Masyarakat di dunia saat ini sedang menghadapi globalisasi yang sedemikian deras dan kesepakatan pasar bebas yang semakin meluas. Jarak dan waktu seolah sudah tidak lagi menjadi masalah bagi seseorang untuk menjangkau ilmu pengetahuan dan informasi dimanapun, kapanpun dan darimanapun. General Agreements on Trade in Services (GATS) yang digagas WTO, Asia-Pacific Economic Community (APEC), dan Masyarakat Ekonomia Asean dengan AFTA (Asean Free Trade Agreement) adalah merupakan bentuk kesepakatan pasar bebas sebagai dampak dari globalisasi itu. Masyarakat Asia Tenggara pada umumnya dan pustakawan pada khususnya juga menghadapi tantangan ini. Persaingan SDM dalam era pasar bebas juga akan berpengaruh pada persaingan SDM Perpustakaan dalam hal ini adalah pustakawan. Untuk itu pustakawan mesti mempunyai daya saing yang kuat yang dapat dilakukan dengan cara memahami konsep diri pustakawan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme, serta memperluas dan mererat jaringan kerjasama diantara mereka.

Pustakawan

Pustakawan Asia Tenggara Menghadapi Globalisasi dan Pasar Bebas

Pada perkembangan terakhir abad ke-20 setidaknya ada tiga inovasi teknologi yang telah mengubah kehidupan umat manusia secara sangat mendasar, yaitu: teknologi transportasi, telekomunikasi, dan informasi. Teknologi trasportasi menghilangkan jarak tempat, teknologi telekomunikasi menghilangkan jarak waktu, sementara teknologi informasi menciptakan transparansi dan menghapus jarak informasi atau pengetahuan. Dunia bukan saja berubah menjadi sebuah dusun kecil, tetapi penduduk bumi bahkan tampak seperti sekumpulan ikan yang hidup dalam akuarium.Semua negara saling terhubung dan semua warga saling berinteraksi.Semua pihak saling terlihat dan semua orang saling mempengaruhi.
Tingkat interaksi antar masyarakat manusia di seluruh dunia menjadi sangat intensif. Arus pemikiran, budaya, informasi, barang, orang, uang, dan teknologi mengalir deras ke berbagai penjuru dunia tanpa dapat dihambat oleh batas-batas negara. Sekarang ini sudah tidak ada lagi istilah "luar negeri" kata Kenich Ohmae. Dengan membuka internet, kita bisa mengakses informasi tidak terbatas dari seluruh dunia. Maka, peristiwa yang terjadi di satu negara dengan cepat tersebar ke seluruh dunia dan melahirkan berbagai reaksi yang berbeda.Tren budaya atau politik pada satu kawasan bisa dengan cepat menyebar dan menjadi tren internasional. Dunia kita semakin datar kata Thomas L. Friedman, dalam arti bahwa dengan kemajuan teknologi informasi semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi atau memaknai dunia. Secara dramatis perkataan Friedman ditanggapi oleh majalah Time edisi bulan Desember 2006 dengan memuat sebuah pemilihan Person of the year. Dan pemenangnya adalah bernama "You"," Yes,you.You control the information age. Welcome to your world" bunyi tulisan di-cover majalah tersebut. Dunia semakin datar semakin demokratis.
Tentu saja tidak ada kekuatan yang dapat membendung arus perubahan global tersebut-Setiap individu, organisasi, lembaga, perusahaan, apalagi sebuah negara, tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh perubahan yang terjadi di luar dirinya. Negara-negara ASEAN pun telah memahami betapa pentingnya mengaplikasikan teknologi informasi untuk kepentingan masa kini dan yang akan datang. Oleh karenanya dalam Deklarasi Hanoi tahun 1998, seluruh kepala negara-negara ASEAN bersepakat untuk melanjutkan kerjasama dan memperkuat kemampuan ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka menyetujui mengembangkan Asean Information Infrastructure (All) yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan disetujuinya konsep pembentukan e-ASEAN yang akan mengintegrasikan komunikasi elektronis di kesepuluh negara anggota dan sebuah jaringan sistem informasi dan telekomunikasi yang terpadu (Wuryanti, 2001).
Walaupun tidak diketahui keberlanjutan konsep tersebut, paling tidak sudah ada sebuah inisiatif untuk secara bersama-sama mengimbangi kekuatan global, barat khususnya, dalam berkompetisi memperebutkan pasar informasi.
Hilangnya Perpustakaan?
Tentu saja bidang perpustakaan dan kepustakawanan adalah bidang yang sangat terkait dengan masalah di atas, karena data dan informasi menjadi garapan atau komiditas utamanya. Kini, tak dapat dimungkiri, kekuatan-kekuatan tersebut sangat nyata dan terasa. Virtual library, digital library, sebagai contoh, adalah istilah- istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita.
Konsekuensi dari perkembangan tersebut, banyak aspek teknis keperpustakaan yang diambil alih oleh kecanggihan kemajuan teknologi informasi. Hampir semua pekerjaan pustakawan tingkat terampil atau penyelia dapat dikerjakan dengan teknologi informasi, sehingga banyak pustakawan, terutama yang tidak kreatif, yang meradang karena kehilangan ladang angka kredit.
Dalam bidang koleksi pun telah terjadi pergeseran bentuk media yang revolusioner. Perpustakaan tidak hanya berorientasi lagi kepada media akan tetapi kepada informasi. Dengan adanya media dalam bentuk elektronik atau digital, e-book misalnya, banyak koleksi perpustakaan beralih hanya menjadi "museum buku" yang kaku, dingin, statis, dan sepi. Sekarang ini, aset utama perpustakaan bukan hanya ada pada koleksi akan tetapi juga pada koneksi. Akan tetapi tidak semua orang menyukai alih bentuk media ini. Buku tercetak, dengan beberapa kelebihannya, tidak akan hilang tertelan oleh gelombang elektronik atau digital. Keduabentuk media ini akan saling melengkapi, bukan saling mematikan.1
Bidang layanan pun tidak luput dari perubahan.Sekarang ini, dengan membuka internet, seseorang dapat memperolah apa pun tanpa harus beranjak dari tempat duduknya. Mau membeli buku, sudah tersedia toko buku online yang variatif, bahkan ada yang berupa toko buku global seperti Amazon.com.2 Penulursan informasi yang dahulu harus dikerjakan dengan berkeringat, sekarang ini dengan melakukangoogling maka ribuan informasi bisa terkumpul dalam hitungan detik.Seorang pemustaka dapat mengunjungi perpustakaan apa pun dan di manapun sepanjang ada situsnya. Sehinga tidak heran apabila hari ini kita menyaksikan banyak perpustakaan yang lengang dari pengunjung.Karena pemustakan dapat mengunjungi perpustakaan tanpa harus pergi ke perpustakaan. Cukup dengan "klik" maka lautan informasi dari seluruh dunia sudah terhampar di hadapannya.
