Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar Tes Seleksi Kompetensi Bidang calon pegawai negeri sipil (CPNS) Perpustakaan Nasional Tahun 2018. Sebanyak 754 peserta mengikuti tes berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan 100 soal untuk mengisi 331 formasi di 27 jabatan.
Kepala Bagian Kepegawaian Perpusnas Totok Suprapto menyatakan peserta tes SKB CPNS Perpusnas terdiri dari dua kelompok. Pertama, peserta kelompok satu yang memenuhi nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 37 Tahun 2018. Kedua, peserta kelompok dua yang memenuhi nilai akumulatif SKD sesuai Permenpan dan RB Nomor 61 Tahun 2018 yang lulus berdasarkan peringkat. Pemerintah mengeluarkan peraturan tambahan Permenpan dan RB Nomor 61 TahunÂ  2018 karena peserta tes SKD yang lulus passing grade jumlahnya minim.Â 
â€œKarena di tes SKD ada yang tidak lulus, tapi di formasi belum terpenuhi. Sehingga sesuai Permenpan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS Dalam Seleksi CPNS Tahun 2018, maka kita lakukan pemeringkatan. Yang tidak lulus passing grade SKD kita peringkatkan sesuai formasi dan kemudian dikali tiga,â€ jelasnya di sela tes SKB CPNS Perpusnas yang diselenggarakan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, pada Jumat (7/12).
Totok Suprapto menjelaskan, dua kelompok tersebut bersaing sesuai dengan kriteria kelulusan. Peserta yang lulus SKD dengan nilai ambang batas berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 37 Tahun 2018, akan bersaing dengan peserta dari kelompok sama. Demikian berlaku untuk peserta yang lulus SKD Â dengan pemeringkatan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 61 Tahun 2018.Â  â€œJadi mereka bersaing sesuai kelompoknya masing-masing,â€ tuturnya.
Hasil tes SKB sendiri tidak memiliki nilai ambang batas. Peserta akan bersaing bersaing nilai tertinggi. Setelah nilai tes SKB sudah ada, selanjutnya proses integrasi nilai SKD dan SKB. Bobot nilai tes SKD adalah 40 persen sementara bobot nilai SKB adalah 60 persen. â€œUntuk sistem CAT kan kita ikut BKN. Jadi untuk menentukan nilai, kita tidak ikut campur. Setelah ini ada berita acara, penyerahan jawaban di BKN. Kemudian integrasi nilai biasanya mengundang kita. Kemudian dari BKN menyerahkan ke kita hasilnya, kemudian kita umumkan,â€ urai Totok.
Diharapkan dalam waktu dekat Perpusnas sudah mengumumkan peserta CPNS yang lulus seleksi sebanyak 331 formasi. Dalam seleksi CPNS tahun 2018 terkait pelaksanaan waktu tes dan prosesnya, Perpusnas mengacu pada Panselnas.
Reportase: Hanna Meinita

Perpusnas Menyelenggarakan Tes SKB Seleksi CPNS Tahun 2018

Pancoran, Jakarta - Pustakawan Madya Universitas Gadjah Mada Dr. Purwani Istiana, SIP., M.A. menjelaskan dua inovasi yang perlu diterapkan dalam program literasi. Hal itu dipaparkannya saat membawakan materi berjudul "Strategi Pustakawan dalam Membangun Inovasi Program Literasi Guna Mewujudkan SDM Unggul" pada Rapat Koordinasi Perpustakaan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/02/2020).
"Pertama, inovasi materi literasi itu sendiri. Dan (kedua) inovasi pengajaran yang bisa kita berikan kepada mahasiswa," terangnya.
Materi literasi itu, kata Purwani, menjadi bagian kebutuhan dari institusi pendidikan, yaitu sebagai media publikasi dan diseminasi serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Karenanya tesis, skripsi, disertasi itu semestinya tidak lagi hanya berhenti sebagai sebuah repositori yang ada di perguruan tinggi atau hiasan di rak-rak perpustakaan.
â€œHarapannya adalah bahwa hasil riset itu bisa dipublikasikan, bisa dibaca oleh banyak orang, supaya pemanfaatannya lebih banyak. Kemudian dari pemanfaatan publikasi tersebut bisa diketahui dampaknya ke masyarakat. Apakah itu produknya bisa menjadi sebuah paten yang bisa digunakan oleh industri ataukah kemudian menjadi hak cipta di buku,â€ papar Purwani.
Lebih lanjut, Purwani menjelaskan tentang inovasi literasi tentang pengajaran. Yakni bagaimana Pustakawan dapat mengajarkan kepada mahasiswa maupun dosen dengan membuat program kelas literasi di perguruan tinggi atau di perpustakaan dengan membuat program mandiri, seperti berkolaborasi dengan dosen, program studi dan media sosial.
â€œMisalnya pertanyaan-pertanyaan yang berulang yang sering pustakawan temui, itu kita buatkan tutorialnya. Ini contoh saya membuat tutorial mencari jurnal nasional terakreditasi yang diunggah di Youtube," pungkasnya.
Â 
Reportase : Puspen Kemendagri

