Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2019 dengan tema â€œPustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatâ€. Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2019 diselenggarakan di Jakarta, pada Rabu (13/3/2019)-Sabtu (16/3/2019).
Tema ini sesuai dengan tagline Perpusnas yang dicanangkan pada 2 Januari 2019. Selain itu, literasi untuk kesejahteraan masuk dalam salah satu kegiatan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso menjelaskan salah satu indikator kinerja literasi untuk kesejahteraan yakni perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam perpustakaan berbasis inklusi sosial, layanan perpustakaan mengalami perubahan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual, dan berlatih keterampilan hidup.
â€œPenguatan literasi untuk kesejahteraan ini diharapkan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di era industri 4.0,â€ jelas Joko Santoso saat memberikan keterangan dalam jumpa wartawan jelang Rakornas Perpustakaan Tahun 2019 di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Senin (11/3/2019).
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2019 akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Kamis (14/3/2019). Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengulang pernyataan Mendagri menyatakan apresiasinya atas kinerja Perpusnas dalam penguatan literasi dan perpustakaan selama lima tahun terakhir. Melalui Rakornas, Kemendagri mendukung upaya Perpusnas yang menggerakkan pemerintah daerah dan perbatasan dalam rangka penguatan literasi dan perpustakaan. Menurutnya, pengelolaan perpustakaan tidak hanya dibebankan kepada Perpusnas, tapi juga harus sinergi dengan para pemangku kepentingan.
â€œKarena ini pekerjaan besar melibatkan banyak sumber daya, para SDM, stakeholder dan banyak pihak. Tentu metode-metodenya terus berkembang dan kebutuhan masyarakat semakin berkembang dan tentu harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Maka Mendagri selaku Pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah mendukung sepenuhnya upaya Perpusnas dalam menggerakan pemerintah daerah,â€ jelas Bahtiar.
Bahtiar menjelaskan, Kemendagri menginstruksikan pemerintah daerah agar mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penguatan literasi dan pengelolaan perpustakaan. Melalui pengalokasian APBD untuk bidang perpustakaan, maka percepatan pembangunan kualitas SDM bisa terwujud.
â€œKemendagri mendukung pengalokasian APBD untuk perpustakaan. Akan kita cek apakah di 2020 harus dipertajam. Oleh karenanya regulasi pengelolaan keuangan daerah menjadi alat kita untuk memastikan seluruh pemerintah daerah di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi benar-benar mengalokasikan anggaran yang cukup. Jadi mengubah anggaran ke arah pembangunan SDM, dalam hal ini pengembangan perpustakaan di daerah,â€ urainya.
Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 difokuskan pada upaya Perpusnas untuk memantapkan program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perpusnas 2015-2019, serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2020. Rakornas menghadirkan narasumber sejumlah kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wakil Ketua Ombudsman, Pimpinan Komisi X DPR-RI, Kepala Perpusnas, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Ketua AIPI, serta narasumber lain.
Â Reportase: Hanna Meinita

