Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Universitas Bengkulu menambah deretan jejaring perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia yang menjalin kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional. Kesepahaman tersebut ditandatangi langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dan Rektor Universitas Bengkulu Ridwan Nurazi di Jakarta, Senin, (8/10).
Kepala Perpusnas sebelum penandatanganan mengatakan dengan berjejaring setiap perguruan tinggi bisa meng-install dan memaksimalkan perangkat lunak otomasi perpustakaan yang dinamakan INLIS Lite versi 3, software aplikasi otomasi perpustakaan milik Perpusnas. Â 
INLIS Lite versi 3 dibangun dan dikembangkan secara resmi dalam rangka menghimpun koleksi nasional dalam jejaring perpustakaan digital nasional. â€œPerguruan tinggi tidak sekadar mencapai SKS, skripsi, thesis dan sebagainya,â€ pesan Kepala Perpusnas. Â Â 
Rektor Universitas Bengkulu Ridwan Nurazi mengakui perpustakaan adalah jantungnya universitas. Ridwan pun mengakui pihaknya kesulitan dalam melanggan jurnal-jurnal internasional dikarenakan keterbatasan dana. â€œKerja sama ini membantu memudahkan mahasiswa, dosen mengakses koleksi digital yang selama ini terkendala,â€ ujar Ridwan.
Ruang lingkup Kesepahaman Bersama meliputi :
<ol>
<li>Pengembangan SDM bidang perpustakaan</li>
<li>Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</li>
<li>Pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital Indonesia OneSearch (IOS)</li>
<li>Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan</li>
<li>Pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi Bersama dalam bidang perpustakaan</li>
<li>Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR), dan</li>
<li>Perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional</li>
</ol>
Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Jalin Kesepahaman dengan Universitas Bengkulu  Â 

Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menggelar apel pagi rutin pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 melalui kanal zoom. Apel pagi tersebut dipimpin oleh Teguh Purwanto&nbsp; Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional (Pusdiklat Perpusnas).
&nbsp;
Dalam apel pagi yang dihadiri oleh seluruh pegawai Perpusnas, Teguh Purwanto menyampaikan pentingnya pengembangan diri sebagai upaya untuk meningkatkan proses dimana &nbsp;seleuruh pegawai dapat meningkatkan keterampilan dan potensi diri.
&nbsp;
&ldquo;Meningkatkan keterampilan pribadi, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan keterampilan interpersonal, dapat meningkatkan hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik dalam mencapai kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan professional,&rdquo; menurutnya.
&nbsp;
Sumber daya pengembangan diri dapat dapat digali melalui buku, seminar, kursus, bahkan mentoring. Penting untuk memilih sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan minat, serta sesuai dengan kemampuan setiap pribadi pegawai.
&nbsp;
Dalam apel pagi Teguh Purwanto juga mengungkapkan, "Pengembangan diri bukan hanya tentang memperoleh keterampilan baru, tetapi juga tentang meningkatkan kemampuan kita untuk mengambil tindakan. Kita harus memiliki motivasi dan tekad yang kuat untuk terus belajar dan berkembang. Ini akan membantu kita untuk tetap fokus dan bertahan ketika menghadapi tantangan.&rdquo;&nbsp;
&nbsp;
Terakhir dari pengembangan diri adalah proses yang berkelanjutan untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidup. agar dapat mencapai potensi diri guna mencapai kesuksesan dalam kehidupan.&nbsp;
&nbsp;
Selain pengembangan diri dan pengembangan Kinerja Pustakawan,&nbsp;Kepala Pusdiklat Perpusnas mengajak pustakawan untuk merubah mindset atau pola pikir dalam rangka mencapai target kinerja diri maupun target lembaga serta target nasional yang ditugaskan sesuai tupoksi masing-masing unit kerja.
at Perpusnas mengajak pustakawan untuk merubah mindset atau pola pikir dalam rangka mencapai target kinerja diri maupun target lembaga serta target nasional yang ditugaskan sesuai tupoksi masing-masing unit kerj
&ldquo;Mari kita semua melanjutkan usaha kita dengan penuh semangat dan determinasi, mengingat bahwa perubahan sejati dimulai dari diri sendiri. Dengan merubah pola pikir atau mindset kita, tidak ada batas apa yang bisa kita capai,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Arie Zani Purnomo

