Jakarta - Bunda literasi berperan untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana masyarakat terutama generasi muda memiliki kedisplinan akan budaya baca guna menyambut masa depan yang cemerlang.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando usai mengukuhkan Sinta Rosmayenti sebagai Bunda Literasi Kabupaten Paser Periode 2022-2024, Senin (14/3/2022).
Menurutnya manusia akan merugi jika tidak berpacu dengan waktu. Sehingga, literasi kini tidak lagi mengenai baca tulis pun tentang cara merangkai huruf hingga menjadi paragraf, melainkan kedalaman seseorang akan sebuah pengetahuan yang kelak dapat digunakan untuk menciptakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan mampu bersaing di kancah internasional.
â€œLiterasi berbicara tentang apa yang mau kita produksi dan bisa dipasarkan secara luas. Segala benda yang nilainya tinggi pasti harganya mahal, tapi semuanya bisa dipelajari dengan membaca,â€ jelas Syarif Bando.
Sependapat dengan yang disampaikan, Bupati Paser, Fahmi Fadli mengatakan bahwa meskipun masih berjuang dalam hal pengembangan minat baca dan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Paser senantiasa berupaya untuk terus memperbaiki keadaan dengan menjalin sinergi bersama seluruh pihak terkait.
â€œSaya yakin diselenggarakannya kegiatan ini mampu menjadi titik awal untuk kemajuan Kabupaten Paser,â€ ucapnya dengan pasti.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menambahkan perpustakaan acap dianggap sebelah mata namun saat ini dengan program yang digagas oleh Perpusnas yakni Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, perpustakaan selain menjadi ruang untuk mendapatkan ilmu tetapi juga menjadi tumpuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
â€œBukan berarti peran sekolah dan guru tidak penting, namun perpustakaan kelak menjadi alternatif pendidikan formal yang lebih disukai untuk mencari pengetahuan dengan cara belajar sendiri,â€ ungkapnya.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) ini diselenggarakan secara hybrid di Gedung Pendopo Bupati Paser dan melalui siaran langsung pada kanal Youtube Media Center Kab Paser.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Radhitya Purnama

Bunda Literasi Dampingi Generasi Muda Sambut Masa Depan

Raden Saleh, Jakarta--Ide membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), secara historis melekat erat dengan pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Dikatakan demikian karena embrio pembentukan JDIHN adalah salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional, yaitu Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya.
Hukum adalah salah satu alat (tools) yang penting dalam setiap aspek kegiatan. Semua yang berkaitan dengan aspek kehidupan selalu memerlukan peraturan (hukum) sebagai dasar perbuatan. Idealnya, semua produk yang diciptakan harus terdokumentasi dengan baik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector di bidang peraturan dan perundang-undanganÂ  menyediakan wadah khusus, website JDIH Nasional sebagai sarana dokumentasi, jejaring, dan integrasi segala produk hukum Kementerian/Lembaga, termasuk produk hukum di Perpustakaan Nasional RI.
JDIHÂ adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.Â  JDIH merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.Â JDIH seperti database nasional yang memudahkan pihak-pihak untuk mengetahui sejauh mana proses (tahapan) peraturan yang disusun secara berjenjang. Arah kebijakan pengembangan JDIH di 2018, antara lain percepatan partisipasi anggota JDIH Nasional, percepatan integrasi metadata anggota JDIH, integrasi website, kelengkapan koleksi data, pengembangan sistem/aplikasi, promosi JDIH Nasional, hingga acknowledgement dan reward.
"Dengan sistem ini, bisa diukur seberapa cepat proses pembuatan peraturan hingga jadi. Siapapun bisa mengetahui prosesnya sudah sampai mana," jelas Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso saat mengawali kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan JDIH Perpusnas di Jakarta, Kamis, (25/10). Bimtek pengelolaan JDIH diikuti oleh tiap unit kerja dengan mengirimkan perwakilannya sebanyak dua orang. JDIH Perpusnas saat ini masih dalam tahap pengembangan. Secara resmi belum diluncurkan. Bimtek pengelolaan JDIH Perpusnas dimaksudkan agar para pengelola JDIH (admin) nantinya mengetahui dan memahami aspek-aspek apa saja yang termasuk dan bisa dimasukkan ke dalam web JDIH Perpusnas.
Website JDIH wajib menjadi bagian integral dari website resmi kelembagaan.Â  Secara standar, website JDIH berisi konten primer dan sekunder. Konten primer memuat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Sedangkan konten informasi sekunder berisi peraturan perundang-undangan tingkat pusat, buku hukum, majalah hukum, artikel koran, dan dokumen hukum lainnya.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Bimtek Pengelolaan JDIH Perpustakaan Nasional 

Salemba, Jakarta - Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Azis melantik satu pejabat struktural dan lima pejabat fungsional.
 
