Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Penyediaan gedung fasilitas perpustakaan masih menjadi dambaan beberapa pemerintah daerah guna mendukung peningkatan literasi masyarakat. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang memprioritaskan pembangunan perpustakaan di tahun 2023.
Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba menyampaikan, pihaknya telah mengajukan proposal pembangunan gedung perpustakaan melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2021. Namun, karena akibat pandemi Covid-19, maka anggaran untuk pembangunan pun terkena refocusing.
"Kami sudah mengajukan bantuan DAK untuk pembangunan gedung, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, pandemi Covid-19 berdampak pada refocusing dan pengajuan kami terpaksa ditunda," ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Selasa (31/5/2022).
John mengungkapkan, pembangunan gedung perpustakaan sangat dinantikan. Kekurangan sarana dan prasarana ini tentunya menjadi kendala untuk menggugah minat baca masyarakat, padahal fasilitas ini penting untuk meningkatkan literasi masyarakat.
"Selama ini kami belum memiliki fasilitas gedung perpustakaan, kemampuan keuangan juga sangat terbatas. Maka kami berharap pembangunan perpustakaan ini dapat menjadi prioritas di tahun 2023. Maka, dapat mengakomodir target 25 tahun Indonesia emas melalui literasi," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/690WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.51.24 PM.jpeg" border="0" />
Hal senada juga diungkapkan, Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Y. Rembang. Pihaknya juga berharap pembangunan gedung perpustakaan dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan.
"Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki gedung perpustakaan yang representatif. Tidak hanya berisi buku-buku saja, tetapi juga gedung sebagai tempat berkegiatan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, dengan membangun minat baca masyarakat, bukan hanya membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual, tetapi juga terampil untuk kesejahterannya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/580WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.52.36 PM.jpeg" border="0" />
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan, Perpusnas sebagai lembaga pemerintah non kementerian memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, untuk 164.610 perpustakaan. Terdiri dari perpustakaan umum, khusus, sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.
Untuk memenuhi fasilitas layanan perpustakaan di daerah, lanjut Deni, pemerintah pusat melalui Perpusnas memiliki program bantuan DAK yang dapat digunakan untuk enam menu. Diantaranya, pembangunan gedung, perluasan, perabot, TIK, dan koleksi.
"Kami menghimbau untuk pemerintah daerah mengajukan permohonan DAK. Tentunya dengan memenuhi beberapa syarat, misalnya untuk pembangunan gedung harus disertakan sertifikat bangunan, serta DED," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Raditya P

Guna Dukung Peningkatan Literasi, Pemda Dambakan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Banjarmasin, Kalselâ€”Dewasa ini index budaya membaca semakin meningkat, dimana Kota Banjarmasin masuk ke dalam tingkat sedang. Hal itu terjadi berkat dukungan yang diberikan secara nyata oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.
Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran baca menuju Indonesia cerdas dan maju, merupakan upaya penguatan literasi yang berfokus pengentasan kemiskinan melalui peningkatan literasi untuk kesejahteraan.
Menanggapi itu, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Sri Sumekar berkata "Perpusnas memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk ikut membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan budaya baca. Karena itu perpustakaan harus bergerak mengikuti perkembangan zaman," imbuhnya.
Dalam acara Talkshow bertema Pembudayaan Gemar Membaca yang diadakan di Himalaya Ballroom Hotel Banjarmasin Internasional, pada Kamis (5/12), Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, mengatakan bahwa perpustakaan adalah simbol peradaban maka dari itu harus ditempatkan di pusat kota.
Selain itu, untuk meningkatkan minat baca masyarakat Banjarmasin, Ibnu, berencana membuka taman membaca di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kamboja dan meluncurkan perpustakaan digital dengan sekitar 1.500 buku dalam waktu dekat.
Dari mata Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Indonesia masih memiliki tantangan terbesar yakni literasi. Literasi sejatinya adalah menggunakan semua kemampuan untuk menggali potensi diri dalam memahami yang sudah diketahui guna meningkatkan kualitas hidup.
