Bogor, Jawa Barat -Â Perpustakaan Nasional RI menjalin kesepakatan bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) tentang pengembangan, pemanfaatan dan optimalisasi perpustakaan di lingkungan Kementan. Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di sela peluncuran Museum Tanah dan Pertanian, Jl. Ir. Juanda No. 98, Bogor, pada Selasa (3/3/2020).
Muhammad Syarif Bando menyatakan, jalinan kerjasama ini bertujuan mensinergikan program dan kegiatan antara Perpusnas dan Kementan. Selanjutnya, hal ini diharapkan meningkatkan efektifitas fungsi dan peran kedua instansi dalam pemanfaatan dan pengembangan di lingkungan Kementan.
Kesepakatan bersama meliputi tujuh ruang lingkup yakni pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang pusdokinfo, melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional, otomasi perpustakaan, serta perluasan jejaring nasional perpustakaan repositori digital yang tergabung ke dalamÂ Indonesia OneSearchÂ (IOS); pengembangan SDM dan TIK di bidang perpustakaan dan kepustakawanan; pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan; dukungan pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan dan kepustakawanan.
â€œSelain itu, kerjasama ini juga melakukan penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR); penguatan program perpustakaan berbasis inklusi sosial; dan kerja sama lain yang disepakati kedua pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,â€ urai Syarif Bando.
Sementara itu, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka) Kementerian Pertanian Retno Sri H. MulyandariÂ menyatakan kolaborasi yang intensif harus dilakukan dengan Perpusnas sehingga informasi terkini terkait pembangunan pertanian dan teknologi pertanian dapat diakses petani, penyuluh, dan masyarakat. â€œSehingga serta-merta dapat diakselerasi, dapat diakses secara masif sampai di tingkat penyuluh, sehingga kita benar-benar menjadi jembatan invensi menuju inovasi, sehingga dapat menyejahterakan petani kita di Indonesia,â€ jelasnya sebelum penandatanganan kesepakatan bersama.
Kesepakatan bersama berlaku dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal ditandatangani.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Humas Kementerian Pertanian
Â

Kembangkan Perpustakaan, Perpusnas Jalin Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Pertanian