Satu pejabat struktural yang dilantik, yakni Nurhadisaputra yang sebelumnya menjabat sebagai Pustakawan Ahli Madya dilantik sebagai Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya baca. 
 
Sedangkan lima pejabat fungsional yang dilantik merupakan pejabat fungsional di lingkungan Perpusnas dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, yakni Pustakawan Ahli Muda, Pustakawan Ahli Pertama, dan Pustakawan Penyelia.
 
Plt. Kepala Perpusnas menyampaikan tugas utama Perpustakaan Nasional adalah membantu pemerintah di dalam mewujudkan peningkatan kecakapan generasi masyarakat dan kegemaran membaca. Dua persoalan besar ini, karena data selalu menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat dan kegemaran membaca selalu dikatakan kurang memuaskan.
 
&ldquo;Tugas utama kita adalah membantu masyarakat bagaimana mereka bisa mengembangan meningkatkan kompetensi literasi,&rdquo; ungkapnya.
 
Menurutnya, Pusat Perpustakaan dan Pengembangan Budaya memiliki peran yang sangat sentral, sehingga unit kerja tersebut harus memiliki fokus pada upaya untuk melakukan kajian yang sangat mendalam dan komprehensif.
 
Sehingga, lanjutnya,&nbsp; dari kajian tersebut dapat memberikan data yang akurat, tepat dan sangat kredible untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan tentang program yang harus dikembangkan oleh Perpusnas.
 
&ldquo;Saya berharap sangat besar, pusat ini menjadi ujung tombak dalam memberikan masukan terkait kebijakan Perpusnas,&rdquo; lanjutnya.
 
Plt. Kepala Perpusnas menuturkan tantangan terbesar&nbsp; untuk meningkatkan tingkat literasi dan minat baca masyarakat Indonesia, dapat dilakukan melalui pengembangan program-program inovatif yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga tepat sasaran.
 
&ldquo;Tantangan yang ada, kita hadapi dengan cara atau sudut pandang yang baru karena persoalan berubah, situasi lingkungan berubah maka kita tidak bisa melihat persoalan itu dengan sudut pandang dan cara-cara yang sama&rdquo; tuturnya.
 
Dalam kesempatan tersebut dia juga menyampaikan harapannya agar program-program yang telah dirancang dapat terlaksana sesuai dengan harapan sehingga Perpusnas dapat bergerak maju untuk mencapai target yang telah diharapkan.
 
&ldquo;Saya mengajak semua untuk menghadirkan program-program yang inovatif sehingga kita bisa bergerak maju untuk menuntaskan Renstra 2020-2024 yang sudah disepakati bersama. Saya berharap semua pegawai betul-betul bekerja dengan penuh semangat dan dengan penuh keikhlasan,&rdquo; tutupnya.
 
&nbsp;
Reporter: Wara/Vero
Dokumentasi: Andri TK
 
&nbsp;

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional di Perpusnas

Salemba, Jakarta&mdash;Bibliografi memegang peran penting dalam perkembangan peradaban Indonesia. Pasalnya, bibliografi berperan dalam mencatat semua buku yang diterbitkan di Indonesia. 
 
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyebut bibliografi memiliki peran sentral dalam mendukung perpustakaan sehingga diibaratkan sebagai "roh" dari perpustakaan suatu negara.
 
Ditegaskan bahwa bibliografi berbeda dengan katalog. Bibliografi mencatat semua buku yang diterbitkan dalam suatu daerah, sedangkan katalog merupakan suatu daftar buku yang diterbitkan pada suatu priode tertentu tanpa memperhatikan asal daerahnya.
 
&ldquo;Bibliografi memiliki peran strategis dalam menentukan rasio antara jumlah buku yang terbit dan jumlah penduduk, menentukan buku mana yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat, serta menjadi dasar perpustakaan untuk mencari buku yang paling populer," jelasnya dalam seminar nasional "Bibliografi Nasional Indonesia dari Masa ke Masa: Senarai Pustaka Peradaban Bangsa" yang diselenggarakan secara hibrida, pada Selasa (12/9/2023).
 
