Salemba, Jakarta-Teknologi sudah berkembang sedemikian pesat.&nbsp; Nyaris di semua sektor kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Bahkan, ada teknologi yang sudah dilengkapi dengan kemampuan menganalisis data. Kemampuan pintar ini yang disebut dengan intellectual intelligence, seperti yang terdapat pada perangkat smart phone dan sebagainya. Ketergantungan manusia dengan teknologi menurut sebuah riset dikatakan kalau manusia hanya sanggup hidup tanpa handphone selama tujuh menit.
Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016, dari 256,2 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 51,8% adalah pengguna internet. Kira-kira 132,7 juta orang sehari-hari akrab dengan dunia maya. Sedangkan, pemakaian internet terbesar adalah untuk mengakses media sosial, seperti&nbsp;Facebook (115 juta pengguna),&nbsp;Youtube (50 juta pengguna), dan&nbsp;Instagram&nbsp;(45 juta pengguna). Artinya,&nbsp;begitu banyak orang yang terpapar berbagai informasi yang bersumber dari internet. Persoalannya adalah belakangan ini paparan informasi tidak benar alias hoax berkembang pesat. Masyarakat dibuat resah, tidak aman, panik, dan bingung sehingga timbul pergesekan&nbsp;sosial, konflik, bahkan peperangan gara-gara informasi yang tidak sesuai fakta.
Di sinilah dibutuhkan peran perpustakaan dalam mereduksi informasi hoaks. Jangan sampai perpustakaan hanya menjadi &lsquo;toko buku&rsquo;. Inovasi perlu dilakukan terus menerus. &ldquo;Kalau tidak berubah, nasib perpustakaan akan ter-destruction,&rdquo; ujar Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto, Senin, (11/12/2017). Masyarakat bisa memanfaatkan informasi yang lebih teruji kebenarannya, seperti jurnal, artikel ilmiah, dan sebagainya yang tersimpan di perpustakaan.&nbsp;Jangan menganggap cara ini kuno dan ribet, karena faktanya perpustakaan juga kini sudah banyak berubah, lanjut Henri.
Seringkali, mesin pencari informasi seperti Google hanya memberikan informasi sebatas &lsquo;kulitnya&rsquo; saja. Tidak lebih dalam terhadap suatu subjek informasi. Sedangkan, di perpustakaan masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan konten positif, valid, dan bahkan menjadi rujukan dari berbagai media massa ataupun pengambil keputusan. Apalagi, di era generasi milenial saat ini, mau tidak mau perpustakaan wajib cepat tanggap terhadap kebutuhan layanan yang sesuai dengan karakteristiknya. Perpustakaan bisa berkontribusi sebagai&nbsp; motor penggerak dalam mereduksi penyebaran hoaks melalui gerakan literasi digital.
Khusus di Perpustakaan Nasional, peran yang dimainkan bisa lebih jauh dan meluas. Melalui media tercetak, digital dan hasil alih media, Perpustakaan Nasional berusaha menyajikan informasi yang lengkap dan akurat berdasarkan sumber-sumber primer. Di samping itu, Perpusnas&nbsp; juga berusaha menjembatani sumber-sumber informasi lain dan spesifik dalam bentuk jejaring perpustakaan melalui Indonesia OneSearch (IOS). &ldquo;Saat ini telah terhimpun lebih dari 800 perpustakaan yang tergabung di dalamnya dengan ribuan repositori,&rdquo; kata Kepala Bidang Kerjasama dan Otomasi Perpustakaan Nasional Wiratna Tritawirasta.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Peran Perpustakaan Digital Dalam Mereduksi Hoaks