Jakarta - Kegiatan pelestarian bahan perpustakaan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi karena terkait dengan koleksi dan akses pemustaka.
Kepala Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Made Ayu Wirayati, mengatakan berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Perpusnas memiliki 6 (enam) fungsi di mana salah satunya adalah sebagai perpustakaan pelestarian.
â€œBagaimana kita menyiapkan koleksi agar bisa bertahan selama mungkin bagi generasi yang akan datang,â€ ucapnya saat memberi sambutan pada webinar Konservasi Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno dengan tema â€œPemanfaatan Kearifan Lokal dan Penanganan Pascabencana dalam Melestarikan Naskah Kuno Nusantaraâ€ yang berlangsung secara daring, Selasa (20/9/2022).
Bagi wanita yang disapa Ayu ini, preservasi adalah kegiatan yang meliputi unsur manajerial, metode, dan teknik dalam melestarikan pelestarian fisik dan pelestarian informasi bahan perpustakaan. Dia menambahkan bahwa preservasi mengalami transformasi.
Tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip dasar tentang memperpanjang umur, merawat, dan memperbaiki, preservasi juga memberikan kemudahan akses seluas-luasnya bagi pemustaka dengan digitalisasi. Dengan demikian, kebutuhan pemakai dapat terpenuhi serta memberi peran sosial kepada masyarakat.
â€œPreservasi hari ini juga tentang bagaimana memberikan kemudahan akses kepada pemustakaan sehingga informasinya bisa diakses dimana pun pemustaka berada,â€ jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Madya Perpusnas, Ellis Sekar Ayu menerangkan di dalam preservasi ada istilah bernama konservasi. Dia menjelaskan konservasi merupakan kegiatan untuk mencegah kerusakan dan mengawetkan bahan perpustakaan agar dapat bertahan dalam waktu yang lama.
Naskah kuno yang mengandung nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan memiliki karakteristik antara lain berusia di atas 50 tahun, ditulis dengan tangan, terbuat dari bahan organik, sumber makanan serangga, dan media yang cocok untuk tumbuhnya jamur.
â€œNaskah yang tidak dirawat dan dipelihara mudah mengalami kerusakan, misalnya berlubang, berjamur, kotor, dan bernoda,â€ ungkapnya.
Menurut Ellis, perawatan dan pemeliharaan naskah berdasarkan kearifan lokal yang notabene menggunakan metode, teknik, dan bahan-bahan alami memiliki kelebihan tersendiri. Adapun kelebihannya yakni bahan baku mudah di dapat, tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, ramah lingkungan, tidak memiliki efek berbahaya pada naskah, dan metodenya tidak memerlukan banyak keahlian, peralatan serta dana.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Imam Supangat menunjukkan bahwa berdasar pada data BNPB Tahun 2021, Indonesia mengalami sebanyak 5.402 bencana alam. Jumlah tersebut terdiri dari 33% banjir, 29% cuaca ekstrem, dan 24% tanah longsor.
Dalam upaya pemulihan koleksi pascabencana banjir, Imam memaparkan beberapa langkah yang diambil Perpusnas untuk memberi bantuan. Pertama adalah membentuk tim kerja yang sudah memiliki pengalaman dan kesiapan diri. Kedua, membentuk rencana kerja terkait panduan kerja, pertimbangan keamanan, dan keselamatan. Ketiga, membangun kerja sama antar tim, pemilik koleksi, dan pihak berwenang. Keempat adalah menentukan lokasi kerja, penampungan koleksi, dan pengeringan.
Paparan ditutup dengan praktik penanganan koleksi terdampak banjir. Untuk membersihkan koleksi dari lumpur, Imam mengimbau untuk merendam koleksi di dalam air atau alkohol, lalu menggunakan kuas atau sikat untuk menghilangkan noda lumpur yang membandel.
â€œPemulihan koleksi atau rehabilitasi dilakukan biasanya seminggu atau dua minggu setelah proses penyelamatan manusianya. Maka dari itu koleksi yang terendam banjir biasanya sudah dalam kondisi rusak karena lumpur yang sudah mengering,â€ terangnya.
Selanjutnya pada proses pengeringan, dibutuhkan bahan penyerap seperti kain katun atau tisu untuk mengurangi kadar air yang masih tersisa dan kipas angin untuk mempercepat prosesnya. Kemudian langkah terakhirnya adalah meratakan koleksi dengan menggunakan mesin press atau pemberat.
â€œKondisi kering dari koleksi yang basah itu kan biasanya bergelombang, maka perlu ditekan atau diproses dengan mesin press agar bentuknya kembali seperti semula,â€ pungkas Imam.
Reporter: Basma Sartika