Kecintaan membaca sendiri seharusnya di dapatkan dari keluarga. Karena dari keluarga terutama orang tua, anak-anak memperhatikan dan mencontoh semua cara bertindak dan bertutur.
Di era digital ini, kebebasan informasi yang ada harus dibarengi dengan kedewasaan diri dalam menentukan mana yang baik dan buruk. Dan pembaca yang baik pasti memiliki keluasan hati, tidak mudah memprovokasi dan bukan orang yang mudah menghakimi.
"Pembaca yang berhasil adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mencari kesesuaian pola pikir dan imajinasi. Jangan menutup diri untuk pemikiran tertentu. Mari mencari kesamaan di tengah perbedaan," tutup Najwa.
Reportase : Basma Sartika/Agus Djoko
Fotografer : Ahmad Kemal
Â

Pembudayaan Kegemaran Baca Menuju Indonesia Cerdas dan Maju

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) telah mengembangkan perpustakaan dalam bentuk digital. Berbagai koleksi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui teknologi internet.
Layanan digital tersebut diantaranya, e-resources, iPusnas dan khastara. Semua koleksinya dapat dibuka tanpa perlu mengeluarkan biaya alias gratis, tetapi sebelumnya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk menjadi anggota.
Kepala Pusat Studi Dokumentasi H.B. Jassin Basri Amin mengatakan, keberadaan Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara) sangat membantu para peniliti maupun pemustaka yang membutuhkan informasi dari koleksi naskah kuno.
"Karena tidak mudah bagi masyarakat yang ada di daerah untuk datang ke Jakarta, selain harus mengeluarkan biaya waktu juga terbatas. Sehingga dengan adanya layanan digital khastara ini sangat membantu," jelasnya dalam Webinar Pemanfaatan E-Resources, iPusnas dan Khastara yang diselenggarakan secara daring pada Senin (23/5/2022).
Basri Amin berkisah mengenai pengalamannya memanfaatkan khastara untuk membantu penelitiannya. Seperti halnya koleksi koran langka maupun buku langka yang koleksinya ada di Perpusnas.
"Perpusnas sangat besar koleksinya, kalau kita lihat khasanah pustaka nusantara ada puluhan riu tetapi belum seluruhnya dikompilasi. Koleksi di Perpusnas masih terus di kompolasi dan terus dikonfirmasi dilihat kembali. Dengan demikian pemanfaatan dan konservasi pertolongan teknologi menjadi berkembang," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Basri mengapresiasi para pustakawan yang bertugas di koleksi buku langka maupun Khastara. menurutnya, pustakawan tersebut bukan hanya mengoleksi dan bukan hanya pustakawan yang familiar dengan teknologi kataloging sistem, tetapi mereka membangun kepekaan literer yang menyelamatkan kekhasanahan nusantara.
"Khastara tidak hanya sebagai material entity of knowledge production yang berhasil kita capai sebagai bangsa besar, tetapi sekaligus mewadahi interaksi-interaksi baru keIndonesiaan. Antara pustakawan dengan peneliti, jurnalis, dosen, maupun guru," lanjutnya.
Direktur Perpustakaan Universitas Surabaya, Amirul Ulum mengatakan, sekarang ini dengan perkembangan teknologi informasi, Perpusnas telah memfasilitasi layanannya secara digital. Tidak hanya fasilitas membaca buku di perpustakaan.
"Ada tugas penting dari Perpusnas untuk menunjang pendidikan, pembelajaran bahkan riset tingkat nasional tentu sumber informasi yang disediakan harus banyak bersinggungan kepada subjek objek ilmu pengetahuan yang luas. Kemudian sumber informasi internasional, hasil-hasil riset akan menunjang riset-riset yang dilakukan di dalam negeri," katanya Amirul.
Amirul mengatakan, berdasarkan data Perpusnas tahun 2022, statistik pemanfaatan e-resources mengalami peningkatan di tahun 2017. Namun, di saat pandemi Covid-19 jumlah pemustaka yang mengakses mengalami penurunan.
