Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kota Banjarmasin adalah ibukota Kalimantan Selatan yang memiliki penduduk sekitar 600 ribu jiwa. Pentingnya literasi bagi kesejahteraan masyarakat membuat perwakilan dari DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, pada Jumat, (14/2). Mereka ingin mencari tahu kiat-kiat dan tips bagaiamana perpustakaan bisa lebih diminati oleh masyarakat Kota Banjarmasin.
"Kami ingin agar masyarakat lebih terliterasi dengan baik demi kesejahteraan hidup mereka. Kami juga ingin agar minat baca terus meningkat. Namun, hal itu belum dapat terwujud dikarenakan gedung perpustakaan yang ada belum representatif. Masih menumpang di bekas kantor camat," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Mathari.
Kepala Pusat Pengembangan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, merespon keluhan tersebut dengan memberikan dukungan kepada Kota Banjarmasin untuk segera mempersiapkan dokumen pendukung pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menu pembangunan gedung perpustakaan. Pengajuan usulan sudah bisa mulai dilakukan pada akhir Februari mendatang melalui aplikasi Krisna.
"Di akhir Februari nanti aplikasi Krisna akan dibuka untuk pengajuan usulan DAK. Sebaiknya dokumen pendukung seperti sertifikat tanah dan Detailed Engineering Design (DED) segera diurus sebaik mungkin mengingat menu yang ingin diusulkan adalah pembangunan gedung perpustakaan. Hal tersebut dapat memudahkan Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, dan Perpusnas sebagai instansi penilai dalam memberi penilaian kedepannya," terang Deni.
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kota Banjarmasin Butuh Gedung Perpustakaan untuk Tingkatkan Minat Baca

Senayan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando memaparkan realisasi anggaran Perpusnas Tahun Anggaran (TA) 2023, dari total anggaran Rp 714,27 miliar, hingga 14 November 2023 realiasi anggarannya sudah mencapai 88,22 persen atau sebesar Rp 630,125 miliar.
 
Adapun realisasi program prioritas nasional sudah mencapai 91,04 persen atau sebesar Rp 335,235 miliar. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Perpusnas pada Rabu, (15/11/2023).
 
"Meskipun target awal adalah 90%, namun demikian, anggaran yang tersisa akan dipercepat untuk mencapai target tersebut. Kami akan berusaha semaksimal mungkin akan merealisasikan sampai tanggal 15 Desember 2023." katanya.
 
Lebih lanjut, dia menjelaskan adapun realisasi program prioritas nasional sudah mencapai 91,04 persen atau sebesar Rp 335,235 miliar. 
 
Sedangkan progres program Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan Tahun 2023 dengan jumlah kontrak Rp 509,54 miliar atau 97,05 persen dan salur senilai Rp 392,607 miliar atau 74,78 persen dari pagu Rp 525 miliar.
 
"Memang daya serap masih 74 persen, tetapi rata-rata sudah masuk kontrak. Bukti fisik realisasi lapangan juga sudah mulai terlihat pembangunannya," jelasnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X Andreas Hugo Pareira mengatakan pelaksanaan pembangunan perpustakaan di daerah memang merupakan suatu kebanggaan, terutama di daerah-daerah dan menjadi suatu ikon baru di wilayah tersebut.
 
Namun, dirinya juga melihat bahwa dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kepala daerah ketika mengusulkan dan merencanakan pembangunan perpustakaan.
 
"Kami di Komisi X sangat berminat untuk mengetahui data lebih lanjut terkait kendala-kendala tersebut. Data ini sangat penting agar kami dapat memahami dengan lebih jelas di mana persoalan-persoalan tersebut muncul," ungkap legislator dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
 
Dengan data tersebut, lanjutnya, pihaknya bisa lebih fokus dalam memberikan bantuan dan mencari solusi untuk setiap kendala yang dihadapi. "Kami ingin memastikan bahwa pembangunan perpustakaan di setiap daerah berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," lanjutnya.
 
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti bahwa meski telah banyak pembicaraan dan penekanan terkait literasi, namun output yang dihasilkan masih belum memenuhi harapan. 
 