Pelestarian Bahan Perpustakaan Miliki Tingkat Urgensi Tinggi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Tabuhan gendang oleh Plt. Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana didampingi Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti dan Kepala Pusat Jasa dan Informasi Titik Kismiyati menandai dibukanya pameran HUT ke-38 Perpustakaan Nasional yang bertajuk Perpusnas Expo 2018 di Gedung Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka Selatan No.11, Jakarta Pusat, Senin, (7/5).
Pada sambutan pembukaan, Plt. Sestama Ofy Sofiana mengatakan di usia yang ke-38 tahun, Perpustakaan jika diibaratkan sebagai manusia sudah tumbuh ke arah lebih dewasa dan matang. Tidak lagi berkutat melayani pada pelayanan yang konvensional tapi juga harus ditambah dengan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Â 
â€œKetergantungan pemustaka kepada layanan perpustakaan berbasis TIK sudah menjadi fenomena karena mereka cenderung lebih senang membaca informasi yang dapat mudah dibawa atau disimpan dalam ponsel,â€ imbuh Ofy Sofiana. Â 
Perkembangan dan peradaban jaman yang berubah secara cepat menuntut seorang pustakawan juga harus bergerak beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pustakawan bergerak dimaknai sebagai kedinamisan, tidak diam, dan giat dalam bidang perpustakaan dan kepustakawanan.
â€œMindset pustakawan harus membangun cara-cara baru dalam mengembangkan kompetensinya dengan melakukan berbagai terobosan agar pelayanan perpustakaan dapat terus berlangsung dan berkembang,â€ tambah Ofy yang juga menjabat sebagai Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi.
Mengambil tema â€œPustakawan Bergerak Menebar Virus Literasiâ€, Perpusnas Expo merupakan salah satu cara perpustakaan mendekatkan diri dengan masyarakat. Literasi dibutuhkan masyarakat agar tidak mudah terhasut dengan informasi yang sesat (hoax). Masyarakat yang memiliki literasi informasi adalah masyarakat yang telah mengerti, menyadari, memahami, dan menggunakan bacaan dan sumber informasi secara tepat.
Perpusnas Expo 2018 disemarakkan ragam kegiatan edutainmen, seperti peluncuran buku, dialog/bedah buku, pemutaran film nasional, story telling, workshop/diskusi film, library tour, bimbingan pemustaka, lomba mewarnai/menggambar, pelatihan blog klub buku, mengenal dunia tata surya (mobile planetarium), pertunjukkan resital piano bersama pianis tuna netra Ade Irawan, pertunjukkan musik tradisional, diskusi musik, pameran perpustakaan, bazaar buku, kuliner, serta hiburan musik.
Perpusnas Expo 2018 diramaikan tidak kurang dari 70 stand perpustakaan dari MPR-RI, DPR-RI, Setneg, Bank Indonesia, BPK, Lemhanas, Mahmakah Agung, Bekraf, Kemenlu, Kemenperind, Kemenkes, Dinas Perpustakaan Kab. Waropen, Kota Makassar, Kab. Toli-toli, Kota Pangkalpinang, Kota Yogyakarta, dan DKI Jakarta, penerbit Gramedia, Erlangga, Tiga Serangkai, Diva Press, batik, dan aneka kuliner nusantara. Perpusnas Expo 2018 berlangsung selama sepekan, mulai dari tanggal 7 -14 Mei dan bertempat di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka Selatan No.11 Jakarta Pusat.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â

