Tugu Tani, Jakarta &ndash;&nbsp;Sejak dicanangkannya Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca oleh Wakil Presiden Boediono 2011 lalu, persoalan membaca tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan bahan bacaan, dan juga sistem pendidikannya yang melatarbelakanginya. Sistem pendidikan belum membentuk orang untuk mau membaca. Para siswa hanya dibiasakan untuk menghafal dan mengikuti yang dikatakan pendidik.&nbsp; Tidak heran jika indeks literasi masyarakat masih rendah. Apalagi tantangan yang dihadapi saat ini kian berat. Upaya memasyarakatkan minat baca bertambah sulit dengan adanya teknologi digital. Teknologi digital memudahkan siapapun dalam beraktivitas, termasuk dalam aspek membaca. Tinggal kemauan dan tekad kuat agar kemudahan tersebut tidak menjadi percuma.
Organisasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) menyadari kemudahan dari kecanggihan teknologi digital.&nbsp; Maka, yang diperlukan adalah langkah-langkah sinkronisasi agar kegemaran membaca tidak ditinggalkan&nbsp; meski teknologi dirasa dominan digunakan. GPMB diminta merumuskan konsep apa yang tepat dalam penyebaran kegemaran membaca yang sesuai dengan kondisi demografi wilayah, lalu tentukan sarana yang tepat yang bisa digunakan agar target tercapai. Sinkronisasi program pemasyarakatan minat baca diperlukan GPMB dengan melibatkan semua stakeholder, baik Perpustakaan Nasional, Pemda, swasta, lembaga pendidikan maupun LSM terkait.&nbsp; &ldquo;Perpusnas tentu tidak bisa berjalan sendiri. Di sinilah pentingnya sinergi itu dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi program yang bisa dijalankan bersama. Upaya gerakkan minat baca harus ada benang merahnya,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas M. Syarif Bando saat membuka Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas GPMB) di Jakarta, (26/9). GPMB selaku organisasi yang independen memiliki misi membangun semangat dan motivasi gemar membaca secara berkelanjutan.
Sinergi program bisa dilakukan jika semua pihak yang terkait mampu mendeteksi permasalahan minat baca di daerahnya seperti apa. Di lihat mana yang menjadi keunggulan, potensi dan kekurangannya seperti apa. Demografi wilayah Indonesia yang beragam sangat memungkinkan terjadinya perbedaan metode atau pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam memasyarakatkan minat baca tiap daerah. Perpusnas menyambut baik dengan adanya sejumlah Pemda yang telah berkontribusi positif dan banyak merumuskan metode untuk meningkatkan literasi masyarakat daerahnya, namun seringkali terkendala anggaran. Boleh jadi, kendala anggaran yang tidak diberikan dikarenakan formulasi dari program literasi yang digiatkan belum tepat sasaran. Belum matang.
Para pegiat literasi pun diminta jangan berfokus pada hasil survei yang menempatkan angka literasi masyarakat Indonesia pada posisi yang mengkhawatirkan. Kalau masyarakat dihujani dengan bahan bacaan yang cukup dan memadai, minat baca masyarakat bisa ditingkatkan. Yang penting ada contoh. Tidak hanya mengimbau tapi tanpa mempraktekkan. Kepala Perpusnas juga meminta Rakornas GPMB tidak hanya workshop saja tapi harus memunculkan kebijakan yang bisa dieksekusikan (dijalankan). &ldquo;Harus ada solusi yang bisa disinkronisasikan dengan K/L seperti Perpusnas, Mendikbud, Kemenkeu, maupun Kemendes,&rdquo; tambah Syarif Bando.
Tidak ada manusia di dunia yang tidak butuh perpustakaan. Undang-undang Pendidikan Nasional memuat pentingnya kegemaran membaca dan perpustakaan dalam mendukung berjalannya kegiatan belajar mengajar (KBM). Oleh karena itu, jangan sampai ada lembaga pendidikan yang tidak menyediakan ruang perpustakaan, atau menempatkan perpustakaan di tempat yang sulit terlihat dengan koleksi seadanya. Perpustakaan harus benar-benar diperhatikan dan diberdayakan seluas-luasnya. Perpusnas menyambut baik dengan kebijakan mewajibkan membaca 15 menit sebelum aktivitas KBM dimulai.
Rakornas GPMB dihadiri oleh 165 peserta dari berbagai perpustakaan provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga diajak untuk melihat fasilitas layanan baru yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi 14 September 2017. Gedung layanan baru dengan ketinggian 24 lantai, dan tiga basement yang diklaim sebagai gedung perpustakaan nasional tertinggi di dunia.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Rakornas GPMB : Harus Ada Benang Merah Gerakkan Minat Baca