Strategi Pustakawan Dalam Membangun Inovasi Program Literasi

Serpong, Banten -- Dunia saat ini berada dalam fase ketidakpastian dan menghadapi berbagai masalah yang kompleks. Istilah populer yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi ini adalah VUCA. VUCA adalah Akronim dari Volality (kecepatan perubahan), Uncertainty (ketidakpastian), Complexity (kompleksitas), dan Ambiguity (ketidak-jelasan akan realitas).Â Â 
Terminologi VUCA biasanya digunakan pada bidang manajerial dan dunia bisnis secara global. Namun begitu, terminologi ini tentu sangat relevan untuk mengambarkan kondisi secara umum termasuk di bidang perpustakaan.
Abdul Rahman Saleh, Pustakawan Utama dari Institut Pertanian Bogor mengatakan bahwa ekosistem VUCA dipengaruhi oleh revolusi industri. Memasuki Revolusi Industri 4.0 perubahan teknologi yang cepat mempengaruhi perilaku pengguna layanan perpustakaan. "Industri 4.0 dengan teknologi big data and cloud coumputing, internet, artificial intellegent, Cyber Phisycal System, dan Cognitive Computing kemudian mempengaruhi kehidupan manusia dan menghasilkan ekosistem VOCA," ujar Abdul Rahman.
Ekosistem VOCA harus dapat diadaptasi oleh perpustakaan agar Perpustakaan dan layanannya dapat selalu relevan dengan penggunanya." Dulu tidak pernah terbayang oleh saya ada perpustakaan digital yang membuat orang dapat meminjam dan membaca buku dari mana saja seperti iPusnas. Kita dapat membaca buku dengan jumlah halaman ratusan dan ukuran file yang besar dari gawai kita," tambah Abdul Rahman.
iPusnas adalah salah satu contoh bagaimana perpustakaan dapat terus berkembang mengikuti perubahan cepat yang penuh ketidakpastian. Ekosistem VOCA harus dilihat sebagai potensi terhadap pengembangan perpustakaan dan profesi pustakawan ketimbang dilihat sebagai sebuah ancaman. Â "Banyak pekerjaan lama yang terancam hilang karena digantikan mesin, robot, dan komputer. Â Sementara banyak juga pekerjaan baru yang akan muncul. Pekerjaan yang tidak akan terpengaruh adalah pekerjaan yang bersifat personal dan memerlukan pemikiran," tekan Abdul Rahman.
Abdul Rahman menambahkan bahwa, contoh layanan yang dapat dikembangkan di perpustakaan di antaranya adalah penemuan informasi umum dan spesifik, pemahaman berupa menemukan makna dan menerapkan konteks, mempertanyakan informasi berupa analisis kritis terhadap informasi, penulisan referensi, penciptaan pengetahuan baru, dan cara mengkomunikasikan ide secara ringkas. Â Agar dapat mengembangkan layanan tersebut, pustakawaan saat ini harus memiliki kompetensi penguasaaan TIK, kemampuan riset, kemampuan komunikasi, mengajar, menulis, mengemas informasi, manajemen informasi, dan kemampuan telaah sistem kepustakawanan.
Sekretaris utama Perpustakaan Nasional RI, Woro Titi Haryanti menambahkan bahwa kunci adaptasi perpustakaan terhadap ekosistem VUCA ada di tangan pustakawan dan tenaga perpustakaan. â€œPustakawan harus memiliki kemampuan untuk terus menerus belajar, beradaptasi terhadap ketidakpastian melalui inovasi, berpikir secara strategis, dan mendorong eksekusi strategi tersebut,â€ ujar Woro.
Pandemi Covid-19 merupakan salah satu situasi di mana pustakawan harus cepat beradaptasi untuk mengatasinya. â€œPendekatan Â self-service model dengan menghadirkan layanan pick up yang memungkinkan pemustaka untuk dapat secara mandiri mengambil koleksi yang dibutuhkan dan mengembalikannya melalui layanan book drop merupakan salah satu contoh adaptasi pustakawan dalam menghadapi perubahan yang cepat,â€ ujar Woro.
Sepakat dengan Woro, anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan bahwa kompetensi pustakawan sangatlah penting untuk memastikan bahwa pustakawan menjadi tenaga profesional di bidangnya. â€œTidak ada lagi nanti istilah pustakawan PNS dan Non PNS. Sebagai sebuah profesi, sudah seyogyanya tunjangan profesi pustakawan sama baik PNS maupun non PNS,â€ ucap Ferdiansyah. Ia menambahkan, dalam konteks kompetensi, baiknya pustakawan disamakan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Â â€œPustakawan Â harus memiliki kompetensi pedagogiÂ  dan andragogi, kompetensi profesional,Â  kompetensi professional, dan kompetensi sosial, ujar Ferdiansyah.
Diskusi mengenai pentingnya layanan perpustakaan mengikuti ekosistem VOCA dilaksanakan pada acara diskusi terpumpun (FGD) dengan tema Tren Perubahan Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi Menghadapi Ekosisitem VUCA, Kamis (10/12) di Hotel Grand Horison Serpong . diinisiasi oleh Komisi X DPR RI, Hasil diskusi akan digunakan sebagai referensi rumusan kebijakan layanan perpustakaan perguruan tinggi.
Hasil dari diskusi ini memberikan rekomendasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas SDM pustakawan di lingkungan perguruan tinggi. Yaitu :
<ul>
<li>Memperkuat regulasi mengenai karir pustakawan baik yang berstatus ASN maupun non ASN</li>
<li>Peningkatan proses rekrutmen pustakawan perguruan tinggi dengan memperhatikan kompetensi dan passion yang mendorong Tridharma perguruan tinggi</li>
<li>Perubahan Standar dan pedoman penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi dengan memperhatikan ekosistem VUCA</li>
<li>Mencabut Permenristekdikti No. 49 Tahun 2015 yang merugikan pustakawan</li>
<li>Buka formasi pustakawan ahli utama di lingkungan perguruan tinggi</li>
<li>Dukungan program pengembangan SDM dan infrastruktur perpustakaan perguruan tinggi</li>
<li>Mendorong Perpustakaan Nasional untuk aktif berkomunikasi dengan kementerian yang berhubungan dengan pendidikan tinggi khususnya perpustakaan perguruan tinggi untuk bersinergi membuat kebijakan di bidang perpustakaan perguruan tinggi yang berkualitas.</li>
</ul>
Reportase: RadhityaÂ