Perpusnas Expo 2018 : Pustakawan Bergerak Menebar Virus Literasi

Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat bersama Pengurus Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia (FPSMI) kembali melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di Hotel Lumire, Selasa (15/8/2023).
Kegiatan ini menghadirkan 19 (sembilan belas) orang pengurus forum yang berasal dari berbagai sekolah di Indonesia diantaranya dari SMP Katolik Mayella Poigar, Minahasa Selatan, SMA Negeri 10 Kota Ternate, Maluku Utara, SMA Negeri 1 Ciamis, SMP Budi Mulia Utama, SMA Negeri 3 Jakarta, SMA Negeri 1 Kabila, Gorontalo, SMA Negeri 1 Bae, Kabupaten Kudus, MAN 18 Jakarta Timur, SMA Islamic Centre Kota Tangerang, dan lainnya.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Sri Marganingsih mengatakan perkembangan zaman yang luar biasa terutama pada bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) memaksa penyelenggaraan perpustakaan untuk melakukan penyesuaian.
&ldquo;Diadakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dari bapak/ibu mengenai implementasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan selama 16 tahun belakangan. Kira-kira kendala dan harapannya apa dalam mengelola perpustakaan sekolah,&rdquo; ucapnya.
Wanita yang akrab dipanggil Marga ini juga menyampaikan bahwa seluruh masukan yang diterima kelak akan dipilah, dirumuskan, dan dikelompokan sesuai dengan masing-masing jenis perpustakaan yang dikelola.
Pada sesi diskusi perwakilan dari SMP Katolik Mayella Poigar, Minahasa Selatan, Fientje Watak membeberkan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 5% untuk mengelola perpustakaan sekolah pada kenyataannya di lapangan belum terlaksana dengan baik. Padahal menurutnya, perpustakaan sekolah merupakan jantung belajar siswa, guru, bahkan masyarakat sekitar.
&ldquo;Perpustakaan sekolah harus dijadikan sebagai point central belajar anak-anak, untuk itu pemanfaatan dana BOS dalam pengadaan buku baru yang sesuai dan variatif sangat dibutuhkan karena sekarang yang banyak adalah buku terbitan lama dan buku-buku paket,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, hadir dari SMK Negeri 40 Jakarta Timur, Sumarsono, menambahkan sejatinya dana BOS dapat dimanfaatkan selain untuk pengadaan buku ialah untuk pembayaran honor pustakawan, diklat pustakawan, dan pengembangan buku.
Dia mengaku prihatin dengan keadaan pustakawan di sekolah karena banyak pihak sekolah baik di negeri maupun swasta tahu mengenai pemanfaatan dana BOS tersebut namun terkesan acuh. Baginya, pustakawan sekolah mampu mengembangkan perpustakaan apabila dibekali dengan diklat yang dibutuhkan.
&ldquo;Banyak yang sebenarnya tahu, namun mereka tidak mau tahu soal dana BOS itu. Perpustakaan yang ada di sekolah saat ini stagnan padahal harusnya ada perubahan apabila pengelolanya mendapatkan diklat yang sesuai. Alasan kenapa sekolah tidak mengadakan diklat untuk pustakawannya karena takut mereka pindah ke sekolah lain. Menurut saya tidak seperti itu, karena kalau mereka diberi diklat pasti mereka jadi lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan layanan perpustakaan kepada pemustakanya. Terlebih kalau honor mereka ditambah, tentunya mereka akan lebih setia untuk mengabdi,&rdquo; terangnya.
Sementara itu dari SMA Negeri 1 Ciamis, Neni Sumarni membagikan pengalamannya bahwa kepala perpustakaan di sekolahnya belum pernah berasal dari pustakawan, selalu dari guru. Hal ini terjadi untuk mengisi kekurangan jam kerja guna mendapatkan sertifikasi.
&ldquo;Mohon diluruskan kembali bahwa seorang kepala perpustakaan harus memiliki kualifikasi karena dibutuhkan ilmu yg mumpuni dengan tanggung jawab besar untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan baik bagi siswa dan masyarakat sekitar. Standar nasional perpustakaan harus diselaraskan dengan UU pendidikan agar tidak seperti lelang jabatan,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfiyan Tarih Alfatih

