/pemesannya. Banyak yang menggunakan akun anonim sehingga sulit dilacak oleh orang awam dan sering mengirimkan informasi-informasi yang sesat menyesatkan. Intinya, mereka-mereka adalah penyedia jasa untuk mempengaruhi orang melalui medsos entah bagaimana caranya. Semakin mereka mampu mempengaruhi dan mempromosikan suatu produk, value serta engagement yang mereka miliki semakin besar.
Ekonomi Digital
Di tengah covid 19, ekonomi digital berkembang sangat pesat dipicu adanya protokol kesehatan sehingga komunikasi dan semua transaksi antar personal dilakukan melalui media daring/online yang dilakukan dari rumah masih-masing. Trilogi pencegahan penyebaran covid 19 yang meliouti cuci tangan, pakai masket dan jaga jarak pun harus ditaati demi kemashlahatan bersama. On line system telah menjadi kebutuhan zaman now, namun internet di nusantara baru menjangkau sekitar 47%, sehingga belum ada pemerataan; termasuk pusat bigdata berada di negara Singapura (disini banyak kerawanan dan ancaman bagi keamanan data maupun transaksi-transaksi digital). Masih banyak persoalan menyangkut sistem digital yang harus diselesaikan; seperti UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE belum cukup mengatur transaksi dan ekonomi digital, konektivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akses teknologi dan keuangan bagi pelaku ekonomi digital masih menjadi kendala, Cyber security nasional masih lemah karena kita belum memiliki platform IT nasional sendiri, masih dikuasai oleh asing. Sehingga diperlukan kehadiran dan keberpihakan negara untuk menyiapkan infrastruktur dn regulasi menyangkut ekonomi digital yang pro-rakyat dan pro-kepentingan nasional.
Digitalisasi sudah merambah ke semua gatra kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi saja; sebut saja pembelajaran daring/online. Ada kebijakan yang sekedar sporadis belum menyentuh persoalan substansialnya. Bagaimana mungkin, para siswa/peserta didik yang tinggal di kampung-kampung, gunung-gunung, pulau-pulau kecil yang terluar, terdepan dan tertinggal dapat menikmati pelmbelajaran daring ini? Akses internet saja baru menjangkau sekitra 47% di seluruh nusantara. Dihebohkan lagi dengan program subsidi pulsa untuk para dosen, guuru, siswa dan mahasiswa yang jumlahnya mencapai Rp 8,9 triliun. Semestinya kita fokus untuk membangun infrastruktur internet agar terjadi pemerataan dan jangan menganggap bahwa bahwa Indonesia ituÂ  keadaannya sama seperti Jakarta. Di Jakarta saja banyak kelompok rakyat miskin dan korban PHK akibat covid 19 yang terdegradasi pendapatannya sehingga tidak mampu membeli gawai (smartphone). Kini anak-anak mereka harus gigit jari, tidak dapat menikmati merdeka belajar. Disilah diperlukanÂ  afirmative poliicy yang berkesinambungan dan tuntas.
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Â PEN di tengah pandemi covid 19 merupakan langkah re-setting dan transformasi erekonomian di tengah Era Abnormal (yang kebyakan orang menyebutnya era new normal). Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sangat ditentukan oleh kebijakan sector kesehatan agar menjaga kapasitas pemerintah pusat hingga daerah, penegak hukum dan sector usaha dalam mengawal kebijakan transisi PSBB supaya tidak menimbulkan lonjakan kasus baru covid 19 (second wave) sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Begitu juga, kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus benar-benar sesuai sasaran dan taat azas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun melanggar hukum, walaupun extra ordinary. Harus dijamin efektivitas paket jaring pengaman sosial dan paket stimulus ekonomi ke sektor-sektor UMKM,Â  koperasi, BUMN, perbankan maupun perusahaan lain. Namun tetap dicermati jangan sampai ada penumpang gelap yangÂ  menangguk keuntungan, terlebih dalam waktu dekat ada pilkada serentak 2020 ditengarai bakal menjamur politik dinasti dan uang. Oleh karena itu rakyat harus cerdas dan berani menolak politik dinasti dan uang agar demokrasi benar-benar berlangsung luber dan jurdil.
Â Â Â Â  Pacu ekonomi di tengah wabah covid 19 di Era Abnormal sangat mutlak diperlukan disiplin tinggi dari setiap orang yang berada di ruang public, tempat , pusat-pusat bisnis, pasar-pasar, perkantoran maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Pun, kita menyaksikan begitu PSBB dilonggarkan terjadi lonjakan kasus terinfeksi positif covid 19 dalam jumlah besar.Â Pertumbuhan ekonomi tidak sekonyong-konyong terwujud tanpa ihtiar kita semua, mulai dari mobilitas masyarakat, modal dan barang. Ketiganya merupakan faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi perlu penguatan baik permodalan, manajerial dan kinerjanya. Ini sangat penting, agar ekonomi nasional segera pulih, kalu berlarut-larut dapat terjadi resesi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi resesi yaitu terjaganya sector keuangan dan dunia usaha. Â Â  Respon terhadap kebijakan PEN harus mampu mengantisipasi dinamika perubahan baik faktor internal maupun eksternal, setidaknya 2 tahun ke depan. Faktor internal anatara lain a) ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh; b) Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021); c) Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja; dan d)Â  permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.; e) Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan. Adapun faktor eksternal antara lain : kondisi perekonomian yang tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Pun, kita harus melakukan penguatan terhadap identitas kebangsaan sebagai modal dasar ke-Indonesia-an kita agar senantiasa bersama-sama, bersatu padu melawan covid 19 sambil berdoa agar Allah SWT mengangkat penyakit tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sediakala. Â Aamiin YRA.