Pustakawan Versatilis
Negara-negara yang tergabung dalam wadah ASEAN terus dihadapkan pada perubahan geopolitik internasional maupun persaingan kerja sama antar negara. Dengan diterapkannya demokratisasi dan liberasisasi di berbagai segmen, terutama liberalisasi investasi, perdagangan, dan pasartenaga kerja terampil ASEAN, mewajibkan hadirnya kualitas sumber daya manusia yang unggul dan bisa berkompetisi. Firmanzah mengatakan bahwa sekarang ini persaingan semakin dinamis dan hampir tanpa pola sebagai imbas dinamika lingkungan dan ketidakpastian yang tinggi.Tiap negara mempersiapkan diri tidak hanya dalam menggapai posisi lebih unggul (disequilibrium seeking), tetapi juga dalam upaya memitigasi efek negatif dari ketidakpastian tersebut. Negara unggul hanyalah negara yang mampu membentengi diri (protective belt) melalui perbaikan kualitas manusia dan menyiapkan tenaga- tenaga kerja handal (skillful) yang siap menyongsong perubahan dan bersahabat dengan ketidakpastian tersebut (Firmanzah, 2011)
Dalam menghadapai situasi tersebut hanya ada dua pilihan yang dapat diambil oleh seorang pustakawanASEAN untuk bersikap, apakah iabersikap reaktif atau bersikap proaktif dan antisipatif. Bersikap reaktif berarti melihat semua kemajuan itu sebagai sebuah ancaman yang harus dihindari atau dilawan, yang akhirnya akan membuat dia semakin terpuruk bahkan mungkin eksistensinya akan mati dilindas roda perubahan. Sebaliknya, pustakawan yang proaktif akan melihat banyak peluang dari perubahan yang terjadi. Oleh karenanya, ia segera melakukan perubahan mindset atau paradigma berpikirnya. Begitu pula dalam skala institusi perpustakaan segera melakukan redefinis dan reposisi untuk keberlangsungan eksistensinya.
Seperti apakah sosok pustakawan ASEANyang bakal bertahan dalam perubahan dan dapat berhasil berada dalam pusaran arus informasi global ini? Ada baiknya kita belajar dari bidang lain yang berkaitan dengan dunia perpustakaan, bidang teknologi informasi misalnya. Beberapa tahun yang lalu Gartner membuat sebuah prediksi bahwa di masa yang akan datang pasar kerja para spesialisTI akan berkurang hingga 40% karena mereka akan diganti oleh versatilis (versatilist), yaitu mereka yang mampu mengkombinasikan kompetensi dan keahlian teknis dengan pengalaman bisnis dan kemampuan memberikan solusi komprehensif. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman, kemampuan menjalankan berbagai tugas yang beragam dan multidisiplin (versatile) dimana semua itu untuk menciptakan suatu pengetahuan(baru),kompetensi dan keterkaitan (context) yang kaya dan padu guna mendorong peningkatan nilai bisnis. Sifat sang versatilis adalah fleksibel terhadap teknolog, orientasi utamanya adalah untuk memberikan solusi sesuai kebutuhan yang diminta oleh customer. Versatilis bukan seorang generalisyang mengenal banyak bidang tapi hanya sepintas atau dangkal.Versatilis juga bukan seorang spesialisyang hanya mengerti cakupan bidang yang sempit, meskipun dalam. Versatilis adalah seorang spesialis yang berpikir lebih luas, berwawasan luas, matang, penuh perhitungan, mengerti tentang bisnis, orientasi kerja untuk memberikan solusi, mampu bekerjasama dengan orang-orang lain dalam bidangnya maupun di luar bidangnya, dan yang pasti tidak mengkotakkan dirinya pada sebuah teknologi, tool atau platform. (Wahono, 2009:103-104)
Dalam konteks regional, pustakawan ASEAN pun idealnya adalah mereka yang menjadi "pustakawan versatilis"yaitu pustakawan yang ada dalam zaman baru yang memiliki karakteristik seorang versatilis, karakteristik yang berbeda dari pustakawan generasi sebelumnya.
Penjaga Identitas
Menurut Samuel P. Huntington, polarisasi budaya dan peradaban tidak akan pernah berakhir sebagaimana era ideologi yang sudah tamat riwayatnya sebagaimana dikemukakan oleh Fukuyama. Huntington meyakini bahwa dunia hanya akan kembali ke keadaan peristiwa normal yang dicirikan oleh konflik kultural. Dalam tesisnya dia memperdebatkan bahwa sumbu utama konflik di masa depan akan berputar di sekitar garis keagamaan dan kultural.
Tantangan terbesaryang harus di hadapi oleh pustakawan ASEAN adalah bagaimana hasil benturan dan pergesaran antarbudaya, sebagai proses globalisasi tidak sampai melunturkan hormat dan kebanggaan masyarakatterhadap budaya sendiri yang dapat direfleksikan dalam koleksi misalnya. Tetapi dengan pergesaran dan benturan tersebut justru akan lebih meyakinkan dan membanggakan kita bahwa budaya bangsa merupakan budaya murni sebagai aset utama yang diwariskan nenek moyang kepada generasi penerusnya. Seorang pustakawan harus ikut dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai budaya yang ada, sehingga budaya asing bukan menjadi pengganti dari budaya lokal.Walaupun demokratisasi informasi sudah terjadi, tetapi arus informasi dirasakan masih belum seimbang, artinya masih didominasi oleh barat. Malah bisa dikatakan masih terjadi invasi informasi dari barat ke timur atau dari utara ke selatan.
Keadaan di atas akan menuntut semakin diperkuatnya tentang ketahanan nasional di antara negara- negara anggota. Yang dimaksud dengan ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mampu mengembangkan kekuatan secara nasional untuk menghadapai tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa. Dengan demikian, membangun ketahanan nasional berati membangun kemampuan nasional menghadapi setiap tantangan dan gangguan terhadap stabilitas nasional. Oleh karena itu, sifat utama yang ingin dikembangkan oleh konsep ketahanan naional adalah sikap yang tidak menyandarkan diri pada kekuatan luar (Dam, 1995:77)
Menjaga identitas nasional dan regional seperti dikemukan di atas masih sangat diperlukan, hal ini berkaitan bukan saja dengan masalah identitas atau harga diri tetapi juga berkaitan dengan masalah kapitalisasi. Negara-negara ASEAN adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan juga sangat kaya dengan budaya- budaya lokal yang tidak dimiliki oleh negara-negara Barat.Pustakawan ASEAN harus sangat mengenal negaranya dari berbagaiaspeknya. Terutama mengenai kelebihan yang dimiliki oleh negaranya. Hal ini diperlukan supaya dalam melakukan interaksi dengan negara-negara anggota atau dengan negara lain dapat mempromosikan dan mempopsisikan diri sebagai negara yang representatif untuk diperhitungkan baik dalam skala regional maupun global. Dan dengan kemajuan teknologi informasi akan membuka peluang untuk akselerasi proses globalisasi nilai-nialai ASEAN atau "ASEAN way" ini.