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI meluncurkan Buku Hasil Alih Aksara, Alih Bahasa, Penyaduran dan Kajian Naskah Kuno. Sebanyak 150 judul buku yang diluncurkan kali ini berbasis naskah nusantara dan terbagi dalam 4 kategori yaitu Alih Aksara, Alih Bahasa, Penyaduran dan Kajian Naskah Nusantara.
Peluncuran buku hasil kerjasama dengan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manasa) ini diselenggarakan di Ruang Teater Perpustakaan Nasional, Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2019). Peluncuran diisi dengan diskusi yang menghadirkan 10 narasumber yang merupakan perwakilan dari penulis buku.
Dalam sambutannya, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyatakan perpustakaan merupakan institusi peradaban yang berbicara tentang ribuan tahun yang lalu, kini, dan juga jutaan tahun yang akan datang. Ia juga menolak pernyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki budaya baca rendah, padahal kenyataannya Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki aksara terbanyak di dunia.
Sementara itu, Ketua Manasa Munawir Holil menjelaskan sebanyak 150 judul buku ini merupakan hasil seleksi dari ratusan judul buku. â€œKegiatan ini sependek ingatan saya, belum pernah terjadi di Indonesia. Menerbitkan satu judul buku per tahun saja merupakan kegiatan yang sangat langka dalam konteks penerbitan buku yang berbasiskan naskah nusantara, apalagi hari ini akan diluncurkan 150 judul buku,â€ ungkapnya.
Seremonial kegiatan dilaksanakan dengan penyerahan buku secara simbolis dari penulis kepada Perpustakaan Nasional. Rincian dari buku yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional tersebut sebagai berikut: 65 buah judul buku karya Alih Aksara, 35 buah judul buku karya Alih Bahasa, 20 buah judul buku karya Saduran, dan 30 buah judul buku karya Kajian.
Dengan diadakannya peluncuran buku ini diharapkan agar hasil dari kegiatan Alih Aksara, Alih Bahasa atau Terjemahan dan juga Saduran ini mampu diinformasikan serta disebarluaskan kepada masyarakat guna melestarikan salah satu hasil budaya bangsa, yaitu naskah kuno nusantara.
Reporter: Desriana Dwiyanti/Fotografer: Hartoyo Darmawan

Perpustakaan Nasional Meluncurkan 150 Judul Buku Berbasis Naskah Kuno

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando meminta jajarannya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip. Dia menegaskan bahwa seluruh pihak harus bekerja keras dalam melakukan penciptaan, pengelolaan, dan penataan arsip. Karena ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Pada Sosialisasi Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis yang diikuti seluruh pegawai Perpusnas, Syarif Bando menyatakan Perpusnas berhasil meningkatkan pengelolaan kearsipannya. Dalam kesempatan tersebut, diungkapkan bahwa Perpusnas mengalami kenaikan nilai pengawasan kearsipan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI. Syarif Bando mengapresiasi jajarannya yang berhasil meningkatkan nilai pengawasan hingga sembilan poin. Pada 2020, nilai pengawasan yang diraih Perpusnas mencapai 89,16 sementara pada 2019 nilainya 80,19.
"Karena itu saya bersama seluruh jajaran staf telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Anri dan jajaran pengawasan dari sana, yang terus menjalin kerja sama dengan kita. Ini penting kita lakukan dalam memastikan asas ketaatan kita kepada regulasi-regulasi yang berlaku yaitu Undang-undang 43 tahun 2009 tentang Kearsipan," ujarnya dalam kegiatan yang diselenggarakan secara daring tersebut pada Kamis (14/1/2021).
Pada tahun ini, Syarif Bando mendorong jajarannya agar memperbaiki pengelolaan birokrasi. Penekanan diberikan khususnya kepada pimpinan tinggi madya yang diminta agar meningkatkan kinerja. Dia menjelaskan ada beberapa parameter kepemimpinan yakni mampu memberikan penugasan yang jelas dan tegas kepada jajarannya, mampu menghitung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut, mampu menghitung dan menyiapkan anggaran untuk penyelesaian tugas, dan mampu mereviu kecepatan dan ketepatan jajarannya dalam menyelesaikan tugas.
"Karena itu kecepatan dan ketepatan harus seiring, bagaimana menanamkan rasa disiplin tepat waktu, bagaimana ketepatan pekerjaannya dan tantangannya karena kita semua diberikan tugas untuk berkembang. Bagaimana membangun kreativitas, bagaimana kreativitas yang dibangun bisa diterima oleh semua komunitas sehingga bisa menciptakan tim yang bagus," urainya.
Sementara itu, Kepala Biro SDM dan Umum Ahmad Masykuri menyatakan arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip harus membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (RTA), dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. â€œPengelola arsip dinamis terdiri dari unit kearsipan (subbagian tata usaha) dan unit pengolah yang merupakan unit kerja,â€ jelasnya.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Humas Sri Marganingsih mengungkapkan Peraturan Perpusnas Nomor 9 Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 3 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengamanatkan pengelolaan arsip dinamis pada lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas: Arsip Terkelola dengan Baik, Taat UU