Rakornas Perpustakaan 2019: Upaya Mewujudkan SDM Berkualitas

Salemba, Jakarta â€“ Penyederhaaan birokrasi di instansi pemerintah merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, serta proses perizinan dan juga pelayanan masyarakat di berbagai bidang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebut pelaksanaan penyederhanaan birokrasi hingga saat ini sudah mencapai 93 persen. Â Dikatakan waktu penyederhanaan birokrasi ini tinggal tiga minggu lagi.
â€œMasih ada sisa waktu tiga minggu, karena sesuai arahan pak presiden akhir Juni harus dilaporkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi ini,â€ katanya dalam pembahasan isu strategis dan kebijakan bidang PANRB yang digelar secara daring, Kamis (17/6/2021).
Tjahjo menjelaskan, penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan memangkas eselonisasi PNS menjadi dua level, sementara eselon yang dihilangkan antara lain eselon III, IV dan V. â€œSesuai arahan bapak presiden penyederhanaan birokrasi ini melalui pengalihan jabatan administrator eselon III, pengawas eselon IV dan pelaksana eselon V menjadi jabatan pada seluruh instansi baik pusat maupun daerah,â€ jelasnya.
Mantan Mendagri itu mengatakan proses penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan tidak dengan serta merta memindahkan wewenang dalam jabatan struktural ke jabatan fungsional. Tetapi dengan mempertimbangkan yang lebih matang, untuk menjaga agar ASN yang dialihkan tidak dirugikan.
â€œMeski begitu, ASN yang dialihkan juga harus memenuhi kriteria yang berlaku dalam jabatan fungsional,â€ ungkapnya.
Melalui penyederhanaan birokrasi ini diharapkan dapat mereview kembali struktur kelembagaan instansi pemerintah, SDM aparatur, sistem kerja, prosedur pelayanan serta pengambilan keputusan.
â€œMari kita lakukan hal ini dengan langkah nyata yang memberikan dampak pemanfaatan pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik,â€ terangnya.
Sementara itu, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berkesempatan mengikuti pembahasan tersebut melalui daring. Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti meminta Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Sebagaimana diketahui, Perpusnas telah melakukan penyederhanaan birokrasi, dengan posisi pejabat struktural cukup sampai di level eselon I dan II.
Reportase: Wara Merdeka

