Wamendagri Imbau Kepala Daerah Lakukan identifikasi Penggerak Ekosistem Literasi
Jakarta - Humas Perpusnas. Kepala daerah memiliki peranan penting untuk membangun sinergi dengan para pegiat literasi, komunitas, dan juga perpustakaan di daerah dalam meningkatkan literasi.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2026 yang diselenggarakan secara hibrida pada Selasa, (12/5/2026).
“Harus ada sinergi antara dinas perpustakaan, dengan OPD terkait seperti dinas kebudayaan, Bappeda, lalu komunitas literasi, serta seluruh perangkat daerah. Literasi tidak bisa dikerjakan sendiri,” katanya.
Ia mengimbau, seharusnya para kepala daerah melakukan identifikasi kepada para penggerak ekosistem literasi di daerah dan membangun sinergi antar unsur-unsur yang ada. "Ini supaya sama-sama berpikir bagaimana mendorong literasi dengan program-program yang bisa saja masuk ke APBD atau non APBD," tegasnya.
Bima kemudian memaparkan enam langkah mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.
Langkah pertama adalah penguatan kebijakan dan regulasi daerah. Pemerintah daerah didorong menghadirkan kebijakan konkret yang berpihak pada peningkatan budaya baca dan penguatan ekosistem literasi masyarakat.
“Dalam konteks meningkatkan literasi, kepala daerah harus mengambil kebijakan yang benar-benar fokus memperbaiki indeks literasi masyarakat,” paparnya.
Langkah kedua yakni transformasi perpustakaan daerah. Transformasi perpustakaan agar menjadi ruang publik yang nyaman, modern, dan diminati generasi muda. Perpustakaan tidak lagi sekadar tempat penyimpanan buku, tetapi menjadi pusat aktivitas belajar, diskusi, dan kreativitas masyarakat.
Ia mencontohkan transformasi perpustakaan di Kota Bogor yang berhasil meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan.
“Dulu perpustakaan hanya dikunjungi belasan orang. Sekarang setelah ditransformasi dan dibuat nyaman, pengunjungnya bisa mencapai 700 hingga 800 orang per hari,” ujarnya.
Langkah ketiga yaitu penguatan literasi digital. Langkah keempat Peningkatan kapasitas SDM perpustakaan. Penguatan kapasitas pustakawan dinilai penting agar perpustakaan mampu berkembang sebagai pusat penggerak literasi, bukan hanya pengelola koleksi buku.
“Peningkatan kapasitas bukan sekadar menambah koleksi atau merek buku, tetapi juga kemampuan membangun jejaring dan melakukan aktivasi literasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Langkah kelima yakni penguatan literasi berbasis desa dan komunitas. Ia melihat banyak sekali komunitas yang lebih militan dan memiliki passion. Terakhir langkah keenam yaitu kolaborasi dan sinergi lintas sektor. "Kita harus masuk ke bawah bersinergi dengan perpustakaan ini di tingkat lokal, kantong komunitas, ini harus kita dorong," lanjutnya.
Wamendagri menambahkan, pihaknya siap bersinergi dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk memberikan penghargaan bagi para pejuang lokal yang berhasil meningkatkan indeks literasinya secara siginifikan selama satu tahun.
"Kami ingin melihat bagaimana indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca menjadi atensi yang serius dari seluruh Pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan semua komunitas penggiat literasi yang ada," pungkasnya. *** (WM/Ed: DRS/Dok: ATK,AK)