Pengembangan Diri Pegawai untuk Mencapai Kesuksesan dalam Kehidupan

Jakarta - Arah dan tujuan dari pengawasan kearsipan diantaranya ketersediaan dan kemanfaatan arsip, terwujudnya akuntabilitas kerja, dan terwujudnya memori kolektif bangsa.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat.
Dalam upaya memastikan penyelenggaraan kearsipan agar sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melakukan pengawasan kearsipan baik secara internal maupun eksternal.
Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan dan Protokol Perpusnas, Dewi Kartikasari, dalam laporannya mengatakan pengawasan kearsipan yang merupakan salah satu bentuk pembinaan kearsipan ialah sebuah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Di tahun 2021, Perpusnas melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap 17 unit pengolah.
â€œAspek pengawasan sistem kearsipan internal meliputi pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Di tahun 2021, dari 17 unit pengolah ada 6 yang mendapatkan peringkat terbaik,â€ ucap Dewi pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022 yang digelar secara virtual, Selasa (1/3/2022).
Sementara itu Arsiparis Ahli Muda Perpusnas, Rr. Rosy Ardriyani, menjelaskan tugas dari tim pengawas kearsipan adalah melaksanakan identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, obyektif dan profesionalÂ  berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas efektifitas, efisiensi, dan kendala penyelenggaraan kearsipan, dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan.
Adapun tugas dari unit pengolah pada saat pelaksaan pengawasan kearsipan internal antara lain pimpinan unit pengolah berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, menyediakan bukti dukung dan sampe yang sah serta akuntabel, memberikan akses kepada tim pengawas untuk memastikan observasi atau verifikasi lapangan dilaksanakan dengan tuntas, serta menjaga audit dilaksanakan dengan transparan dan obyektif.
â€œKunci sukses pengawasan kearsipan internal yang perlu diingat yakni memastikan pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengelola sumber daya kerasipan dengan baik, dan mengawasi pengelolaan arsip aktif,â€ ungkap Rosy.
Pada kesempatan yang sama Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, mengingatkan bahwa sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, nilai pengawasan kearsipan menjadi salah satu komponen penilaian dalam Reformasi Birokrasi (RB). Sehingga baik pengawasan kearsipan internal maupun eksternal mempunyai pengaruh besar dan pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi.
Terkait rekomendasi dari pengawasan kearsipan internal tahun 2021 pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan, sarana dan prasarana, tempat (central file), serta komitmen, Ofy mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan pembenahan dengan lebih baik.
â€œTadi sudah disampaikan mengenai rekomendasi dan kunci suksesnya, dengan demikian sudah kita dapatkan kisi-kisi tentang apa yang harus dilakukan dan dibenahi. Bersama mari kita lakukan pengelolaan kearsiapan yang lebih baik lagi di tahun 2022,â€ pungkas Ofy.
Pengawasan kearsipan internal Perpusnas tahun 2022 rencananya akan diselenggarakan pada 7-31 Maret 2022 terhadap 17 unit pengolah.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Wujudkan Memori Kolektif Bangsa melalui Pengawasan Kearsipan

Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) direpresentasikan sebagai rumah bagi seluruh rakyat Indonesia karena dengan datang ke perpustakaan masyarakat dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi dan pengetahuan yang diinginkan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum (LKU) Perpusnas Luthfiati Makarim dalam acara bedah buku Pustaka 'Tradisi dan Kesinambungan' yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi (ISIPII), pada Jumat (12/9).
â€œISIPII sangat mengedepankan tradisi keilmuan serta berperan dalam menjaga ilmu perpustakaan dan informasi agar terus berkembang,â€ ujar Ilus, sapaan akrab Kabid LKU.
Penulis Putu Laxman Pendit menjelaskan bahwa ada dua isu utama yang memotivasi dirinya menulis buku tersebut. Pertama isu kekhawatiran terutama bagi para ilmuwan, pendidik dan praktisi karena memunculkan gagasan bahwaÂ  ilmu perpustakaan tidak benar-benar ada. Kedua, isu nasib pegawai dengan gelar pustakawan atau sarjana ilmu perpustakaan yangÂ  kelak akan dihilangkan perannya. Pandangan bahwa kelak perpustakaan tidak diperlukan lagi dan digantikan dengan bentuk kebidangan baru ditampik oleh Putu.
â€œPerpustakaan adalah tradisi yang masih berjalan dan tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Kelak kalaupun ada perubahan kita jadi tahu kemana kita menuju, lalu kita akan mengakui dan menerima bahwa perpustakaan adalah tradisi,â€ jelasnya.
 Reportase: Basma Sartika Fotografer: M. Andhika Pratama