Influencer dan Ekonomi Digital

Salemba, Jakartaâ€”Tidak banyak daerah provinsi, kabupaten, maupun kota yang mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah di bidang perpustakaan. Pemerintah telah menetapkan perpustakaan masuk ke dalam prioritas pembangunan nasional satu lewat program Literasi Untuk Kesejahteraan pada 2019 mendatang. Provinsi Bangka-Belitung menjadi salah satu dari enam provinsi yang mendapatkan prioritas pembangunan fasilitas layanan perpustakaan baru. Sayangnya, hingga kini Pemprov Babel masih belum menuntaskan sejumlah pemberkasan dan persyaratan yang diminta oleh pemerintah. DAK untuk Pemprov Babel pun terancam batal.
Hal ini terungkap saat Perpustakaan Nasional RI menerima delegasi Komisi 1 DPRD Babel, Kamis, (15/11). Di hadapan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, juru bicara Komisi 1 DPRD Babel Ferdiansyah mengatakan bahwa lahan yang rencananya untuk fasilitas tersebut masih terkendala sertifikat. â€œKami sudah menyiapkan lahan eks kantor gubernur lama sebagai lokasi pembangunan, namun hingga kini Pemprov Babel belum menerima sertifikatnya sejak memisahkan diri dari Sumatera Selatan,â€ ungkapnya.
Eks kantor gubernur rupanya juga sudah dimasukkan Dinas Pariwisata sebagai bangunan cagar budaya (BCB) meski belum di SK-kan oleh Gubernur. Jika sudah di SK-kan, maka kami harus mencari lokasi baru lagi. Dan ini membutuhkan waktu. Tenggat waktu yang diberikan pemerintah hingga akhir November dirasa belum cukup untuk merampungkan itu semua. Oleh karena kami minta perpanjangan waktu sampai akhir tahun 2018, pinta Ferdiansyah.
Lokasi BCB hanya seluas 1.000 meter persegi, sedangkan syarat minimal yang diminta pemerintah untuk pembangunan minimal 3.000 meter persegi. Mau tidak mau kami akan bangun secara bertingkat. Â DAK yang diberikan untuk pembangunan fasilitas layanan perpustakaan baru yakni sebesar Rp. 15 miliar.
Deputi 2 Perpusnas Woro Titi Haryanti mengharapkan keseriusan legislatif dan eksekutif menuntaskan persyaratan yang diminta. Perpusnas tidak bisa menjanjikan Babel kembali mendapatkan DAK serupa jika tahun ini urung dirampungkan. â€œSemuanya telah diatur oleh pemerintah. Tidak bisa melihat kasus per kasus. Kita pun (Perpusnas-red) juga harus taat terhadap aturan main tersebut,â€ terang Woro.
Namun, Deputi mengingatkan apabila pembangunan dilakukan di lokasi BCB maka perlu diperhatikan aspek-aspek lain, seperti saluran pembuangan, layak fungsinya, analisis dampak lingkungan (Amdal), hingga ruang terbuka hijau. Harus hati-hati, perlu persetujuan dan persyaratan dari semua yang berwenang, tambahnya. Â 
Woro meminta sekali lagi kepada pihak legislatif dan eksekutif mau duduk bareng mencari solusi serta serius merampungkan berkas dan persyaratan yang diminta. Jangan sampai mangkrak karena ini akan jadi preseden buruk buat daerah dan juga Perpusnas tentunya.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pemprov Babel Diminta Serius Rampungkan Persyaratan Pembangunan Fasilitas Layanan Perpustakaan Baru