"Nah ini mungkin dapat dieksplor bersama, kita sosialisasikan sehingga nilai kebermanfaatan yang sangat signifikan. Ini nanti akan menjadikan Perpusnas dapat menyediakan sumber-sumber informasi yang berkualitas," kata Amirul.
Dikatakan, e-resources untuk pendidikan, pembelajaran maupun riset diharapkan dapat diakses secara 24 jam penuh. Selain itu dibutuhkan juga kemampuan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
"Sekarang dengan perkembangan teknologi, semua tersedia dalam multi format," lanjutnya.
Sementara itu, Wartawan Jawa Pos, Khafidlul Ulum menyampaikan perlunya promosi layanan di Perpusnas dilakukan secara masif.
Menurutnya, perpustakaan digital persembahan Perpusnas yakni iPusnas merupakan layanan perpustakaan yang luar biasa. "iPusnas membantu masyarakat yang memerlukan buku digital," ungkapnya.
Hafid mengatakan, bahwa tiap tahunnya terjadi peningkatan minat peminjam buku di iPusnas. Bahkan iPusnas ini telah direplikasi di sejumlah perpustakaan daerah.
"Untuk mendorong minat baca masyarakat, saya rasaÂ  promosi layanan digital ini harus dilakukan secara masif untuk menggerakkan masyarakat serta dapat dipahami masyarakat," tutupnya.
Perlu diketahui, Webinar Pemanfaatan E-Resources, iPusnas dan Khastara ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian HUT ke-42 Perpusnas.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Meningkatkan Minat Baca Melalui Koleksi Layanan Digital Perpusnas

Salemba, Jakarta- Dalam rangka mendorong peran perpustakaan khusus di era keterbukaan informasi, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia menggelar webinar sebagai salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun Perpusnas ke-41, Selasa (25/5). Webinar yang mengangkat tema â€œOptimalisasi Perpustakaan Khusus di Era Keterbukaan Informasi Untuk Mendukung Literasi Masyarakatâ€ tersebut dihadiri 1000 peserta secara daring.
Â 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus Upriyadi menyatakan sesuai amanat UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata. Perpustakaan khusus sendiri merupakan perpustakaan yang diperuntukan terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, serta organisasi lainnya.
Â 
â€œPerpustakaan khusus berkewajiban menyediakan bahan perpustakaan sesuai kebutuhan pemustaka dan memberikan layanan bagi pemustaka di lingkungannya, serta secara terbatas di luar lingkungannya. Dan karena berbagai keterbatasan diperlukan kolaborasi antara semua jenis perpustakaan dalam memberikan layanan untuk masyarakat di luar lingkungannya itu,â€ imbuhnya.
Â 
Upriyadi juga menambahkan bahwa tumbuhnya masyarakat berpengetahuan menjadi tolak ukur suatu bangsa untuk menjawab persiangan global. Maka perlu budaya literasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat berpengatahuan yang dimaksud. â€œSalah satu upaya meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat adalah melalui penyediaan akses layanan perpustakaan dengan berbagai informasi serta sumber daya manusia yang memadai,â€ ujarnya.
Â 
Dalam webinar ini, Kepala Pusat Manajemen Informasi Badan Pegkajian dan Penerapan Teknologi Kelik Budiana menyebut perpustakaan khusus dan perpustakaan lainnya dapat mendukung keterbukaan informasi melalui transformasi perpustakaan di era digital saat ini. â€œManfaat transformasi perpustakaan digital yaitu lebih cepat dan efisien dari segi waktu untuk mengakses informasinya, informasinya juga terbaru dan berbasis multimedia, serta lebih aman, murah. Selain itu bisa diakses kapanpun tanpa batasan fisik,â€ terangnya.
Â 
Selanjutanya menurut Kelik adalah bagaimana peran pustakawan kedepannya terkait bagaimana mengemas ulang data untuk konsumsi masyarakat luas berdasarkan kebutuhan literasi dan bagaimana mendiseminasikan literasi tersebut.
Â 
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yasmon yang juga hadir sebagai narasumber menceritakan salah satu contoh bagaimana peran perpustakaan khusus untuk meningkatkan literasi informasi hukum masyarakat Indonesia dalam era keterbukaan informasi.
