Jakarta,- Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zanariah meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan Perpusnas dalam menjalankan program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan daerahnya.
“Urusan perpustakaan adalah urusan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar. Jadi urusan perpustakaan ini dikawal oleh teman-teman dari Perpustakaan nasional dengan norma, standar, prosedur, kriteria, “ ungkapnya pada Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023, Selasa (7/3/2023)
Zanariah juga menegaskan, Kementerian Dalam Negeri akan terus mendukung program-program pengembangan literasi di daerah. Termasuk di dalamnya dukungan regulasi pengelolaan perpustakaan.
“Sejaki tahun 2019 berbagai regulasi yang diterbitkan Kemendagri sudah dilakukan dua kali pemutakhiran. Kenapa kok berubah-berubah? Karena kita mengikuti kebutuhan dari kementerian/ lembaga maupun daerah” sebutnya.
Lebih lanjut, Zanariah mengatakan, setiap program tidak bisa bergerak sendiri namun perlu dukungan dari berbagai pihak. Dirinya mengingatkan agar dalam mengembankan perpustakaan tidak hanya mengandalkan sumber dana dari APBN maupun APBD.
“Jangan berharap dari APBN atau APBD saja tapi dukungan yang lain sumbangan masyarakat seperti CSR dan lain-lain itu harus kita gerakkan juga,” imbuhnya.
Dalam upaya mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain, menurut Zanariah unit kerja pengelola perpustakaan perlu memperkenalkan perpustakaan dan manfaat yang didapatkan saat berkontribusi meningkatkan literasi.
Sejak 2021, terdapat beberapa isu strategis perpustakaan yang ditemukan melalui hasil kegiatan fasilitasi dokumen perencanaan daerah baik itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh Kemendagri.
“Sampai sekarang ini permasalahan anggaran adalah yang paling sering dijumpai salah satunya karena adanya pandemi yaitu melalui refocusing. Isu strategis lainnya adalah minimnya distribusi anggaran pengembangan perpustakaan dan kurangnya akses layanan sarana prasarana,” imbuhnya.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 mengusung tema “Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19”. Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 diselenggarakan secara hibrida pada 6-7 Maret 2023 di Pullman Hotel Jakarta Central Park.
Reporter: Eka Purniawwati
Fotografer: Andri Tri Kurnia
