Makassar, Sulsel&mdash;Seiring perkembangan jaman dan teknologi informasi (TI), ilmu dan informasi tidak lagi tersimpan dalam bentuk karya cetak dan karya rekam (KCKR).&nbsp;E-book, e-magazine,&nbsp;dan&nbsp;e-paperyang banyak bermunculan saat ini tidak tertera secara eksplisit dalam UU Deposit Nomor 4 Tahun 1990, sehingga banyak pelaku KCKR yang tidak menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi. Alasan ini yang menjadi dasar Perpusnas dan Komisi X DPR-RI memandang perlu untuk mengganti UU tersebut menjadi RUU tentang serah simpan KCKR dan Karya Elektronik dengan materi perubahan yang cukup mendasar.
Usia UU yang lebih dari 25 tahun dianggap sudah tidak mampu menjawab kemajuan peradaban teknologi informasi. Permasalahan yang acap ditemui, yakni (1) kurangnya kesadaran pelaku serah simpan KCKR untuk menyerahkan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi, (2) regulasi mengenai serah simpan belum mengikuti kemajuan dan perkembangan di bidang informasi dan teknologi, seperti&nbsp;e-book, e-journal, e-newspaper, dan lainnya, (3) belum mengatur mengenai kewajiban setiap orang yang berasal dari luar negara Indonesia yang melakukan penelitian di dalam negeri untuk wajib menyerahkan KCKR yang dihasilkan tentang segala jenis informasi terkait daerah tertentu di Indonesia, (4) penerapan sanksi dalam UU ini juga belum efektif sehingga perlu dipertimbangkan alternatif sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi yang tidak mematuhi, (5) perlu pengaturan mengenai kordinasi antara Perpusnas dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai kewajiban serah simpan KCKR, dan (6) substansi dan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan per-UU yang baru, seperti UU Perpustakaan, UU Sistem Perbukuan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga tersusun pengaturan yang komphrehensif.
&ldquo;Selama kurun waktu 25 tahun pelaksanaan KCKR belum bisa maksimal sehingga perlu ada kajian dari sisi substansi dan implementasi tentang KCKR,&rdquo; terang Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Sutan Adil Hendra di hadapan ratusan peserta workshop UU Serah Simpan KCKR di Makassar, Selasa, (21/11).
RUU Serah Simpan KCKR dan Karya Elektronik memuat tujuh Bab dan 42 Pasal. Titik berat RUU tersebut mengatur mengenai bidang informasi, dokumentasi, proteksi dan kesejahteraan. Kesemuanya menunjang penelitian dan pengembangan Iptek,&nbsp;urai Sutan yang sekaligus sebagai Ketua Tim Panja RUU.
Informasi yang dimaksud dalam RUU agar terciptanya penyelenggaraan penyebaran informasi dan pengetahuan yang merata ke seluruh Indonesia yang menunjang pembangunan Pendidikan, penelitian, serta pengembangan Iptek. Dokumentasi dimaksudkan sebagai sarana penyimpanan dokumen karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik yang bersejarah.
Proteksi dalam RUU ini diartikan sebagai cita-cita untuk mewujudkan koleksi nasional, menyelamatkan KCKR dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia. Dan kesejahteraan dimaksudkan agar segala bentuk KCKR dan karya elektronik bisa menjadi sarana promosi bagi penerbit, produser rekaman, maupun film.
Workshop UU Serah Simpan KCKR dimaksudkan untuk mendengar berbagai masukan dari masyarakat sebelum nantinya dijadikan Undang-undang yang baru. Workshop diselenggarakan serentak di tiga kota, yakni Palembang, Surabaya, dan Makassar. Wokrshop melibatkan seluruh kepala perpustakaan di Kabupaten/Kota, para penerbit, pengusaha rekaman dan film, para pegiat perpustakaan dan informasi, akademisi, pustakawan, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Asosiasi Pengusaha Rekaman Indonesia (ASIRI), dan Serikat Perusahaan Pers (SPS).
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Workshop UU KCKR : Karya Elektronik Akan Masuk Dalam RUU Serah Simpan Terbaru

