Salemba, Jakarta - Plt Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) M. Taufik beserta jajarannya melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional, Jumat (14/02). Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando beserta pimpinan eselon 1 Perpustakaan Nasional.
Plt Kepala ANRI M. Taufik mengatakan,Â arsip dan perpustakaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.Â  "Hidup adalah arsip, hidup itu membaca. Arsip melekat sebagai identitas seseorang dan untuk memahaminya harus membaca," ungkapnya.
Dijelaskan, kunjungannya kali ini untuk menjalin silahturahmi antara ANRI dengan Perpustakaan Nasional. Diharapkan ada kerjasama diantara keduanya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, bahwa antara perpustakaan dan arsip tidak dapat dibandingkan, karena keduanya memiliki peran yang penting dalam kehidupan.
"Di setiap kesempatan, seperti kunjungan ke daerahÂ  selalu ditekankan bahwa perpustakaan dan arsip sama-sama penting. Kalau arispnya bagus tetapi tidak dibaca buat apa," ungkapnya.
Kepala Perpusnas mengibaratkan perpustakaan dan arsip seperti halnya sebuah pesawat dengan satu mesin, dengan sayap kanan perpustakaan dan arsip berada di sayap kiri. sehingga diperlukan sinergi diantara keduanya. "Semoga silahturahmi ini tetap terjaga dalam membangun hubungan yang positif antar lembaga," pungkasnya.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Radityo
Â

Arsip dan Perpustakaan Tidak Bisa Dipisahkan

Yogyakarta &ndash;&nbsp;Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menggelar Rapat Kerja Pusat XXI dan Seminar Ilmiah Nasional dengan tema &ldquo;Peningkatan Profesionalisme Pustakawan dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan&rdquo;. Rakerpus dan Seminar Ilmiah Nasional IPI diadakan pada 4-6 Oktober 2017 di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum IPI Dedi Junaedi, Kepala Perpustakaan Nasional sekaligus Ketua Dewan Pembina IPI Muh. Syarif Bando, Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY Budi Wibowo, para pustakawan dan pengelola perpustakaan dari seluruh Indonesia dengan jumlah sekitar 500 orang.
Dalam sambutannya, Kepala BPAD DIY Budi Wibowo menyebut pustakawan adalah profesi mulia dan erat kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Karenanya, Budi mendorong para penggiat perpustakaan, khususnya profesi pustakawan, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan masyarakat pembelajaran sepanjang hayat. &ldquo;Dari karya merekalah diharapkan masyarakat hidup lebih kreatif, lebih inovatif, dan menjadi lebih produktif sehingga masyarakat dapat terentaskan dari kemiskinan,&rdquo; jelasnya dalam Pembukaan Rakerpus XXI dan Seminar Ilmiah Nasional IPI 2017.
Sementara itu, menurut Ketua Umum IPI Dedi Junaedi, dalam menjalankan profesinya pustakawan berhadapan dengan perkembangan zaman. Karenanya untuk menampung pemikiran dan masukan dari sesama pustakawan, keberadaan Rakerpus dan Seminar Ilmiah Nasional IPI bermanfaat menjadi ajang meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas. Karena melalui kegiatan ini, para pustakawan dapat mengetahui tren terbaru dan informasi terkait layanan perpustakaan dan kepustakawanan.
&ldquo;Sebagai organisasi profesi, Rapat Kerja dan Seminar Ilmiah IPI adalah sarana bersilahturahim dan menampung aspirasi pustakawan, serta menambah pengetahuan dan wawasan dalam rangka mengembangkan kompetensi para pustakawan di Indonesia,&rdquo; urai Dedi. Menurut Dedi, usia IPI yang menginjak 44 tahun pada 2017 sudah cukup matang untuk membina dan mengembangkan anggotanya.
Dalam pidato pembukaannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muh Syarif Bando meminta para pustakawan untuk menimba pengalaman dan bertukar pikiran melalui kegiatan ini. Hal ini perlu dilakukan agar perpustakaan dan pustakawan berperan nyata mencerdaskan kehidupan bangsa. &ldquo;Oleh karena itu, kita semua yang bekerja di bidang perpustakaan apalagi yang berprofesi sebagai pustakawan, merupakan sebuah profesi yang sangat mulia karena menyangkut tentang kebutuhan manusia dan bagaimana kita mengangkat kemerdekaan dari setiap insan,&rdquo; jelasnya.
Syarif menjelaskan, paradigma perpustakaan yang dianggap gudang buku usang harus ditinggalkan para pustakawan. Pustakawan harus mengubah paradigma bahwa perpustakaan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karenanya pustakawan harus menggunakan pendekatan profesi dalam memahami aspek-aspek kebutuhan manusia seperti nilai-nilai kemanusiaan, mencapai kebahagiaan, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi.
&ldquo;Pustakawan merupakan sebuah profesi yang sangat mulia karena menyangkut tentang kebutuhan manusia dan bagaimana kita mengangkat kemerdekaan dari setiap insan,&rdquo; jelas Syarif dalam Pembukaan Raker Pusat XXI dan Seminar Ilmiah Nasional IPI Tahun 2017.
Sebagai Ketua Dewan Pembina IPI, Syarif meminta pengurus IPI untuk memperhatikan tiga hal berikut untuk menyinergikan dengan institusi di masa mendatang:
<ol>
<li>Menyusun kebijakan bersama terkait kepala dinas perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Ini bermanfaat untuk agar kepala dinas yang dilantik memiliki pengetahuan manajerial yang memadai di bidang perpustakaan.</li>
<li>Menyusun regulasi mengenai standar pelayanan, standar pengukuran kinerja perpustakaan, serta strategi dan program dalam rangka meningkatkan budaya baca dan indeks literasi masyarakat di mana para pustakawan bertugas.</li>
<li>Kompetensi SDM di bidang perpustakaan dan informasi dalam menyusun program yang berbasis teknologi informasi. Sehingga perpustakaan dapat menjadi jembatan ilmu pengetahuan di masa lampau, kini, dan akan datang.</li>
</ol>
DIY dipilih menjadi tuan rumah IPI karena dinilai memiliki kepedulian dalam mengembangkan perpustakaan. Dengan begitu, para peserta diharapkan dapat melakukan studi banding untuk mengembangkan perpustakaan di daerah masing-masing. Sejumlah prestasi dicetak provinsi ini dalam bidang perpustakaan yaitu Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional (Purwani Istiana) dan Perpustakaan Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional yang diraih Perpustakaan SMAN 2 Bantul. Dalam kegiatan ini, kedua peraih penghargaan tersebut memberikan pemaparannya.
Selain itu, dalam pemilihan makalah terbaik atau&nbsp;Call for Papers,&nbsp;dua perwakilan dari DIY yakni Sukirno (puswatakan UGM) dan Heri Burachman, Hakim, dan Wiyarsih (pengurus daerah IPI DIY) terpilih untuk memberikan pemaparan di Seminar Ilmiah Nasional. Mereka terpilih bersama dengan pustakawan dari UI, Mariyah dan Kalarensi Naibaho.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Arwan Subakti