Perpusnas Gandeng FPSMI Lanjut Bahas DIM

Jakarta - Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sejalan dengan manifesto UNESCO terkait perpustakaan umum sebagai gerbang menuju pengetahuan, yakni menyediakan kondisi dasar untuk pembelajaran sepanjang hayat bagi setiap manusia.
Demikian disampaikan Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Woro Titi Haryanti dalam sambutannya pada kegiatan Peer Learning Meeting (PLM) Regional Tahun 2023 yang mengangkat tema Menjadi Perpustakaan Inovatif dan Kreatif dengan CIEL (Creativity, Innovation, Entrepreneurship and Leadership) di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (22/8/2023).
&ldquo;Karena itu, UNESCO mendorong pemerintah pusat dan daerah supaya secara aktif menyediakan pelayanan perpustakaan umum atas dasar persamaan akses bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, bahasa, dan status sosial,&rdquo; ucapnya.
PLM Regional Tahun 2023 merupakan agenda tahunan dan menjadi bagian dari Program TPBIS yang telah digerakkan oleh Perpusnas dengan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas) dan Kementerian Keuangan RI, sejak tahun 2018.
Woro Titi menjelaskan bahwa Program TPBIS merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Dengan program ini, Perpusnas terus bergerak untuk menjadikan perpustakaan sebagai ruang publik berbagi pengalaman, berlatih keterampilan dan kecakapan hidup, belajar secara konteksual untuk menjadi masyarakat produktif, mandiri dan sejahtera.
&ldquo;Adapun aktivitas yang dilakukan antara lain kegiatan pendampingan, bimbingan teknis, bantuan TIK, bantuan koleksi siap pakai dan rak buku, dan perangkat jaringan untuk akses internet,&rdquo; ungkapnya. &nbsp;&nbsp;
PLM Regional Tahun 2023 dalam hal ini dilaksanakan untuk menunjukkan eksistensi dan peran strategis perpustakaan dalam meningkatkan literasi untuk kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Woro Titi mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kesempatan dan peluang yang baik untuk mengembangkan ide dan kreativitas peserta guna mengelola perpustakaan berbasis inklusi sosial.
&ldquo;Peer learning adalah pendekatan kolaboratif, sehingga satu ide akan menjadi ide yang besar, begitu pula dengan kreativitas. Harapannya bisa untuk mempercepat peningkatan kinerja dari capaian TPBIS, ketimbang berpikir sendiri. Kita harus melakukannya bersama untuk mencapai tujuan,&rdquo; harapnya.
Selaku Team Leader Konsultan Pendamping Program PT MarkPlus, Inc., Erlyn Sulistyaningsih pada hari kedua, Rabu (23/8/2023) menerangkan bahwa meskipun sederhana, perpustakaan memiliki peran besar dalam membangun masyarakat menjadi sejahtera.
Untuk program TPBIS, Erlyn menambahkan Key Performance Indicator (KPI) dibutuhkan guna menjadi indikator kuantitatif dalam menilai kinerja dari suatu organisasi dalam melakukan tujuan tertentu. Komponen yang terdapat di dalam KPI itu pun berbeda sesuai perannya di provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.
&ldquo;KPI memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan suatu program di setiap tingkatan. Lalu, gambaran tersebut akan mendorong percepatan dari impelementasi untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik. Jadi, bapak/ibu dapat membuat prioritas atas desa/kelurahan mana yang membutuhkan pembinaan atau pendampingan,&rdquo; jelasnya.
Erlyn juga menekankan bahwa untuk meningkatkan kinerjanya, perpustakaan harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan layanan yang memberi dampak nyata untu Masyarakat. Selain itu, perpustakaan juga perlu meningkatkan kapasitas untuk dapat mengelola layanan dengan baik dan mengkomunikasikannya kepada publik.
&ldquo;Ayo kita bergerak dan lakukan yang berbeda untuk perpustakaan. Karena perpustakaan adalah andalan bangsa kita untuk mendampingi masyarakat,&rdquo; ajaknya.
Sementara itu, Deputi CEO MarkPlus, Inc., Yosanova Savitry memaparkan keberlanjutan transformasi perpustakaan membutuhkan keahlian dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, guna menjadi komunikasi yang handal ada formulanya yaitu konten, konteks, dan delivery (penyampaian).
&ldquo;Konten yang baik bentuknya singkat, padat, dan mudah dipahami, konteksnya sesuai dengan target audiensi, dan penyampaiannya mudah untuk diingat,&rdquo; katanya.
Ketika keahlian berkomunikasi sudah dimiliki, bagi Yosanova, konsep CIEL kiranya dapat diterapkan untuk senantiasa mengembangkan layanan perpustakaan dengan lebih percaya diri. Dalam Bahasa Prancis, ciel memiliki arti langit. Adapun filosofi dari langit menurutnya yaitu luas, tenang, dan tinggi.
&ldquo;Seseorang yang punya CIEL diharapkan lebih tenang, berpikiran luas, dan komprehensif dalam melihat sesuatu,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;
PLM Tahun 2023 terbagi ke dalam Regional Jakarta dan Regional Surabaya. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta diselenggarakan selama 2 hari yakni 22-23 Agustus 2023 dan melibatkan 309 peserta yang berasal dari 17 perpustakaan provinsi, 66 perpustakaan kabupaten/kota, dan 266 perpustakaan desa/kelurahan.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

