Â Salemba, Jakartaâ€”Salah satu point penting penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Perpustakaan Nasional dari Tim Kementerian PAN-RB adalah meminta seluruh ASN memahami tugas dan fungsi serta indikator keberhasilan sehingga dapat mendukung tujuan organisasi.
Ini selaras dengan yang dilakukan unit kerja Deputi I Perpusnas yang menginginkan hal serupa. â€œTidak ada tugas struktural melainkan ini tugas bersama. Tunjangan kinerja atau tukin yang diterima adalah salah satu dampak dari pelaksanaan RB, namun itu bukanlah titik akhir melainkan awal lompatan untuk reformasi birokrasi lebih baik,â€ terang Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana saat Sosialisasi Pelaksanaan RB Unit Kerja Deputi I, Senin, (13/5).
Lebih lanjut disampaikan Deputi, bahwa implementasi RB tidak sebatas pada unit tim RB yang sudah dibentuk tapi juga harus ke seluruh pegawai. Deputi, mengakui pihaknyaÂ  kurang melakukan sosialisasi sehingga peta jalan RB belum dipahami menyeluruh. Â 
Setiap tahun semua pegawai dituntut untuk membuat sasaran kinerja pegawai (SKP). Namun, ada nuansa kurang fair karena yang menilai SKP adalah diri sendiri. Ke depan, penilaian SKP harus berdasarkan bukti. â€œArtinya, semua pegawai struktural dan fungsional harus punya buku kerja, report harian. Hasil report nanti akan berpengaruh pada pemberian reward and punishment,â€ tambah Deputi.
Penilaian RB saat ini tidak lagi menilai konteks instansi atau lembaga. Sudah mengerucut kepada unit kerja eselon satu sekaligus dibentuk tim penilai (asesor) RB unit. Â Oleh sebab itu, tiap unit kerja membutuhkan agen-agen perubahan (agent of change) sebagai salah satu komponen pendukung pelaksanaan RB. Agent perubahan yang sudah dibentuk tidak sebatas tim melainkan harus punya rencana aksi.
Penilaian RB dari KemenPAN-RB memungkinkan kenaikan tukin Perpusnas menjadi 80 persen. namun sejumlah catatan dan hasil survei tetap harus mendapat perhatian khusus. Artinya, meski masuk usulan untuk kenaikan tunjangan, tapi harus ditunjang dengan perubahan-perubahan.
â€œPerpusnas merupakan salah satu institusi pelayanan publik. Jangan sekedar berbicara atau mengaku sudah melakukan reformasi birokrasi tapi ketika ditanyakan langsung ke masyarakat dijawabnya belum ada reformasi. Perpusnas harus punya program percepatan (quick win) setiap tahunnya,â€ ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, beberapa waktu lalu.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Sosialisasi Pelaksanaan RB Kedeputian I Perpusnas  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menginisiasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah yang bertempat di Ruang Serbaguna lantai 4 Perpusnas, Jalan Merdeka Selatan No 11 pada Kamis, (31/1). Acara tersebut dihadiri Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator,Pengawas, Staf PPK dan Auditor di lingkungan Perpusnas.
Dalam sambutannya Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar berharap adanya sosialisasi mampu memberikan pengetahuan baru bagi seluruh pegawai khususnya yang bersinggungan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpusnas. Sri Sumekar menguraikan mengenai pengadaan barang/jasa di Perpustakaan Nasional pada tahun 2018 mencapai nilai sebesar Rp 465.076.327.000 dari total anggaran sebesar Rp 584.933.638.000 atau 80% dari pagu. â€œKita menyadari mempunyai tanggung jawab yang berat dalam membelanjakan anggaran yang diberikan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita negaraÂ  melalui program atau kegiatan yang kita laksanakan,â€ ujar Sekut Perpusnas.
Sri melanjutkan bahwa pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpusnas harus melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, dan pelaksanan kegiatan yang berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku. â€œSaya pesan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti dengan serius dan sungguh-sungguh seluruh materi yang diberikan oleh narasumber, yang kemudian kita aplikasikan dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan baik dan sesuai prosedur,â€ pesan Sri menutup sambutan.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Menyambut Terbitnya PP No. 16 tahun 2018