Jakarta--Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas menggelar diskusi naskah nusantara #23 yang bertajuk â€œMacapat Pesantren: Pembacaan Baru Atas Puisi Tradisional Jawaâ€ via Zoom dan YouTube WBS Radio Perpusnas pada Rabu (10/2/2021).
Dalam kesempatan tersebut, peneliti naskah kuno pesantren sekaligus pengajar di Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang Nur Ahmad menjelaskan bahwa macapat tidak hanya ada dalam tradisi pesantren, tetapi lembaga pendidikan tradisional Islam juga berperan penting dalam penyebaran lagu tradisional khususnya untuk transmisi ajaran agama.
Macapat merupakan jenis puisi Jawa yang erat dengan nyanyian atau tembang yang populer di masyarakat Jawa. Macapat sendiri digunakan hampir dalam keseharian masyarakat Jawa, misalnya dalam acara selametan. Dalam kehidupan santri dan lingkungan pesantren, diajarkan Islam yang telah diterjemahkan dalam konteks lokalitas masyarakat tersebut dalam bentuk tembang, macapat, sehingga dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa untuk mempopulerkan bahasa Arab dalam kitab dan mempermudah proses pembelajaran buku-buku tersebut menjadi alasan menerjemahkan kitab bahasa Arab menjadi macapat dalam bahasa Jawa.
â€œBetapa pentingnya tradisi pesantren untuk dianggap sebagai bagian dari pembentukan apa yang disebut Budaya Jawa,â€ papar Nur Ahmad.
Bahkan seorang antropolog Amerika dalam bukunya The Religion of Java menulis, â€œKita tidak akan pernah mengalami berjalan-jalan di Mojokuto dari ujung ke ujung tanpa mendengar seseorang menyanyikan tembang di salah satu tempat di sepanjang jalan ituâ€ karena kepopuleran tembang macapat dalam kehidupan masyarakat Jawa.
Â 
Reportase: Syifa Azka Layalia