Â 
â€œPerpustakaan khusus bidang dokumen dan informasi hukum di Kementerian Hukum dan HAM berupaya menyiapkan sarana agar masyarakat bisa menemukan produk hukum yang tepat dan akurat secara mudah. Maka dibuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang bersumber dari berbagai lembaga dan institusi di seluruh Indonesia,â€ ungkapnya.
Â 
Melalui JDIHN hadir secara digital di tengah masyarakat, Yasmon ingin Perpustakaan Khusus Hukum di Kementerian Hukum dan HAM dapat meningkatkan literasi informasi hukum masyarakat Indonesia menjadi masyarakat cerdas hukum serta menjadi khazanah dokumen hukum nasional yang dibutuhkan dalam rangka penataan regulasi nasional.
Â 
Di sisi lain, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompentensi SDM Aparatur, Kementerian PAN RB Istyadi Insasi menyebut dalam hal kompetensi sumber daya manusia, kedudukan Perpusnas menjadi sangat penting. Sebagai instansi pembina urusan pemerintah di bidang perpustakaan, Perpusnas perlu mendorong hadirnya berbagai program dan kegiatan dalam meningkatkan kompetensi para pustakawan.
Â 
â€œSemoga dengan webinar seperti ini dapat menjadi salah satu cara dalam menggugah kesadaran bersama bahwa perpustakaan dan pustakawan penting dalam upaya pengembangan wawasan masyarakat,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Dorong Peningkatan Peran Perpustakaan Khusus di Era Keterbukaan Informasi

AKOMODATIF terhadap kepentingan, inilah salah satu penyebab kelembagaan menjadi jumbo dan kinerjanya tidak ekonomis, dalam arti tidak efektif dan efisien, termasuk pemborosan angaran akibat dariÂ  â€diada-adakanâ€ walau sebenarnya tidan urgent. Kondisi yang demikian, dianggap wajar terutama bagi mereka yang modal politiknya minim sehingga rentan terhadapÂ  anasir-anasir dan rongrongan para pendukungnya. Mislanya gertakan untuk tidak memberikan dukungan lagi baik suara maupun finansial lainnya, membentuk â€kederâ€sehingga mengakomodasikanya dalam gerbong kekuasaan. Dampaknya pun meluas dan multi-dimensional terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis tingkat nasional, terlebih beban finansial sangat sangat berat di tengah wabah covid 19 yang belum juga mereda dan dapat diatasi. Politik akomodatif linier dengan balas jasa karena mereka berkontribusi dalam perebutan kekuasan berkontestansi melalui demokrasi. Terlebih dalam spektrum politik dinasti yang kian menjamur akan sulit dihindari praktek-praktek akomodatif dan abai akan kepentingan rakyat yang sebenarnya. Kita pun menyaksikan adanya oknum-oknum dadakan yang jejak rekamnya belum teruji, mislanya kaum milineal yang dalam waktu singkat terlibat katabelece dan tersandung tender-tender proyek. Sungguh memprihatinkan, mengingat mereka potensial namun tidak teruji integritas dan loyalitasnya kepada kepentingan rakyat dan negara. Sehingga menimbulkan kegaduhan dan anomali kebangsaan. Menurut hemat penulis, tidak cukup mereka mundur tetapi harus diproses hukum agar duduk perkaranya jelas sekaligus tidak menjadi preseden bagi tindakan-tindakan serupa di kemuidan hari.
Â Â Â Â  Outcome and Impact Oriented
Â Â Â Â  Paradigma baru dalam merumuskan kebijakan strategis, misalnya menyusun kelembagaan maupun sektor-sektor lain (termasuk ekonomi) hendaknya bertumpu pada aspek manfaat dan dampak (outcome and impact oriented) sehingga benar-benar berbasis pada realitas yang dibutuhkan rakyat, bukan sekedar angka-angka statistik maupun akomodatif terhadap dinasti dan kroni-kroninya.