Perpusnas, Komisi X DPR RI, dan Pustakawan Perguruan Tinggi Diskusi Tren Perubahan Layanan Menghadapi Ekosistem VUCA

Karawang, Jawa Barat - Perpustakaan Nasional melakukan pemusnahan 13.626 Arsip inaktif. Pemusnahan dilakukan Jumat (18/12/2020) di Gudang Arsip Indoarsip Karawang. Hadir langsung dalam proses pemusnahan arsip tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando didampingi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi,Â  Kepala Biro SDM dan Umum, Ahmad Masykuri, dan jajaran arsiparis Perpusnas. Rombongan Perpusnas diterima langsung oleh CEO Indoarsip, Herry Sudjatmiko beserta jajaran.
Arsip yang dimusnahkan merupakan arsipÂ keuangan Perpustakaan Nasional RI periode tahun 1992â€“2012 yang telah masuk kriteria dapat dimusnahkan berdasarkan pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.Â  Arsip-arsip Â tersebut kemudian ditetapkan sebagai Daftar Arsip Musnah Perpustakaan Nasional.Â 
Kepala Perpustakaan Nasional mengatakan bahwa, Penyusutan arsipÂ dalam suatu organisasiÂ perluÂ dilakukan oleh organisasi birokrasi. "DilakukannyaÂ penyusutan arsipÂ termasuk penyerahan atau pemusnahanÂ arsipÂ  akan mengurangiÂ arsipÂ inaktif yang tidak memiliki nilai gunaÂ arsip, sehingga hal ini akan mengurangi bertumpuknyaÂ arsip. Selain itu, manajemen arsip yang baik juga merupakan salah satu indikator dari pelaksanaan reformasi birokrasi," ujar Syarif Bando.
Kesadaran pentingnya pengelolaan arsip oleh badan publik dikonfirmasi oleh Herry Sudjamitko. Menurutnya, sudah banyak badan publik yang sudah bekerja sama dengan Indoarsip. " Hampir semua kementerian lembaga melakukan pemusnahan arsip yang sudah tidak digunakan di sini. Ada juga beberapa lembaga yang bekerja sama dalam pengelolaan arsipnya," ucapnya. "Ini karena Indoarsip merupakan salah satu lembaga kearsipan yang sudah mendapatkan akreditasi kearsipanÂ  dari Arsip Nasional RI," tambahnya.
Arsip Nasional RI (ANRI) sebagai pembina kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan sendiri telah menyetujui proses pemusnahan arsip ini. ANRI menilai bahwa arsip yang dimusnahkan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip itu sendiri sudah masuk Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Perpusnas. Selain itu, arsip yang dimusnahkan juga tidak memiliki nilai guna kesejarahan.
Selain pemusnahan arsip, Perpusnas juga menjajaki kerja sama dengan Indoarsip dalam hal transfer pengetahuan pengelolaan arsip. diharapkan kerja sama tersebut dapat meningkatkan kemampuan Arsiparis di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
Reportase: Radhitya Purnama