Rapat Kerja Pusat XXI & Seminar Ilmiah Nasional IPI 2017: Pustakawan Berperan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Salemba, Jakarta - Asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kampanye politik menjadi perhatian utama seiring dengan mendekatnya momentum Pemilu tahun 2024.
Berkenaan dengan aktivitas kampanye politik yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, semangat netralitas ASN menjadi fokus utama dalam kegiatan Apel Pagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang diselenggarakan secara daring.&nbsp;
Oleh karena itu, Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengingatkan pesan krusial tersebut pada Apel Pagi, Senin (15/1/2024).
&ldquo;Kita semua tahu bahwa ASN yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan profesi yang bekerja pada instansi pemerintah tentu memiliki memiliki asas netralitas,&rdquo;ungkapnya.
Ofy menekankan bahwa ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis atau menunjukkan dukungan pada kontestan politik, baik dalam kegiatan pemilu maupun pilkada.&nbsp;
Hal ini dilakukan karena ASN merupakan tenaga profesional penggerak pemerintahan. Plt. Sestama mengingatkan bahwa adanya kebijakan netralitas ini tidak berarti bahwa ASN kehilangan hak pilihnya.
&ldquo;Namun, hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki ASN. SKB netralitas ASN yang diterbitkan tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilu yang berkualitas&rdquo; ujarnya.
Ia juga menambahkan terdapat hukuman disiplin akan diberikan bagi siapapun yang melanggar peraturan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 undang-undang ASN dan pasal 5 huruf N angka 5 PP No. 94 tahun 2021.
Dijelaskan bahwa bagi ASN yang melakukan atau membuat postingan, comment, share, like, bergabung atau follow dalam grup akun pemenangan calon Presiden, Wapres, DPR, DPRD, Gubernur, Walikota, Bupati, atau Wakil Bupati, Gubernur maupun Wakil Walikota termasuk pelanggaran disiplin.&nbsp;
&ldquo;Bagi pelanggar akan dijatuhkan hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,&rdquo; jelasnya.
Di samping itu, Plt. Sestama juga mengingatkan pentingnya menjaga tali silaturahmi,&nbsp; persatuan dan kesatuan meskipun terdapat perbedaan pilihan dalam situasi politik saat ini.
&ldquo;Perbedaan pilihan Jangan dijadikan ajang perpecahan, pilihan boleh berbeda tapi silaturahmi harus tetap terjaga. Jagalah selalu persatuan dan kesatuan jangan mau dipecah-belah,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Repoter: Veronica / Wara Merdeka
&nbsp;

ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia&nbsp; (Perpusnas) E. Aminudin Aziz menerima kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Azerbaijan Jalal Mirzayev pada Rabu (3/4/2024).&nbsp;
Kunjungan ini&nbsp; membahas rencana peluncuran buku berjudul Karabakh Khanate: Historical and Cultural Profile di Perpusnas yang diusulkan Dubes Azerbaijan.&nbsp;
Dubes Jalal menjelaskan maksud kunjungannya untuk menetapkan waktu peluncuran buku tersebut. Dari semula direncanakan pada tanggal 17 Mei 2024 sebagai hari peluncuran, namun hal ini tidak memungkinkan karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Perpusnas RI.
&ldquo;Kami ingin memulai menerbitkannya secara global di Indonesia, bukan dari negara lain. Hubungan kerja sama sudah terjalin selama 5 tahun terakhir. Karena itu, kami mantap mulai peluncuran ke kancah internasional pertama kali di negara Indonesia,&rdquo; jelasnya.
Pertemuan ini pun, lanjutnya, merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang perpustakaan dan budaya.&nbsp;
&ldquo;Saya mengapresiasi pertemuan ini, sebab menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak untuk membahas langkah-langkah konkrit dalam memperkuat hubungan bilateral di sektor perpustakaan dan budaya,&rdquo; terangnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas menyatakan kesiapannya untuk mendukung kolaborasi tersebut.&nbsp;
"Kami akan mempertimbangkan jadwal agar tidak bentrok dengan kegiatan lain. Kami terbuka untuk negosiasi lebih lanjut dan akan melanjutkan diskusi untuk menyusun waktu dan tempat peluncuran yang ideal," ungkapnya.
Kunjungan dari Duta Besar Azerbaijan menjadi bukti nyata dari komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam memajukan sektor perpustakaan dan literasi sebagai bagian dari upaya memperluas hubungan bilateral yang lebih luas.
&nbsp;
Reporter: Alditta Khoirun Nisa
Dokumentasi: Aditya Irfan / Robi
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Duta Besar Azerbaijan Datangi Perpusnas, Rencanakan Peluncuran Buku

Jakarta--Reformasi birokrasi telah mencapai periode ketiga dari grand design reformasi birokrasi nasional tahun 2010 - 2025. Reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia atau world-class bureaucracy yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efesien. Demikian disampaikan Inspektur Darmadi dalam sambutannya selaku pimpinan Apel Pagi pada Senin (11/10/2021).
Â 
Darmadi melanjutkan bahwa reformasi birokrasi ini dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, capable sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat, profesional serta bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Hal ini sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo bahwa kunci dari terwujudnya reformasi birokrasi adalah kecepatan dalam pelayanan publik dan birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien.
Â 
Untuk mewujudkan hal tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Perpusnas.
Â 
â€œPembangunan Zona Integritas adalah strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan atau role model yang bebas dari korupsi atau menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan pelayanan yang prima atau wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBMM),â€ urainya.
Â 
Lebih lanjut, Darmadi menerangkan bahwa fokus dari pembangunan zona integritas adalah unit kerja yang mampu membangun budaya antikorupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Â 
Tiga unit kerja yang telah ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi pada 2020 adalah Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, UPT Perpustakaan Bung Karno di Blitar, dan UPT Perpustakaan Bung Hatta di Bukit Tinggi.
Â 
Perpusnas, pada 2021, telah mengusulkan seluruh unit kerja untuk dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi. Apabila disetujui oleh Kemenpan RB, Perpusnas dapat mengusulkan untuk menjadi Kawasan Wilayah Bebas Korupsi pada 2022.
Â 
Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi itu sendiri, diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menghadapi tantangan perubahan baik tantangan masa kini maupun masa mendatang. Ada pun 10 kompetensi yang dapat dilakukan ASN sebagai strategi dalam menghadapi tantangan, yaitu kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif, memiliki kemampuan dalam manajemen manusia, kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, menilai dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif.
Â 
â€œYang tidak kalah penting dalam penting untuk mencapai pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dukungan dan partisipasi penuh dari kita semua mulai dari Bapak Kepala Perpusnas RI, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, hingga keseluruhan pegawai,â€ tutur Darmadi.
Â 
Sambutan diakhiri dengan mengutip kata-kata bijak dari Bapak Proklamator Bung Hatta. â€œKurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Tidak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran.â€
Â 
Reporter: Noviani Maghfiroh
Â 
Â

Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi di Perpusnas

Salemba, Jakarta-Masih kurangnya minat baca di wilayah Kota Tegal, menjadi salah satu tantangan bagi badan legislatif setempat untuk terus menggerakkan minat baca masyarakat, serta mengembangkan jumlah koleksi perpustakaan daerah yang tergolong masih minim. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Hery Budiman, saat melakukan kunjungan kerja dan diterima oleh Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Joko Santoso, Selasa, (18/6).
Hery mengatakan, saat ini masyarakat cenderung membaca melalui media digital dibandingkan membaca buku. Padahal keberadaan perpustakaan di wilayah sangat penting, salah satunya untuk menunjang mutu pendidikan. Di samping itu, regulasi mengenai perpustakaan di tingkat pusat, diharapkan bisa ditularkan hingga ke daerah.
â€œKedatangan kami ini, untuk sharing berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang ada di Kota Tegal. Untuk pengembangan, seringkali anggaran di Pemda minim, dan terkesan masih diabaikan,â€ ungkapnya.
Mengingat pentingnya regulasi dalam pengembangan perpustakaan daerah serta penguatan kelembagaan.Â Pihaknya meminta regulasi perpustakaan yang ada di tingkat pusat bisa ditularkan hingga tingkat daerah. â€œJika regulasi itu ada, kami ingin berkomitmen membangun perpustakaan di tiap desa/kelurahan,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Joko Santoso, menjelaskan dari seluruh anggaran Perpusnas, 60 persen dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan di daerah. Setiap daerah rata-rata mendapatkan Rp 700 juta sampai Rp 1 M dana dekonsentrasi.
â€œIni menunjukkan bentuk perhatian dalam pengembangan perpustakaan daerah. Pelatihan sumber daya pustakawan juga kami orientasikan untuk di daerah. Namun, bantuan baru akan kami berikan jika ada pengajuan dari Dinas Perpustakaan setempat,â€ jelasnya.
Dikatakan, sesuai dengan konsep transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, bantuan koleksi untuk perpustakaan, sudah diberikan untuk perpustakaan yang berada di Lapas, pondok pesantren, komunitas dan rumah sakit.
â€œSelain itu, menghadapi era digital, Perpustakaan Nasional memiliki layanan iPusnas yang bisa diakses melalui gawai. Hal ini mungkin bisa diadaptasi di daerah, untuk meningkatkan minat baca masyarakat,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Foto : Raden Radhityo

Komisi I DPRD Kota Tegal : Koleksi Perpusda Kota Tegal Masih Minim

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Puluhan mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia melakukan kunjungan ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Selasa (21/6/2022). Dalam kunjungan tersebut, diterima langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan Sekretaris Utama Ofy Sofiana.
Wakil Rektor III Institut Pendidikan Indonesia mengatakan, kunjungannya ke Perpusnas menjadi bagian dalam upaya meyakinkan bahwa perpustakaan tetap menjadi pusat bagi pengembangan pengetahuan. Selain itu, Perpusnas juga menjadi bagian dari upaya memberdayakan masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Mahasiswa sebagai agent of change diharapkan dapat membudayakan konsep literasi dalam kehidupan. Kami harap pengelola Perpusnas dapat memberikan informasi yang sekiranya diperlukan oleh para mahasiswa," katanya.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana menjelaskan, Perpusnas yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan adalah khusus digunakan untuk pelayanan publik masyarakat di bidang perpustakaan. Gedung layanan Perpusnas memiliki 24 lantai dan memiliki kurang lebih 35 jenis layanan.
Diantaranya, layanan anak, layanan difabel, layanan lansia, layanan monograf terbuka dan tertutup, layanan naskah kuno, layanan audiovisual, layanan multimedia, layanan lukisan dan foto. Tak hanya itu, Perpusnas juga memiliki layanan e-Resources berisi jurnal yang dapat diakses melalui ponsel.
"Layanan e-resources ini mungkin bermanfaat untuk mahasiswa dalam penulisan tugas akhir maupun skripsi. Layanan ini berisi jurnal dan dapat diakses secara gratis. Namun, perlu mendaftar sebagai anggota Perpusnas terlebih dahulu," jelasnya.
Lebih lanjut, Ofy Sofiana menjelaskan, fungsi Perpusnas sebagai pembina bagi seluruh jenis perpustakaan yang ada di Indonesia. Diantaranya, perpustakaan umum yang ada di provinsi, kabupaten/kota, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan sekolah.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando berharap mahasiswa dapat memahami makna literasi yang tidak hanya sekadar dapat membaca dan menulis. Tetapi tingkatan tertinggi literasi yaitu menciptakan barang dan jasa yang berguna. Diharapkan mahasiswa juga nantinya setelah lulus mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai jurusannya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Aji
Â

Berita

Puluhan Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Kunjungi Perpusnas