Sendi dan tatanan budaya Indonesia terdapat di berbagai kawasan atau daerah di seluruh Indonesia. Banyak daerah di kawasan ASEAN dianggap sebagai daerah budaya, yaitu daerah yang penuh dengan nilai- nilai budaya tradisional bangsa yang harus dipertahankan sesuai dengan perkembangan zamannya, seperti: Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dll.
Dalam menyikapi akselerasi perubahan dunia tersebut maka negara-negara yang tergabung dalam wadah ASEAN telah meningkatkan beragai interaksi yang mendalam untuk menghadapai perubahan global tersebut. Mereka pun mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan usaha bersama dalam rangka menarik para inverstor untuk berinvestasi di kawasan ASEAN.Kerja sama pun dilakukan dalam bidang politikdan hukum, terutama untuk menangani tantangan-tantangan trans-nasional. Dalam bidang Iptek, baru-baru ini negara-negara ASEAN sepakat membentuk kemitraan untuk saling bertukar informasi dan mengembangkan saintifiksi atau penelitian, pengembangan, dan pembuktian ilmiah obat tradisional. Menurut data, 80 persen penduduk Asia dan Afrika bergantung pada obat tradional untuk perawatan kesehatan primer. Jaminan obat tradisional yang aman dan efektif sangat dibutuhkan (Kompas, 1 November 2011). Yang paling baru adalah rencana dibentuknya Konektivitas ASEAN<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> yang akan di bahas lebih lanjut pada KTT ASEAN ke-19 di Bali pada tanggal 13-19 November 2011 dengan mengusung tema: "ASEAN Community in a Global Community of Nations"
<div style="text-align: justify;">Kegiatan-kegiatan di atas, tentu saja membuka peluang bagi pustakawan ASEAN untuk menindaklanjutinya, misalnya dalam bentuk inventarisasi atau pangkalan data informasi tentang obat atau tanaman obat tradisonal yang melimpah dimiliki oleh negara- negara anggota. Yang selanjutnya membentuk sebuah jaringan informasi tanaman obat negara-negara ASEAN yang tergabung dalam CONSAL. Kerja samasemacam ini sudah dimulai pada tahun 2008 lalu. Dimana negara- negara yang tergabung dalam CONSAL duduk bersama mendiskusikan tentang folklore (cerita rakyat) yang memilki kesamaan dalam esensi cerita. Tema konferensi CONSAL "National Heritage: Preservation and Dissemination", cocok sekali dengan tuntutan keadaan sekarang ini.</div>
Pustakawan ASEAN akan sangat berperan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur yang berbentuk tangible heritage, seperti candi, gereja, masjid, istana negara, bangunan rumah kuno, kendaraan kuno, makam-makan kuno maupun intangible heritage, antara lain: tarian tradisional seperti tari Serimpi, tari Bedoyo, dan tari Golek,yang berasal dari JawaTengah dan Yogyakarta; musik tradisional; teater, kuliner tradisional; arsitektur tradisional; dan kerajinan tangan. Saat ini warisan intangible heritage Indonesia, yang telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO ada lima, yaitu Wayang (2003), Keris (2005), Batik (2009), best practices Batik (2009), dan Angklung (2010). Pada bulan November 2011, tari Saman dari Aceh akan diumumkan oleh UNESCO di Bali, sebagai warisan budaya intangible.
Epilog
Menjadi seorang versatilis merupakan sebuah keniscayaan, bukan lagi pilihan, untuk menjadi seorang pustakawan ASEAN. Oleh karenanya membangun kapasitas diri dengan cara: pertama, meningkatkan kompetensi inti dalam bidang perpustakaan dan kepustakawanan; kedua, memperluas wawasan makro tentang berbagai persoalan kenegaraan atau isu-isu strategis nasional;/cef/ga, meningkatkan keikutsertaan dalam bidang sektoral strategis; ke-empat, kemampuan membangun jejaring. Ke-empathal tersebut sudah menjadi sebuah tuntutan zaman supaya pustakawan ASEAN dapat bertahan dan berperan dalam mengimbangi perkembangan dunia informasi yang semakin akseleratif ini.
Konferensi Congress Southeast Asian Librarian (CONSAL) yang mengusung tema besar"National Heritage: Preservation and Dissemination", yang akan di adakan di Bali pada bulan Mei 2012 nanti, semoga menjadi inspirasi dan semakin menyadarkan para pustakawan tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga identitas nasional.
Acara tersebut juga adalah momentum yang tepat bagi pustakawan ASEAN untuk berperan lebih besar dalam Komunitas ASEAN yang akan terbentuk pada 2015. Pustakawan sebagai penjaga Identitas ASEAN yang dalam sejarahnya dibentuk berdasarkan keingingan untuk menciptakan perdamaian, membangun konsensus, dan memajukan stabilitas melalui integrasi dan kerja sama kawasan semoga dapat terwujud. Karena Komunitas ASEAN 2015 menjadi titik tolak untuk mewujudkan "ASEAN: One Vision, One Identity, One Community" menuju arsitektur kawasan pada kondisi dynamicequilibrum (Wildan, 2011) Lebih dari setengah abad yang lalu, A.G.W. Dunningham, konsultan perpustakaan Indonesia dari UNESCO mengatakan, "seorang pustakawan yang statis dan tidak bersemangat, tidak akan dapat melayani kebutuhan masyarakatyang sangat heterogen" (Harahap, 1998:21). Semoga kita terhindar dari sifat pustakawan seperti itu
<div> <hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<a title="" href="#_ftnref1">[1]</a>Rencana Induk Konektivitas ASEAN muncul pada saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-17 di Hanoi Vietnam. Sesuai dengan amanat pertemuan tingkat tinggi tersebut, negara-negara ASEAN harus membentuk konektivitas yang dibangun dari tiga pilar utama, yakni dimensi pembangunan infrastruktur, dimensi kelembagaan, dan dimensi hubungan antarmasyarakat. Dengan meningkatkan konektivitas infrastruktur, diharapkan kota-kota bear ASEAN dapat terhubung dengan jaringan transportasi yang terintegrasi shingga mempermudah akses. Yang akan berdampak pada perkembangan perekonomian, biaya transportasi yang murah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut. Untuk konektivitas kelembagaan, diharapkan ada kerangka kerja dan mekanisme demi memfsilitas perdangan intra-ASEAN dan investasi, seperti meringkas prosedur bea masuk danmenghapus hambatan nontarif yang dinilai memberatkan perkembangan dunia usaha di ASEAN. Konektivitas antarmasyarakat dapat menyatukan masyrakat menjadi suatu komunitas ASEAN yang dapat dibangun melalui kerja sama pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata (Media Indonesia, 15 November 2011)
</div>
</div>