Penyederhanaan Birokrasi untuk Percepat Pelayanan

Jakarta - Kelapa merupakan tanaman multimanfaat. Di beberapa negara, kelapa juga sering disebut sebagai pohon kehidupan (tree of life) karena hampir semua bagian dari tanamannya dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat menjadi Keynote Speaker di kegiatan Dialog Nasional yang diselenggarakan secara hybrid oleh Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas RI dengan tema â€œMembangun Literasi Kelapa Menuju Kedaulatan Produksi Pangan Dalam Negeriâ€, pada Kamis (20/5/2021).
Dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Bahkan, di zaman kolonial Hindia Belanda, hasil kopra (kelapa kering) dari pohon kelapa sanggup menghasilkan pemasukan bagi mereka sebesar 40% dan dipergunakan untuk keperluan senjata/perang dan pendanaan kerja sama internasional. Predikat â€˜Negeri Nyiur Melambaiâ€™ pun pernah disematkan karena melihat kaya dan potensi dari pohon kelapa.
Akan tetapi, ketenaran tersebut mulai redup bersamaan dengan kondisi hulu perkelapaan di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif International Coconut Community, Jelfina Alouw, sejak 2012 Indonesia tidak lagi memegang predikat sebagai produsen kelapa terbesar di dunia karena digantikan oleh India. Luas kebun kelapa yang dimiliki Indonesia saat ini juga sudah kalah luas dengan yang ada di Filipina.
â€œSelain disebut sebagai pohon kehidupan, kelapa juga dapat dikatakan sebagai hadiah dari Tuhan karena memang banyak sekali yang bisa dihasilkan dan bisa menjadi penopang hidup petani kelapa. Karena kelapa adalah komoditas rakyat yang layak untuk diperhatikan, maka kita semua harus bertanggung jawab dalam memberikan dukung literasi kelapa kepada mereka,â€ ujar Jeflina.Â Â 
Namun karena usia pohon kelapa yang ditanam juga sudah berusia lanjut yakni diatas 50 tahun, hal ini membuat nilai produktivitasnya menurun. Bupati Indragiri Hilir, H.M Wardan mengatakan ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab berkurangnya produksi kelapa di daerahnya, salah satunya adalah hama.
â€œHama kumbang tanduk, monyet, dan tupai adalah hama yang biasa menyerang buah kelapa milik masyarakat,â€ ucapnya.
Adapun upaya yang telah dilakukan di kabupaten yang juga dikenal sebagai negeri seribu parit hamparan kelapa dunia adalah mengaplikasikan konsep trio tata air yang terdiri dari saluran, tanggul, dan pintu klep di perkebunan kelapa.
â€œPohon kelapa adalah pohon kehidupan bagi masyarakat kami dan parit menjadi pusat kesuburan tanah serta alat transportasi bagi buah kelapa di daerah pasang surut seperti Kab. Indragiri Hilir,â€ tambah Wardan.
Sependapat dengan Wardan, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairan melanjutkan bahwa di daerahnya untuk perkebunan kelapa sawit sudah dilakukan replanting atau peremajaan oleh pemerintah, sedangkan hal itu belum terjadi untuk perkebunan kelapa dalam.
â€œDi Kab. Tanjung Jabung Barat itu ada 13 kecamatan, kelapa dalam menjadi primadona di 6 kecamatan dan kelapa sawit di 7 kecamatan. Namun, pemerintah baru hanya memberikan bantuan untuk replanting sampai 30 juta per hektar untuk perkebunan kelapa sawit, padahal tidak ada perbedaan antara kelapa sawit dan kelapa dalam. Replanting penting dilakukan untuk menghasilkan kelapa dengan kualitas yang baik agar harga jual menjadi tinggi,â€ jelas Hairan.
Lebih lanjut Ketua Sahabat Kelapa Indonesia, Mawardin Simpala menginformasikan bahwa Indonesia ditetapkan krisis kelapa. Food and Agriculture Organization (FAO) sudah mengamati kondisi ini dan secara gamblang mengatakannya pada November 2013. FAO menilai pemerintah tidak memberikan perhatian ataupun inovasi terhadap pengembangan kelapa secara nasional sejak tahun 1990-an, itu tandanya sudah 30 tahun industri kelapa nasional Indonesia terabaikan.
â€œKalau kita bersama-sama mendorong ekonomi kelapa berarti kita juga mendorong ekonomi rakyat dan itu peluangnya sangat besar. Karena jika dibandingkan Filipina yang sudah mengekspor 35 macam produk turunan kelapa, Indonesia saat ini baru mengekspor 14 atau 15 macam, itu tandanya ada selisih sekitar 20-21 macam yang masih bisa kita diversifikasi,â€ ungkap Mawardin.Â 
Maka dari itu, kita harus membangun kembali kesadaran akan pentingnya tanaman kelapa baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Perpusnas dalam hal ini memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan literasi kelapa agar kelapa nasional kembali menjadi komoditas unggulan. Dan diversifikasi literasi kelapa menjadi bagian terpenting dalam program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang terfokus pada desiminasi informasi dan pengetahuan terapan mengenai kelapa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.Â 
Â 
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Dorong Literasi Kelapa Agar Kembali Menjadi Komoditas Unggulan

Jakarta - Dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI akan merancang aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan. Dengan adanya aplikasi ini, memudahkan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam mengakses informasi mengenai perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka Sosialisasi dan Bimtek Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2021, pada Senin (18/10/2021).
"Mudah-mudahan Perpusnas dapat segera meluncurkan aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan. Mengingat peran perpustakaan sebagai corong pemerintah, yang memiliki sumber informasi terpercaya dan legal. Karena itu, perpustakaan akan menjadi institusi terdepan dalam menginformasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Syarif Bando.
Dijelaskan, strategi untuk mencapai penyelenggaraan infrastuktur SPBEÂ  yang menjangkau instansi pemerintah yakni dengan memanfaatkan infratruktur yang ada secara optimal.
"Optimalisasi penggunaan aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan, yang terintegrasi dan berbagi pakai dapat menghadirkan fitur-fitur yang mendukung strategi nasional," jelasnya.
Selain itu, peningkatan kapasitas SDM SPBE juga perlu dsiapkan agar pembangunan pengembangan, pengoperasian serta pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik. Salah satunya, dengan mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE, serta membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Syarif, sekarang ini semua serba hybrid. Tidak ada lagi ego sektoral, ego kedaerahan dan ego intelektual tetapi diperlukan sinergitas antar Kementerian/Lembaga.
â€œPenerapan SPBE ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Di dalam implementasinya, Kementerian/Lembaga menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan untuk terkoneksi dalam SPBE sebagai bagian dari jajaran pemerintahan, pusat maupun daerah,â€ terangnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Akan Merancang Aplikasi Umum SPBE Bidang Perpustakaan