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid terima penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka Tahun 2021 dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Penghargaan ini secara simbolis diserahkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi di sela-sela kunjungannya ke Gedung Layanan Perpusnas, Kamis (9/9/2021).
"Kami menilai Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat luar biasa perhatiannya pada pengembangan perpustakaan. Maka, kami memberikan penghargaan tertinggi untuk birokrat yang peduli terhadap perpustakaan," ungkap Deni
Deni mengatakan, penghargaan untuk HSU dinilai dari partisipasi aktif pemerintah kabupaten dalam mendukung perpustakaan. Sebagai mitra, Perpusnas pun memantau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan HSU tidak hanya dalam pembangunan gedung tetapi peningkatan SDM, layanan, maupun sarana dan prasarana.
"Perpusnas memiliki program Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk fisik perpustakaan daerah. Hulu Sungai Utara sudah mendapatkan DAK sejak 2019 yakni renovasi gedung, bantuan koleksi, dan juga TIK. Kami berharap Dinas Perpustakaan HSU mengajukan DAK tahun depan untuk menu perluasan gedung layanan perpustakaan," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Perpusnas. Menurutnya, pengembangan kemampuan minat baca sangatlah penting. Karena apa yang menjadi kreasi warganya tidak lepas dari kebiasaan membaca.
"Seperti yang saat ini sedang dikembangkan, yakni kain sasirangan dari pewarna alam. Dari pelatihan yang dilakukan perpustakaan, masyarakat berkreasi membuat sasirangan," ungkapnya.
Ada sebanyak lima desa yang mendapatkan bantuan pogram transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpusnas. Belum lama ini, lanjut Abdul Wahid, lima desa tersebut mendapatkan hibah buku dari Perpusnas.
"Masyarakat sangat antusias sekali dengan adanya bantuan buku ini. Dengan bantuan ini kami berharap dapat meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat di Hulu Sungai Utara," lanjutnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten HSU Lailatanur Raudhah menambahkan, wilayah HSU yang sebagian besar merupakan rawa justru menjadi berkah bagi masyarakat setempat.
Pasalnya, banyak warga yang membuat kerajinan dari bahan purun, yakni salah satu tanaman yang tumbuh di rawa gambut. Keterampilan ini mereka peroleh dari pelatihan yang diadakan perpustakaan.
"Sebelumnya, banyak masyarakat yang heran kenapa perpustakaan mengadakan pelatihan? Namun perlahan kami melakukan pendekatan, bahwa perpustakaan saat ini tidak hanya menyediakan buku, tetapi sebagai tempat untuk mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga," jelasnya.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agestian

Peduli Perpustakaan, Bupati HSU Terima Nugra Jasadarma Pustaloka

Jakarta - Layanan Perpustakaan Nasional RI menghadirkan inovasi, â€œAsk a Librarianâ€, melalui fiturÂ livechat di portal www.perpusnas.go.id. FiturÂ livechat yang dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas akses dan informasi mengenai Perpusnas ini bisa diakses di portal Perpusnas mulai Kamis (19/3/2020).
Pada fiturÂ livechat yang tersedia di halaman depan portal Perpusnas tersebut, masyarakat dapat menanyakan beragam informasi terkait Perpusnas seperti penelusuran koleksi, informasi kunjungan, informasi magang atau pelatihan, informasi keanggotaan, dan sebagainya. Pertanyaan bakal langsung ditanggapi oleh para agen yang sesuai dengan bidangnya. Fitur ini merupakan salah satu pengembangan layanan dari Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpusnas yang dinamai Layanan Referensi Virtual.
Layanan Referensi Virtual merupakan layanan personal untuk menjawab pertanyaan atau kebutuhan informasi pemustaka, di mana pustakawan dan pemustaka tidak berada di tempat yang sama ketika berinteraksi.
Dasar hukum pelaksanaan Layanan Referensi Virtual adalah pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang berisi tentang pemberian layanan perpustakaan secara prima dan berorientasi kepada kepentingan pemustaka. Kehadiran Layanan Referensi Virtual memudahkan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, langsung dari Perpusnas. Selain itu, pemustaka yang secara geografis jauh dari Gedung Perpusnas di Jakarta, mendapatkan layanan yang sama baiknya dengan masyarakat yang datang langsung ke perpustakaan.
Selain melalui fiturÂ livechat, Layanan Referensi Virtual juga bisa diakses melalui surat elektronik (surel): <a href="mailto:layanan_referensi@perpusnas.go.id">layanan_referensi@perpusnas.go.id</a>. Pertanyaan seputar referensi seperti penelusuran data, penelusuran informasi, penelusuran bahan perpustakaan, dan pengajaran penelusuran baik secaraÂ onsiteÂ maupun secaraÂ onlineÂ dapat ditanyakan lewat surel tersebut. Pustakawan Referens Perpustakaan Nasional RI siap menjawab pertanyaan yang diajukan.
Kehadiran surel layanan referensi dan fitur livechat diharapkan masyarakat mendapatkan informasi akurat mengenai layanan Perpusnas dan informasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
Reporter: Achmad Riyadi Alberto &amp; Hanna Meinita
Ilustrator: Achmad Riyadi Alberto