Ada tiga inovasi teknologi yang mengubah kehidupan umat manusia yaitu teknologi transportasi; telekomunikasi dan informasi. Bidang perpustakaan dan kepustakawanan adalah bidang yang sangat terkait dengan masalah tersebut karena data dan informasi menjadi garapan atau komiditas utama. Konsekuensi dari perkembangan tersebut adalah banyak aspek teknis perpustakaan yang diambil alih oleh kecanggihan kemajuan teknologi informasi dan hampir semua pekerjaan pustakawan tingkat terampil atau penyelia dapat dikerjakan dengan teknologi informasi sehingga akhirnya banyak pustakawan yang tidak kreatif kehilangan ladang angka kredit. Bidang koleksi dan layanan juga telah mengalami perubahan. Perpustakaan tidak hanya berorientasi kepada media tetapi kepada informasi, begitu pula dengan penelusuran informasi pemustaka dapat mengunjungi perpustakaan tanpa harus pergi ke perpustakaan.

Pustakawan Asean dalam Pusaran Arus Informasi Global

CONSAL merupakan kongres pustakawan se-Asia Tenggara yang diadakan setiap 3 tahun sekali dan tahun ini diadakan di Denpasar, Bali tanggal 28-31 Mei 2012. CONSAL sebagai ajang pertemuan para pustakawan di Asia Tenggara merupakan sarana tepat untuk mengadakan tukar pengalaman dan tukar pikiran dalam mengembangkan pengetahuan tentang perpustakaan dan profesi pustakawan serta mengantisipasi perkembangan dunia perpustakaan dan kepustakawanan di masa depan. Profesionalisme pustakawan tercermin pada kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan pelaksanaan pekerjaan di bidang kepustakawanan serta kegiatan terkait lainnya secara mandiri dan kualitas hasil pekerjaan inilah yang akan menentukan profesionalisme mereka. Di Indonesia organisasi kepustakawanan disebut dengan IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia), ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia), ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Seluruh Indonesia) dan APISI (Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia). CONSAL sebagai wadah pertemuan Pustakawan se-Asia Tenggara muncul karena adanya kebutuhan bersama dari pustakawan di Asia Tenggara dalam hal melakukan kerjasama regional di dalam mengembangkan dunia perpustakaan dan kepustakawanan di antara negara-negara anggota.

