Salemba, Jakarta - Tim Reformasi Birokrasi (RB) Perpustakaan Nasional Tim Reformasi Birokrasi Unit berpartisipasi dalam acara Sosialisasi RB Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Kegiatan diselenggarakan melalui video telekonferensi untuk Perpustakaan Nasional RI dan Kementerian Sosial, yang masuk Wilayah III dalam Pengawasan Kementerian PANRB.

Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar sebagai Penanggung Jawab RB, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti turut hadir dalam sosialisasi ini. Sebanyak 146 ketua dan anggota tim Area Perubahan RB juga mengikuti sosialisasi.

Dalam pembukaannya, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Jufri Rahman menyatakan RB dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintah. Sesuai Arahan Presiden Joko Widodo, birokrasi harus berorientasi pada hasil yang nyata.

Kebijakan RB yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025 memuat rancangan induk pelaksanaan RB Nasional. Perpres ini memuat roadmap grand design RB Nasional yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap I (periode 2010-2014), tahap II (2015-2019), dan tahap III (2020-2024).  

Jufri menjelaskan, ada tiga agenda prioritas RB yang harus dilaksanakan yakni penyederhanaan eselonering dari struktural ke jabatan fungsional untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan efektif. Kedua, melakukan penyederhanaan proses perizinan untuk memutus mata rantai struktur dan aturan kebijakan yang dianggap berbelit. “Terakhir, menegakkan integritas dengan terus mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan dan KKN,” jelasnya saat membuka acara pada Jumat (26/6/2020).

Perpusnas diingatkan untuk segera menyusun Roadmap Grand Design RB Perpusnas Tahun 2020-2024. Saat ini, tim RB Perpusnas masih menyusun draft roadmap.

Sementara itu, Asisten Deputi Pelaksanaan  dan Evaluasi  Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan Wilayah III Kementerian PANRB Naptalina Sipayung menjelaskan roadmap RB tahun 2020-2024 tahap ketiga yang disusun Perpusnas harus fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. “Ada tiga hal baru pada roadmap RB Tahun 2020-20204 yakni lebih melibatkan banyak pihak baik dari internal maupun eksternal, strateginya lebih implementatif, serta program dan kegiatan yang didesain hingga unit kerja. Sehingga nanti jelas perubahannya apa, dampak dari perubahan itu apa,” tuturnya.

Kementerian PANRB menemukan sepuluh catatan hasil evaluasi RB. Di antaranya, RB selama ini dianggap bersifat proyek, tidak mengacu pada akar permasalahan, tidak terintegrasi, fungsi pengawasan yang tidak optimal, belum terdapat budaya kinerja (masih berada di zona nyaman).

Naptalina melanjutkan evaluasi mencatat pemahaman mengenai RB hanya di tingkat instansi (tim RB) sedangkan pada unit kerja belum dipahami dan diinternalisasi, RB hanya dianggap dukungan kelengkapan administrasi bahkan sebagian beranggapan RB sama dengan remunerasi, pengukuran kinerja individu belum dilakukan berdasarkan tunjangan kinerja, orientasi kepada harapan dan kepuasan penerima layanan masih rendah, dan kesulitan membutikan perubahan yang terjadi.

“Poin penting implementasi RB adalah menjadikan perubahan sebagai kebutuhan instansi,” tuturnya.

Reporter: Hanna Meinita

Fotografer: Raden Radityo