Legislator Fraksi Partai Golongan Karya ini menginginkan agar anggaran yang dialokasikan untuk literasi dapat ditingkatkan setidaknya satu digit.
 
"Pada saat di rapat Banggar, saya sering mengingatkan tentang narasi pentingnya literasi. Ini bukan hanya di rapat, tetapi juga di berbagai kesempatan. Namun, belum ada perubahan signifikan. Kami berharap anggaran di tingkat nasional setidaknya dapat meningkat satu digit, yang sampai sekarang belum terpenuhi," tambahnya yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar).
 
Pihaknya juga mendorong agar Perpusnas dapat melakukan evaluasi kinerja perpustakaan di daerah. Dia menyarankan untuk melibatkan pihak ketiga agar dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif terkait dengan efektivitas investasi besar yang telah dilakukan.
 
"Saya berharap dapat dipertimbangkan pelibatan pihak ketiga dalam mengukur kinerja perpustakaan. Ini bisa menjadi bahan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa investasi besar ini benar-benar mencapai tujuannya,"
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Legislator Fraksi Partai Nasdem, Ratih Megasari Singkarru bahwa pentingnya investasi jangka panjang dalam pembangunan perpustakaan. 
 
Dia berharap agar kepala daerah di berbagai provinsi bisa menyadari bahwa pembangunan perpustakaan bukan hanya investasi fisik, tetapi juga investasi dalam literasi dan minat baca anak-anak.
 
"Kami selalu menyampaikan bahwa pembangunan perpustakaan itu adalah investasi jangka panjang. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga literasi dan minat baca anak-anak. Harapannya, kepala daerah dapat memahami hal ini," tegasnya.
 
Sedangkan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah, menyoroti perlunya pengembangan alat ukur untuk menilai dampak bantuan Perpusnas di setiap daerah.
 
"Penting adanya alat ukur, misalnya indeks literasi, untuk melihat apakah bantuan dari PPerpusnas benar-benar meningkatkan literasi di daerah-daerah yang menerimanya. Jangan hanya fokus pada infrastruktur fisik, tapi juga optimalisasi pemanfaatan bantuan tersebut oleh masyarakat setempat," ujar Legislator Fraksi Partau Keadilan Sejahtera (PKS).
 
Selain itu, pihaknya mengusulkan agar kerjasama yang lebih erat dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk menyediakan buku-buku bacaan anak berbahasa daerah dan mengoptimalkan literasi pada usia tertentu.
 
"Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan perlu diperkuat agar distribusi buku berjalan lancar. Jangan hanya terfokus pada jumlah gedung perpustakaan, tapi pastikan juga kualitas bahan bacaan yang memadai," imbuhnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyatakan bahwa anggaran Perpusnas yang hanya sekitar Ro 700 miliar merupakan jumlah yang terbatas dan tidak proporsional dengan peran serta Perpusnas dalam meningkatkan literasi di Indonesia.
 
"Harus kita akui bahwa Perpusnas memiliki anggaran yang minim, itu tidak lebih besar daripada APBD sebuah kabupaten kecil. Sehingga untuk mengakses permasalahan yang ada di Indonesia, tentu ini sangat kecil sekali," ungkapnya.
 
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini juga menyampaikan pemikirannya mengenai masalah literasi di Indonesia. Menurutnya, pergeseran dari membaca dan menonton telah mempengaruhi kemampuan literasi terutama di kalangan anak-anak. Dia menyarankan agar Perpusnas fokus memberikan peningkatan literasi di daerah-daerah, di mana masalah literasi menjadi lebih nyata.
 
"Permasalahan literasi ini ternyata di dunia pendidikan juga sangat kurang sekali. Ada literasi dan numerasi yang saat ini sedang didorong, tetapi permasalahan terbesarnya adalah kurangnya penggerak dari Perpustakaan Nasional atau pustakawan," ungkapnya.
 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, Dede Yusuf mengusulkan dua gagasan. Pertama, menarik pustakawan dari daerah-daerah ke pusat sebagai pegawai pemerintah pusat, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pustakawan dan mendukung peningkatan literasi. 
 
Kedua, Perpusnas perlu diubah menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional dengan nomenklatur yang mencakup literasi digital, literasi buku, literasi membaca aksara, dan lain-lain.
 