Kepala Perpusnas menambahkan Indonesia berada di peringkat ke-7 dari 49 negara di dunia dalam industri penerbitan global. Hal ini berdasarkan laporan industry penerbitan global edisi empat dari World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 2023. Laporan ini menyajikan ikhtiar data industri penerbitan secara komprehensif.
 
Daftar 10 besar penerbitan secara global adalah Amerika Serikat dengan 2,56 juta, Korea Selatan 340.506, Jerman 354.000, Polandia 220.042, Jepang 184.985, Inggris 168.960, Indonesia 159.330, Italia 142.267, Spanyol 95.985, dan Iran 89.884.
 
Menurutnya, Perpusnas perlu mengembangkan aplikasi digital untuk mendigitalkan buku-buku dalam bibliografi. Hal ini akan memudahkan akses dan penelusuran Bibliografi Nasional Indonesia melalui portal Perpusnas tersebut.
 
Sementara itu, Kepala Perpusnas periode 2001-2009 Dady P Rachmananta menyampaikan bibliografi nasional merupakan daftar buku yang mencerminkan warisan budaya suatu negara dan katalogisasi perpustakaan memainkan peran penting dalam proses ini.
 
"Pentingnya bibliografi nasional adalah sebagai sumber informasi tentang warisan budaya suatu negara. Ini juga digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang jumlah buku yang terbit di negara tersebut, dan ini merupakan tanggung jawab Perpustakaan Nasional," ungkapnya.
 
Dikatakan, proses mengumpulkan buku-buku untuk bibliografi nasional adalah pekerjaan yang rumit, terutama dalam mencatat dan mengumpulkan semua buku yang terbit di berbagai tempat dan waktu. Meskipun komputerisasi telah membantu, masih banyak tantangan dalam mengelola koleksi.
 
&ldquo;Maka perlu adanya kerjasama antara pusat dan perpustakaan daerah untuk memastikan pengumpulan buku-buku yang efisien. Hal ini juga perlu dilakukan dengan mematuhi pedoman dan standar internasional yang ada," katanya.
 
Pengawas Pengurus Pusat IPI Zulfikar Zen menjelaskan bibliografi merupakan bagian dari pengelolaan informasi, dan penting untuk dijaga agar informasi ilmu pengetahuan tetap tersedia untuk generasi mendatang.
 
"Adanya Undang-undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, berperan dalam mendorong pustakawan untuk mencatat dan menyimpan terbitan Indonesia," jelasnya.
 
Dikatakan, kendala dalam mengumpulkan buku-buku ini adalah bagian dari tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
 
Pakar ilmu perpustakaan Ida Fajar Priyanto mengatakan bibliografi nasional harus mengikuti perkembangan baru dunia digital. Selain itu, bibliografi nasional perlu dikembangkan untuk penyandang disabilitas, seperti bibliografi suara dan braile.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Alfian
Editor: Hanna Meinita

