Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengarahkan jajaran pegawai di Sekretariat Utama Perpusnas agar menyusun rencana kerja yang bertujuan untuk mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat. Karenanya, rencana kerja di lingkungan Sekretariat Utama harus disusun dengan narasi yang sesuai konsep ideal dan berbasis akademis sehingga mampu menunjukkan peran dan fungsi perpustakaan dalam menentukan masa depan bangsa. Selain rencana kerja, pengakuan dari masyarakat atas peran dan fungsi perpustakaan juga harus didokumentasikan yang selanjutnya dikomunikasikan kepada stakeholder.

“Kemampuan untuk menyusun narasi yang berdasarkan legitimasi Undang-undang sehingga platform rencana kerja kita dapat diterima secara konseptual oleh stakeholder. Karena ini adalah sebuah siklus yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi setiap sen anggaran (APBN, red) itu untuk kecerdasan dan kesejahteraan rakyat,” jelas Syarif Bando. Hal ini disampaikan Syarif Bando saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rateknis) Sekretariat Utama Perpusnas di Ruang Teater Perpusnas, Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/1/2019). Rateknis Sekretariat Utama dihadiri Sekretaris Utama Perpusnas, pejabat struktural dan fungsional dari Biro Umum, Biro Hukum dan Perencanaan, serta Inspektorat.

Sesuai UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas merupakan lembaga pembina perpustakaan di seluruh Indonesia. Karenanya Syarif Bando mendorong jajarannya agar menyusun dokumentasi perencanaan dan usulan program mengenai perpustakaan di seluruh Indonesia. “Karena melalui itu Perpusnas bisa menghitung, mereviu apakah usulan-usulan ini mengakomodir UU Perpustakaan, apakah usulan ini ada yang jomplang. Dokumen juga penting karena kita adalah gurunya perpustakaan. Maka alur pikir sebagai pembina, kita harus menjelaskan fungsi tersebut. Dengan analisis perkembangan perpustakaan, dan aspek-aspek yang perlu dikembangkan yakni melalui DAK fisik, penguatan, digitalisasi, menguatkan pentingnya membaca, mengubah paradigma masyarakat mengenai posisi perpustakaan di era digital,” urainya.

Tahun 2019, Perpusnas mengusung tema besar “Pustakawan Berkarya Melalui Transformasi Layanan Berbasis Inklusi Sosial dalam Rangka Memperkuat Literasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Sekretariat Utama sebagai unit pendukung diminta menyiapkan sarana dan infrastruktur untuk implementasi kesuksesan program ini. Syarif Bando juga menambahkan, tahun 2019 adalah tahun konten. Karenanya pegawai Perpusnas harus mampu memanfaatkan koleksi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pegawai didorong agar bekerja seperti orang merdeka. Karenanya harus memiliki inisiatif tinggi dan melebihi dari yang diperintahkan. “Bekerja bukan karena ada yang melihat kita bekerja,” cetusnya.

Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso dalam laporannya menjelaskan Rakernis Sekretariat Utama merupakan bagian dari proses penyusunan rencana kerja dan mengevaluasi target capaian dari rencana strategis (Renstra) di lingkungan Sekretariat Utama dan Inspektorat pada 2015-2019. Sebelum Rakernis, pihaknya telah melakukan pembahasan awal rencana kerja 2020 serta usulan prioritas program nasional literasi untuk kesejahteraan pada 2020. Di samping itu, bersama dengan jajaran di unit terkait lainnya, juga dilakukan pembahasan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 yang merupakan tindak lanjut DAK fisik bidang Pendidikan subbidang Perpustakaan Daerah yang dilaksanakan pada 2019. “Ini menjadi prospek ke depan, sekaligus tantangan kita semua segala daya upaya kita arahkan untuk pembangunan perpustakaan tidak hanya di lingkungan Perpustakaan Nasional tapi di seluruh Indonesia,” pungkas Joko Santoso.

 Reportase: Hanna Meinita