Perkumpulan perpustakaan
 Pustakawan

Peran Consal dalam mengembangkan Profesionalsime Pustakawan di Asia Tenggara

Pendahuluan
Akhir-akhir ini isu tentang kompetensi merebakdi kaiangan profesional termasukdi lingkungan profesi pustakawan. Ini merupakan gejala yang sangat positif bagi perkembangan SDM di bidang perpustakaan, khususnya untuk profesi pustakawan. Gejala ini menunjukan adanya keseriusan terhadap pentingnya kualitas kerja yang tidak semata-mata didasarkan pada aturan baku kepegawaian melainkan lebih mengedepankan pemanfatan kemampuan profesional untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, lebih berkualitas sesuai dengan persyaratan.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, penerapan kompetensi di berbagai profesi ternyata tidak sederhana, tidak semudah yang dibayangkan sebelumnya. Pada pelaksanaannya banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak aturan yang harus dibakukan, dan disosialisasikan agar semua pihak mengetahui dan mampu memaknai pentingya penerapan kompetensi yang sesungguhnya
dalam pelaksanaan tugas sehari- hari. Oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis ingin turut berkontribusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman bagaimana uniknya tugas-tugas perpustakaan khusus dikaitkan dengan tuntutan terhadap kompetensi profesional para pustakawan dan bagaimana pula penerapannya di bidang standardisasi.
Perpustakaan Khusus dan Tantangan Kompetensi
Ketika berbicara tentang perpustakaan khusus, maka pikiran dan perhatian kita langsung terbawa kepada masalah yang lebih khusus, lebih spesifik, dan lebih mendalam tentang segala urusan yang terkait dengan perpustakaan dibanding dengan perpustakaan pada umumnya. Perpustakaan khusus memang memiliki karakteristik tertentu yang sangat unik, dilihat dari misinya, tujuannya, lembaga penaungnya, koleksinya, maupun penggunanya (SN1 7496:2009).
Dilihat dari misinya, perpustakaan khusus memiliki misi spesifik mendukung kuat program-program lembaga penaungnya dengan tujuan agar'resources'yang ada, yaitu aset perpustakaan yang meliputi SDM, Materials, peralatan, ruang, dan Iain-Iain (ISO, 1998) betul-betul dimanfaatkan untuk mendukung suksesnya program yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Dari sisi lembaga penaungnya dimana perpustakaan khusus berada, maka perpustakaan khusus pada umumnya berafiliasi pada sebuah lembaga tertentu baik pemerintah maupun swasta yang secara nyata memiliki tugas dan fungsi yang lebih spesifik. Begitu pula dengan koleksinya, sebuah perpustakaan khusus membangun dan mengembangkan koleksinya lebih spesifik untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik pula. Gambaran ini biasanya tercermin dalam kebijakan pengembangan koleksi (Collection Development Policy) yang menjadi acuan dalam pengembangan koleksi perpustakaan.
Namun yang tidak kalah pentinyanya dari semua itu adalah menyangkut penggunanya. Perpustakaan khusus memiliki pengguna utama, yaitu kelompok yang menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan'core business' lembaga penaungnya secara keseluruhan. Sehingga apabila kelompok ini bisa dilayani dengan baik berdasarkan kriteria layanan yang baku, maka dapat dipastikan misi perpustakaan terselenggara dengan baik. Sebaliknya apabila layanan terhadap kelompok ini terabaikan, maka misi perpustakaan khusus dapat dikatakan gagal karena tidak sesuai dengan misi utamanya.
Sebagai ilustrasi, di perpustakaan Badan Standardisasi Nasional (BSN) contohnya, PanitiaTeknis yang merumuskan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan pengguna utama dari koleksi perpustakaan BSN sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam melayani PanitiaTeknis menjadi ukuran kinerja perpustakaan tersebut.
Terhadap semua itu, diperlukan kompetensi dari para pustakawan. Pustakawan yang kompeten pasti akan mampu melihat penyelenggaraan sebuah perpustakaan dari misi strategisnya secara integral bukan melihat dari sisi kepentingannya secara parsial. Oleh karena itu kompetensi, utamanya kompetensi profesional, menjadi sangat penting dan menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan perpustakaan khusus.
Kompetensi Profesional Pustakawan
Kompetensi menurut UU No,13/2003 tentang ketenagakerjaan diartikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang berbasis pada pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi Pustakawan berarti kemampuan kerja setiap pustakawan (berbasis pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan menurut standar. Standar itu sendiri adalah ketentuan teknis yang merupakan acuan baku tentang ketentuan minimum kualitas yang dipersyaratkan dalam suatu produk atau jasa atau sistem yang merupakan hasil konsensus para stakeholder (PP 102,2000). Sehingga ketika bicara tentang kompetensi pustakawan maka yang dimaksud adalah kemampuan pustakawaan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan persyaratan yang baku, yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang berdasarkan kesepakatan para pihakyang berkepentingan (stakeholders).
Di perpustakaan khusus, kompetensi pustakawan telah dikelompokkan ke dalam dua jenis kompetensi, yaitu kompetensi profesional dan kompetensi personal. (SLA, 2003). Kompetensi Profesional diartikan sebagai kemampuan yang didukung dengan pengetahuan yang luas tentang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyelenggarakan layanan perpustakaan. Sedangkan kompetensi personal lebih pada kemampuan individu dalam berkomunikasi, dan bekerjasama untuk menciptakan nilai lebih dari penyelengaraan perpustakaan.
Namun demikian tulisan ini tidak bermaksud untuk membahas semuanya. Penulis lebih fokus pada pembahasan kompetensi profesional yang menurut penulis sangat penting dalam penyelenggaraan sebuah perpustakaan khusus pada saat ini terutama dalam pelaksanaan 'core business' perpustakaan.
Kompetensi profesional pustakawan di perpustakaan khusus banyak dipengaruhi oleh lingkungan penggunanya. Kompetensi ini terkait dengan kemapanan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, akses informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, serta kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi. Kompetensi seperti ini sangat penting dimiliki oleh setiap pustakawan untuk dapat menyelenggarakan perpustakaan dengan baik. Bagaimana penerapannya di perpustakaan khusus, berikut adalah gambaran umum tentang penerapan kompetensi profesional pustakawan di lingkungan perpustakaan khusus dengan referensi perpustakaan di bidang standardisasi.
Penerapannya di Perpustakaan Khusus
Di perpustakaan khusus, seperti Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, kompetensi profesional pustakawan harus diartikan sebagai kemampuan pustakawan yang berbasis pengetahuan mendalam tentang sumber-sumber informasi baik yang tercetak maupun elektronik di bidang keilmuan standardisasi, desain dan manajemen layanan informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi strategis dari individu maupun kelompok yang dilayani.
Pada saat ini, profesionalisme di bidang perpustakaan dan informasi menghadapi tantangan kuat meningkatnya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas yang meliputi: fokus kepada pelanggan, pengukuran kinerja, dan perbaikan berkelanjutan yang merupakan inti dari sistem manajemen mutu dari sebuah organisasi. Oleh karena itu terkait dengan kompetensi profesional, seorang pustakawan di perpustakaan khusus harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
<ul>
<li>Memiliki keahlian dalam menilai sumber-sumber informasi yang dibutuhkan.</li>
</ul>