Perpusnas Musnahkan 13.626 Arsip Inaktif

Mesuji, Lampung - Kehadiran gedung layanan perpustakaan daerah Kabupaten Mesuji diharapkan menjadi fondasi pendidikan masyarakat setempat.
Gedung yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 bidang pendidikan subbidang perpustakaan ini sebagai upaya mempercepat terwujudnya manusia unggul.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando usai meresmikan gedung layanan perpustakaan daerah Kabupaten Mesuji, Rabu (30/11/2022).
Syarif Bando menyampaikan bahwa dalam mencerdaskan anak bangsa menjadi tanggungjawab&nbsp; seluruh komponen bangsa. Baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan TNI/POLRI. Karena bangsa yang cerdas akan berkolerasi dengan tingkat kesejahteraan.
"Dan kita semua yang hadir disini adalah lem perekat untuk memperkuat persatuan sekaligus memastikan keutuhan NKRI di tengah gempuran hoax. Kalau kita cerdas maka kita sejahtera," ungkap Syarif.
Peningkatan transformasi digital telah menjadi fokus utama Presiden Joko Widodo dan dalam RPJMN 2020-2024 telah mengamanatkan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
"Maka Perpusnas pun meningkatkan transformasi digital untuk mempercepat masyarakat mendapatkan akses ilmu pengetahuan," lanjutnya.
Meski begitu, lanjut Syarif, ilmu pengetahuan saja belum cukup juga dibutuhkan inovasi dan kreativitas untuk dapat menjadi pemenang di pasar global. "Karena literasi tidak hanya sekadar baca tulis, melainkan memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang mampu bersaing di kancah global," jelasnya.
Dalam sambutan Pj Bupati Mesuji Sulpakar yang dibacakan Sekda Mesuji Syamsudin mengatakan, diresmikannya gedung layanan perpustakaan daerah ini merupakan pencapaian tertinggi bagi Kabupaten Mesuji yang akhirnya memiliki perpustakaan umum kabupaten.
"Saya berharap hadirnya perpustakaan ini akan dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat Mesuji. Saya harap perpustakaan ini dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya," katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Adin Bondar mengatakan, perpustakaan telah bertransformasi tak lagi hanya tumpukan buku, melainkan dapat menjadi ruang terbuka untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan masyarakat, sekaligus tempat pembelajaran sepanjang hayat.
"Pemerintah pusat menggelontorkan DAK senilai Rp 10 miliar untuk membangun sebuah infrastruktur fasilitas layanan perpustakaan di Kabupaten Mesuji agar lahir satu ruang terbuka bagi masyarakat," kata Adin.
Adin menjelaskan, Perpusnas memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam program ini, Perpusnas mendorong masyarakat Mesuji untuk tidak lagi hanya meningkatkan kemampuan berpikirnya melalui membaca tetapi juga harus mampu mengaplikasikannya.
"Di Kabupaten Mesuji ada enam desa yang sudah menjadi pilot project program tersebut, kedepannya saya harap ada kolaborasi dengan dinas terkait bagaimana mengintegrasikan program ini dengan UMKM. Oleh karena itu, perpustakaan tidak hanya menjadi menara gading tetapi pusat kegiatan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan," jelasnya.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Raditya Purnama

Kepala Perpusnas: Perpustakaan Diharapkan Jadi Fondasi Pendidikan Masyarakat Mesuji