Orientasi pada input-proses-ouput yang merupakan bagian dari pola pikir suatu sistem belumlah memadai dengan harapan publik, namun harus lebih fundamental mencapai dimensi outcome and impact atas kebijakan maupun yang diambil. Agar lebih obyektif harus melibatkan unsur independen, misalnya para ahli dari berbagai perguruan tinggi terkenal yang kredibel dan tidak bisa dibeli. Â Kajian ilmiah dapat dilakukan minimal dalam dimensi 4-S yaitu Struktur, Sistem, SDM (Sumber Daya Manusia) dan strategi untuk meralisasikan visi dan misinya. Untuk menjamin tercapainya vii dan misi hendaknya dimensi 4S ini dirumuskan secara komprehensif, elastis menyesuaikan perubahan dan perkembangan baik internal maupun eksternal, termasuk hal-hal VUCA (Volatility/bergejolak, Uncertainty/tidak pasti, Complexity/kompleks and Ambiguity/tidak jelas). Kondisi yang tidak menentu, susah diprediksi, berlangsung sangat cepat dan mengglobal sewaktu-waktu dapat mengakibatkan mati mendadak(sudden death) karena gagal melakukan estimasi, mitigasi, antisipasi dan solusi. Struktur merupakan hard ware yang berkaitan dengan tata kerja keterhubungan semua bagian dalam organisasi/kelembagaan, sistem berkaitan dengan perangkat lunak/sofware yang mengatur tata kerja, prosedur dan nilai-nilai. SDM berkaitan dengan human capital yang menjalankan sistem dalam striiktur kelembahaan, dan strategi berkaitan dengan teknik dan taktik yang dijalankan untuk mencapai visi dan misi kelembagaan.
Â Â Â Â  Ekonomi Eksponensial
Â Â Â Â  Kebijakan dan aktivitas ekonomi yang selalu mengedepankan efisiensi dan efektivitas pun harus berbasis outcome dan impact. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang saat ini mencapai -3,1% harus dianalis sebab musababnya, juga dikaji secara mendalam mengenai melemahnya performa ekonomi nasional, juga outcome dan impactnya. Sangat penting untuk mewaspadai dan menyiapkan berbagai skenario terburuk terhadap kemungkinan terjadinya resesi ekonomi. Mengingat negara-negara lain pertumbuhan ekonominya melambat dan cenderung terpesok pada resesi dunia, kita pun perlu ekstra hat-hati terhadap kemungkinan tertuah resesi ekonomi Singapura karena jumlah investasi dari negara besar dan menempati urutan ke1, dengan nilai investasi sebesar USD 6,50 miliar dengan sebanyak 7.020 proyek; ke-2Â  China USD 4,74 miliar dengan sebanyak 2.130 proyek; ke-3 Jepang USD 4,31 miliar dengan sebanyak 3.835 proyek; ke-4 Hong Kong USD2,89 miliar dengan sebanyak 1.508 proyek; ke-5 Belanda USD2,59 miliar dengan sebanyak 1.345 proyek; ke-6 Malaysia USD1,35 miliar dengan sebanyak 1.682 proyek; ke-7 Korea Selatan USD 1,07 miliar dengan sebanyak 2.952 proyek; ke-8Amerika Serikat USD989,3 juta dengan sebanyak 788 proyek; ke-9. Inggris USD 743,8 juta dengan sebanyak 1.392 proyek dank e-10 Australia USD348,2 juta dengan sebanyak 1.049 proyek (data BKPM, 2020). Sementara itu, investasi Indonesia diluar negeri tercatat ada di beberapa negara, tetapi tidak tercantum jumlah uang dan jenis proyeknya.