Bogor, Jawa Barat - Perpustakaan Nasional RI diwakili oleh Suharyanto selaku Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan menghadiri Rapat Kerja Biro Dukungan Pemajuan HAM-Komisi Hak Asasi Manusia sesi panel yang dilaksanakan di Bogor pada Selasa,(14/2/2023).&nbsp;&nbsp;
Rapat Kerja mengangkat tema&nbsp; &ldquo;Memperkuat konsolidasi, strategi, dan sumber daya untuk pemajuan HAM&rdquo;.&nbsp; Raker Perpustakaan Nasional RI&rdquo;.&nbsp;
Raker dihadiri secara langsung oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Ibu Putu Elvina. Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Bapak Saurlin Siagian.&nbsp; &nbsp;Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM, Ibu Anis Hidayah, Policy Program Manager Facebook Indonesia, Dessy Septiane Sukendar dan para pegawai dari Biro Dukungan Pemajuan HAM.
Raker ini bertujuan untuk menyelaraskan&nbsp; mandate.Undang-Undang, Rencana Strategis Komas HAM 2020-2024, isu strategis Komnas HAM 2002-2027,&nbsp; Suharyanto dalan Raker menyampaikan paparan yang diberi judul&nbsp; &ldquo;Perpustakaan Nasional RI dalam dukungan pemajuan Hak Asasi Manusia&rdquo;.
Dukungan Perpusnas RI dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Layanan Perpustakaan dan literasi haksasi manusia diantaranya:&nbsp;
1. Perpusnas RI menyediakan akses terbuka dan bebas ke sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diberikan secara gratis
2. Layanan untuk anak-anak
3. Layanan untuk Lansia
4. Layanan untuk orang berkebutuhan khusus
5. Penguatan koleksi Hak Asasi Manusia (Tersedia koleksi tentang hak asasi manusia sebanyak 13.834 Judul, Tersedia koleksi tentang KOMNAS HAM Sebanyak 1.762 Judul )
6. Promosi Literasi Hak Asasi Manusia Melalui Media Sosial Twitter Perpusnas tentang Hak Asasi Manusia melalui media sosial yang dimiliki oleh Perpusnas RI
&nbsp;
Program Komnas HAM di Perpusnas RI
Program Komnas HAM yang dapat diimplementasikan di Perpustakaan Nasional RI diantaranya melalui program;
1. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
2. Penyediaan koleksi perpustakaan
3. Pojok Baca Digital di Daerah
4. Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi
5. Pendidikan dan Pelatihan&nbsp;
6. Layanan Perpustakaan
&nbsp;
Program Kegiatan Bersama Komnas Ham dan Perpustakaan Nasional
Komnas HAM dapat mengajukan Kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI, ada beberpa kegiatan pokok yang dapat dilakukan yaitu:&nbsp;
1. Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia. Penyusunan buku, kajian, dan penelitian). Perpusnas RI menyiapkan sumber rujukan dan koleksi kajian/penelitian
2. Penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia. Literasi Hak Asasi Manusia (Workshop, Seminar, dan Marketing HAM melalui media sosial)
3. Peningkatan Mutu Kualitas SDM Pustakawan melalui magang dan pelatihan perpustakaan
4. Pembinaan Perpustakaan Komnas HAM sesuai Standar Nasional Perpustakaan
&nbsp;
Sumber: Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas, Suharyanto

Perpustakaan Nasional RI hadiri Raker Biro Dukungan Pemajuan HAM, Komnas HAM di Bogor

<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta,- Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) kembali menggelar Grand Final Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik dan Lomba Best Practice Perpustakaan Perguruan Tinggi Tahun 2023, pada Selasa (12/9/2023).
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyebut lomba perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik dan Lomba Best Practice Perguruan Tinggi menjadi upaya untuk menunjukkan pentingnya peran perpustakaan di institusi pendidikan.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Kepala Perpusnas, kompetensi utama alumni institusi pendidikan ada tiga, yaitu sebagai pemikir berkelas dunia, mampu menciptakan lapangan kerja, dan kemampuan meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pendampingan terhadap masyarakat termarjinalkan
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, peran perpustakaan di institusi pendidikan yaitu memastikan anak didik mendapatkan ilmu pengetahuan untuk mengelola sumber daya maupun potensi yang dimiliki dengan inovasi dan kreativitas,&rdquo; ungkapnya di Hotel Royal Kuningan Jakarta.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Setelah ditiadakan pada 2022, di tahun 2023 ini sebanyak 17 perpustakaan sekolah masuk masuk ke dalam nominasi perpustakaan SMA/SMK/Ma terbaik tahun 2023 dan akan mengikuti penilaian dengan mempresentasikan program-program unggulan perpustakaan sekolahnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan profil perpustakaan sekolah/madrasah rujukan tingkat nasional yang kreatif, inovatif dan adaptif terhadap perubahan.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pada kesempatan yang sama juga digelar Lomba Best Practice Perguruan Tinggi diikuti oleh 52 Perpustakaan Perguruan Tinggi, dari 16 Provinsi yang terdiri dari 22 Perguruan Tinggi Negeri dan 30 Perguruan Tinggi Swasta.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi (PSMPT) Nurcahyono menjelaskan, ajang ini dilakukan untuk memacu peningkatan kualitas layanan perpustakaan perguruan tinggi dengan inovasi dan praktik baik yang teruji dan dapat diterapkan oleh perpustakaan perguruan tinggi lainnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Nurcahyono, sejalan dengan tuntutan perubahan paradigma perpustakaan dari pengelolaan koleksi menjadi transfer knowledge, juga membawa perubahan tata kelola perpustakaan termasuk perpustakaan sekolah maupun perguruan tinggi.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Peran perpustakaan dalam transfer knowledge inilah perpustakaan di institusi pendidikan bisa menjadi bagian dari diseminasi informasi dan mendukung model-model pembelajaran yang akan sangat membutuhkan kehadiran perpustakaan maupun pustakawan,&rdquo; imbuhnya.