Bedah Buku Pustaka: Tradisi dan Kesinambungan

Mataram, Nusa Tenggara Barat- Perpustakaan Nasional memberikan bantuan 3 Pojok Baca Digital (Pocadi) yang akan dibangun Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Perpustakaan Provinsi NTB, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Tengah tahun ini. Bantuan diberikan secara simbolis oleh Kepala Perpusnas kepada Gubernur NTB, Â Zulkieflimansyah saat pelaksanaan kegiatan Webinar Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Prov. NTB yang mengangkat tema â€œPenguatan Peran Sisi Hulu Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakatâ€, Rabu (25/8/21) di Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB.
Syarif Bando mengatakan, Perpusnas juga akan memberikan bantuan pembangunan gedung layanan perpustakaan modern di NTB senilai 15 miliar melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 sebagai modal daerah wisata ini menjemput tantangan di era disrupsi. Disamping itu, Perpusnas berencana menempatkan Pocadi diÂ Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika.
â€œBertahun-tahun Indonesia menikmati penghakiman dunia sebagai bangsa yang rendah budaya bacanya dan rendah indeks literasinya. Dengan kehadiran kita sebagai orang-orang di sisi hulu baik sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, kita akan menolong masyarakat ini untuk bisa keluar dari penghakiman dunia untuk kita,â€ sebutnya.
Menurut Syarif Bando, persoalan lain yang masih ada adalah terbatasnya bahan bacaan di tengah masyarakat. Â Maka, dirinya mengajak pemerintah daerah NTB untuk dapat mendorong masyarakat di wilayahnya bergerak dalam dunia literasi menuliskan tentang budaya dan kearifan lokal yang ada di sana. Hal ini sebagai bagian awal mula tersedianya bahan bacaan di tengah masyarakat.
Di lain pihak, Zulkieflimansyah mengatakan apresiasi yang luar biasa atas perhatian Perpusnas untuk Provinsi NTB. Zul berharap membangun sumber daya manusia perpustakaan di NTB menjadi lebih baik dapat segera dilakukan dengan bantuan Perpusnas. Zul ingin penjaga perpustakaan di NTB dapat diberikan status sebagai pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan.
â€œPerpustakaan ini ada ilmunya, ada caranya, ada seninya, dan kalau perpustakaan kita dihuni, dijaga, diarahkan oleh orang yang tepat tidak menjadi hambatan untuk mampu menembus segala batas di dunia saat ini.,â€ ungkapnya.
Zul berharap nantinya apabila NTB mampu dan diizinkan melakukan pelatihan pustakawan secara mandiri akan dapat mempercepat peningkatan indeks literasi masyarakatnya.
Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan Pengukuhan Niken Saptarini Widyawati sebagai Bunda Literasi Prov. NTB tahun 2021. Niken mengatakan dukungan terhadap peningkatan indeks literasi masyarakat dalam peran sebagai Bunda Literasi akan dilakukan melalui kegiatan peningkatan literasi berbasis keluarga dengan harapan dapat meningkatkan minat baca sejak dini.
â€œKami akan lebih banyak menstimulasi minat baca untuk anak-anak yang berada pada usia dini. Ini sangat penting, karena semua upaya-upaya yang kita berikan pada anak usia dini akan terserap dengan sangat baik dalam benak anak tersebut sehingga menjadi sebuah kebiasaan, â€œ papar Niken.
Sekretaris Daerah Prov. NTB Lalu Gita Aryadi yang juga menjadi narasumber pada kegiatan ini juga mengungkapkan harapan pada perpustakaan di wilayahnya untuk bisa senantiasa merekam berbagai dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga, NTB sebagai destinasi pariwisata dapat menyediakan informasi terkait kekayaan potensi, cara hidup maupun sejarahnya untuk orang-orang yang berkunjung ke sana melalui perpustakaan.
â€œItu membutuhkan komitmen dari pemerintah tentunya. Penulis kita sudah banyak tinggal tugas Dinas perpustakaan dan kearsipan daerah untuk menghimpun potensi-potensi penulis tersebut dengan sayembara dan lain sebagainya sehingga ke depan bahan-bahan bacaan di NTB merupakan sesuatu yang kaya,â€ imbuhnya.
Dari sisi regulasi, Ketua DPRD Prov. NTB, Baiq Isvie Rupaedah menegaskan dirinya siap mendukung sebesar-besarnya terkait kebijakan maupun penganggaran dalam peningkatan literasi di NTB. Bahkan menurut Baiq, saat ini Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perpustakaan telah dihasilkan dan menunggu untuk dapat segera diundangkan. â€œSinergitas seluruh pemangku kebijakan di NTB sangat penting dalam rangka peningkatan indeks literasi kita,â€ pungkasnya.
Dalam rangka memperkuat sinergi, juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan pengembangan perpustakaan antara Perpusnas dengan pemerintah provinsi dan 8 perguruan tinggi di NTB, salah satunya Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT)
Rektor UMMAT, Arsyad Abdul Gani mengungkapkan bukan minat baca masyarakat NTB yang menjadi masalah. â€œSekarang kami sedang melakukan penelitian di Lombok Barat dan Lombok Tengah tentang kemampuan dasar baca siswa Sekolah Dasar. Mereka mengatakan tidak punya bahan bacaan, bahkan kalau ada koran masuk desa hampir robek karena berebut untuk dibaca. Itu menunjukkan bahwa mereka minat bacanya tinggi, hanya bahan bacaan yang tidak tersedia dan ini yang harus diperhatikan,â€ tutup Arsyad.
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Beri Bantuan Pocadi dan DAK Fisik Untuk NTB