Di tengah pandemic covid 19 dimana ekonomi global maupun nasional mendapat tekanan yang dahsyat baik dari sisi penawaran dan permintaan mengharuskan pemerintah harus mengambil langkah-langkah etra ordinary berbasis pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Harus melakakun re-setting dan transformasi perekonomian agar tumbuh secara eksponensial melalui berbagai skenario maupun pemulihan ekonomi; dibarengi peranseta aktif rakyat secara individu maupun komunitas. Dampak multi-dimensional akibat covid 19 antara lain menimbulkan darurat kesehatan karena belum diketemukan anti virusnya serta penyebarannya sangat mudah, bahkan bisa melalui udara dimana partikel terkecil virus corona dapat bertahan sekitar 3 jam di udara. Sungguh sangat mencekam dan mematikan. Untuk itu pemerintah Indonesia telah menyiapakn angaran sebesar Rp 87,55 Triliun untuk kesehatan, untuk jaminan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun akibat dari berhentinya aktivitas penyerapan tenaga kerja sehingga banyak korban PHK. Untuk pemulihan ekonomi disiapkan sebesar Rp 226,72 Triliun untuk memacu kinerja industry dan pertumbuhan ekonomi. Dan Rp 177,03 Triliun untuk menjaga volatilitas sector keuangan dan pembiayaan UMKM dan koperasi. Di sisi lain, semua sector terkontrasi semakin dalam dan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi bahkan sampai â€“ 3,1% menyentuh bottom rack, sehingga perlu re-setting dan transformasi erekonomian di tengah Era Abnormal.
Â  Â Â Â Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sangat ditentukan oleh kebijakan sector kesehatan agar menjaga kapasitas pemerintah pusat hingga daerah, penegak hukum dan sector usaha dalam mengawal kebijakan transisi PSBB supaya tidak menimbulkan lonjakan kasus baru covid 19 (second wave) sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Begitu juga, kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus benar-benar sesuai sasaran dan taat azas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun melanggar hukum, walaupun extra ordinary. Harus dijamin efektivitas paket jarring pengaman sosial dan paket stimulus ekonomi ke sektor-sektor UMKM,Â  koperasi, BUMN, perbankan maupun perusahaan lain. Namun tetap dicermati jangan sampai ada penumpang gelap yangÂ  menangguk keuntungan, terlebih dalam waktu dekat ada pilkada serentak 2020 ditengarai bakal menjamur politik dinasti dan uang. Oleh karena itu rakyat harus cerdas dan berani menolak politik dinasti dan uang agar demokrasi benar-benar berlangsung luber dan jurdil.
Â Â Â Â  Pacu ekonomi di tengah wabah covid 19 di Era Abnormal (bukan new normal) sangat mutlak diperlukan disiplin tinggi dari setiap orang yang berada di ruang public, tempat , pusat-pusat bisnis, pasar-pasar, perkantoran maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Pun, kita menyaksikan begitu PSBB dilonggarkan terjadi lonjakan kasus terinfeksi positif covid 19 dalam jumlah besar. Kini kita harus membiasakan menjadi manusia bermasker, bertopeng plastic maupun APD lainnya jika berada di ruang public, mentaati protokol kesehatan demi kemashlahatan bersama. Jangan sok jagoan merasa benar sendiri dan tahan terhadap virus corona!. Â Pertumbuhan ekonomi tidak sekonyong-konyong terwujud tanpa ihtiar kita semua, mulai dari mobilitas masyarakat, modal dan barang. Ketiganya merupakan faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi perlu penguatan baik permodalan, manajerial dan kinerjanya. Ini sangat penting, agar ekonomi nasional segera pulih, kalu berlarut-larut dapat terjadi resesi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi resesi yaitu terjaganya sector keuangan dan dunia usaha dan sektor keuangan. Saat ini, kondisi dunia usaha masih terlihat lesu walaupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilonggarkan. Masyarakat masih khawatir dan dibayang-bayangi wabah covid 19 sehingga enggan keluar rumah, yang mengakibatkan daya beli menurun sehingga pendapatan sector usaha pun berkurang. Pun, industri masih harus membayar gaji karyawan, membayar sewa ruang, membayar listrik, dan biaya maintenance. Sektor keuangan pun bermasalah banyaknya tunggakan kredit akibat banyak kreditor yang terkena PHK sehingga akan memporak-perandakan usaha sector ini.