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta,- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) terus berupaya meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakat. Dengan mengajukan penambahan anggaran diharapkan upaya dapat diwujudkan.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Plt. Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI mengungkap Perpusnas mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar lebih dari 375 miliar rupiah.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Penambahan anggaran ini akan kami alokasikan untuk 18 kebutuhan, dan salah satu yang cukup besar yakni 189 miliar rupiah akan kami gunakan untuk program penguatan perpustakaan desa. Kami sediakan bukunya dan juga pelatihan bagi tenaga pengelola perpustakaan&rdquo;, ungkapnya pada Rabu (5/6/2024).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dirinya menjelaskan, Perpusnas melalui program tersebut pada tahun 2024 mencetak 10 juta eksemplar buku untuk disalurkan ke 10.000 desa masing-masing mendapatkan 1.000 judul buku. Melalui program ini diharapkan Perpusnas berusaha mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat melalui hadirnya perpustakaan mau pojok baca di desa-desa.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut Plt. Kepala Perpusnas mengatakan, untuk menjangkau cakupan yang lebih luas, tambahan anggaran diperlukan di tahun selanjutnya. &ldquo;Tahun depan kami berharap bisa lebih banyak jumlahnya mengingat ada lebih dari 83 ribu desa dan kelurahan. Apabila hanya 10.000 eksemplar per tahun akan membutuhkan waktu hingga 8 tahun lamanya,&rdquo; sebutnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Plt. Kepala Perpusnas juga menyebut kebutuhan tambahan anggaran lainnya juga diperlukan untuk pengolahan bahan perpustakaan yang didapat Perpusnas sebagai hasil implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2028 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Plt. Kepala Perpusnas, saat ini masih ada sekitar 512 ribu buku hasil penerapan UU SSKCKR yang dihimpun Perpusnas dari para penerbit yang belum diolah untuk bisa dilayankan.&nbsp; Dan jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Fikri Faqih mengungkapkan dukungan atas usulan tambahan anggaran yang diajukan Perpusnas. Namun dirinya menegaskan Komisi X akan tetap melakukan pendalaman terhadap kegiatan dan program Perpusnas dalam rencana kinerja anggaran yang telah dibuat.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Abdul Fikri, infrastruktur juga menjadi bagian yang penting dan perlu diupayakan oleh Perpusnas dalam menanggulangi jumlah koleksi Perpusnas dari pelaksanaan UU SSKCKR. &ldquo;Karena karya yang diserahkan ke Perpusnas ini kan merupakan kekayaan intelektual bangsa jadi harus bisa didokumentasikan dengan baik,&rdquo; tegasnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Golongan Karya, Hetifah Sjaifudian menyoroti beberapa program Perpusnas yang sudah dilaksanakan selama ini. Terkait pengembangan perpustakaan sekolah, dirinya meminta Perpusnas untuk terus berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengatasi masalah kondisi perpustakaan sekolah di berbagai daerah yang masih sangat kurang.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Begitu juga dengan pengadaan koleksi perlu mengikuti tren dan kita juga sepakat bahwa koleksi digital itu penting. Namun koleksi buku tercetak juga masih menjadi kekuatan kita,&rdquo; pungkasnya.

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Hetifaf, saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang menyadari peran perpustakaan sebagai sentra literasi yang juga merupakan cerminan kemajuan sebuah daerah. Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Aditya Irfan

Targetkan Peningkatan Budaya Baca dan Literasi, Perpusnas Ajukan Tambahan Anggaran Untuk Tahun 2025

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€“Berada di daerah perbatasan antarnegara, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dinilai perlu mendirikan perpustakaan yang representatif. Hal tersebut disampaikan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Senin, (29/7). Menurutnya, perpustakaan merupakan tempat bagi para pemustaka untuk menambah ilmu pengetahuan dan meraih cita-cita yang tinggi.
Setiap harinya, banyak masyarakat dari Serawak (Malaysia) dan negara Brunei Darussalam datang ke daerah tersebut. Maka dari itu, Kab. Sambas memerlukan dukungan dari Perpusnas untuk membangun gedung perpustakaan daerah. â€œKami ingin membangun perpustakaan daerah dan menjadikannya sebagai ikon kebanggaan Kabupaten Sambas,â€ jelasnya.
Menanggapi niat tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan apresiasinya atas rencana pembangunan perpustakaan daerah Kab. Sambas. Syarif Bando mengatakan bahwa Perpusnas selalu berusaha untuk memberikan dukungan terbaik karena perpustakaan adalah benteng literasi dan tempat masyarakat untuk mengasah pengetahuan.
Akan tetapi ada persyaratan yang harus dilengkapi agar pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah tersebut dapat segera diproses. â€œKelengkapan dokumen dan gambar gedung harus diunduh melalui aplikasi Krisna sebagai prasayarat pendukung, lalu setelahnya baru akan dilakukan survei lapangan,â€ ungkap Syarif Bando.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sambas, Heryanto, menyampaikan bahwa persayaratan yang disebutkan di atas sudah disiapkan dan akan segera diunduh ke aplikasi Krisna.
Reportase: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal

Berita

Bupati Sambas Ingin Bangun Perpustakaan Sebagai Ikon Kebanggaan