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung kunjungan kerja Tim Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Senin (5/9/2022).
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fauzi Andi Wawo menyampaikan, kunjungannya ini untuk berkonsultasi terkait ranperda tentang Transformasi Penyelenggaraan Perpustakaan yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD.
"Kami mohon masukan untuk ranperda ini. Dengan adanya perda ini ada penguatan lembaga perpustakaan. Terkait pembiayaan dan sanksi perlu lebih dipertajam. Hal penting yang lain kami harap ada diskusi lebih lanjut," ungkap Fauzi.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Lutfi Saifuddin mengatakan, kunjungan kerjanya kali ini untuk melakukan konsultasi terkait perpustakaan khusus disabilitas.
Dari konsultasi ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi sebagai tindak lanjut dari bangunan perpustakaan yang telah dibangun di Kalimantan Selatan.
"Kami ingin tahu bagaimana mengoperasionalkan perpustakaan khusus disabilitas ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando memberi masukan agar penamaan ranperda yang tengah dibahas oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diubah menjadi Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan. Agar cakupan dari perda tersebut bisa lebih luas.
Syarif Bando mengingatkan bahwa saat ini paradigma perpustakaan telah berubah. Peran perpustakaan bukan lagi sekadar memanage koleksi maupun pengetahuan tetapi perannya lebih pada transfer pengetahuan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi menambahkan, Perpusnas sebagai lembaga pemenerintah non kementerian yang memiliki tugas di bidang perpustakaan, memmiliki enam fungsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tentang Perpustakaan.
Diantaranya, Perpusnas sebagai perpustakaan pembina bagi seluruh jenis perpustakaan, dan Perpusnas sebagai perpustakaan deposit sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam.
Reportase: Wara Merdeka Foto: Alfian

Sinergi Wujudkan Layanan Perpustakaan

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), serta penyerahaan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan SK Tim pengelola APBN TA 2021 secara daring maupun luring di Aula Salemba, Kamis (17/12).
Dalam arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima segera dilaksanakan untuk dilakukan review dan revisi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memahami semua implementasi dari semua mata anggaran kegiatan yang ada di dalamnya.
â€œDalam melakukan belanja tidak boleh ada mark up Â atau fiktir. Dan tidak bisa melakukan suatu kegiatan tanpa persetujuan penguasa anggaran, dalam hal ini Sestama,â€ tegasnya.
Di tahun 2021, lanjut Syarif, kita tidak hanya bicara mengenai input, proses dan output. Penting bagi seluruh PPK yang dalam hal ini pejabat eselon 2 yang didukung pengelola APBN yakni fungsional di bidang pengolah anggaran, serta seluruh staf, untuk memahami hasil (outcome) dan dampak (impact) dari belanja APBN yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional.
â€œBagaimana anggaran yang terbatas yang diberikan kepada kita untuk bisa menghasilkan hasil dan dampak yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, perlu untuk dibaca, dan pahami,â€ lanjutnya.
Syarif meminta, pengelola keuangan di tahun 2021 bisa dilaksanakan secara akuntable, transparan, terbuka dan berdasarkan keputusan kolektif, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
â€œSaya harap kesadaran kita semua akan pemahaman bahwa era telah berubah drastis, segala keterbukaan sudah di depan mata dan menjadi regulasi, Parameternya adalah kinerja kita,â€imbuhnya.
Syarif berpesan, dalam membelanjakan uang negara segalanya harus ditujukan dan berorientasi pada kepentingan rakyat terutama pada saat pandemi Covid-19 ini.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti mengingatkan kepada PPK untuk membaca, memahami, menganalisis serta memastikan proses dari DIPA yang telah diterima. Tidak sekedar input dan output saja tetapi memahami apa yang menjadi outcome maupun impactnya.
Woro berpesan, diharapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pengelola APBN yang ditetapkan, secara tertib dan tepat waktu melaporkan pencapaian kinerjanya pada aplikasi SMART DJA-KEMENKEU baik realisasi anggaran dan output kegiatan sesuai waktu yang ditetapkan.
Dalam acara tersebut, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dilanjutkan penyerahan rincian kerja kerja TA 2021 serta POK TA 2021.
Â 
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer:Arwan Subakti/Basma Sartika