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memberikan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling (MPK) untuk Kota Singkawang. Bantuan diberikan secara simbolis oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando kepada Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie. Penyerahan dilakukan dalam kunjungan yang dilakukan Wali Kota bersama jajarannya ke Gedung Layanan Perpusnas, jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Senin (8/2/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Syarif Bando menyatakan transfer pengetahuan merupakan esensi dari perpustakaan. Perpustakaan harus berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat. Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Melalui koleksi buku terapan dan pendampingan dari pustakawan dan tenaga ahli, perpustakaan menjadi tempat belajar masyarakat untuk menghasilkan kemampuan wirausaha.
Sebagai lanjutan dari program transformasi, Perpusnas mengembangkan Pojok Baca Digital (Pocadi). Tahun 2020, Perpusnas menyalurkan bantuan Pocadi ke 90 kabupaten/kota. Singkawang merupakan salah satu penerima bantuan. Syarif berharap dukungan dari kepala daerah untuk mendukung Pocadi dengan memamerkan produk lokalnya.
"Pocadi dirancang untuk melanjutkan program transformasi kami. Ada masyarakat yang tadinya di pinggiran termarginalkan, punya usaha-usaha kecil dan mikro, nanti dibantu dipasarkan di situ," jelasnya.
Syarif menguraikan, data Bappenas menyebut hanya 10 persen masyarakat Indonesia yang menembus perguruan tinggi. Ini artinya, sekira 90 persen yang tamat pendidikan setara SMA, SMP, SD, hingga tidak tamat sekolah. "Sehingga produk yang mereka hasilkan itu biasanya UMKM. Dan ini fakta, 62 persen APBN kita itu dikontribusi oleh UMKM. Jadi ini harus dipelihara. Apalagi ini di wilayah kerja ibu wali," urainya.
Sementara itu, Tjhai Chui Mie mengapresiasi bantuan yang diberikan Perpusnas. Dia mengungkapkan hal ini memotivasi dirinya untuk berjuang meningkatkan minat baca masyarakat kota yang berlokasi di Kalimantan Barat tersebut. "Kita harapkan dari Perpusnas terus mendukung, saran, ide untuk kami kembangkan di Kota Singkawang. Saya akan lebih fokus mengembangkannya lagi, di mana kami mendapatkan mobil perpustakaan keliling. Terima kasih buat Kepala Perpusnas, dan tentu kami Singkawang akan memberikan yang terbaik untuk Perpusnas," pungkasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Syarif Bando menyerahkan buku "Impact Stories"Â dari penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan "Perpustakaan Nasional RI: Ikon Peradaban dan Ilmu Pengetahuan" kepada Tjhai Chui Mie. Sementara Tjhai Chui Mie menyerahkan buku "Cerita Rakyat Singkawang" terbitan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â

Kepala Perpusnas Berikan Mobil Perpustakaan Keliling untuk Kota Singkawang

Surabaya, Jawa Timur--Di tengah gempuran teknologi digital, perpustakaan harus bertahan (survive). Di berbagai negara yang maju secara pendidikan justru menempatkan perpustakaan sebagai bangunan yang dibanggakan. Perpustakaan di masa depan harus lebih banyak memberikan ruang kolaborasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak ketika memberikan pembekalan kepada 1.000 peserta Peer Learning Meeting Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 'Literasi Untuk Kesejahteraan' di Surabaya pada Selasa malam, (3/12).
"Kodrat manusia adalah makhluk sosial sehingga ruangan yang terbuka melahirkan kolaborasi," ungkap Emil mendambakan konsep perpustakaan di masa depan.
Inklusi sosial tidak lagi menekankan pustakawan mengurusi buku melainkan dengan pelibatan komunitas-komunitas. "Jadilah pustakawan yang humanis. Bukan sekedar knowledge collection. Tapi knowledge organizer," ucap Wagub Jawa Timur.
Wagub Emil mengakui bahwa persoalan literasi tidak bisa ditangani oleh Perpustakaan Nasional sendiri maupun dinas perpustakaan yang berada di provinsi, kabupaten/kota. "Tapi Perpusnas dan dinas perpustakaan daerah bisa menjadi penggerak literasi," tutup Emil Dardak.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd. Radityo

