Pancoran, Jakarta – Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019, dana desa yang dikucurkan pemerintah tiap tahunnya ke rekening kas desa, dapat dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan desa dan pengadaan bahan baca. Demikian disampaikan, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Conrad Hendrarto.

Conrad menuturkan, perpustakaan desa memiliki peran strategis untuk mengembangkan minat baca dan pengembangan literasi masyarakat desa. ”Di kota bahan bacaan banyak tersedia, berbeda dengan di desa yang akses untuk mendapatkan buku terbatas sehingga diperlukan adanya perpustakaan desa. Keberadaan perpustakaan desa dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan,” tutur Conrad dalam paparannya pada Rakornas Bidang Perpustakaan, Selasa (25/2).

Lebih lanjut, Conrad menjelaskan, ada enam langkah memberdayakan perpustakaan desa. Diantaranya, melakukan analisa potensi desa, pembagian peran dan pengolahan kinerja penggiat literasi desa, peningkatan peran desa dalam perpustakaan desa sesuai dengan kewenangannya, serta integrasi kegiatan pendampingan di tingkat desa untuk kegiatan literasi.

“Kita harus mengetahui apa potensi desa, agar dapat memberikan buku-buku yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Hingga tahun 2019, sebanyak 1.201 unit perpustakaan sudah dibangun dengan menggunakan dana desa,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan pihaknya mendorong pemerintah desa untuk dapat memanfaatkan dana desa untuk pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dapat mendorong literasi setempat

“Silahkan dana desa dapat digunakan untuk membangun perpustakaan mini di wilayah masing-masing. Dengan bahan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dapat mendorong inovasi di daerah,” ungkapnya.

Reportase           : Wara Merdekawati

Fotografer          : Raden Radityo