Macapat Pesantren Bagian dari Budaya Jawa

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bekerjasama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) menggelar webinar nasional dengan tema â€œTransformasi Perpustakaan dalam Ekosistem Digital menuju Library Internationalization dan Research Universityâ€ secara daring, Kamis (31/3/2022).
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam sambutannya meminta FPPTI untuk mengawal program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang sedang dijalankan di Indonesia. Baginya, indoktrinasi dari tenaga pengajar kepada para mahasiswa tidak berakhir pada hasil nilai yang diperoleh, namun harus mampu membuat para mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih dari apa yang telah diajarkan.
â€œFPPTI harus mampu menawarkan satu produk pembelajaran kepada para rektor dan mempresentasikannya. Karena merdeka belajar harus betul-betul dikawal,â€ ungkap Syarif Bando.
Sebagai langkah nyata untuk mendukung upaya tersebut, Perpusnas menghadirkan E-Resources untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Sejak tahun 2009, berbagai macam bahan perpustakaan digital online seperti jurnal, ebook, dan karya-karya referensi online lainnya yang dilanggan mulai dilayankan.
Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, mengatakan sumber informasi pengetahuan yang terdapat pada E-Resources dapat ditelusur dengan cepat dan mudah oleh pemustaka/pengguna. Selain itu juga bersifat multi disiplin, komprehensif, dan sangat luas dalam memberikan dukungan kepada dosen, peneliti, dan mahasiswa.
â€œE-Resources Perpusnas is the power of information and knowledge,â€ ucapnya.
Sementara itu Pustakawan Universitas Surabaya, Amirul Ulum, menambahkan bahwa E-Resources Perpusnas mendukung pembelajaran, riset dan MBKM. Karena E-Resources harus mampu memfasilitasi dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang tidak hanya dapat menghasilkan produk maupun jasa, namun juga pemikir ulung.
Lebih lanjut, Amirul menyampaikan pustakawan dalam hal ini berperan dalam memberikan sosialisasi, edukasi, dan evaluasi secara intensif kepada pemustaka, melakukan pemutakhiran informasi database yang dimiliki Perpusnas serta menindaklanjuti feedback pemanfaatan dari pemustaka.
â€œPustakawan tidak akan berada dalam konteks â€˜tidak ada kerjaanâ€™ ketika mampu berperan dalam pemanfaatan E-Resources bagi pemustaka atau pengguna,â€ tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Universitas Gadjah Mada, Safirotu Khoir, membahas tentang internasionalisasi di mana Indonesia adalah bagian yang sangat penting bagi dunia, sehingga SDM yang ada di dalamnya perlu berpartisipasi, tidak terkecuali pustakawan. Untuk sampai pada proses internasionalisasi, pustakawan harus mampu mengekspos cerita lokal yang ada menjadi konsumsi global
â€œDunia butuh kita, kita butuh dunia, dengan kata lain kita saling membutuhkan. Dunia mau tahu banget cerita dari Indonesia, untuk itu kita harus berpartisipasi. Masalah bahasa bisa diselesaikan dengan memperbanyak eksposure terhadap bahasa yang ingin digunakan,â€ jelasnya.
Pustakawan Universitas Diponegoro, Lis Setyowati, memaparkan untuk merealisasikan internasionalisasi perpustakaan dan riset universitas, perpustakaan perguruan tinggi didorong untuk dapat menyiapkan research support services yang diberikan dalam bentuk tools dan menyelenggarakan pelatihan untuk memperkenalkan tools tersebut kepada para pemustaka.
â€œKita pasti sudah sering menggunakan aplikasi untuk kebutuhkan sehari-hari tapi masih banyak juga aplikasi lain yang belum digunakan. Padahal komunikasi antar aplikasi juga dimungkinkan,â€ pungkas Lis.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Dorong FPPTI Kawal Merdeka Belajar