Wagub Emil Dambakan Perpustakan Terbuka Untuk Ruang Kolaborasi

Blitar, Jatim--Perpustakaan Proklamator Bung Karno (PP Bung Karno) dalam menyongsong Hari Sumpah Pemuda ke-91 kembali menggelar Dialog Kebangsaan dengan Bung Karno dan Sumpah Pemuda, Selasa (22/10) di Amphiteater PP Bung Karno, Kota Blitar. Kegiatan ini masih dalam rangkaian Bulan Literasi Kebangsaan dan Kepemudaan yang dalam bulan Oktober ini sangat semarak dengan berbagai kegiatan yang mampu menyedot perhatian masyarakat. Hadir dalam kesempatan ini Ketua Umum PP-IPI H.T. Syamsulbahri, Direktur Blitar Heritage Society Indah Iriany, dan pegiat literasi dari Yayasan Inggit Garnasih Bandung Jawa Barat Lelyana Mey, acara dipandu Pustakawan Ahli Muda PP Bung Karno Budi Kastowo. Peserta yang lebih dari 300 orang itu kebanyakanÂ  generasi milenial pelajar SMA dan mahasiswa, para guru-guru, penggiat literasi, komunitas muara baca, dan budayawan/seniman Blitarraya.
Kepala UPT PP Bung Karno dalam sambutannya mengajak para siswa dan mahasiswa untuk ikut menyemarakkan Bulan Literasi Kebangsaan dan Kepemudaan dengan aktif mengikuti rangkaian kegiatan yang ada di PP Bung Karno ini, karena dalam beberapa hari ini ke depan PP Bung Karno semarak dengan berbagai kegiatan literasi. "Saya berharap adik-adik pelajar dan mahasiswa ikut aktif dalam kegiatan disini mulai dari dialog kebangsaan ini sampai pagelaran wayang kulit silakan diikuti untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita yang berkaitan dengan Bung Karno," ujarnya.
Sedangkan H.T Syamsulbahri dalam kesempatan paparannya mengajak anak-anak muda untuk giat berliterasi, giat memanfaatkan perpustakaan sebaik-baiknya. Karena dengan semangat sumpah pemuda, kita semua diajak oleh para pendahulu kita, para tokoh perjuangan biasa, seperti Bung Karno menyemangati kita bangsa Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan meningkatkan pengetahuan dengan membaca.Â  "Itulah literasi pada jaman itu, dan sekarang literasi itu kita maknai dengan perbuatan dan tindakan nyata untuk menambah knowlegde, pengetahuan kita, ide atau gagasan baru serta inovasi baru," ujarnya.
Ketua Umum IPI itu juga mengatakan bahwa peranan perpustakaan dalam literasi kebangsaan itu cukup penting. Literasi kebangsaan Indonesia adalah kegiatan literasi untuk membangun konsep kebangsaan Indonesia. "Literasi secara sederhana adalah ketika seseorang atau sekumpulan orang mempunyai masalah kemudian ingin memecahkan masalah dengan dengan cara menemukan jawaban atas permasalahan yang ada melalui membaca, menulis, menganalisa, mengevaluasi, menulis, bicara dan menyebarluaskan informasi tersebut kepada publik," ungkapnya. Lebih lanjut Syamsulbahri mengatakan, bulan literasi kebangsaan dan kepemudaan yang digelar di Perpustakaan Bung Karno ini sangat saya apresiasi dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi karena pemahaman sejarah ini, khususnya sumpah pemuda dapat diimplementasikan oleh generasi milenial.
Â  Sementara itu, Sejarawan yang juga Direktur Blitar Heritage Society mengatakan dalam beberapa terminologi sejarah mencatat atau menanyakan peranan Bung Karno dalam peristiwa Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II, namun apabila dicermati lebih teliti, sulit mengatakan Bung Karno tidak terlibat dalam sumpah pemuda, setidaknya keterlibatannya secara mental dan spiritual, kalau boleh disebutkan sebenarnya Bung Karno adalah inspirator, generator,Â  dan motivator utama terjadinya Sumpah Pemuda. Â 
Sedangkan Lelyana Mey menyebutkanÂ  literasi sejarah sekarang ini kita berdayakan perpustakaan semaksimal mungkin, karena perpustakaan saat ini sebagai pusat kegiatan masyarakat, jadi marilah kita manfaatkan sebaik-baik perpustakaan ini bersama fasilitasnya yang dimilikinya. "Saya senang sekali dengan statement Kepala Perpustakaan Nasional Bapak Muhammad Syarif Bando bahwa perpustakaan itu milik masyarakat dan sepenuhnya dilayankan untuk masyarakat, petugas perpustakaan atau pustakawan adalah pelayannya yang membantu masyarakat menemukan informasi yang dicarinya," ujarnya. Pegiat literasi asal kota Bandung ituÂ  membawa tim pementasan teater dan musik yang mengiringi dalam berliterasi selama di kota Blitar.
Agus Sutoyo Kepala Bidang Layanan Informasi dan Kerjasama PP Bung Karno yang juga sebagai penanggungjawab kegiatan Bulan Literasi Kebangsaan dan Kepemudaan ini mengatakan bahwa kegiatan ini bermodalkan semangat yang membara untuk menyemarakkan Hari Sumpah Pemuda, dengan menggelar Bulan Literasi Kebangsaan dan Kepemudaan untuk meningkatkan peran perpustakaan, khususnya PP Bung Karno sebagai perpustakaan yang ikut serta dalam menggal;i khasanah sejarah Indonesia, utamanya tokoh Proklamator Bung Karno yang dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Salam Literasi.***
Reportase: Budi Kastowo
Fotografi: Juwito
Â