PLM 2023: Perpustakaan Umum Gerbang Pengetahuan

Jakartaâ€”Usulan naskah kuno Nusantara dari Indonesia untuk nominasi Ingatan Kolektif Dunia atau Memory of the World (MoW) harus ditingkatkan.
Wardiman Djojonegoro, pakar pendidikan dan sejarah, menyatakan Indonesia memiliki ribuan naskah kuno Nusantara. Namun, saat ini tercatat baru delapan warisan dokumenter yang masuk MoW yang ditetapkan oleh Unesco.
Dia mendorong Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk mendukung upaya pengajuan naskah kuno Nusantara tersebut ke Unesco. Penetapan naskah kuno Nusantara sebagai MoW, tuturnya, merupakan pengakuan dari dunia bahwa karya intelektual nenek moyang bangsa, layak untuk dikenang. Dia menyebut, Jerman sudah memiliki 80 warisan dokumenter yang ditetapkan sebagai Memori Ingatan Dunia.
â€œSalah satu kriteria Unesco adalah menghormati, mengenang tentang kepandaian daripada nenek moyang kita di seluruh dunia. Karena MoW itu seluruh dunia. Jadi, kita harus mengajukan naskah kita untuk bisa diterima sebagai warisan dunia, pengakuan daripada local genius daripada nenek moyang kita,â€ terangnya dalam webinar Sosialisasi Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia, pada Kamis (19/5/2022).
Menteri Pendidikan pada 1993-1998 tersebut menambahkan, usulan naskah kuno Nusantara untuk masuk MoW membuat sejarah bangsa lebih dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. â€œKarena di dalam syarat Unesco adalah setiap naskah itu harus open access, harus terbuka, kalau bisa digitalisasi. Sehingga orang jauh di Amerika, jauh di Eropa, jauh di Jepang, bisa membaca,â€ ujarnya.
Pria yang terlibat sebagai tim ahli dalam beberapa naskah MoW tersebut mengakui minimnya pengakuan naskah kuno Nusantara tersebut dikarenakan sedikitnya peneliti Indonesia dalam menyusun naskah akademik. â€œNaskah itu harus diteliti kembali agar sesuai dengan apa yang diminta oleh Unesco,â€ ujarnya.
Selain itu, naskah kuno yang diusulkan harus tersimpan dengan baik dan naskahnya masih asli. Hal ini menjadi kesulitan di Indonesia karena iklimnya tropis dan faktor bencana alam sehingga naskah terancam punah. â€œSehingga untuk Indonesia, syarat daripada Unesco itu sangat berat karena kita harus menjaga naskah-naskah yang kita usulkan itu agar betul,â€ ungkapnya.
Webinar yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-42 Perpusnas tersebut menghadirkan Sri Sumekar, pustakawan ahli utama Perpusnas. Sumekar menyatakan sebelum masuk MoW, warisan dokumenter bangsa harus diakui terlebih dulu secara nasional atau dalam Ingatan Kolektif Nasional (IKON).
IKON merupakan program yang dikoordinir oleh Perpusnas dalam rangka pelaksanaan inventarisasi, pencatatan, pendataan, dan pendaftaran/registrasi warisan dokumenter budaya bangsa berupa naskah kuno yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai karya budaya bangsa yang harus diingat oleh seluruh bangsa Indonesia.
Perpusnas ditunjuk sebagai koordinator setelah pencanangan IKON pada 2012 di Manado yang digagas oleh tujuh kementerian/lembaga. Mantan Sekretaris Utama Perpusnas tersebut menyebut, naskah kuno yang sudah lulus uji akan mendapat register IKON dan selanjutnya dapat diusulkan untuk nominasi MoW.
Naskah kuno yang diusulkan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, merupakan dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang berumur sekurangnya 50 tahun. â€œDan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan,â€ terangnya.