Perpustakaan Nasional Hadirkan Fitur Terbaru â€œAsk a Librarianâ€

Salemba, Jakarta- Perpustakaan Nasional bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan RB dan sistem akuntabilitas kinerja Perpunas tahun 2020, Kamis (8/10). Dalam kesempatan itu Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyampaikan komitmen Perpusnas dalam percepatan reformasi birokrasi akan mengedepankan inovasi.
Menurut Syarif Bando masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya percepatan birokrasi. Seperti peningkatakan kualitas dan professionalisme SDM, sarana prasana yang masih harus disempurnakan, dan komitmen seluruh pegawai dalam pelayanan secara individu maupun kelompok.
â€œPerpusnas melibatkan kolaborasi seluruh sumber daya manusianya agar hadir inovasi untuk peningkatan kualitas pelayananâ€, terang syarif.
Syarif menyebut berbagai inovasi yang dilakukan Perpusnas sangat erat kaitanya dengan penyediaan akses perpustakaan bagi masyarakat terutama di tengah pandemi Covid-19. Antara lain hadirnya perpustakaan digital iPusnas dan Corona-pedia yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Selain itu program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menjadikan perpustakaan tempat berkegiatan masyarakat telah banyak dirasakan manfaatnya di seluruh Indonesia.
â€œPerpusnas juga telah melaksanakan mandat dalam langkah penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional,â€ tambah Syarif Bando. Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah III Kementerian PAN-RB Naptalina Sipayung menyebut trend nilai reformasi birokrasi di lingkungan Perpustakaan Nasional cenderung mengalami kenaikan. Pada 2019 nilai RB Perpusnas mencapai 73,05%.
â€œSaya berharap untuk selanjutnya nilai RB Perpusnas bisa mencapai paling tidak 75%. Agar bisa mengajukan kenaikan tunjangan jabatan,â€ imbuhnya.
Naptalina juga menambahkan percepatan reformasi birokrasi sejalan dengan amanat Presiden Jokowi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan birokrasi di Indonesia. Selain itu kinerja birokrasi juga harus memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang dipantau melalui sistem akuntabilitas kinerja.
â€œEvaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi ini selain untuk menilai perkembangan pelaksanaan RB, akuntabilitas kinerja dan zona integritas, juga untuk memberikan saran dan pendampingan pada percepatan pelaksanaan RB,â€ terangnya.
Reportase: Eka Purniawati

