Senen, Jakarta—Salah satu persoalan mendasar di Indonesia terutama di daerah adalah keterbatasan kemampuan menyajikan dokumen anggaran yang berkualitas dan sesuai aturan. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak ada kertas kerjanya. Penyajian kertas kerja yang baik memudahkan ketika akan diperiksa auditor.

Hal ini ditegaskan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dihadapan para daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2020 di Jakarta, Selasa, (22/10). Di tahun 2020, dijadwalkan sebanyak 173 kabupaten/kota dari 33 provinsi menerima kucuran DAK senilai total Rp 450 miliar. Bantuan DAK yang diterima daerah meliputi pembangunan gedung, perluasan, dan renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan, perabot, TIK, serta bahan (koleksi) perpustakaan.

“Kuasai aturan. Kerjakan dengan semangat dan berkualitas. Jangan lupa untuk selalu teliti agar terhindar dari pemeriksaan auditor atau LSM,” pesan Kepala Perpusnas.  

Selanjutnya, Kepala Perpusnas mengimbau agar seluruh perpustakaan di daerah tetap berperan sekecil apapun. Tunjukkan dengan komitmen sehingga ada manfaat positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Peran-peran yang tadinya dianggap kecil lama-kelamaan akan berakumulasi. “Akan terlihat nantinya korelasi perpustakaan dengan kesejahteraan di masyarakat. Artinya, mampu mengubah dari yang semula dipandang sebelah mata menjadi dipandang sepenuh mata,” tambah Syarif Bando.

Paradigma perpustakaan terus berubah seiring perkembangan jaman dan teknologi. Teknologi memang memudahkan tapi buku tetap menjadi kekuatan penting dalam upaya menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap membaca dan tingkat literasi. “Sekali lagi bukan minat baca yang rendah melainkan kurangnya bahan bacaan yang bisa dibaca. Perpustakaan harus mendatangi. Tidak lagi sekedar didatangi,” ujarnya.

Reportase / Fotografer : Hartoyo Darmawan