Pustakawan harus mampu mengevaluasi dan memilih Sumber-sumber informasi utama baik informasi tercetak maupun elektronik yang menjadi kebutuhan dasar pengguna. Di bidang standardisasi kebutuhan utama informasi terutama untuk mendukung pengembangan dan penerapan standar, bisa berupa buku, majalah atau bahkan berupa dokumen standar itu sendiri yang relevan dengan kebutuhan pengguna utama;
<ul>
<li>Memiliki pengetahuan yang memadai tentang spesialisasi yang menjadi 'core business' lembaga.</li>
</ul>
Selain memiliki keahlian di bidang perpustakaan, pustakawan di perpustakaan khusus juga harus memiliki pengetahuan yang memadai di bidang substansi lembaga penaungnya. Di lembaga standardisasi seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN) maka pustakawan harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan pengembangan standar, penerapan standar, maupun tentang penilaian kesesuaian yang merupakan kegiatan utama dari sebuah lembaga standardisasi;
<ul>
<li>Mampu menyelenggarakan dan mengembangkan layanan informasi yang nyaman, mudah didapat tetapi dengan harga yang terjangkau;</li>
</ul>
Dalam kegiatan seperti ini pustakawan dituntut untuk kreatif menciptakan berbagai inisiatif yang mampu mendorong minat para pengguna untuk menikmati layanan yang disediakan; Pengalaman di bidang standardisasi kegiatan seperti ini telah dilakukan melalui penyediaan layanan SNI Online, dan Standing Order Services (SOS), merupakan dua jenis layanan yang memenuhi kriteria tersebut di atas, mudah, nyaman dan terjangkau sehingga respons pengguna terhadap layanan ini sangat positif terutama melalui akses 'download' SNI.
<ul>
<li>Mampu mencipatakan alat bantu yang cukup untuk melengkapi keperluan pengguna dalam pemanfaatan layanan informasi.</li>
</ul>
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyediaan sarana penelusuran seperti rujukan online, atau bantuan berupa bimbingan khusus tentang penelusuran informasi bagi para pengguna. BSN telah menyajikan layanan seperti ini melalui penyediaan bantuan langsung kepada pengguna melalui bimbingan penelusuran online maupun manual sebagai bagian dari layanan rujukan.
<ul>
<li>Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna akan informasi.</li>
</ul>
'needs assessment' dilakukan secara teratur menggunakan alat-alat pengumpul data seperti kuesioner, dan interviu informan. Hasilnya harus mampu menunjukan hubungan antara kebutuhan dengan jasa yang disediakan. 'needs assessment' di perpustakaan BSN dilakukan pula dengan mengidentifikasi kebutuhan Panitia Teknis terhadap referensi yang digunakan dalam penyusunan standar terutama melalui acuan normatif, yaitu acuan yang menjadi persyaratan utama dari sebuah standar.
<ul>
<li>Mampu menggunakan teknologi untuk menghimpun, mengolah, dan mendisesiminasi informasi;</li>
</ul>
Membangun catalog online tentang koleksi perpustakaan dan menghubungkan penelusuran katalog dengan layanan penyediaan dokumen merupakan dua kegiatan penting yang harus ada di perpustakaan khusus. Begitu pula tentang perlunya bekerjasama dengan tim manajemen informasi untuk menyeleksi software dan hardware untuk akses ke katalog perpustakaan dan ke database agar dapat menyediakan dukungan bagi pengguna jasa informasi elektronik. Memastikan agar perpustakaan selalu up to date dengan produk- produkdan model-model pengiriman informasi.
Menggunakan pendekatan manajemen dan bisnis untuk mengkomunikasikan pentingnya jasa informasi kepada manajemen. Kembangkan rencana bisnis perpustakaan. Kalkulasi dengan baik efisiensi penyelenggaraan perpustakaan dan jasanya. Gunakan prinsip efisiensi yang menyatakan bahwa dengan fasilitas yang terbatas, perpustakaan harus bisa menyelenggarakan layanan yang normal, dengan fasilitas normal bisa menyelenggarakan layanan yang lebih baik, dan dengan fasilitas yang baik bisa menyelenggarakan layanan yang memuaskan bagi para pengguna. Kembangkan 'marketing plan'. Lakukan 'bench marking'. Laporkan kepada manajemen tentang upaya peningkatan kualitas secara kontinyu.Tunjukan bagaimana jasa perpustakaan dan informasi bernilai tambah bagi organisasi.
<ul>
<li>Mampu mengembangkan produk-produk (informasi) khusus untuk digunakan oleh klien.</li>
</ul>
Ciptakan database in-house dokumen seperti laporan, manual, dan 'resource materials', untuk digunakan mendukung kegiatan khusus. Ciptakan file dokumen full-text yang dapat ditelusur dengan mudah. Ciptakan 'homepage' World Wide Web untuk organisasi. Link-kan homepage ke situs-situs lain yang terkait. Content website BSN tentang RegulasiTeknis berbasis SNI dan SNI Fulltext online merupakan contoh dari kegiatan ini. Apalagi link dengan instansi teknis terkait standardisasi telah difasilitasi dengan baik.
<ul>
<li>Melakukan evaluasi secara regular tentang penggunaan informasi dan melakukan reset terhadap masalah pengelolaan informasi.</li>
</ul>
Kumpulkan data terkait dengan 'needs assessment, program planning, and evaluation'. Kembangkan ukuran-ukuran keberhasilan, frekuensi penggunaan jasa, kepuasan pelanggan, peran informasi dalam pembuatan keputusan organisasi. Secara aktif mencari kesempatan 'forimprovement1 dan selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam segala hal yang terkait dengan fungsi pustakawan.
<ul>
<li>Secara kontinyu meningkatkan jasa informasi untuk menjawab kebutuhan yang selalu berkembang.</li>
</ul>
Memonitor trend industri dan kebutuhan informasinya. Diseminasikan informasi kepada orang-orang penting dalam organisasi atau kepada klien individu yang tepat. Fokuskan kembali jasa informasi terhadap kebutuhan bisnis utama (core business). Gunakan 'just-in-time document delivery1. Monitor penyediaan jasa informasi oleh semua bidang untuk memastikan bahwa 'cost effective' dan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang sedang berkembang. 11. Mampu menjadi anggota tim senior manajemen dan konsultan bagi organisasi dalam hal informasi. Pustakawan harus mampu berpartisipasi dalam 'strategic planning'. Terdepan dalam isu-isu copyright dan monitor kesesuaiannya dengan aturan yang ada. Demikian pula dengan informasi tentang paten. Kembangkan kebijakan di bidang informasi untuk organisasi. Di bidang standardisasi, pustakawan khusus harus paling mengetahui tentang kaitan standar dengan paten dan bagaimana kaitannya dengan isu copyright ketika standar diterbitkan oleh suatu organisasi di luar BSN sebagai 'national authority1.
Kesimpulan
Bagi seorang pustakawan, utamanya pustakawan di perpustakaan khusus, kompetensi profesional merupakan tuntutan profesi yang sangat kuat pada saat ini dan juga ke depan. Sikap masyarakat yang semakin kritis, semakin menghargai kualitas sebuah layanan perpustakaan, menuntut pustakawan untuk lebih fokus kepada ketepatan, kecepatan, dan kenyamanan sebuah layanan, dan dengan biaya yang terjangkau, yang akhirnya bermuara pada kepuasan pelanggan.
Kepuasan pelanggan menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan layanan perpustakaan. Untuk dapat menyelenggarakan layanan perpustakaan dengan baik, seorang pustakawan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dengan baik, kreatif dalam menyajikan layanan, dan selalu melakukan evaluasi menuju perbaikan berkelanjutan. Dalam hal ini dituntut kemampuan yang memadai tidak hanya menyangkut. kemampuan di bidang teknis perpustakaan, melainkan juga terkait dengan organisasi dan manajemen, teknologi informasi dan komunikasi, serta pemahaman substansi secara umum.
Oleh karena itu, berbasis pengalaman masa lalu, menuju rencana jauh ke depan, seorang pustakawan di perpustakaan khusus harus selalu mengembangkan dirinya untuk tetap kompeten dalam pelaksanaan tugasnya, mengenai dengan baiktantangan-tantangan ke depan dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan tersebut. Kompetensi profesional, dengan demikian, menjadi kata kunci keberhasilan penyelenggaraan layanan perpustakaan pada masa kini dan masa datang.