<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Penutupan Grand Final Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik dan Lomba Best Practice Perguruan Tinggi Tahun 2023 serta pengumuman pemenang akan digelar Jumat, (15/9/2023) mendatang. Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Prakas Agrestian

Grand Final Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik Kembali Digelar

Salemba, Jakartaâ€”Laporan Harta Kekayaan Negara secara elektronik (e-LHKPN) adalah sistem pelaporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh setiap penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan elektronik, kini pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah, dan bermanfaat.
LHKPN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, sebagai upaya transparansi awal menjabat sebagai instrumen pengawasan dan akuntabilitas saat akhir menjabat. Peraturan LHKPN sesuai dengan peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016.
Perpustakaan Nasional sebagai salah satu penyelenggara juga tidak luput dari pelaksanaan e-LHKPN. Sebanyak 63 pejabat dan penyelenggara negara di lingkungan Perpusnas mengikuti workshop penyampaian LHKPN melalui elektronik oleh KPK, Kamis, (31/5).
Pejabat dan penyelenggara negara yang mengikuti pengisian e-LHKPN meliputi pejabat eselon 1 dan 2, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan barang dan jasa, auditor, pejabat lelang (ULP), dan bendahara di tiap unit kerja.
Deni Setianto dari Kedeputian Bidang Pencegahan Direktorat PP LHKPN KPK mengatakan sistem pelaporan harta kekayaan sudah ada sejak jaman kekhalifan Umar bin Khattab r.aâ€”masa setelah Rasulullah saw wafat. Oleh karena itu, pelaporan LHKPN harus dimaknai sebagai upaya pencegahan agar jangan sampai ada penyelenggara pemerintahan yang terlibat ataupun terjerat perilaku korupsi.
â€œDari LHKPN publik pun bisa mengetahui berapa harta yang diperoleh selama seseorang menjabat. Tidak ada keragu-raguan ataupun prasangka yang timbul yang berujung fitnah,â€ imbuh Deni.
Deni menambahkan saat ini KPK sedang giat melakukan sejumlah terobosan untuk mencegah terjadinya korupsi. Pola korupsi seiring jaman kian canggih. Beragam cara dilakukan sejumlah oknum, bahkan bekerja sama untuk mengelabui agar praktek haram tersebut tidak terlihat aparat hukum. Semuanya bermula dari niat, pungkas Deni.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â Â 
Â 
Â

Workshop e-LHKPN :  Cara Cegah Penyelenggara Negara Korupsi

Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima penganugerahan Anindhita Wistara Data tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional. 
 
Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso, sebagai pengakuan atas komitmen Perpusnas dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
 
Dalam evaluasi tersebut, Perpusnas meraih nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 3,38, menempatkannya di peringkat ketiga di tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Perpusnas, diantaranya Kompilasi Data Tenaga Fungsional Pustakawan Tahun 2023 dan Survei Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2023.
 
"Saya kira ini merupakan hasil dari kerja keras kita, terutama dalam memberikan kontribusi berupa data statistik terkait perpustakaan dan kepustakawanan," ungkapnya, Kamis (26/9/2024).
 
Sestama Joko&nbsp; menjelaskan bahwa &nbsp;pada tahun 2022 lalu, Perpusnas telah berhasil menyusun data tahunan mengenai tingkat Gemar Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Ia berharap, ke depannya, Perpusnas dapat menyajikan data yang lebih komprehensif, termasuk data terbitan dalam Bibliografi Nasional Indonesia, yang mencakup seluruh terbitan di Indonesia serta terbitan luar negeri tentang Indonesia.
 
"Harapannya, kami dapat terus menyajikan data komprehensif tentang perpustakaan, termasuk memantau aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan, serta dampaknya terhadap penguatan budaya baca dan literasi," tambahnya.
 
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa statistik berkualitas adalah kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
 
"Pembangunan statistik nasional adalah tanggung jawab bersama. Ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat luas," ujarnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, plt. Kepala BPS juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengguna data BPS, baik dari kementerian/lembaga, perangkat daerah, media massa, perusahaan, asosiasi, maupun masyarakat luas. 
 
&ldquo;Kepercayaan yang telah diberikan kepada BPS menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan statistik,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Sosialisasi Pelaksanaan RB Kedeputian I Perpusnas Â

Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Menyambut Terbitnya PP No. 16 tahun 2018

Perpustakaan Nasional RI hadiri Raker Biro Dukungan Pemajuan HAM, Komnas HAM di Bogor

Grand Final Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik Kembali Digelar

Workshop e-LHKPN : Cara Cegah Penyelenggara Negara Korupsi

Perpusnas Terima Anugerah Anindhita Wistara Data dari BPS