Kepala Perpusnas: Siapkan Inovasi Sebagai Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pengetahuan yang akurat tentang dinamika konflik, motivasi pihak yang terlibat, dan perkembangan terkini sangatlah krusial untuk memahami potensi eskalasi dan prediksi kondisi guna mengantisipasi ancaman yang lebih luas.
Konflik antar negara memang tidak pernah bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan peradaban manusia sejak zaman prasejarah. Kondisi perang dan perdamaian selalu mewarnai hubungan antar negara, sebagaimana halnya manusia, hubungan antar negara juga terus berubah dan berkembang mengikuti dinamika aspek kehidupan manusia.
Pengalaman adalah guru yang terbaik dan peristiwa perang Rusia-Ukraina harus menjadi pelajaran bagi semua. Perang ini mengajarkan tentang bagaimana berbagai informasi dapat dianalisis dengan tepat menjadi intelijen atau pengetahuan yang berguna dalam pengambilan keputusan strategis.
Demikian disampaikan oleh Panglima Tentara Negara Indonesia (TNI), Yudo Margono saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku yang disusun oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI berjudul Perang Rusia vs Ukraina: Perspektif Intelijen Strategis Februari-September 2022 secara langsung di Ruang Auditorium Lt. 2 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Selasa (25/7/2023).
&ldquo;Sebagai elemen bangsa, TNI terpanggil untuk meneruskan pesan kepala negara Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bahwa dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Oleh karenanya pengetahuan menjadi kebutuhan utama sebagai modal dasar yang akan dimanfaatkan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peluncuran buku perang Rusia-Ukraina ini merupakan sumbangsih TNI kepada bangsa, yang berharap pengetahuan yang disajikan dalam ulasan-ulasan analisis dan sintesa di dalam buku ini dapat bermanfaat guna menjadi bahan acuan dan pembelajaran bagi segenap bangsa Indonesia,&rdquo; jelasnya.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo juga mengapresiasi dan menyambut baik peluncuran buku ini karena menjadi upaya bagi masyarakat untuk belajar dari suatu peristiwa penting dalam memberikan referensi yang memadai, baik dalam perspektif pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu, mampu dimanfaatkan dalam membangun literasi informasi khususnya terhadap isu-isu global yang turut berdampak pada kepentingan nasional.
&ldquo;Pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak semua komponen bangsa untuk mengambil hikmat dari perang tersebut dan kita juga harus lebih komprehensif untuk menjaga ruang-ruang kita, tidak hanya di darat tapi juga di udara perlu kita perkuat untuk menghadapi berbagai ancaman,&rdquo; ucapnya.
Sementara itu Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menambahkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan Perpusnas untuk melaksanakan tugas yang tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan anak bangsa.
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menyatakan melalui UU Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Perpusnas menjadi wadah untuk diantaranya penyerahan hingga pengelolaan hasil karya cetak (buku) dengan seluruh disiplin ilmu, tak terkecuali tentang kemiliteran.
&ldquo;Perpusnas dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, dengan seluruh koleksi cetak maupun digitalnya dan buku ini nanti bisa kami digitalkan karena paradigma perpustakaan hari ini adalah menjangkau masyarakat,&rdquo; ungkapnya.
Sebagai salah satu penyusun buku, Kolonel Infanteri, Hendri mengatakan bahwa buku Perang Rusia vs Ukraina: Perspektif Intelijen Strategis Februari-September 2022 berlatar belakang pada aspek militer pertahanan. Ini bertujuan agar ke depan seluruh warga negara cerdas dalam mempertahankan negaranya, baik yang berasal dari perspektif militer maupun non-militer.
&ldquo;Buku ini adalah kontribusi TNI yang berprespektif intelijen strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengetahuan tentang perang yang dapat dimaknai sebagai media pembelajaran sepanjang hayat yang reflektif dan transformatif. Utamanya agar suatu bangsa memiliki keunggulan kenegarawanan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara cerdas,&rdquo; katanya.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas), Andi Widjajanto menerangkan salah satu yang menarik dari buku ini adalah karena isinya berusaha untuk dikaji menggunakan perspektif intelijen strategis. Dalam tingkat kompetensi BAIS TNI, yg utama ialah kemampuan untuk mengubah sesuatu yang awalnya tidak diketahui oleh pembaca menjadi sesuatu yang diketahui, dari unknown menjadi known.
Selanjutnya diwujudkan dalam analisis-analisis intelijen berbentuk data-data yang terstruktur sehingga dapat terlihat penjelasan kronologi hingga geografi. Selain itu, pendekatan atau penjelasan tentang aspek-aspeknya atau yang disebut dengan Gatra juga terlihat, mulai Gatra yang statis sampai yang dinamis.
&ldquo;Saya berharap di tahun 2023 ini ada rangkuman data lengkap dari Februari 2022 sampai Desember 2023 yang kemudian diolah menjadi analisis intelijen lagi, hingga semoga tahun 2024 kita akan melihat jilid kedua dari buku ini,&rdquo; harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana membeberkan tiga kekuatan yang dimiliki buku Perang Rusia vs Ukraina: Perspektif Intelijen Strategis Februari-September 2022, antara lain judul, perspektif, dan prediksi. 
&ldquo;Buku ini memiliki tiga kekuatan, pertama, judul buku ini mengangkat istilah intelijen strategis yang menurut pemahaman saya mengungkap banyak hal. Kedua, kedua perspektif baik dari Rusia dan Ukraina dinarasikan dengan baik. Ketiga, buku ini memberikan prediksi ke depan karena sejatinya sebagai manusia-manusia intelijen tentu harus mempunyai kemampuan untuk itu,&rdquo; urainya. &nbsp;
Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjajaran, Popy Rufaidah menyebutkan Lembaga Survei Indonesia Tahun 2023 merilis TNI menjadi lembaga yang paling terpercaya di Indonesia. Tidak hanya untuk tahun ini, namun TNI telah memegang pretasi itu selama puluhan tahun. Menurut Popy, hal tersebut merupakan brand image yang dibangun oleh TNI.
&ldquo;Inisiatif dari meluncurkan buku yang berjudul Perang Rusia-Ukraina dengan pendekatan intelijen strategis ini adalah suatu langkah luar biasa bagi BAIS TNI untuk mencerdaskan bangsa, sekaligus langkah untuk membuka kepada publik. Ini dapat menjadi satu upaya dalam mempertahankan brand image TNI yang telah terbangun,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aji Anwar dan Prakas Agrestian

Pengetahuan Jadi Modal Dasar Cerdaskan Kehidupan Bangsa, Perpusnas Terima Buku dari BAIS TNI