Perpusnas Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Penyerahan POK TA 2021

Palangka Raya, Kalimantan Tengahâ€”Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Ofy Sofiana, menyaksikan pengukuhan Bunda Literasi Kota Palangka Raya. Pengukuhan dilakukan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin, kepada Avina Triani Almira Fairid Naparin sebagai Bunda Literasi Kota Palangka Raya.
Dalam sambutannya, Sestama Ofy menyebut Bunda Literasi merupakan salah satu strategi yang digunakan Perpusnas untuk memotivasi kesadaran masyarakat dan menumbuhkembangkan kegemaran membaca. Hal ini dipilih mengingat masyarakat Indonesia mempunyai sifat mencontoh atau meniru. Oleh karena itu, dihadirkan seorang tokoh yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat.
â€œMelalui peran para Bunda Literasi, proses sosialisasi budaya literasi akan cepat menyentuh kalangan masyarakat. Apalagi jika proses tersebut disandingkan dengan program Tim Penggerak PKK,â€ jelasnya di Aula Rumah Jabatan Walikota Palangka Raya, Jl. Diponegoro, Palangka Raya, Kalteng, pada Selasa (26/7/2022).
Dia berharap, Bunda Literasi dapat memberikan efek signifikan terhadap tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/644IMG_0769.jpg" border="0" width="400" height="267" />
Masyarakat yang berkualitas secara kognitif adalah masyarakat yang memiliki tingkat literasi baik. Untuk itu, pemerintah daerah Kota Palangka Raya diminta agar terlebih dulu membangun kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini untuk mendukung pembangunan Smart City yang dikembangkan oleh Pemkot Palangka Raya.
â€œKementrian Dalam Negeri menjelaskan bahwa Smart City (Kota Cerdas) adalah konsep kota secara terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas termasuk dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,â€ ujarnya.
Dia menekankan, pembangunan Smart City harus diimbangi dengan pembangunan Smart People. Sehingga pembangunan budaya literasi menjadi indikator penting dalam pembangunan Smart City di Kota Palangka Raya.
Usai pengukuhan, Walikota Fairid berharap Bunda Literasi Kota Palangka Raya dapat menumbuhkembangkan dan membuat terobosan, terutama dalam memaksimalkan bonus demografi di kotanya. Disebutkan bahwa kota terluas di Indonesia tersebut memiliki bonus demografi usia produktif dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi yakni 80, 82 persen. Disebutkan bahwa pihaknya akan memperbanyak titik baca, buku-buku, dan perpustakaan.
â€œBenar IPM kami tinggi, tapi apakah masyarakatnya sudah gemar membaca atau mudah mendapatkan buku bacaan? Di manapun pasti masih ada disparitas, apalagi kota ini tumbuh melalui jalur sungai. Untuk adik-adik, ayo kita mengajak saudara-saudara kita untuk membaca,â€ urainya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/536IMG_0819.jpg" border="0" width="400" height="267" />
Salah satu visi dan misi Kota Palangka Raya adalah Smart City yakni smart environment, smart society, dan economy. Menurutnya, konsep ini berkaitan erat dengan digitalisasi. Dia menekankan, Smart City bukan sekadar membangun kota secara fisik. Namun, kota harus mampu memudahkan hidup masyarakat, hingga tingkat rukun tetangga (RT).
â€œMisalkan di tingkat kelurahan atau RT, di mana ada permasalahan, yang harus disolusikan, dikoordinasikan, langsung ada jawabannya. Itu namanya mempermudah,â€ urainya.
Pada kesempatan tersebut, Walikota mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) untuk renovasi Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kota Palangka Raya senilai Rp2 miliar. Dia mengaku gedung perpustakaan sudah bagus secara bangunan dan lokasi.
