Salemba, Jakarta—Banyak catatan rekomendasi yang disarankan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam menyikapi hasil survei dan kajian pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di Perpustakaan Nasional.  

Rekomendasi yang disampaikan, yakni tim RB internal diharapkan lebih efektif melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) program kerja, termasuk memperbarui mekanisme kerja, pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture seet) jadi lebih baik. Pegawai diminta memahami tugas dan fungsi serta indikator keberhasilan sehingga dapat mendukung tujuan organisasi. Sistem integritas pada budaya organisasi antikorupsi harus diperbaiki dan secara berkala melakukan survei internal dari unit kerja yang berbeda agar dapat diketahui persepsi pegawai terhadap perubahan lingkungan kerja.

Implementasi pelaksanaan RB juga diharapkan tidak sebatas pada kelompok kerja RB tapi kepada seluruh pegawai sehingga pelaksanaan RB terlihat. Selanjutnya, melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan peraturan/UU agar diketahui apakah ada kemungkinan tumpang tindih/ketidakharmonisan, termasuk dalam penataan arsip agar mudah ditemukan kembali berkas yang dibutuhkan.

Rekomendasi berikutnya adalah menyempurnakan kembali rumusan kinerja secara berjenjang dan dibuatkan pengukuran kinerja secara elektronik di seluruh level organisasi. Dan yang terakhir memberlakukan reward dan punishment termasuk pemberian tunjanganyang didasarkan penilaian kinerja. Bukan hanya kehadiran saja.

“Agent of change yang sudah dibentuk tidak sebatas tim melainkan harus punya rencana aksi,” tambah Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, pada koordinasi pelaksanaan RB Perpusnas, Senin, (6/5).

Sedangkan untuk indeks persepsi anti korupsi menurut survei eksternal dari skala 4, Perpusnas menunjukkan angka 3,61 (belum memuaskan). Sedangkan, untuk indeks kualitas pelayanan publik juga mendapati hasil 3,41 dari skala 4 (belum memuaskan). Pun dengan survei internal integritas organisasi dimana salah satu komponen penilaian yakni, budaya organisasi dan sistem anti korupsi juga memperoleh angka rendah, 2,96

Meski terjadi sebuah anomali, dimana total penilaian indeks RB Perpusnas mendapati angka 70, 12 (kategori BB) di tahun 2018, namun sejumlah catatan dan hasil survei tetap harus mendapat perhatian khusus. Artinya, meski masuk usulan untuk kenaikan tunjangan, tapi harus ditunjang dengan perubahan-perubahan. Perpusnas merupakan salah satu institusi pelayanan publik. Jangan sekedar berbicara atau mengaku sudah melakukan reformasi birokrasi tapi ketika ditanyakan langsung ke masyarakat dijawabnya belum ada reformasi. Perpusnas harus punya program percepatan (quick win) setiap tahunnya.

Sekedar diketahui bahwa KemenPAN-RB bersama Kementerian Keuangan menargetkan pada tahun 2025, seluruh K/L tunjangan kinerja sudah harus 100%. Bahkan, kalau bisa dipercepat yakni pada 2023.

Reportase : Hartoyo Darmawan

Fotografer : Hartoyo Darmawan