"Saya berpikir, mungkin ke depan perlu kita pikirkan Perpusnas menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional yang memiliki nomenklatur yang lebih luas. Sehingga tanggung jawab negara terhadap literasinya dapat diturunkan secara lebih efektif," pungkasnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panja Literasi Abdul Fikri Faqih menyerahkan Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan kepada Kepala Perpusnas. Komisi X DPR RI berharap agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Aditya Irfan

Realisasi Anggaran APBN TA 2023 Perpusnas Capai 88,2  Persen

Salemba, Jakarta Pusatâ€” Setiap pekerjaan memerlukan perencanaan yang matang. Gagal dalam merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Agen Perubahan (AP) yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) diharapkan mampu menjadi trigger bagi semua unit kerja di Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Maka itu, hal pertama yang dilakukan adalah menyamakan persepsi agar amanah tersebut terlaksana sesuai tujuan. Â 
Sedangkan tujuan rencana kerja, yakni memberi motivasi (merubah sikap negatif menjadi positif), Menanamkan rasa cinta atau rasa memiliki institusi, menanamkan nilai organisasi PASTI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan inklusi sosial.
Ketua Tim AP Pusat Rudi Hernanda mengatakan perubahan harus dilakukan secara bersama sehingga terlihat efek besarnya. Lima peran AP menurut Permenpan RB Nomor 27/2014, antara lain sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, dan penghubung. â€œNamun, perubahan pola pikir (mind set) harus diiringi juga dengan perubahan sistem yang bagus agar saling mendukung, tambah Rudi.
Selama ini penanaman nilai PASTI (Profesional, Akuntabilitas, Sinergi, Transparan, dan Integritas) di Perpusnas belum menjangkiti setiap pegawai sehingga diperlukan upaya yang massif dan konkrit. Perubahan tanpa ajakan jadi seperti slogan. Sekedar lipstk. Tidak berdampak apa-apa bagi kemajuan organisasi.
â€œHilangkan ego sektoral sehingga muncul rasa kebersamaan. Tidak bekerja dengan cara masing-masing. Gunakan cara kekeluargaan dan teruslah menyebarkan hal positif,â€ urai salah satu AP Pusat Perpusnas Rifa Fadhilah
Sementara itu, Paparan Road Map RB Perpusnas 2020-2024 oleh Ketua RB Ahmad Masykuri menjelaskan ada delapan titik area perubahan yang menjadi bagian dari road map Reformasi Birokrasi Perpusnas 2020-2024. Kedelapan area perubahan itu, antara lain manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, manajemen SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik Quick Win (layanan referensi virtual, Â percepatan e-learning pendidikan dan pelatihan inpassing, percepatan uji kompetensi perpustakaan online, peningkatan penerimaan KCKR, peningkatan pelaksaan akreditasi online. Â 
Sedangkan, Inspektur Darmadi mengingatkan AP sesuai ketentuan dan penilaian dari KemenpanRB haruslah menunjang tupoksi manajemen, menciptakan perubahan yang sejalan dengan unit kerja dan instansi, mendorong budaya kerja positif, dan memiliki persepsi anti korupsi. â€œRole model dengan agen perubahan itu berbeda. Role model melekat mulai dari eselon dua hingga terbawah. Dan agen perubahan sangat mendukung semua pejabat menjadi role model,â€ imbuh Darmadi.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo.