Bibliografi dan Peradaban Indonesia

Balikpapan, Kalimantan Timur &ndash; Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi peluang emas bagi masyarakat di setempat.
Untuk itu, perlu adanya peningkatan literasi bagi masyarakat, agar dapat mampu bersaing di pasar global.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menegaskan, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu objek ilmu pengetahuan tertentu yang dapat diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa.
"Literasi bukan hanya sekadar kemampuan merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf. Namun literasi adalah kemampuan dalam menciptakan barang dan jasa," tegas Syarif dalam Seminar Nasional Peningkatan Literasi Masyarakat dengan tema "Literasi untuk Kesejahteraan Kondisi dan Harapan," yang diselenggarakan secara hybrid pada Kamis, (15/12/2022).
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Syarif, perlu melibatkan seluruh komponen bangsa.
Seperti halnya yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik eksekutif, legislatif maupun TNI POLRI memiliki tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan anak bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
"Hal ini menjadi dasar dalam rumusan yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam RPJMN 2020-2024 yakni peningkatan kualitas SDM," lanjutnya.
Dalam upaya mendukung peningkatan literasi, Pemerintah Pusat juga telah membangun perpustakaan di dua kabupaten di IKN. Salah satunya Gedung Layanan Perpustakaan di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pembangunannya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan Tahun 2021.
"Dengan dibangunnya gedung perpustakaan ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat mendukung ditetapkannya Kaltim sebagai IKN. Melalui perpustakaan ini diharapkan menjadikan IKN menjadi pintu gerbang dunia," jelasnya.
Senada, Gubernur Kaltim, Isran Noor menyampaikan, dengan membaca akan memberikan dampak untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kecakapan ini tentu sangat dibutuhkan untuk pembangunan Kaltim.
"Membaca menjadi cara untuk mendapatkan pengetahuan. Tidak ada yang pintar di dunia tanpa membaca," tuturnya.
Perkembangan teknologi yang pesat saat ini, diakui Isran Noor sebagai cara untuk mempercepat proses pengetahuan melalui membaca. "Jadi kalau kita tidak menyesuaikan dengan kondisi seperti itu, kita bisa ketinggalan," Ungkapnya.
Namun, lanjut Isran, kondisi saat ini kecenderungan masyarakat&nbsp; malas membaca. Untuk itu, pihaknya mendukung berbagai gerakan yang bertujuan untuk membangkitkan gairah membaca masyarakat.
"Maka ada gerakan penyemangat, gerakan pemasyarakatan, gerakan pembudayaan minat baca. Ini dilakuan agar masyarakat jadi gemar membaca," lanjutnya.
Bahkan, Gubernur Kaltim periode 2018-2023 ini berkisah tentang hobinya membaca dan menulis. Bahkan dua buku yang ditulisnya menjadi salah satu pedoman program pascasarjana di Monash University di Melbourne Australia.
"Saya saat di dalam pesawat, sering membuat pokok-pokok pikiran dan kemudian dibuat menjadi buku," ungkap Isran.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, perpustakaan daerah diharapkan dapat menjadi basis tempat masyarakat mendapatkan pengetahuan alternatif.
Misalnya, pelatihan digital entrepreneurship, dimana ibu-ibu yang ingin meningkatkan keterampilan berwirausaha dapat memanfaatkan marketplace untuk memasarkan produknya.
"Di perpustakaan yang sudah bagus mungkin bisa melakukan berbagai pelatihan. Terutama untuk kaum ibu yang sudah melampaui usia sekolah, sehingga taman bacaan, perpustakaan di desa-desa menjadi tempat untuk belajar mendapatkan pengetahuan," katanya.
Seperti halnya, lanjut Hetifah, yang telah dilakukan oleh Perpusnas melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Raditya P
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Perpusnas Dorong Masyarakat di Kaltim Tingkatkan Literasi 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Opini internasional sudah kadung menempatkan indeks budaya baca masyarakat Indonesia rendah. Bahkan, opini tersebut seringkali ditulis dan disampaikan oleh berbagai LSM, termasuk media massa dalam berbagai kesempatan.
â€œPandangan yang keliru tersebut harus diubah karena disisi lain dunia pun mengakui bahwa Perpustakaan Nasional adalah yang terbaik dalam penyajian artikel ilmiah. Tidak kurang tiga miliar artikel dapat diakses secara gratis,â€ beber Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando setelah melantik 300 PNS baru di lingkungan Perpusnas pada Senin, (3/2/2020).
Kepala Perpusnas juga mengingatkan bahwa sampai kapanpun perpustakaan adalah sumber informasi bagi masyarakat. Tidak kurang dari 270 juta rakyat Indonesia menginginkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, jangan susahkan siapapun yang datang dan ingin memperoleh informasi maupun ilmu pengetahuan.
â€œKhusus bagi para pustakawan, tidak lagi bekerja sekedar membeli buku, menjaga buku agar tidak membusuk. Pustakawan harus banyak mencari sumber data, mengolah, menyajikan, dan menyampaikannya ke masyarakat sehingga kesinambungan informasi terjaga,â€ kata Syarif Bando.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Bunda Literasi Dampingi Generasi Muda Sambut Masa Depan

Bimtek Pengelolaan JDIH Perpustakaan Nasional

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional di Perpusnas

Bibliografi dan Peradaban Indonesia

Perpusnas Dorong Masyarakat di Kaltim Tingkatkan Literasi

Kukuhkan 300 PNS Baru Perpusnas, Kepala Perpusnas : Abaikan Paradigma Budaya Baca Indonesia Rendah