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kembali menjalin kerja sama dengan Perpustakaan dan Arsip Nasional Republik Islam Iran. Jalinan kerja sama disahkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dengan Kepala Perpustakaan dan Arsip Nasional Republik Islam Iran (Perpustakaan Nasional Iran) Ashraf Boroujerdi secara virtual pada Senin (31/5/2021).
Perpustakaan nasional kedua negara sepakat menjalin kerja sama dalam lima ruang lingkup yakni pertukaran informasi dan pengalaman dalam bidang perpustakaan dan informasi; pertukaran dan kunjungan para ahli; layanan dan sumber daya perpustakaan seperti bertukar daftar bahan perpustakaan dan bahan perpustakaan; pelatihan, lokakarya, pameran, seminar dan konferensi antarperpustakaan; dan kolaborasi dalam penelitian. MoU direncanakan berlaku selama tiga tahun mendatang. Sebelumnya, Perpusnas menjalin MoU dengan Perpusnas Iran pada 2015.
Syarif Bando menyatakan sesuai UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, kerja sama melalui penandatanganan MoU dilakukan untuk memperkuat layanan perpustakaan. Saat ini, tercatat ada 63 judul buku tercetak mengenai Iran yang tersedia di Layanan Koleksi Mancanegara Perpusnas.
â€œPenandatanganan MoU antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Iran hari ini untuk memastikan fungsi masing-masing lembaga dapat berkontribusi secara signifikan melalui layanan informasi yang kita miliki, untuk pembangunan nasional dan perkembangan sosial budaya masyarakat, termasuk mendukung edukasi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, dan kebudayaan kedua negara,â€ jelasnya.
Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran sudah berlangsung selama 70 tahun terakhir. Selama tujuh dekade, kerja sama di berbagai bidang dibangun menggunakan kemampuan satu sama lain untuk mencapai kepentingan bersama.
Syarif Bando berharap kedua institusi dapat segera menindaklanjuti sejumlah ruang lingkup MoU yang sudah ditandatangani, secara virtual. Pada kesempatan tersebut, Syarif Bando juga mengundang Perpustakaan Nasional Iran untuk menyelenggarakan pameran di Perpusnas.
â€œKarena itu pada kesempatan yang baik ini kami mengundang Perpustakaan Nasional Iran untuk melakukan pameran di lobi Perpustakaan Nasional. Sebagaimana kebijakan kami setiap bulan mengundang negara-negara sahabat yang secara resmi ada hubungan diplomatik untuk melakukan pameran bersama di Perpustakaan Nasional,â€ ujarnya.
Sementara itu, Ashraf Boroujerdi menjelaskan penandatanganan MoU merupakan momentum penting untuk perluasan hubungan budaya antara Iran dan Indonesia. Perpustakaan dan Arsip Nasional Republik Islam Iran, ujarnya, tertarik untuk bekerja sama di bidang penelitian dengan fokus pada studi Iran dan Islam yang dilakukan dengan mengumpulkan karya dan penelitian dari para pemikir dan peneliti Indonesia serta melakukan bertukar pikiran dan melaksanakan kerja sama.
â€œMoU hari ini membahas berbagai bidang kerja sama yang dapat meningkatkan hubungan dan berbagai pertukaran antara kedua negara di bidang pertukaran para ahli kita bisa melaksanakan kerja sama bilateral khususnya di bidang manuskrip atau naskah-naskah kuno dan pelatihan serta pengembangan pengetahuan antara para pustakawan kedua belah pihak,â€ urainya.
Dia berharap pertukaran pengalaman, data, dan peningkatan hubungan antara Perpustakaan Nasional Indonesia dan Perpustakaan Nasional Iran dapat meningkatkan pemahaman pengunjung kedua perpustakaan mengenai budaya, sastra, perabadan, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat dari kedua negara.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Islam Iran untuk Republik Indonesia Muhammad Azad menjelaskan MoU menjadi ruang untuk melakukan pertukaran pengalaman, informasi, pertukaran para ahli, saling kunjung, dan melaksanakan pertemuan secara bersama dalam konteks kerja sama. Menurutnya, saat ini tercatat ada 400 kosa kata Persia yang diserap bahasa Indonesia. Pada kesempatan tersebut, dia mengusulkan empat agenda kerja menindaklanjuti MoU antara Kepala Perpusnas Indonesia dan Kepala Perpusnas Iran.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Islam Iran merangkap Republik Turkmenistan Ronny Prasetyo Yuliantoro mengungkapkan pihaknya menyambut baik pembaruan dokumen kerja sama di bidang perpustakaan antara Perpusnas Indonesia dengan Perpustakaan Nasional Iran.
â€œDiharapkan dua lembaga ini dapat menjadi jembatan bagi terbentuknya komunitas dalam masyarakat yang mencintai kegiatan membaca dan perpustakaan, khususnya bagi generasi muda masing-masing,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Perkuat Layanan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI Jalin Kerja Sama dengan Perpusnas Iran