Disebutkan bahwa banyak warisan dokumen bangsa yang terancam punah. Dengan adanya IKON, diharapkan dapat mengajarkan pelestarian warisan dokumenter bangsa Indonesia dan penyelamatan aset dokumen nasional dari kepunahan. Selain dilestarikan, warisan bangsa ini dialihmediakan dalam bentuk digital, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah.
Berdasarkan data Chambert-Loir dan Oman Fathurahman, tercatat sebanyak 58.947 naskah kuno Nusantara tersebar di dalam dan luar negeri. Untuk itu, dia mengimbau kepada para pemilik naskah serta dinas kearsipan dan perpustakaan di seluruh Indonesia untuk mengajukan naskah kuno yang dimiliki sebagai register IKON. â€œNanti akan kita usulkan bila ada internasional, akan kita usulkan sebagai MoW,â€ tukasnya.
Sementara itu, Dosen FIB Universitas Andalas, Pramono, menyatakan naskah Tuanku Imam Bonjol berpotensi untuk masuk IKON dan nominasi MoW. Dari segi kepengarangan, naskah ini merupakan hipogram dari tangan pelaku sejarah.
Disebutkan bahwa naskah merupakan memoar Tuanku Imam Bonjol, memoar Naali Sutan Caniago yang merupakan putranya, dan notulen rapat yang diadakan di dataran tinggi Minangkabau pada 1865 dan 1875. Lewat naskah ini, Imam Bonjol ingin meluruskan arus perjuangannya sebagai bagian dari gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.
â€œNaskah ini merupakan saksi atau lanskap sejarah kebudayaan Minangkabau pada abad ke-19, terdapat narasi global dalam hubungan jaringan, paham keagamaan, dan tren keislaman yang berkembang pada kurun waktu abad ke-18 antara Timur Tengah dan Kawasan Asia Tenggara,â€ jelasnya.
Selain naskah Tuanku Imam Bonjol, naskah Sunda Sanghyang Siksakandaâ€™ng Karesian juga berpeluang diusulkan sebagai nominasi MoW. Undang Ahmad Darsa, Dosen FIB Universitas Padjajaran, menyebut naskah SSK sudah dibahas sejak 2017, salah satunya dalam FGD di Perpusnas. Hal ini membuktikan adanya perspektif nilai-nilai peradaban universal dalam naskah SSK yang dikategorikan sebagai Ensiklopedi Sunda Kuno.
â€œSSK dapat diartikan sebagai uraian atau risalah tentang pengetahuan sebagai pedoman bagi kaum cendikia,â€ terangnya.
Secara garis besar, teks naskah SSK terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disebut Dasakreta yang isinya menekankan ajaran akhlak dan tugas serta kewajiban setiap orang. Bagian kedua disebut Darma Pitutur yang isinya pengetahuan umum yang seyoygyanya diketahui orang banyak.
Naskah SSK berasal dari sebuah koleksi skriptorium kabuyutan Ciburuy Bayongbong, Kabupaten Garut. Disebut sebagian besar berbahasa Sunda Kuno, berjumlah 30 lempir, berbahan nipah, ditulis dengan tinta hitam.
Tercatat, sejak 2003 hingga 2017, sebanyak delapan warisan dokumenter Indonesia ditetapkan sebagai Memori Ingatan Dunia yakni Arsip VOC (2003), I La Galigo (2011), Babad Diponegoro (2013), Negarakertagama (2013), Arsip Konferensi Asia-Afrika (2015), Cerita Rakyat Panji (2017), Arsip Rekonstruksi Candi Borobudur (2017), dan Arsip Tsunami (2017).
Reporter: Hanna Meinita

Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia

<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; color: #495057; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 14.08px; background-color: #ffffff;">Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Jawa)

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Jawa)

Berita