Salemba, Jakartaâ€”Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu 19 provinsi yang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Perpustakaan. Hal ini yang menjadi salah satu concern Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan mitra kerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat melakukan konsultasi terkait sistem pengelolaan dan pengembangan perpustakaan daerah.
Niat tersebut disampaikan M. Yansuri, mewakili dari 14 anggota Komisi V DRPD Sumsel saat berdialog dengan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Sri Sumekar di Jakarta, Rabu, (24/10). â€œMudah-mudahan Perpustakaan Nasional bisa membantu dengan mengirimkan beberapa contoh Perda tentang perpustakaan yang sudah dimiliki oleh beberapa daerah,â€ ujar Yansuri.
Selain berkonsultasi tentang payung hukum pelaksanaan perpustakaan, rombongan Komisi V juga ingin mengetahui bagaimana cara mengembangkan perpustakaan di Sumatera Selatan. Mengingat dalam waktu dekat, lanjut Yansori, pihaknya bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan mulai menyusun sejumlah perangkat hukum terkait hal tersebut. â€œKami akan gunakan ini sebagai hak inisiatif dewan,â€ tambah Yansuri.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati mengingatkan kembali bahwa perpustakaan saat ini sudah masuk ke dalam prioritas satu pembangunan nasional oleh Bappenas. Program literasi kesejahteraan yang dikembangkan perpustakaan dianggap ampuh membimbing masyarakat untuk lepas dari kemiskinan. â€œTinggal sesuaikan kebutuhan bahan bacaan masyarakat dengan potensi keekonomian yang bisa ditumbuhkan,â€ ucap Deputi Woro Titi.
Sekadar informasi, Perpusnas di tahun 2018 telah berhasil mendirikan 60 perpustakaan di kabupatren. Dan di 2019 Perpusnas menargetkan 300 desa/kelurahan pada 60 kabupaten di 21 provinsi disasar sebagai bagian dari program prioritas satu pembangunan.
Pemerintah melihat program Perpuseru yang digawangi oleh Coca Cola Foundation yang berafiliasi dengan Yayasan Bill and Melinda Gates diakui membuahkan hasil yang memuaskan. Banyak masyarakat, baik secara individu maupun komunitas/kelompok merasakan manfaat besar dari keberadaan perpustakaan. Kesejahteraan mereka perlahan membaik, bahkan ada yang meningkat.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar juga menyampaikan bahwa pengembangan koleksi dan pemanfaatan perpustakaan ke arah digital sudah menjadi keharusan. Bahan bacaan jangan hanya disediakan dalam bentuk tercetak, tapi kemudahan masyarakat memperoleh bahan bacaan dimana saja dan kapan saja juga penting karena hal tersebut sudah tuntutan jaman. â€œDengan begitu kegemaran membaca masyarakat bisa terkerek,â€ imbuh Sestama.
Koleksi unggulan yang menjadi kekuatan daerah jangan sampai terabaikan. Banyak orang bisa bercerita tentang keunggulan ataupun potensi lainnya dari suatu daerah, tapi jangan minim koleksi tentang kekhasan daerah (muatan lokal). â€œDaerah perlu menerbitkan dan mengembangkan buku-buku tentang apa-apa yang menarik di daerahnya yang bisa dipamerkan secara luas," tambahnya.
 Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Workshop UU KCKR : Karya Elektronik Akan Masuk Dalam RUU Serah Simpan Terbaru

Peduli Perpustakaan, Bupati HSU Terima Nugra Jasadarma Pustaloka

Perpustakaan Nasional Hadirkan Fitur Terbaru â€œAsk a Librarianâ€

Kepala Perpusnas: Siapkan Inovasi Sebagai Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi

Pengetahuan Jadi Modal Dasar Cerdaskan Kehidupan Bangsa, Perpusnas Terima Buku dari BAIS TNI

DPRD Sumatera Selatan Niatkan Perda Perpustakaan Masuk Hak Inisiatif Dewan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Workshop UU KCKR : Karya Elektronik Akan Masuk Dalam RUU Serah Simpan Terbaru

Peduli Perpustakaan, Bupati HSU Terima Nugra Jasadarma Pustaloka

Perpustakaan Nasional Hadirkan Fitur Terbaru â€œAsk a Librarianâ€

Kepala Perpusnas: Siapkan Inovasi Sebagai Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi

Pengetahuan Jadi Modal Dasar Cerdaskan Kehidupan Bangsa, Perpusnas Terima Buku dari BAIS TNI

DPRD Sumatera Selatan Niatkan Perda Perpustakaan Masuk Hak Inisiatif Dewan

Perpustakaan Nasional Hadirkan Fitur Terbaru â€œAsk a Librarianâ€