Â Â Â Â  Respon terhadap kebijakan PEN harus mampu mengantisipasi dinamika perubahan baik faktor internal maupun eksternal, setidaknya 2 tahun ke depan. Faktor internal anatara lain a) ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh; b) Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021); c) Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja; dan d)Â  permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.; e) Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan. Adapun faktor eksternal anatara lain : kondisi perekonomian yang tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing.
Â Â Â Â  In parelel, kita harus melakukan penguatan terhadap identitas kebangsaan sebagai modal dasar ke-Indonesia-an kita agar senantiasa bersama-sama, bersatu padu melawan covid 19 sambil berdoa agar Alloh SWT mengangkat penyakit tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sediakala. Â Mengacu pada topic diatas, maka sektor ekonomi maupun kelembagaan harus di re-setting dan ditransformasikan mengacu pada outcome (manfaat) dan impact (dampak) yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI., dan Tim Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasioal Kemnaker)

Paradigma Baru Ekonomi & Kelembagaan Berbasis Outcome dan Impact

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ -- LombaÂ vlogÂ menjadi penutup rangkaian kegiatan Perpusnas Expo 2019. Perlombaan membuatÂ vlogÂ ini disesuaikan dengan tema Perpusnas Expo 2019, yaitu "Berbagi Pengetahuan untuk Kesejahteraan".Â 
Pemenang lombaÂ vlogÂ ini tediri dari enam orang, yaitu tiga pemenang utama dan tiga pemenang favorit. Semua pemenang memperoleh cindera mata Wayang Panji dari Perpusnas. Pengumuman dan penyerahan hadiah kepada pemenang dilaksanakan pada acara penutupan Perpusnas Expo pada Minggu (22/9).
Perpusnas ExpoÂ  2019 berlangsung selama 18 hari, dipadati oleh 155 stand pameran dan 108 kegiatan dari berbagai Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perpustakaan daerah, BUMN, organisasi, dan komunitas. Kegiatan Perpusnas Expo 2019 dihadiri oleh 16. 235 peserta dan pemustaka. Pengunjung Perpusnas selama Perpusnas Expo berlangsungÂ  tercatat mencapai 32. 973 orang hingga jelangÂ  penutupan.
"Saya harap semoga ke depannya transformasi yang sudah dilakukan Perpustakaan Nasional dapat ditiru dan diteladani oleh semua perpustakaan di Indonesia," Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Luthfiati Makarim
Â 
Reportase : Aninda Ernest
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Penutupan Perpusnas Expo 2019

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€“Berada di daerah perbatasan antarnegara, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dinilai perlu mendirikan perpustakaan yang representatif. Hal tersebut disampaikan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Senin, (29/7). Menurutnya, perpustakaan merupakan tempat bagi para pemustaka untuk menambah ilmu pengetahuan dan meraih cita-cita yang tinggi.
Setiap harinya, banyak masyarakat dari Serawak (Malaysia) dan negara Brunei Darussalam datang ke daerah tersebut. Maka dari itu, Kab. Sambas memerlukan dukungan dari Perpusnas untuk membangun gedung perpustakaan daerah. â€œKami ingin membangun perpustakaan daerah dan menjadikannya sebagai ikon kebanggaan Kabupaten Sambas,â€ jelasnya.
Menanggapi niat tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan apresiasinya atas rencana pembangunan perpustakaan daerah Kab. Sambas. Syarif Bando mengatakan bahwa Perpusnas selalu berusaha untuk memberikan dukungan terbaik karena perpustakaan adalah benteng literasi dan tempat masyarakat untuk mengasah pengetahuan.
Akan tetapi ada persyaratan yang harus dilengkapi agar pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah tersebut dapat segera diproses. â€œKelengkapan dokumen dan gambar gedung harus diunduh melalui aplikasi Krisna sebagai prasayarat pendukung, lalu setelahnya baru akan dilakukan survei lapangan,â€ ungkap Syarif Bando.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sambas, Heryanto, menyampaikan bahwa persayaratan yang disebutkan di atas sudah disiapkan dan akan segera diunduh ke aplikasi Krisna.
Reportase: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal

Berita

Bupati Sambas Ingin Bangun Perpustakaan Sebagai Ikon Kebanggaan