Sementara itu, Bunda Literasi berharap dapat membantu upaya peningkatan minat baca masyarakat, khususnya di tingkat keluarga. Dia mengajak masyarakat, khususnya orang tua, untuk semakin aktif mengajak anaknya giat membaca, baik di rumah maupun fasilitas membaca. Dia meyakini kegemaran membaca di keluarga akan meningkatkan kualitas anak.
â€œKenapa perpustakaan penting bagi keluarga? Karena dari situlah anak mulai lahir hingga tumbuh kembang, belajar. Karena itu peran orang tua sangat penting untuk mengajarkan anak membaca,â€ tukasnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/531IMG_0753.jpg" border="0" width="400" height="267" />
Saat ini, perpustakaan dinilai semakin menarik dengan beragam aktivitas. Dia menyebut, perpustakaan berdampingan dengan kegiatan lain. Apalagi, kini perpustakaan sudah bertransformasi secara inklusi. Perpusnas menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dijalankan perpustakaan daerah.
â€œPerpustakaan zaman sekarang juga ada perpustakaan inklusi sosial. Di sini, perpustakaan memberdayakan masyarakat. Di PKK banyak ibu-ibu, perpustakaan bisa kerja sama dengan PKK dengan membina ibu-ibu, dipraktikkan langsung dan belajar langsung. Nanti ibu-ibunya bisa mempraktikkan sendiri dan bernilai ekonomis,â€ ujarnya.
Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Perpusnas, Adin Bondar, mengungkapkan, literasi merupakan kemampuan sementara kegemaran membaca adalah perilaku. Kedua hal tersebut dapat dibangun sejak dini.
â€œJadi bahwa sejak hamil, 1.000 hari kehidupan manusia, itu bisa kita lakukan stimulus bagaimana anak itu menjadi individu yang memiliki struktur berpikir yang kuat. Kemudian tahun pertama hingga kelima itu disebut golden age. Di sana tumbuh 100 miliar neuron, di situ akan terbangun struktur berpikir anak,â€ urainya.
Dia menjelaskan, tidak ada satupun negara yang kuat, yang masyarakatnya tidak gemar membaca. Hal ini terjadi di negara-negara maju seperti Jepang atau di Benua Eropa, di mana masyarakatnya literat dan berpengetahuan.
â€œSehingga mereka ketika membaca ada transfer of knowledge, struktur berpikir kristis sehingga orang itu menjadi inovatif, kreatif, dan produktif yang pada akhirnya menciptakan produk dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,â€ ungkapnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/134IMG_0617.jpg" border="0" width="400" height="267" />
Untuk itu, konsep Smart City yang diusung Pemerintah Kota Palangka Raya, dinilainya membutuhkan masyarakat yang cerdas atau smart people. Kegemaran membaca merupakan unsur pembentuk. Dia menegaskan, literasi adalah kemampuan yang dapat dikembangkan terus menerus.
â€œPermasalahan di kita, Smart City itu berbasis teknologi semua, terintegrasi. Tapi bagaimana perilaku masyarakatnya? Gemar membaca gak. Ini persoalan. Jadi karena itu ketika kita berbicara Smart City, maka erat dengan smart people,â€ ucapnya.
Dia menambahkan, kegemaran membaca sangat penting karena studi menyatakan hal tersebut berdampak kepada konstruksi berpikir.
â€œKetika sebuah keluarga dengan sosial ekonomi yang rendah, ketika dibacakan buku cerita, dongeng, kepada anak itu, maka anak itu akan lebih berkembang, konstruktif berpikirnya,â€ pungkasnya.
Selain pengukuhan Bunda Literasi, juga berlangsung talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan dengan tema Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional.
Reporter &amp; Fotografer: Hanna Meinita

Pengukuhan Bunda Literasi Kota Palangka Raya, Motivasi Kesadaran Masyarakat untuk Gemar Membaca