Renja AP Perpusnas: Perubahan Mind Set Harus Dibarengi Perubahan Sistem

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Humas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan studi banding pengelolaan media publikasi dan dokumentasi ke Humas Perpustakaan Nasional. Rombongan BPKP yang dipimpin Kepala Bagian Humas dan Hubungan Antar Lembaga Catur Iman Pratignyo dan berjumlah 22 orang diterima oleh Plt. Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpusnas Yoyo Yahyono didampingi Kepala Bagian Hukum dan Humas Asep Muslih, Kasubbag Humas Nurhadisaputra, dan staf Humas di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Senin (10/12).
Dalam pertemuan tersebut, Yoyo Yahyono mengapresiasi kehadiran Humas BPKP di Perpusnas. Yoyo berharap, hal ini bisa menjadi masukan yang baik untuk Perpusnas dalam menjalin hubungan antar Lembaga pemerintah.
Sementara itu, Asep Muslih menjelaskan bahwa Humas Perpusnas berada di eselon empat dan menjalankan lima tugas utama yakni Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi, Promosi, dan Manajemen Isu. Selain membangun hubungan ke dalam, Humas Perpusnas juga aktif menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah lainnya, pers, dan masyarakat. Sebanyak delapan staf humas menjalankan tugas tersebut.
Nurhadisaputra mengaku ada beberapa kendala dalam menjalankan tugas, salah satunya anggaran yang terbatas untuk promosi. â€œNamun kami berusaha menjalin hubungan baik dengan teman-teman media,â€ jelasnya.
Catur Iman menjelaskan Humas BPKP juga mengemban lima tugas utama. Saat ini, Humas BPKP memiliki sumber daya manusia sebanyak 18 orang. â€œHumas sebagai corong dari publikasi BPKP, kami masih eselon tiga jadi ada beberapa kendala. Kami meliputi tugas dokumentasi, publikasi, manajemen isu, dan promosi. Jadi kami cukup kewalahan. Kami juga mengelola media sosial, jadi memikirkan konten yang menarik untuk pekan depan,â€ urainya.
Catur Iman berharap BPKP dan Perpusnas dapat bersinergi dalam mendukung program dan kegiatan masing-masing, salah satunya melalui media sosial. Sementara Asep Muslih mendukung hal ini dan berharap silaturahmi antara kedua instansi terjalin dengan baik dalam menjalankan fungsi menyebarluaskan informasi mengenai tugas dan fungsi ke masyarakat.
Sesuai pertemuan, Tim Humas BPKP berkunjung ke ruang layanan koleksi audio visual di lantai 8, koleksi monograf terbuka di lantai 21, dan koleksi budaya nusantara kemudian diakhiri di eksekutif lounge yang berada di lantai 24.
Reportase: Hanna Meinita