Kompetensi di lingkungan profesi pustakawan merupakan hal yang sangat positip bagi perkembangan SDM di bidang perpustakaan yang menunjukkan keseriusan terhadap pentingnya kualitas kerja yang tidak semata-mata didasarkan pada aturan baku kepegawaian. Perpustakaan khusus memiliki spesifikasi mendukung kuat program-progam lembaga penaungnya dengan tujuan agar aset yang ada di perpustakaan dimanfaatkan untuk mendukung suksesnya program yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Kompetensi pustakawan berarti kemampuan kerja setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan menurut standar. Kompetensi pustakawan dikelompokkan ke dalam dua jenis kompetensi yaitu kompetensi profesional yaitu kemampuan yang didukung dengan pengetahuan yang luas tentang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyelenggarakan layanan perpustakaan dan kompetensi personal yang lebih pada kemampuan individu dalam berkomunikasi dan bekerjasama untuk menciptakan nilai lebih dari penyelenggaraan perpustakaan.

Pustakawan
 Perpustakaan khusus

Kompetensi Profesional Pustakawan dan Penerapannya di Perpustakaan Khusus Bidang Standardisasi

Pendahuluan
Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan bahwa pustakawan harus memenuhi kualifikasi standar nasional perpustakaan yang mencakup kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi. Dua kata yang menarik penulis dari kalimat di atas yaitu tentang sertifikasi dan kompetensi pustakawan. Masalah sertifikasi saat ini nampaknya telah menjadi mimpi dan harapan bagi setiap pustakawan, apalagi jika menengok pada beberapa profesi lainnya seperti guru dan dosen pelaksanaan sertifikasinya sudah mulai dilakukan. Berkaitan dengan sertifikasi pustakawan dua tulisan yang dimuat Media Pustakawan volume 18 3&amp;4 Tahun 2001 yang ditulis Titik Kismiyati yang mengangkat "Kesiapan Sertifikasi Pustakawan", dan Tulisan Ninis Agustini Damayani yang mengangkat "Kompetensi dan Sertifikasi Pustakawan", telah mengilhami penulis untuk mengangkat masalah relevansi pendidikan ilmu perpustakaan dengan sertifikasi dan kompetensi pustakawan. Lembaga pendidikan perpustakaan adalah salah satu lembaga yang melahirkan tenaga- tenaga pustakawan. Selain itu juga lembaga pendidikan perpustakaan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membentuk kompetensi para lulusannya termasuk yang saat ini diantaranya menjadi pustakawan. Oleh karena itu Titik Kismiyati mengatakan, "Untuk lembaga pendidikan formal sertifikasi menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan yang mereka selenggarakan", (Kismiati, 2011, Vol 18,3 &amp; 4 hal 16). Berbicara tentang lembaga pendidikan ilmu perpustakaan tidakterlepasdari kurikulum yang diterapkannya. Dalam konteks kurikulum ada yang disebut dengan konsep relevansi. Adapun mengenai pengertian relevansi jika ditinjau secara leksikon atau menurut kamus dapat diartikan kesesuaian, perlunya, hubungan, pertalian atau sangkut paut. Sedangkan jika dilihat dari definisinya revevansi artinya adanya kesatuan antara hasil pendidikan dengan tuntutan yang ada di masyarakat (Nugiyantoro, 1988:150). Pendapat lainnya tentang relevansi dikemukakan oleh Nana Syaodih Sukmadinata (1997:150) yang membedakan relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen- komponen dalam kurikulum. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat. Dari dua pengertian relevansi di atas yang perlu mendapat perhatian para penyelenggara pendidikan tinggi perpustakaan terkait dengan masalah sertifikasi dan kompetensi pustakawan adalah yang menyangkut relevansi eksternal.
Kurikulum Pendidikan Tinggi
Apabila merujuk pada Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Dalam melakukan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi ada beberapa landasan hukumnya baikyang berupa undang, surat keputusan menteri, peraturan pemerintan (PP) maupun peraturan menteri: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 17 tahun 2010Tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. SK Mendiknas Rl no.232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilain Hasil Belajar Mahasiswa. 6. SK Mendiknas Rl no. 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi; 8. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas Rl Nomor 43/DIKTI/ Kep/2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
Berdasarkan Kepmendiknas 232/U/2000 dan Kepmendiknas 045/ U/2002, dengan tegas menyebutkan bahwa kurikulum yang diterapkan pada pendidikan tinggi menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi. Adapun mengenai pengertian kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu, (Kepmendiknas No. 045/U/2002). Selain itu juga pengertian kompetensi menurut Slamet Margono (2006) mengartikan kompetensi sebagai ciri-ciri pengetahuan, keterampilan dan kepri- badian yang diperlukan untuk mencapai performansi (kinerja) yang tinggi. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai peserta didik (mahasiswa), prosedur penilaian, kegiatan belajar-mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) berorientasi pada pencapaian hasil
(output-oriented) yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) bertitiktolakdari kompetensi yang harus dimiliki peserta didik (mahasiswa). Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) berorientasi pada pembelajaran tuntas [mastery learning), dan kurikulum bersifat holistikdan menyeluruh, (Depdiknas, 2002:3).
Di dalam ilmu pendidikan dikenal adanya 3 (tiga) kawasan tujuan pendidikan yang perlu dicapai melalui kegiatan belajar pendidikan, yaitu cognitive, affective dan psyco-motoric. Pendidikan yang baik adalah yang mencakup ketiga kawasan tujuan itu yang menjamin dikuasainya kemampuan bertindak cerdas dan bukan sekedar mengetahui (cognitive). Apabila dari ketiga ranah tersebut yakni konitif, afektif dan psikomotor, maka kedudukan kompetensi dapat digambarkan sebagai berikut: Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, pendidikan tinggi menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Berbicara tentang kompetensi sesuai Kepmendiknas No. 045/U/2002 kompetensi yang dimiliki oleh setiap sarjana terdiri dari atas: a. Kompetensi utama b. Kompetensi pendukung c. Kompetensi lain yang bersifat khsus dan gayut dengan kompetensi utama.
Setiap kompetensi di atas harus memiliki elemen-elemen yang terdiri atas: a. Landasan kepribadian b. Penguasaan ilmu dan keterampilan c. Kemampuan berkarya d. Sikap dan perilaku dalam berkarya e. Pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat.
Kurikulum program studi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum pelengkap. Kurikulum ini merupakan penciri dari kompetensi utama yang bersifat: a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; c. Berlaku secara nasional dan internasional; d. Lentur dan akomodatifterhadap perubahan; e. Kesepakatan bersama antar perguruan tinggi, masyarakat pro&not;fesi dan pengguna lulusan.
Kurikulum inti suatu program studi menurut Kepmendiknas 045/U/2002 berisikan penjelasan mengenai: a. Nama program studi b. Ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya; c. Fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi; d. Persyaratan akademis dosen; e. Substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi. f. Proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen- elemen kompetensi; g. Sistem evaluasi berdasarkan kompetensi; h. Kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.
Kurikulum inti program sarjana dan diploma terdiri atas: a. Kelompok MPK-Mata kuliah Pengembangan Kepribadian, b. Kelompok MKK-Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan; c. Kelompok MKB-Mata Kuliah Keahlian Berkarya; d. Kelompok MPB-Mata Kuliah Perilaku Berkarya; e. Kelompok MBB - Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat.
Komposisi kurikulum ini untuk program sarjana adalah antara 40% - 80%. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama- lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
Pengelompokkan mata kuliah tersebut sebagai berikut: a. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadapTuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. b. Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu. c. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. d. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. e. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
Berdasarkan paparan di atas, nampakjelas bahwa pendidikan yang diselengarakan lembaga pendidikan tinggi termasuk pendidikan ilmu perpustakaan menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Ada tiga kompetensi yang harus dimiliki yakni kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainn yang gayut dengan kompetensi utama. Mengenai kompetensi utama terkait dengan kurikulum inti [core curriculum).
Permasalahan