Bandar Lampung, Lampung--Teknologi memberikan dampak percepatan nyaris di semua sektor pembangunan. Teknologi diperoleh karena adanya proses transfer knowledge. Dan transfer knowledge hanya bisa dilakukan dari keaktifan dalam membaca.
Bung Karno dalam sejarahnya, tidak pernah mengajarkan bagaimana mengumpulkan senjata perang atau cara menjadi kekuatan ekonomi dunia. Pada 1920, Soekarno bersama rekan-rekan seperjuangan malah membentuk organisasi perjuangan yang eksis membebaskan Indonesia dari penjajah.
Hasilnya menggemparkan, bahwa dari seringnya membaca, falsafah Pancasila terbentuk, Undang-Undang 1945 terumuskan. Bahkan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digelar pertama kali di Bandung menjadi pondasi human rights (hak asasi manusia).
"Senjata ampuh digunakan di medan perang tapi sejatinya membunuh nilai-nilai kemanusiaan. Beda hal dengan buku yang jika didigitalkan malah sanggup menembus miliaran kepala dan menciptakan peradaban baru," jelas Kepala Perpusnas.
Di hadapan 200 peserta yang merupakan pendidik SD/SMP serta pengelola Taman Baca Masyarakat, Kepala Perpusnas mengajak para pendidik untuk memahami arti literasi. Literasi secara dasar dimaknai empat tingkatan. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber sumber bahan bacaan. Kedua kemampuan memahami yang tersirat dan tersurat. Ketiga adalah kemampuan menghasilkan ide-ide/gagasan/kreativitas baru. Dan keempat literasi dimaknai sebagai kemampuan mengolah untuk menjadi barang/jasa.
"Dengan kemampuan literasi yang baik. Siapapun tidak mudah termakan berita palsu (hoaks). Kekacauan yang terjadi di akhir disebabkan masyarakat belum dapat mengolah materi informasi dengan baik sehingga mudah diperdaya dan dipermainkan sekelompok pihak.
 Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Rakornas Perpustakaan 2019: Upaya Mewujudkan SDM Berkualitas

Penyederhanaan Birokrasi untuk Percepat Pelayanan

Perpusnas Dorong Literasi Kelapa Agar Kembali Menjadi Komoditas Unggulan

Perpusnas Akan Merancang Aplikasi Umum SPBE Bidang Perpustakaan

Perkuat Layanan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI Jalin Kerja Sama dengan Perpusnas Iran

Kepala Perpusnas : Transfer Knowledge Hanya Bisa Dilakukan Dengan Membaca