Humas BPKP Studi Banding ke Perpustakaan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalin kerja sama bidang perpustakaan dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dengan Panglima TNI yang diwakili oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI, Marsda TNI Agus M. Bahron, Selasa (9/8/2022).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan, kerja sama yang dijalin oleh Perpusnas dengan TNI ini merupakan suatu kekuatan baru terutama bagi Perpusnas untuk ikut membantu tidak hanya kalangan TNI, tetapi juga masyarakat dalam menyiapkan sumber-sumber bahan bacaan.
"Kami merasa mendapatkan kekuatan baru. Karena kami tahu kekuatan TNI sampai pelosok. Bukan hanya menjaga teritorial, tetapi lebih pada paradigma bagaimana membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan kerja sama ini kami akan siap mendukung menyediakan sumber informasi yang terbaru, terpercaya dan terkini," ungkapnya.
Syarif mengatakan, paradigma perpustakaan kini telah berubah dan berkembang. Peran perpustakaan sebagai manajemen koleksi hanya 10 persen, sedangkan sebagai manajemen pengetahuan hanya 20 persen, dan 70 persen peran perpustakaan sebagai transfer pengetahuan.
"Saya kira peran TNI dalam Manunggal Rakyat itu sangat penting sesuai dengan paradigma perpustakaan saat ini," katanya.
Dikatakan, Perpusnas sebagai lembaga pemerintah non kementerian memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan di bidang perpustakaan dalam menginformasikan tentang perkembangan dunia ilmu pengetahuan kepada seluruh elemen masyarakat.
"Kehadiran bapak-bapak dari TNI saat ini, menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam membangun sinergitas dalam memastikan orientasi pengembangan kita kedepan, bergeser dari perang kekuatan fisik terhadap perang kekuatan berpikir," lanjutnya.
Dalam sambutan tertulis Panglima TNI Andika Perkasa yang dibacakan oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI, Marsda TNI Agus M. Bahron mengatakan dinamika lingkungan strategis pada tataran global, regional dan nasional, telah mempengaruhi pola dan bentuk ancaman menjadi semakin kompleks. Baik ancaman militer, ancaman nonmiliter maupun ancaman hibrida.
"Menjawab tantangan ini maka diperlukan Pertahanan Negara yang tangguh terdiri dari Pertahanan Militer dan Nirmiliter dengan mengacu pada sistem pertahanan bersifat semesta yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah," katanya.
Lebih lanjut, Agus menambahkan, hal tersebut harus menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan indeks literasi masyarakat. "Kegiatan ini semakin meningkatkan pengetahuan serta wawasan masyarakat yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," imbuhnya.
Sementara itu, dalam Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) dengan tema "Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Era Globalisasi Melalui Budaya Literasi", Wakil Gubernur Lemhanas RI, Mohammad Sabrar Fadhilah mengatakan, pertahanan dan keamanan merupakan bagian dari kegiatan yang dinamis.
Pertahanan dan keamanan tidak hanya urusan TNI tetapi juga semua pihak. TNI termasuk perpustakaan menjadi bagian istimewa dari anak bangsa yang harus bekerja sama untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
"Kita juga tau bahwa literasi, perpustakaan dan buku adalah jendela dunia yang membuka pemahaman kita tentang banyak hal. Sehingga TNI memandang sangat perlu untuk dapat bergandengan tangan dengan semua pihak untuk menjaga negeri ini agar tetap bisa maju, tetap eksis mencapai tujuan nasional, masyarakat sejahtera adil dan makmur," katanya.
Wakil Komandan Kodiklat TNI, Marsda TNI Hesly Paat mengatakan, dengan adanya budaya literasi yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan TNI terutama Kodiklat (Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat) untuk meningkatan kemampuan, maupun kualifikasi personil yang ada di TNI.
"Pada pelatihan tersebut perlu adanya penguatan literasi yang kita dapatkan mungkin lewat digital maupun buku yang ada di perpustakaan," katanya.
Kepala Museum Satriamandala dan Kapustaka TNI, Letkol Adm A. Rachman Jamal menjelaskan, inti dari pengelolaan perpustakaan di Pusat Sejarah TNI (Pusjarah TNI) yakni memilih dan memilah buku bacaan yang sangat kredibel.
Karena hal ini terkait dengan pembinaan kesejarahan sehingga seluruh buku-buku yang dimiliki berkaitan dengan koleksi khusus sehingga dapat dijadikan bahan riset dan penulisan.
"Pusjarah TNI juga memproduksi buku-buku yang ditujukan untuk seluruh jajaran TNI. Terakhir Pusjarah ikut berperan aktif dalam mengumpulkan dokumentasi terkait pandemi Covid-19, sehingga Pusjarah berhasil menulis buku peran aktif TNI dalam penanganan pandemi Covid-19," terangnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/Aji