Apabila ditinjau dari aspek relevansi antara kurikulum pendidikan ilmu perpustakaan dengan sertifikasi dan kompetensi pustakawan nampaknya ada beberapa permasalahan, yakni: Sebagaimana yang disebutkan di atas, kompetensi utama dalam kurikulum pendidikan tinggi terkait dengan kurikulum inti [core curriculum). Adapun dalam penyusunan kurikulum inti adalah merupakan kewenangan dari lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan. Permasalahan yang terjadi dalam penyusunan kurikulum inti saat ini khususnya pada penyusunan kurikulum pendidikan ilmu perpustakaan belum seragamnya kurikulum inti program studi ilmu perpustakaan. Hal ini salah satunya dikarenakan belum berjalannya koordinasi antara lembaga penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan dalam setiap pengembangan atau revisi kurikulum, padahal kurikulum inti menurut Kep-mendiknas No. 045, tahun 2002 pasal 3 ayat 2 point c harus berlaku secara nasional dan intemasional. Selain itu juga kurikulum inti harus menjadi pen- ciri utama kompetensi seorang lulusan. Kemudian permasalahan lainnya dalam pengembangan atau revisi kurikulum adalah masih kurang melibat- kan lembaga atau asosiasi yang terkait dengan bidang perpustakaan seperti ISIPII, IPI, Perpustakaan Nasional Rl, FP2TI dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Permasalahan lain yang terkait dengan sertifikasi dan kompetensi pustakawan adalah belum adanya standar kompetensi pustakawan. Hal ini seperti yang dikemukakanTitik Kismiyati (2011, Vol 18 Hal 13). Persyaratan kom&not;petensi yang dimaksud ditetapkan dalam standar kompetensi yang saat ini sedang disusun oleh Perpustakaan Nasional Rl. Standar kompetensi ini berlaku bagi semua pustakawan baik yang berkerja di pemerintah maupun swasta. Pada saat ini ada sekitar 11 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program S1 (sarjana) dan Diploma ilmu perpustakaan dan sekitar 6 perguruan tinggi yang menyeleng&not;garakan program magister (S2) perpus&not;takaan. Dengan semakin bertam- bahnya lembaga penyelenggara pendidikan perpustakaan, diharapkan asosiasi atau forum komunikasi lembaga penyelenggara pendidikan perpustakaan (jika ada) perlu diberdayakan kembali sehingga dapat terjalin komunikasi diantara
para penyelenggara pendidikan perpustakaan terutama dalam menyusun kurikulum inti dengan tetap mempertahankan kekhasan dari masing-masing program studi sesuai dengan payung fakultasnya masing- masing. Misalnya Program studi ilmu perpustakaan FIKOM UNPAD, Program studi ilmu perpustakaan FIB Ul, Program studi ilmu perpustakaan FIP UPI, program studi ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijogo, dll. Merumuskan tentang kurikulum inti pendidikan ilmu perpustakaan sebagai kompetensi utamanya. Sedangkan untuk kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya adalah yang menjadi ciri khas dari masing-masing program studi tersebut. Apabila asosiasi atau forum komunikasi lembaga penyelenggara pendidikan perpustakaan ini sudah berjalan, nampaknya akan sangat membantu tidak bagi lembaga penyelenggara pendidikan perpustakaan saja tetapi juga bagi asosisasi lainnya seperti dengan Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII), Ikatan Profesi seperti IPI, forum perpustakaan seperti FP2TI, dll. Selain itu kaitannya dengan penyusunan standar kompetensi pustakawan yang saat ini sedang dilakukan Perpustakaan Nasional Rl, adanya keterlibatan dari kelompok akademisi dalam penyusunan standar kompetensi yang merupakan perwakilan dari asosiasi lembaga penyelenggaara pendidikan perpustakaan nampaknya akan lebih memudahkan dalam melakukan revisi kurikulum yang sesuai dengan standar kompetensi sedang disusun. Semoga apa yang penulis ungkapan ini bisa menjadi bahan pemikiran para penyelenggara pendidikan perpustakaan dalam melahirkan kurikulum yang relevan baik secara internal maupun secara eksternal.
Kesimpulan
Sertifikasi adalah merupakan wujud sebuah pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki seseorang termasuk dalam hal ini kompetensi pustakawan. Lembaga penyelenggara pendidikan perpustakaan mempunyai kontribusi yang besar dalam membentuk kompetensi para lulusannya, sehingga suatu lembaga pendidikan perpustakaan yang lulusannya berhasil dalam mengikuti sertifikasi pustakawan akan menjadi tolok ukur keberhasilan lembaga pendidikan tersebut. Mengkaji kebehasilan lembaga pendidikan perpustakaan erat kaitannya dengan kurikulum. Untuk menilai relevansi sebuah kurikulum dapat dilihat dari dua aspek yakni secara internalyaitu dengan melihat apakah komponen-komponen kurikulum yang berjalan saat ini seperti tujuan, isi, proses pengajaran, media dan evaluasi sudah relevan. Sedangkan untuk aspek ekternal adalah dengan melihat apakah kurikulum yang diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan perpustakaan sudah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pasar. Dalam konteks kompetensi pustakawan, apakah kompetensi yang terdapat dalam kurikulum pendidikan perpustakaan yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kompetensi pustakawan yang diharapkan atau yang terdapat dalam standar kompetensi pustakawan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi untuk menyusun kurikulum yang relevan secara ekternal yakni sesuai dengan standar kompetensi pustakawan, antara lain belum seragamnya kurikulum inti program studi ilmu perpustakaan. Hal ini sebagai akibat belum adanya koordinasi yang baik antara lembaga penyelenggara pendidikan perpustakaan dalam setiap penyusunan dan revisi kurikulum; kurang melibatkan lembaga atau asosisasi terkait, serta belum terbitnya standar kompetensi pustakawan.
Arsyad, A. 2004.Media Pembelajaran. Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada.
Baedhowi. 2007. 'Kebijakan Pengembang-anKurikutum'. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional KTSP, UNNES, Semarang, 15 Maret 2007.
Sulistyo-Basuki. 1994. Periodisasi Perpustakaan Indonesia. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
Damayani,N. A. 2011. "Kompetensi dan Sertifikasi Pustakawan Ditinjau dari kesiapan Dunia Pendidikan Ilmu Perpustakaan", Media Pustakawan. Vol 18 No. 3 dan 4.
Darsono, M. 2000. Belajardan Pembelajaran. Semarang: IKIP Semarang Press.
Hamalik, 0.1995. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
Komariah, N. 2011. Studi Tentang Pengembangan Kurikulum Inti (Core Curriculum) Pada beberapa Program Studi Studi S11lmu Perpustakaan, Bandung : LPPM UNPAD.
Kismiyati, T. 2011. "Kesiapan Sertifikasi Pustakawan. Media Pustakawan. Vol 18 No. 3 dan 4.
Harsono. Y.H.C. 2007. "Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi", Makalah Lokakarya Kurkulum UNS Semarang, 20- 21 September 2006.
Nasution, S.M.A.2003. Asas-AsasKurikulum. Jakarta :BumiAksara.
Sukmadinata, N. S. 2004 PengembanganKurikutum, TeoridanPraktek. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
Tantra, D. K. 2009. "Kurikulum Berbasis Kompetensi", Makalah lokakaryapenyempumaan kurikulum di ISI Denpansar.
Winoto, Y. 2003. Relevansi Kurikulum Program Studi Ilmu Perpustakaan Dengan kemampuan Tenaga PengeMa Informasi Pada Lembaga Perpustakaan, TESIS, Bandung: UPI.
Sumber Bacaan Lainnya: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rl, Nomor: 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rl, Nomor: 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa. Konsep Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi, oleh Tim Pengembang Kurikulum Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI Tahun 2011.
Hasil Lokakarya Kurikulum Program Studi Ilmu Perpustakaan FIKOM, pada tanggal 10-11 Mei2011.

Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa pustakawan harus memenuhi kualifikasi standar nasional perpustakaan yang mencakup kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi. Sertifikasi telah menjadi mimpi dan harapan bagi setiap pustakawan dan lembaga pendidikan perpustakaan adalah salah satu lembaga yang melahirkan tenaga pustakawan serta memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk kompetensi para lulusannya yaitu tenaga pustakawan. Keberhasilan lembaga pendidikan perpustakaan erat kaitannya dengan kurikulum dan untuk menilai relevansi sebuah kurikulum dilihat dari dua aspek yaitu aspek internal berupa komponen kurikulum yang berjalan saat ini dan aspek eksternal yaitu dengan melihat apakah kurikulum yang diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan perpustakaan sudah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pasar.

Majalah Online

Pustakawan Asia Tenggara Menghadapi Globalisasi dan Pasar Bebas

Pustakawan Asean dalam Pusaran Arus Informasi Global

Peran Consal dalam mengembangkan Profesionalsime Pustakawan di Asia Tenggara

Kompetensi Profesional Pustakawan dan Penerapannya di Perpustakaan Khusus Bidang Standardisasi

Meninjau Relevansi Kurikulum Pendidikan Ilmu Perpustakaan dengan Kompetensi dan Sertifikasi Pustakawan