Salemba, Jakarta â€“ Penyederhaaan birokrasi di instansi pemerintah merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, serta proses perizinan dan juga pelayanan masyarakat di berbagai bidang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebut pelaksanaan penyederhanaan birokrasi hingga saat ini sudah mencapai 93 persen. Â Dikatakan waktu penyederhanaan birokrasi ini tinggal tiga minggu lagi.
â€œMasih ada sisa waktu tiga minggu, karena sesuai arahan pak presiden akhir Juni harus dilaporkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi ini,â€ katanya dalam pembahasan isu strategis dan kebijakan bidang PANRB yang digelar secara daring, Kamis (17/6/2021).
Tjahjo menjelaskan, penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan memangkas eselonisasi PNS menjadi dua level, sementara eselon yang dihilangkan antara lain eselon III, IV dan V. â€œSesuai arahan bapak presiden penyederhanaan birokrasi ini melalui pengalihan jabatan administrator eselon III, pengawas eselon IV dan pelaksana eselon V menjadi jabatan pada seluruh instansi baik pusat maupun daerah,â€ jelasnya.
Mantan Mendagri itu mengatakan proses penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan tidak dengan serta merta memindahkan wewenang dalam jabatan struktural ke jabatan fungsional. Tetapi dengan mempertimbangkan yang lebih matang, untuk menjaga agar ASN yang dialihkan tidak dirugikan.
â€œMeski begitu, ASN yang dialihkan juga harus memenuhi kriteria yang berlaku dalam jabatan fungsional,â€ ungkapnya.
Melalui penyederhanaan birokrasi ini diharapkan dapat mereview kembali struktur kelembagaan instansi pemerintah, SDM aparatur, sistem kerja, prosedur pelayanan serta pengambilan keputusan.
â€œMari kita lakukan hal ini dengan langkah nyata yang memberikan dampak pemanfaatan pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik,â€ terangnya.
Sementara itu, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berkesempatan mengikuti pembahasan tersebut melalui daring. Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti meminta Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Sebagaimana diketahui, Perpusnas telah melakukan penyederhanaan birokrasi, dengan posisi pejabat struktural cukup sampai di level eselon I dan II.
Reportase: Wara Merdeka

Penyederhanaan Birokrasi untuk Percepat Pelayanan

Pancoran, Jakarta - Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi menantang pemerintah daerah untuk lebih serius memberi dukungan terhadap gerakan literasi di daerahnya masing-masing. "Dukungan pemerintah pada literasi itu omong kosong saja, kalau tidak memberikan kontribusi langsung,Â  jangan hanya acara seremonial," ujarnya pada Rapat Koordinasi Perpustakaan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/2).
Menurut Jumadi masih banyak yang belum sadar akan pentingnya literasi, padahal literasi merupakan kunci peradaban dan perpustakaan adalah jantungnya literasi. Untuk itu kota Tegal telah mengusung sejumlah kegiatan literasi antara lain pembuatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sakila Kerti di kawasan Terminal Kota Tegal pada 2011 lalu. Semula lokasi ruangan seluas 4x6 meter tersebut kotor, kumuh dan sering digunakan untuk tempat berjudi, namun sekarang telah berkembang menjadi perpustakaan yang melayani masyarakat marjinal yang berkegiatan di terminal. "Kami memiliki program 'Ladis Song Malam', Layanan dengan Inovasi Simultan untuk Pengasong Masyarakat Lansia Terminal," jelasnya.Â Â 
Gerakan literasi di Tegal, kata Jumadi, tidak sekedar dilakukan di lingkungan pemerintah, tapi secara simultan dilakukan di kawasan perkampungan, sekolah, kafe, kepolisian, kejaksaan dan kodim. "Semua kita ajak untuk bergerak bersama. Kalau pemerintah saja tidak akan mampu. Semua bergerak bersama," tambahnya. Pencanangan Duta Baca, misalnya, bukan sekedar menempatkan istri walikota sebagai duta, tapi memilih duta-duta masyarakat dariÂ  tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga kotamadya untuk giat menumbuhkan minat baca di daerahnya masing-masing. "Kalau berharap orang lain, tentu tidak bisa. Kita harus bekerja dulu, baru dapat support. Setiap hari harus bergerak, bukan hanya diam dan berharap semua berjalan dengan lancar," imbuh Jumadi.
Rakornas Perpusnas Tahun 2020 mengambil tema 'Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju', berlangsung selama 3 (tiga) hari, 25-27 Februari 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta. Diikuti sekurangnya 1.500 pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pengiat dunia literasi dan perpustakaan di Indonesia. Rapat koordinasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan sinkronisasi program untuk peningkatan indeks literasi di Indonesia.
Reportase : Puspen Kemendagri

Berita

Wakil Walikota Tegal : Dukungan Pemerintah Jangan Hanya Acara Seremonial