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Direktur KITLV Jakarta Marrik Bellen dan Pustakawan Perpustakaan Universitas Leiden, Marije Plomp pada Senin (17/10/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Marije Plomp menyampaikan, perpustakaan Universitas Leiden menyimpan banyak naskah kuno dari Indonesia. Atas hal itu, pihaknya memiliki keinginan untuk berkolaborasi dalam penyediaan akses untuk masyarakat Indonesi
"Di perpustakaan kami sudah tersimpan banyak Ini berarti perpustakaan kami memiliki tanggung jawab bukan hanya menyimpan tetapi juga merawat serta menyediakan akses untuk masyarakat Indonesia," kata Marije.
Marije mengungkapkan kedatangannya ke Perpusnas, untuk meminta masukan terkait kebutuhan masyarakat Indonesia mulai dari akademisi maupun masyarakat umum terkait naskah kuno yang ada di Perpustakaan Universitas Leiden.
"Kedatangan kami ingin mengetahui keperluan dan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan dokumen-dokumen, naskah, foto, ataupun peta yang ada di perpustakaan kami. Sehingga kami dapat menyesuaikan pelayanan kami," ungkapnya.
Dijelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya melakukan digitalisasi koleksi naskah kuno yang ada disana. Digitalisasi naskah sudah menjadi prioritas, meskipun masih terkendala dengan penyediaan sumber daya manusia dan dana yang terbatas. Ini dilakukan agar koleksi naskah kuno dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
"Digitalisasi telah menjadi prioritas kami, tetapi karna belum ada dana sehingga harus ditentukan naskah-naskah mana yang harus diprioritaskan untuk didigitalkan. Maka, kami minta masukan bagaimana Perpusnas menentukan prioritasnya dalam hal digitalisasi naskah," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyambut baik akan kolaborasi pemanfaatan naskah kuno tersebut. Syarif mengatakan, penentuan prioritas berasal dari pemerintah pusat. Seperti halnya di masa pandemi Covid-19, maka Perpusnas berkontribusi dalam memberikan informasi mengenai wabah. Menurutnya, skala prioritas harus ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Utama Ofy Sofiana menjelaskan, Perpusnas saat ini telah memiliki portal yang berisikan koleksi kuno seperti naskah, foto dan peta yang telah didigitalkan. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui lama Khastara.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Foto: Alfian

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Head of the National Library (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando received a visit from the Director of KITLV Jakarta Marrik Bellen and Librarian of the Leiden University Library, Marije Plomp on Monday (17/10/2022).
During the meeting, Marije Plomp said that the Leiden University library kept many ancient manuscripts from Indonesia. For this reason, his party has the desire to collaborate in providing access for the Indonesian people
"We have stored a lot of them in our library. This means that our library has a responsibility not only to store but also to care for and provide access for Indonesian people," said Marije.
Marije revealed that she had come to the National Library to ask for input regarding the needs of the Indonesian people, from academics and the general public regarding ancient manuscripts in the Leiden University Library.
"Our visit is to find out the needs and needs of the community regarding documents, manuscripts, photos or maps in our library. So we can adjust our services," he said.
It was explained that his party was trying to digitize the collection of ancient manuscripts that were there. Digitizing manuscripts has become a priority, although it is still constrained by limited human and financial resources. This is done so that the collection of ancient manuscripts can be easily accessed by the whole community.
"Digitalization has become our priority, but because there is no funding, it has to be determined which manuscripts should be prioritized for digitization. So, we ask for input on how National Library of Indonesia determines its priorities in terms of digitizing manuscripts," he explained.
Meanwhile, Head of National Library of Indonesia Muhammad Syarif Bando welcomed the collaboration in utilizing the ancient manuscripts. Syarif said that prioritization comes from the central government. As was the case during the Covid-19 pandemic, the National Library of Indonesia contributed in providing information regarding the outbreak. According to him, the priority scale must be determined according to the needs of the community.
Principal Secretary Ofy Sofiana explained, National Library currently has a portal containing ancient collections such as manuscripts, photos and maps that have been digitized. The community can access it through the Khastara lama.
&nbsp;
Reportage: Wara Merdeka
&nbsp;
Photo: Alfian

Berita

Kunjungan Pustakawan Perpustakaan Universitas Leiden, Jajaki Kolaborasi Penyediaan Akses Naskah Kuno