Sinergi Perpusnas dan TNI, Hadirkan Bahan Bacaan Hingga Pelosok

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Urgensi penerbitan buku dalam penguatan konten literasi sangat penting karena penerbit buku memiliki peran strategis dalam mendistribusikan pengetahuan.&nbsp;
Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso ketika membuka Diskusi Kelompok Terpumpun Penerbit Kementerian/Lembaga: Urgensi Penerbit Pemerintah Dalam Penguatan Konten Literasi yang diselenggarakan oleh Perpusnas Press pada Kamis (16/5/2024).
&ldquo;Para penulis ketika mengkonstruksikan pengetahuan, tidak akan bisa tersebar secara luas hasil konstruksi pikirannya tanpa peran penting dari para penerbit,&rdquo; katanya.
Sestama menambahkan bahwa penguatan perbukuan dan konten literasi termasuk dalam program prioritas nasional penguatan literasi inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).&nbsp;
Dalam kesempatan ini Sestama mengharapkan kedepannya akan ada gerakan akses terbuka penerbit kementerian/lembaga yang memungkinkan masyarakat mendapat akses yang lebih mudah dan cepat serta mengingatkan agar terbitan pemerintah perlu melakukan akselerasi agar bisa menjangkau pembaca muda yang tidak kalah penting.
&ldquo;Secara demografi 64,5% penduduk kita generasi milenial, generasi Z yang perilakunya dalam memanfaatkan informasi dan pengetahuan berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih menyukai penerbitan multimodel tidak hanya berbasis tekstual,&rdquo; terangnya.
Lebih lanjut, Sestama menjelaskan nilai lebih penerbit kementerian/lembaga adalah tidak memikirkan untung rugi sehingga dapat menghasilkan upaya-upaya kajian intertekstual&nbsp; yang dapat dilakukan ketika terbitan karya mudah dan cepat tersimpan dalam satu repository.&nbsp;&nbsp;
Kepala Pusat dan Literasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Muchlis mengutarakan produksi konten literasi lingkup Kementerian Pertanian melalui Pertanian Press.&nbsp;
&ldquo;Adapun kegiatan yang dilakukan Pertanian Press adalah pembinaan penerbitan, akuisisi naskah,produksi penerbitan serta penyebarluasan hasil penerbitan,&rdquo; jelasnya.
Dia menjelaskan beberapa hal yang telah dilakukan Kementerian Pertanian antara lain konten literasi sesuai dengan target pasar,koleksi perpustakaan harus beragam, media literasi melalui media sosial, website dan new media serta penyediaan konten literasi pertanian secara internal.
Sementara itu, Kepala Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jakarta Hikmat Kurnia mengutarakan buku adalah produk kebudayaan dari zaman tertentu. Selama informasi dibutuhkan, maka buku akan diperlukan baik dalam bentuk digital maupun lembaran kertas.
&ldquo;Walaupun buku berubah wujud harus mempunyai fungsi edukatif, inspiratif dan rekreatif. Karena literasi berhasil kalau bisa mengubah perilaku orang. Buku harus ditulis dan diterbitkan dengan nilai kebenaran, nilai kebaikan, keindahan, dan nilai komersial,&rdquo; jelasnya.
Koordinator Pelaksana Fungsi Akuisisi Pengetahuan dan Penerbitan Ilmiah RMPI-BRIN Muhammad Fadly Suhendra memaparkan penyediaan e-book open access yang telah dilakukan oleh penerbit BRIN.
&ldquo;Program Akuisisi Pengetahuan Lokal menyediakan platform digital untuk menerbitkan dan menerbitkan dan menyebarluaskan karya ilmiah dalam bentuk buku elektronik secara gratis,&rdquo; terangnya.
Hadir dalam diskusi ini wakil dari kementerian/lembaga yang mengutarakan persoalan serta saran dan masukan tentang penerbitan seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Lembaga Sensor Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Komisi Yudisial, Lembaga Administrasi Negara (LAN) ,Sekretariat Kabinet Indonesia, Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ,Kementerian Agama (Kemenag) dan Ombudsman Republik Indonesia.
Di akhir acara, Ketua Kelompok Kerja Perpusnas Press Edi Wiyono mengutarakan lima rekomendasi hasil Diskusi Kelompok Terpumpun antara lain mendorong penerbit Kementerian/ Lembaga mencanangkan gerakan akses terbuka atas buku-buku yang diterbitkan pemerintah.
&ldquo;Yang kedua adalah mendorong terbentuknya Forum Penerbit Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan publikasi yang dihasilkan. Ketiga, mendorong partisipasi aktif penerbit Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan literasi masyarakat dengan mengembangkan buku-buku berkualitas,&rdquo; jelasnya.
Yang keempat, mendorong masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki unit penerbit dengan didukung SDM yang berkompeten; sebagai langkah&nbsp; awal membentuk unit penerbit di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan diskusi kelompok terpumpun secara berkelanjutan untuk membahas program bersama antar penerbit Kementerian/Lembaga.
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily
Dokumentasi : Deni/Robby

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kota Banjarmasin Butuh Gedung Perpustakaan untuk Tingkatkan Minat Baca

Realisasi Anggaran APBN TA 2023 Perpusnas Capai 88,2 Persen

Renja AP Perpusnas: Perubahan Mind Set Harus Dibarengi Perubahan Sistem

Humas BPKP Studi Banding ke Perpustakaan Nasional

Sinergi Perpusnas dan TNI, Hadirkan Bahan Bacaan Hingga Pelosok

Urgensi Penguatan Konten Literasi