Dialog Kebangsaan: Bung Karno dan Sumpah Pemuda

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI raih penilaian tinggi dalam predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Dalam hal ini, Perpusnas memperoleh nilai 81,30 dan menjadi satu dari 15 Lembaga yang dinilai.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, hadir untuk menerima piagam penghargaan di acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Ombudsman.
Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawal penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia terus berusaha mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui survei kepatuhan yang terus dilakukan secara rutin sejak tahun 2013.
Hasil nilai kepatuhan dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, kemudian zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.
Pada tahun 2021 penilaian kepatuhan dilaksanakan terhadap 587 instansi dengan rincian 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 416 Pemerintah Kabupaten, dan 98 Pemerintah Kota.
Anggota Ombudsman, Dadan S. Suharmawijaya, menyampaikan pelaksanaan tugas Ombudsman pada Triwulan 1 Tahun 2022 dimanfaatkan dengan merespon beberapa isu terkini baik penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi.
&acirc;&euro;&oelig;Ombudsman menerima laporan pengaduan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 2706 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut terdapat 1766 laporan masyarakat, kemudian 893 quick response, dan 36 laporan investigasi atas prakarsa sendiri. Selain itu, terdapat 2564 konsultasi non laporan dan 596 tembusan. Pada periode ini, laporan yang diselesaikan sebanyak 1904,&acirc;&euro; jelasnya.
Ditambahkan oleh Wakil Ketua Ombudsman, Bobby Hamzar Rafinus, dari evaluasi terhadap hasil survei kepatuhan masih ada tantangan besar yang harus dihadapi mengenai kepatuhan terhadap pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya di tingkat Kabupaten. &Acirc;&nbsp;&Acirc;&nbsp;&Acirc;&nbsp;
&acirc;&euro;&oelig;Dari 416 Kabupaten yang kami survei masih sekitar 226 berpredikat sedang dan 87 berpredikat rendah. Jadi kalau melihat kepada sasaran jangka menengah RPJMN 2020-2024 maka pekerjaan yang besar masih banyak harus kita lakukan untuk meningkatkan jumlah kabupaten dari kepatuhan rendah dan sedang menjadi kepatuhan tinggi,&acirc;&euro; ungkapnya.
Lebih lanjut, Bobby memaparkan dalam upaya proses penyelesaian laporan masyarakat, Ombudsman memiliki satu standar prosedur yang berlaku di seluruh Ombudsman di dunia. Ombudsman sudah membangun mekanisme cukup panjang yang terbagi dalam tiga tahapan yakni tahap penerimaan dan verifikasi, tahap pemeriksaan, dan tahap resolusi dan monitoring.
&acirc;&euro;&oelig;Alurnya adalah pelapor menyampaikan aduan atas pelayanan publik, lalu data aduan yang telah masuk diverifikasi, setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen, dan pada akhirnya penyelesaian aduan ditindaklanjuti dengan beberapa metode penyelesaian masalah yang ada di Ombudsman,&acirc;&euro; paparnya.
Penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik merupakan wujud komitmen Ombudsman untuk terus mendorong pelayanan publik menuju era digitalisasi, komitmen untuk terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh pelosok nusantara.
Dengan terus melaksanakan survei kepatuhan, Ombudsman berharap akan terus meningkatkan jumlah instansi yang memiliki predikat kepatuhan terbaik. Sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang berbasis teknologi, transparansi, cepat, mudah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Masuk Kategori Zona Hijau Predikat Kepatuhan Ombudsman

Kebayoran Baru, Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando hadir sebagai narasumber dalam acara â€œDialog Interaktif Pelajar: Generasi 4.0 Melek Literasi Mediaâ€ di Universitas Prof Dr Hamka, Rabu (10/10). Dalam Kesempatan ini Syarif menyampaikan pentingnya membaca bagi para pelajar. â€œSebuah resiko besar apabila suatu bangsa tidak suka membaca. Tanpa membaca sebuah bangsa akan punah,â€ ungkap Syarif.
Syarif menambahkan, membaca akan membuat seseorang belajar berbagai kompetensi diri. Mulai dari leadership, problem solving, collaboration, networking, serta inovasi dan kreatifitas. Hal-hal tersebutlah yang akan berguna untuk menciptakan percepatan perubahan melalui teknologi. Maka dapat dikatakan bahwa teknologi adalah produk literasi suatu bangsa.
Literasi akan membawa kita pada kedalaman pengetahuan yang akan menciptakan produk dan jasa bermutu sebagai bukti kemajuan sebuah negara.
Sebagai bagian dari sebuah bangsa masing-masing orang memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsanya. Untuk itu kesadaran untuk meningkatkan literasi melalui membaca harus datang dari dalam diri sendiri. â€œBacalah sebagai modal yang akan diwariskan kepada anak cucu kita. Itulah bentuk tanggung jawab kita,â€ tegas Syarif.
Turut hadir dalam acara ini Ketua Lembaga Sensor Film Ahmad Yani Basuki dan Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Danang Rizki Ginanjar.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas: Teknologi Adalah Produk Literasi Bangsa

<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; color: #495057; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 14.08px; background-color: #ffffff;">Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Jawa)

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Jawa)

Berita