Perpusnas Tekankan Peran Literasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Surabaya — Humas Perpusnas. Kecakapan literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, tetapi juga berperan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Semakin tinggi kecakapan literasi, semakin tinggi distribusi pendapatan tiap individu. Orang yang cakap literasi itu bukan hanya karena kemampuan membaca sebuah buku, tapi juga bagaimana dia berpikir kritis,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar, Kamis (15/10/2026).

Dalam kegiatan Rapat Teknis Kajian Perpustakaan Tahun 2026 di Mercure Surabaya Grand Mirama, Jawa Timur, ia berpendapat, perpustakaan perlu menjadi bagian dari ekosistem pembangunan manusia yang mendukung akses terhadap informasi dan pengetahuan. Adin juga menegaskan bahwa akses terhadap bahan bacaan berkualitas harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Penyediaan layanan perpustakaan jadi tanggung jawab pemerintah agar kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi secara inklusif. Termasuk bacaan yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan dan pilihan, dari usia, anak, dan bapak, dan perempuan,” tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan integrasi data perpustakaan dengan sistem data pendidikan. Integrasi ini diharapkan mendukung pendataan yang lebih terkoordinasi serta membantu pemerintah merencanakan pembinaan dan mengevaluasi pembangunan perpustakaan secara lebih terukur.

Pada kegiatan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan pengumpulan data Kajian Perpustakaan Indonesia Tahun 2026 di wilayah Jawa Timur, sekaligus memberikan pemahaman mengenai metode pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi, menekankan pentingnya pengukuran pembangunan perpustakaan sebagai dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan literasi.

“IPLM dan TKM bukan sekadar angka dalam laporan kinerja. Lebih dari itu, hasil pengukurannya harus menjadi dasar bagi kita untuk mengidentifikasi persoalan, menetapkan prioritas, menyusun kebijakan, dan merancang program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Berdasarkan Kajian Perpustakaan Indonesia Tahun 2025, Jawa Timur memperoleh nilai IPLM 56,29 dan TKM 58,68, yang dikategorikan rendah. Untuk mendukung peningkatan capaian tersebut, Dispusip Provinsi Jawa Timur telah melakukan penghimpunan data perpustakaan melalui sosialisasi pendataan berbasis wilayah, penguatan kepemilikan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), serta pemantauan dan evaluasi data sejak awal 2026.

Selain itu, koordinasi dengan sektor pendidikan terus diperkuat. Berdasarkan data per Juli 2026, Tiat mengungkap, terdapat 4.079 SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Jawa Timur yang berpotensi mendukung pemenuhan data perpustakaan dalam pengukuran IPLM.

Selain pemaparan strategi peningkatan kinerja bidang perpustakaan, Koordinator Kajian Perpustakaan Perpusnas, Irhamni Ali, menambahkan pentingnya validasi data dan kelengkapan bukti dukung dalam pelaksanaan perhitungan IPLM dan TKM. “Tahun lalu, kita tidak ada bukti, yaitu surat, foto, kemudian kelihatan interaksi yang dilakukan,” terangnya.

Irhamni turut memaparkan perlunya penguatan sistem pengumpulan data agar proses pendataan dan pengukuran ke depan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Rapat teknis dilanjutkan dengan sesi berbagi pengalaman mengenai kajian perpustakaan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Abdul Rais. Sesi ini menjadi ruang pertukaran informasi dan pengalaman dalam pelaksanaan kajian perpustakaan di daerah.*** (AKN/Ed: BS/Dok: Humas Dispusip Jatim)