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kabupaten Semarang berupaya sejajar dengan kabupaten/kota yang lain di Indonesia yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai perpustakaan. Keinginan tersebut tercetus kala 30 anggota panitia khusus (pansus) DPRD Kab. Semarang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomunikasi dengan Kepala Biro hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso di Gedung Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa, (8/5).
Peraturan pemerintah daerah terhadap pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang nantinya disusun oleh Pansus tetap mengacu pada Undang-undang No.43 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2014. Dasar penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan nantinya juga harus merujuk pada Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerangka regulasi seperti peraturan Bupati, peraturan Wali Kota, ataupun peraturan Gubernur adalah suatu bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
Pada peraturan yang nantinya menyusun, bisa dimasukkan perihal standar nasional perpustakaan, presentasi anggaran yang jadi kewenangan Pemda, sinergitas yang diinginkan dengan instansi terkait atau dinas lain, sarana dan prasarana, penyelenggaraan perpustakaan, standar pelayanan, pengelompokkan dan juga pembentukan perpustakaan, penghimpunan koleksi, local content (kekhasan daerah), sumber daya manusia (pengelola perpustakaan), dan diversifikasi layanan. "Sedangkan untuk, sertifikasi dan akreditasi menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini, yaitu Perpustakaan Nasional," ucap Joko Santoso.
Kepala Biro Hukum mengingatkan saat ini bidang perpustakaan sudah menjadi program nasional untuk 2019. Artinya, keberadaan perpustakaan sudah menjadi lembaga yang memegang andil terhadap perbaikan literasi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Â  Bappenas menghendaki saat ini dan seterusnya perpustakaan dapat berperan aktif sebagai wadah inklusi sosial. Fungsi perpustakaan tidak sebatas ruang koleksi maupun deposit buku, tapi juga harus menjadi ruang belajar, ruang berbagi pengalaman, hingga ruang untuk berlatih keterampilan kerja. Untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut sangat memerlukan sinergitas dari semua pihak yang terkait, seperti dinas pendidikan, LSM, hingga pihak swasta lewat program CSR yang dimilikinya.
"Kegiatan yang berada di perpustakaan maupun yang dilakukan oleh perpustakaan harus melibatkan peran serta masyarakat sehingga manfaat perpustakaan benar-benar termaksimalkan, " imbuh Joko Santoso.
Saat ini Perpusnas telah mencatat sejumlah kabupaten/kota yang telah berhasil membuat peraturan daerah tentang perpustakaan, seperti Kepulauan Riau (Kepri), Kab. Bandung, Kab. Pasuruan, Kab. Tabalong, Kota Pekalongan, Kotabaru, Kab. Bantul, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Sukabumi, danÂ  Kab. Temanggung.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Jalin Kesepahaman dengan Universitas Bengkulu Â

Pengembangan Diri Pegawai untuk Mencapai Kesuksesan dalam Kehidupan

Perpusnas Wujudkan Memori Kolektif Bangsa melalui Pengawasan Kearsipan

Bedah Buku Pustaka: Tradisi dan Kesinambungan

Perpusnas Beri Bantuan Pocadi dan DAK Fisik Untuk NTB

Kunker Pansus DPRD Kab. Semarang : Dorong Pansus Segera Buat Perda Perpustakaan